{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:105"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:105","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Studi terhadap banyaknya perkara yang belum terselesaikan setiap tahun di Pengadilan Agama Lumajang","abstract":"INDONESIA: Dalam Pasal 57 ayat 3 disebutkan bahwa Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.Untuk itu, segala perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan mutu dan kualitas dalam memberi pelayanan kepada para pencari keadilan harus memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, agar semua perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2011 Pengadilan Agama Lumajang dari 3456 perkara yang diterimamenyisakan perkara sebanyak 828 perkara atau sebesar 23,96%.Kenyataan ini menjadi kegelisahan akademik bagi peneliti, hingga perlu kiranya dipertanyakan.Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang?Bagaimana solusinya? Apabila ditinjau dari lokasi penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian Hukum Empirisdengan pendekatan kualitatif.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dalam empat tahap yaitu editing,organizing, analizing,concluding. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang belum siap dengan surat gugatan/permohonan untuk itu pihak Pengadilan Agama membantu membuatkan dengan sistem komputerisasi, jika salah satu pihak berada/ beralamat diluar negeri atau alamat salah satu pihak tidak diketahui maka Pengadilan Agama Lumajang melakukan pemanggilan melalui mass media, dan jika para pihak tidak mengerti tata urutan atau aturan Hukum Acara Pengadilan Agama maka Hakim akan menjelaskan sesederhana mungkin agar mudah dipahami,selain itu perkara PNS, TNI, POLRI, yang ingin bercerai menunggu surat ijin atasan pejabat yang berwenang kurang lebih selama 6 bulan oleh karena itu persidangan ditunda selama 6 bulan.Kurangnya jumlah pegawai pihak Pengadilan Agama Lumajang melakukan rangkap jabatan.Pengadilan Agama Lumajang jumlah pegawai ada 39 orang dengan Hakimnya.Idealnya sebagai Pengadilan Agama kelas IA seharusnya ada 67 orang.Untuk itu Pengadilan Agama Lumajang mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menambah pegawai agar semua perkara bisa tertangani dengan baik dan tepat waktu. ENGLISH: In Article 57, paragraph 3 states that Justice is proceeded fast, simple and with low cost. Therefore, all planning, organizing, supervision in order to maintain and to improve the quality of providing services to those who are seeking justice must consider the principle of simplicity, fast and low cost, so that all cases can be completed on time. Based on 2011 Year-End Report of the Religious Court Lumajang, from 3456 cases had been received, there are still 828 cases or 23.96% are unfinished. This fact became the academic anxiety for researcher, it is important to be questioned. What factors are the obstacles of cases completion in the Religious Court of Lumajang? What are the solutions? If it is viewed from the research location of this study, it is included into Empirical Legal Studies with a qualitative approach. Data source are used in this study are primary data, secondary data and tertiary data which are collected through interviews and documentation. Then, the data are proceeded In four steps: editing, organizing, analyzing, and concluding. Result of this study is most of those who are seeking justice in Religious Court of Lumajang district are not ready with the lawsuit/petition, so that the religious court helped them to make the petition with computerized system, one of the parties is/in overseas address or unknown address then the Religious Court of Lumajang will call them through the mass media, that the parties who did not understand the order or rule of the Religious Law, the judge will explain as simple as possible to be easily understood, besides the case of Civil Servants, Army and Police who want to divorce should waits the permission of the authorized officer for about6 months therefore the trial delayed for 6months.The lack of the number of staff officer of the Religious Court in Lumajang posits them to take double position. The Religious Court of Lumajang has 39officerswiththe Judge. Ideally, as the Religious Court of class IA there should be67officers. Therefore, the Religious Court of Lumajang proposes to the Supreme Court to add the staff so all cases can be handled properly and are based on schedule.","abstract_html":"INDONESIA: Dalam Pasal 57 ayat 3 disebutkan bahwa Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.Untuk itu, segala perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan mutu dan kualitas dalam memberi pelayanan kepada para pencari keadilan harus memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, agar semua perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2011 Pengadilan Agama Lumajang dari 3456 perkara yang diterimamenyisakan perkara sebanyak 828 perkara atau sebesar 23,96%.Kenyataan ini menjadi kegelisahan akademik bagi peneliti, hingga perlu kiranya dipertanyakan.Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang?Bagaimana solusinya? Apabila ditinjau dari lokasi penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian Hukum Empirisdengan pendekatan kualitatif.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dalam empat tahap yaitu editing,organizing, analizing,concluding. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang belum siap dengan surat gugatan/permohonan untuk itu pihak Pengadilan Agama membantu membuatkan dengan sistem komputerisasi, jika salah satu pihak berada/ beralamat diluar negeri atau alamat salah satu pihak tidak diketahui maka Pengadilan Agama Lumajang melakukan pemanggilan melalui mass media, dan jika para pihak tidak mengerti tata urutan atau aturan Hukum Acara Pengadilan Agama maka Hakim akan menjelaskan sesederhana mungkin agar mudah dipahami,selain itu perkara PNS, TNI, POLRI, yang ingin bercerai menunggu surat ijin atasan pejabat yang berwenang kurang lebih selama 6 bulan oleh karena itu persidangan ditunda selama 6 bulan.Kurangnya jumlah pegawai pihak Pengadilan Agama Lumajang melakukan rangkap jabatan.Pengadilan Agama Lumajang jumlah pegawai ada 39 orang dengan Hakimnya.Idealnya sebagai Pengadilan Agama kelas IA seharusnya ada 67 orang.Untuk itu Pengadilan Agama Lumajang mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menambah pegawai agar semua perkara bisa tertangani dengan baik dan tepat waktu. ENGLISH: In Article 57, paragraph 3 states that Justice is proceeded fast, simple and with low cost. Therefore, all planning, organizing, supervision in order to maintain and to improve the quality of providing services to those who are seeking justice must consider the principle of simplicity, fast and low cost, so that all cases can be completed on time. Based on 2011 Year-End Report of the Religious Court Lumajang, from 3456 cases had been received, there are still 828 cases or 23.96% are unfinished. This fact became the academic anxiety for researcher, it is important to be questioned. What factors are the obstacles of cases completion in the Religious Court of Lumajang? What are the solutions? If it is viewed from the research location of this study, it is included into Empirical Legal Studies with a qualitative approach. Data source are used in this study are primary data, secondary data and tertiary data which are collected through interviews and documentation. Then, the data are proceeded In four steps: editing, organizing, analyzing, and concluding. Result of this study is most of those who are seeking justice in Religious Court of Lumajang district are not ready with the lawsuit/petition, so that the religious court helped them to make the petition with computerized system, one of the parties is/in overseas address or unknown address then the Religious Court of Lumajang will call them through the mass media, that the parties who did not understand the order or rule of the Religious Law, the judge will explain as simple as possible to be easily understood, besides the case of Civil Servants, Army and Police who want to divorce should waits the permission of the authorized officer for about6 months therefore the trial delayed for 6months.The lack of the number of staff officer of the Religious Court in Lumajang posits them to take double position. The Religious Court of Lumajang has 39officerswiththe Judge. Ideally, as the Religious Court of class IA there should be67officers. Therefore, the Religious Court of Lumajang proposes to the Supreme Court to add the staff so all cases can be handled properly and are based on schedule.","abstract_has_math":false,"creators":["Mubarok, Ahmad Diky Kamal"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2013,"date_issued":"2013-02","date_published":"2013-02","updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z","subjects":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/105/1/08210017%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A105","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Mubarok, Ahmad Diky Kamal"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2013-02-08"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2013-02"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/105/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’an al-Karim Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, 2005 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, Jakarta : PT. Bumi Aksara,2005 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek ,Jakarta : Sinar Grafika, 2002 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006 Erfaniah Zuhriah, PERADILAN AGAMA INDONESIA Sejarah Pemikiran dan Realita, Malang: Uin-Malang Press, 2009 Hensyah Syahlani, dkk.,Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama , Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994. http://www.badilag.net/ (diakses pada tanggal 27 Juli 2012) http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/05/kewenangan-peradilan-agama-di indonesia.html (di akses pada tanggal 16 Juni 2012) http://masalahperceraian.blogspot.com/2009/01/mediasi-di-pengadilanagama.html (diakses pada tanggal 27 juli 2012) http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data- penelitian-kualitatif.html (Diakses pada tanggal 26Mei 2012) http://www.pa.kudus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=518:kedu dukan-kewenangan-dan-hukum-acara-peradilan-agama&catid=30:artikel- peradilan-agama&Itemid=25 (diakses pada tanggal 16Juli 2012) Instruksi Presiden RI. No. 1 Tahun 1991 Pasal 139 ayat (1) dan (2) Tentang Putusnya Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1999 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilantt, Buku II, Edisi Revisi , Jakarta: Mahkamah Agung, 1998 Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 Pasal (28) Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986 Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung : Binacipta, 1989 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta, 1998,2002,,2006 Sulikin Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia, Jakarta : Kencana dan Badan Penerbit Fak. Hukum UI, 2005. Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 Pasal (2) Tentang Perubahan Atas Undang- undang RI. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-undang terbaru ini kewenangan Pengadilan Agama ditambah infaq dan ekonomi syari’ah Disahkan melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4611."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/105/1/08210017%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/2/08210017%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/3/08210017%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/4/08210017%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/5/08210017%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/6/08210017%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/7/08210017%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/8/08210017%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/9/08210017%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/10/08210017%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/11/08210017%20Llampiran.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Dalam Pasal 57 ayat 3 disebutkan bahwa Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.Untuk itu, segala perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan mutu dan kualitas dalam memberi pelayanan kepada para pencari keadilan harus memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, agar semua perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2011 Pengadilan Agama Lumajang dari 3456 perkara yang diterimamenyisakan perkara sebanyak 828 perkara atau sebesar 23,96%.Kenyataan ini menjadi kegelisahan akademik bagi peneliti, hingga perlu kiranya dipertanyakan.Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang?Bagaimana solusinya? Apabila ditinjau dari lokasi penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian Hukum Empirisdengan pendekatan kualitatif.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dalam empat tahap yaitu editing,organizing, analizing,concluding. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang belum siap dengan surat gugatan/permohonan untuk itu pihak Pengadilan Agama membantu membuatkan dengan sistem komputerisasi, jika salah satu pihak berada/ beralamat diluar negeri atau alamat salah satu pihak tidak diketahui maka Pengadilan Agama Lumajang melakukan pemanggilan melalui mass media, dan jika para pihak tidak mengerti tata urutan atau aturan Hukum Acara Pengadilan Agama maka Hakim akan menjelaskan sesederhana mungkin agar mudah dipahami,selain itu perkara PNS, TNI, POLRI, yang ingin bercerai menunggu surat ijin atasan pejabat yang berwenang kurang lebih selama 6 bulan oleh karena itu persidangan ditunda selama 6 bulan.Kurangnya jumlah pegawai pihak Pengadilan Agama Lumajang melakukan rangkap jabatan.Pengadilan Agama Lumajang jumlah pegawai ada 39 orang dengan Hakimnya.Idealnya sebagai Pengadilan Agama kelas IA seharusnya ada 67 orang.Untuk itu Pengadilan Agama Lumajang mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menambah pegawai agar semua perkara bisa tertangani dengan baik dan tepat waktu. ENGLISH: In Article 57, paragraph 3 states that Justice is proceeded fast, simple and with low cost. Therefore, all planning, organizing, supervision in order to maintain and to improve the quality of providing services to those who are seeking justice must consider the principle of simplicity, fast and low cost, so that all cases can be completed on time. Based on 2011 Year-End Report of the Religious Court Lumajang, from 3456 cases had been received, there are still 828 cases or 23.96% are unfinished. This fact became the academic anxiety for researcher, it is important to be questioned. What factors are the obstacles of cases completion in the Religious Court of Lumajang? What are the solutions? If it is viewed from the research location of this study, it is included into Empirical Legal Studies with a qualitative approach. Data source are used in this study are primary data, secondary data and tertiary data which are collected through interviews and documentation. Then, the data are proceeded In four steps: editing, organizing, analyzing, and concluding. Result of this study is most of those who are seeking justice in Religious Court of Lumajang district are not ready with the lawsuit/petition, so that the religious court helped them to make the petition with computerized system, one of the parties is/in overseas address or unknown address then the Religious Court of Lumajang will call them through the mass media, that the parties who did not understand the order or rule of the Religious Law, the judge will explain as simple as possible to be easily understood, besides the case of Civil Servants, Army and Police who want to divorce should waits the permission of the authorized officer for about6 months therefore the trial delayed for 6months.The lack of the number of staff officer of the Religious Court in Lumajang posits them to take double position. The Religious Court of Lumajang has 39officerswiththe Judge. Ideally, as the Religious Court of class IA there should be67officers. Therefore, the Religious Court of Lumajang proposes to the Supreme Court to add the staff so all cases can be handled properly and are based on schedule."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Studi terhadap banyaknya perkara yang belum terselesaikan setiap tahun di Pengadilan Agama Lumajang"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Mubarok, Ahmad Diky Kamal"],"dc:date":["2013-02-08"],"dc:date.issued":["2013-02"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Dalam Pasal 57 ayat 3 disebutkan bahwa Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.Untuk itu, segala perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan mutu dan kualitas dalam memberi pelayanan kepada para pencari keadilan harus memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, agar semua perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2011 Pengadilan Agama Lumajang dari 3456 perkara yang diterimamenyisakan perkara sebanyak 828 perkara atau sebesar 23,96%.Kenyataan ini menjadi kegelisahan akademik bagi peneliti, hingga perlu kiranya dipertanyakan.Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang?Bagaimana solusinya? Apabila ditinjau dari lokasi penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian Hukum Empirisdengan pendekatan kualitatif.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dalam empat tahap yaitu editing,organizing, analizing,concluding. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang belum siap dengan surat gugatan/permohonan untuk itu pihak Pengadilan Agama membantu membuatkan dengan sistem komputerisasi, jika salah satu pihak berada/ beralamat diluar negeri atau alamat salah satu pihak tidak diketahui maka Pengadilan Agama Lumajang melakukan pemanggilan melalui mass media, dan jika para pihak tidak mengerti tata urutan atau aturan Hukum Acara Pengadilan Agama maka Hakim akan menjelaskan sesederhana mungkin agar mudah dipahami,selain itu perkara PNS, TNI, POLRI, yang ingin bercerai menunggu surat ijin atasan pejabat yang berwenang kurang lebih selama 6 bulan oleh karena itu persidangan ditunda selama 6 bulan.Kurangnya jumlah pegawai pihak Pengadilan Agama Lumajang melakukan rangkap jabatan.Pengadilan Agama Lumajang jumlah pegawai ada 39 orang dengan Hakimnya.Idealnya sebagai Pengadilan Agama kelas IA seharusnya ada 67 orang.Untuk itu Pengadilan Agama Lumajang mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menambah pegawai agar semua perkara bisa tertangani dengan baik dan tepat waktu. ENGLISH: In Article 57, paragraph 3 states that Justice is proceeded fast, simple and with low cost. Therefore, all planning, organizing, supervision in order to maintain and to improve the quality of providing services to those who are seeking justice must consider the principle of simplicity, fast and low cost, so that all cases can be completed on time. Based on 2011 Year-End Report of the Religious Court Lumajang, from 3456 cases had been received, there are still 828 cases or 23.96% are unfinished. This fact became the academic anxiety for researcher, it is important to be questioned. What factors are the obstacles of cases completion in the Religious Court of Lumajang? What are the solutions? If it is viewed from the research location of this study, it is included into Empirical Legal Studies with a qualitative approach. Data source are used in this study are primary data, secondary data and tertiary data which are collected through interviews and documentation. Then, the data are proceeded In four steps: editing, organizing, analyzing, and concluding. Result of this study is most of those who are seeking justice in Religious Court of Lumajang district are not ready with the lawsuit/petition, so that the religious court helped them to make the petition with computerized system, one of the parties is/in overseas address or unknown address then the Religious Court of Lumajang will call them through the mass media, that the parties who did not understand the order or rule of the Religious Law, the judge will explain as simple as possible to be easily understood, besides the case of Civil Servants, Army and Police who want to divorce should waits the permission of the authorized officer for about6 months therefore the trial delayed for 6months.The lack of the number of staff officer of the Religious Court in Lumajang posits them to take double position. The Religious Court of Lumajang has 39officerswiththe Judge. Ideally, as the Religious Court of class IA there should be67officers. Therefore, the Religious Court of Lumajang proposes to the Supreme Court to add the staff so all cases can be handled properly and are based on schedule."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/105/1/08210017%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/2/08210017%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/3/08210017%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/4/08210017%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/5/08210017%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/6/08210017%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/7/08210017%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/8/08210017%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/9/08210017%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/10/08210017%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/105/11/08210017%20Llampiran.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/105/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’an al-Karim Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, 2005 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, Jakarta : PT. Bumi Aksara,2005 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek ,Jakarta : Sinar Grafika, 2002 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006 Erfaniah Zuhriah, PERADILAN AGAMA INDONESIA Sejarah Pemikiran dan Realita, Malang: Uin-Malang Press, 2009 Hensyah Syahlani, dkk.,Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama , Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994. http://www.badilag.net/ (diakses pada tanggal 27 Juli 2012) http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/05/kewenangan-peradilan-agama-di indonesia.html (di akses pada tanggal 16 Juni 2012) http://masalahperceraian.blogspot.com/2009/01/mediasi-di-pengadilanagama.html (diakses pada tanggal 27 juli 2012) http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data- penelitian-kualitatif.html (Diakses pada tanggal 26Mei 2012) http://www.pa.kudus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=518:kedu dukan-kewenangan-dan-hukum-acara-peradilan-agama&catid=30:artikel- peradilan-agama&Itemid=25 (diakses pada tanggal 16Juli 2012) Instruksi Presiden RI. No. 1 Tahun 1991 Pasal 139 ayat (1) dan (2) Tentang Putusnya Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1999 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilantt, Buku II, Edisi Revisi , Jakarta: Mahkamah Agung, 1998 Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 Pasal (28) Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986 Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung : Binacipta, 1989 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta, 1998,2002,,2006 Sulikin Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia, Jakarta : Kencana dan Badan Penerbit Fak. Hukum UI, 2005. Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 Pasal (2) Tentang Perubahan Atas Undang- undang RI. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-undang terbaru ini kewenangan Pengadilan Agama ditambah infaq dan ekonomi syari’ah Disahkan melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4611."],"dc:subject":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Studi terhadap banyaknya perkara yang belum terselesaikan setiap tahun di Pengadilan Agama Lumajang"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z"}