{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1154"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1154","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Analisis kemampuan dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2013","abstract":"INDONESIA: Semenjak Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diputuskan, semua daerah otonom di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengurusi dan mengatur wilayahnya sendiri. Hal ini disertai dengan pengurangan wewenang pemerintah pusat dalam beberapa aspek, termasuk aspek keuangan. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah untuk membiayai operasionalnya. Beberapa laporan menunjukkan tingginya kegagalan otonomi daerah dikarenakan rendahnya PAD tidak sebanding dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan apakah hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan pada data-data yang berhasil diungkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fokus penelitian secara sistematis yang meliputi kemampuan keuangan, kinerja keuangan, dan pencapaian keberhasilan otonomi daerah. Subyek penelitian adalah empat lembaga pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dengan keuangan daerah dan otonomi daerah. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisa data melalui empat tahap: reduksi data, penyajian data, konfirmasi narasumber, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nganjuk sangat kurang (<10%) dan menunjukkan Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah yang Instruktif, yang berarti kebijakan pemerintah yang diambil harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, indikator kinerja keuangan menunjukkan tren yang bagus, di mana PAD yang terserap melebihi target. Sedangkan untuk keberhasilan otonomi dilihat dari ukuran IPM, lebih banyak dipengaruhi bentuk struktur anggaran belanja daerah, di mana porsi belanja lebih banyak dianggarkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga nilai IPM, Angka Melek Huruf, dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Nganjuk termasuk tinggi. ENGLISH: Since the deciding of Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, all of provinces and Kabupatens/Kotas had been authorized to manage and regulate its own territory, accompanied by a reduction of central government authority in some aspects, including financial aspects. Therefore, all of autonomous regions are required to optimize the District Own Resource Revenue/DORR (Penerimaan Asli Daerah/PAD) to payed the operational cost of regional government. Some reports was showed a high failure of regional autonomy caused by the low DORR value that’s not comparable with the expenditure of local government. The goal of this study is to proving whether this case probably happen in Kabupaten Nganjuk, based on the uncovered data. This study is using descriptive qualitative approach to describe the research focus systematically includes indicator of financial capacity, financial performance, and achievements of regional autonomy. The research subjects are four regional government institutions of Kabupaten Nganjuk that related to regional finance and regional autonomy. The data was collected by observation, documentation, and interviews. And the analysis of data through four stages: data reduction, data presentation, sources confirm, and conclusion. The results was showing that the Degree of Fiscal Decentralization of Kabupaten Nganjuk is very less (<10%) and the Regional Capability Level Relationship pattern shows an Instructive pattern. Its means all of Government's policy must be approved by the Central Government. Nevertheless, financial performance indicator to show a good trend, that DORR had absorbed over the target. Then, the successions of autonomy in the HDI scale, more influenced by structure form of regional budget, with the share of spending more budget on education and health aspects, which is comparable with the high value of HDI, Literacy Rate, and Life Expectancy.","abstract_html":"INDONESIA: Semenjak Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diputuskan, semua daerah otonom di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengurusi dan mengatur wilayahnya sendiri. Hal ini disertai dengan pengurangan wewenang pemerintah pusat dalam beberapa aspek, termasuk aspek keuangan. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah untuk membiayai operasionalnya. Beberapa laporan menunjukkan tingginya kegagalan otonomi daerah dikarenakan rendahnya PAD tidak sebanding dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan apakah hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan pada data-data yang berhasil diungkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fokus penelitian secara sistematis yang meliputi kemampuan keuangan, kinerja keuangan, dan pencapaian keberhasilan otonomi daerah. Subyek penelitian adalah empat lembaga pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dengan keuangan daerah dan otonomi daerah. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisa data melalui empat tahap: reduksi data, penyajian data, konfirmasi narasumber, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nganjuk sangat kurang (&lt;10%) dan menunjukkan Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah yang Instruktif, yang berarti kebijakan pemerintah yang diambil harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, indikator kinerja keuangan menunjukkan tren yang bagus, di mana PAD yang terserap melebihi target. Sedangkan untuk keberhasilan otonomi dilihat dari ukuran IPM, lebih banyak dipengaruhi bentuk struktur anggaran belanja daerah, di mana porsi belanja lebih banyak dianggarkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga nilai IPM, Angka Melek Huruf, dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Nganjuk termasuk tinggi. ENGLISH: Since the deciding of Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, all of provinces and Kabupatens/Kotas had been authorized to manage and regulate its own territory, accompanied by a reduction of central government authority in some aspects, including financial aspects. Therefore, all of autonomous regions are required to optimize the District Own Resource Revenue/DORR (Penerimaan Asli Daerah/PAD) to payed the operational cost of regional government. Some reports was showed a high failure of regional autonomy caused by the low DORR value that’s not comparable with the expenditure of local government. The goal of this study is to proving whether this case probably happen in Kabupaten Nganjuk, based on the uncovered data. This study is using descriptive qualitative approach to describe the research focus systematically includes indicator of financial capacity, financial performance, and achievements of regional autonomy. The research subjects are four regional government institutions of Kabupaten Nganjuk that related to regional finance and regional autonomy. The data was collected by observation, documentation, and interviews. And the analysis of data through four stages: data reduction, data presentation, sources confirm, and conclusion. The results was showing that the Degree of Fiscal Decentralization of Kabupaten Nganjuk is very less (&lt;10%) and the Regional Capability Level Relationship pattern shows an Instructive pattern. Its means all of Government&#x27;s policy must be approved by the Central Government. Nevertheless, financial performance indicator to show a good trend, that DORR had absorbed over the target. Then, the successions of autonomy in the HDI scale, more influenced by structure form of regional budget, with the share of spending more budget on education and health aspects, which is comparable with the high value of HDI, Literacy Rate, and Life Expectancy.","abstract_has_math":false,"creators":["Darissalam, Ahmad David"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-01","date_published":"2015-01","updated_at":"2026-11-18T20:38:53Z","subjects":["140214 Public Economics- Publically Provided Goods"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/12/11510121%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/12/11510121%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/1/11510121%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1154","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Darissalam, Ahmad David"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-01-08"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-01"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Agustina, Oesi, (2013). Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Arikunto, Suharsimi. (2002). Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. Ash-Shiddiqy, Mohammad Hasbi. (2012). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk1. (2009). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2009. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk ----------------. (2010). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2010. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk ----------------. (2011). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2011. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk ----------------. (2012). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2012. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk ----------------. (2013). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2013. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk ----------------. (2014). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2014. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk Dariwardani, Ni Made Inna dan Amani, Siti Noor. (2010). Kinerja Provinsi di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemberlakukan Otonomi Daerah. Jurnal Adminitrasi Negara STIA LAN Vol. 1 (1) Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta. Huda, Nurul dkk. (2012). Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: Kencana. Kompas Online. (2012). Mendagri: 70 persen Pemekaran Daerah Gagal. http://nasional.kompas.com/read/2012/12/15/06072741/Mendagri.70.Persen.Pemekaran.Daerah.Gagal (Diperoleh pada 6 Oktober 2014) Kuncoro, Haryo. (2007), Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi X Opini Badan Pemeriksa Keuangan. (tanpa tahun). Wikipedia Ensiklopedia Bebas. http://id.wikipedia.org/wiki/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan (Diperoleh pada tanggal 9 Desember 2014) Pemerintah Republik Indonesia1. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta. http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU172003.pdf (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014) ----------------2. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Jakarta. http://prokum.esdm.go.id/uu/2004/UU-32-2004.PDF (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014) ----------------3. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2033%20tahun%202004.pdf (Diperoleh pada tanggal 10 Nopember 2014) ----------------4. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. http://www.bappenas.go.id/files/5913/5228/3067/pp- no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah.pdf (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014) ----------------5. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta. http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_8_2008.pdf PortalKBR. (2013). Mendagri : Tiga Perempat Otonomi Baru Gagal. http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3074237_4202.html (Diperoleh pada 6 Oktober 2014) Rasjid, H. Sulaiman. (1992). Fiqh Islam Cet. keduapuluh lima. Bandung: Sinar Baru Rista, Alma. (2013). Manajemen Keuangan Negara Islam. http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/05/keuangan-negara-dalam- islam.html (Diperoleh pada 10 Nopember 2014) Sakti, Adhidian Fajar. (2007). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo, Skripsi (Tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Savitry, Ermitha. (2013). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 Di Kota Makassar, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Sularso, Havid. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Media Riset Akuntansi Vol. 1 (2) Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. (2008). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. Jurnal Pascasarjana Universitas Sriwijaya Vol. 2 (3) The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi. (2013). Sosialisasi Parameter Evaluasi & Monitoring Otonomi Daerah Melalui Kompetisi Kemajuan dan Pemeringkatan Otonomi Award Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur. http://pustaka.jpip.or.id/images/pustak /Sosialisasi%20OA%202013- JPIP%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf (Diperoleh pada 1 Desember 2014) Tribun Batam. (2014). 57 Daerah Otonomi yang Melakukan Pemekaran Gagal Berkembang. http://batam.tribunnews.com/2014/05/03/57-daerah- otonomi-yang-melakukan-pemekaran-gagal-berkembang (Diperoleh pada 6 Oktober 2014) Wulandari, Anita. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November. (Online) (http://www.scribd.com/doc/101754251/JAUJ-Vol-09-No-2-Desember-2011 Diperoleh tanggal 26 November 2014). Yuliati. (2001). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["140214 Public Economics- Publically Provided Goods"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/1/11510121%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/2/11510121%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/3/11510121%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/4/11510121%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/5/11510121%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/6/11510121%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/7/11510121%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/9/11510121%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/8/11510121%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/10/11510121%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/12/11510121%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/11/11510121%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Semenjak Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diputuskan, semua daerah otonom di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengurusi dan mengatur wilayahnya sendiri. Hal ini disertai dengan pengurangan wewenang pemerintah pusat dalam beberapa aspek, termasuk aspek keuangan. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah untuk membiayai operasionalnya. Beberapa laporan menunjukkan tingginya kegagalan otonomi daerah dikarenakan rendahnya PAD tidak sebanding dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan apakah hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan pada data-data yang berhasil diungkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fokus penelitian secara sistematis yang meliputi kemampuan keuangan, kinerja keuangan, dan pencapaian keberhasilan otonomi daerah. Subyek penelitian adalah empat lembaga pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dengan keuangan daerah dan otonomi daerah. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisa data melalui empat tahap: reduksi data, penyajian data, konfirmasi narasumber, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nganjuk sangat kurang (<10%) dan menunjukkan Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah yang Instruktif, yang berarti kebijakan pemerintah yang diambil harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, indikator kinerja keuangan menunjukkan tren yang bagus, di mana PAD yang terserap melebihi target. Sedangkan untuk keberhasilan otonomi dilihat dari ukuran IPM, lebih banyak dipengaruhi bentuk struktur anggaran belanja daerah, di mana porsi belanja lebih banyak dianggarkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga nilai IPM, Angka Melek Huruf, dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Nganjuk termasuk tinggi. ENGLISH: Since the deciding of Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, all of provinces and Kabupatens/Kotas had been authorized to manage and regulate its own territory, accompanied by a reduction of central government authority in some aspects, including financial aspects. Therefore, all of autonomous regions are required to optimize the District Own Resource Revenue/DORR (Penerimaan Asli Daerah/PAD) to payed the operational cost of regional government. Some reports was showed a high failure of regional autonomy caused by the low DORR value that’s not comparable with the expenditure of local government. The goal of this study is to proving whether this case probably happen in Kabupaten Nganjuk, based on the uncovered data. This study is using descriptive qualitative approach to describe the research focus systematically includes indicator of financial capacity, financial performance, and achievements of regional autonomy. The research subjects are four regional government institutions of Kabupaten Nganjuk that related to regional finance and regional autonomy. The data was collected by observation, documentation, and interviews. And the analysis of data through four stages: data reduction, data presentation, sources confirm, and conclusion. The results was showing that the Degree of Fiscal Decentralization of Kabupaten Nganjuk is very less (<10%) and the Regional Capability Level Relationship pattern shows an Instructive pattern. Its means all of Government's policy must be approved by the Central Government. Nevertheless, financial performance indicator to show a good trend, that DORR had absorbed over the target. Then, the successions of autonomy in the HDI scale, more influenced by structure form of regional budget, with the share of spending more budget on education and health aspects, which is comparable with the high value of HDI, Literacy Rate, and Life Expectancy."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Analisis kemampuan dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2013"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Darissalam, Ahmad David"],"dc:date":["2015-01-08"],"dc:date.issued":["2015-01"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Semenjak Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diputuskan, semua daerah otonom di tingkat propinsi dan kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengurusi dan mengatur wilayahnya sendiri. Hal ini disertai dengan pengurangan wewenang pemerintah pusat dalam beberapa aspek, termasuk aspek keuangan. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah untuk membiayai operasionalnya. Beberapa laporan menunjukkan tingginya kegagalan otonomi daerah dikarenakan rendahnya PAD tidak sebanding dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan apakah hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan pada data-data yang berhasil diungkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fokus penelitian secara sistematis yang meliputi kemampuan keuangan, kinerja keuangan, dan pencapaian keberhasilan otonomi daerah. Subyek penelitian adalah empat lembaga pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dengan keuangan daerah dan otonomi daerah. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisa data melalui empat tahap: reduksi data, penyajian data, konfirmasi narasumber, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Nganjuk sangat kurang (<10%) dan menunjukkan Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah yang Instruktif, yang berarti kebijakan pemerintah yang diambil harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, indikator kinerja keuangan menunjukkan tren yang bagus, di mana PAD yang terserap melebihi target. Sedangkan untuk keberhasilan otonomi dilihat dari ukuran IPM, lebih banyak dipengaruhi bentuk struktur anggaran belanja daerah, di mana porsi belanja lebih banyak dianggarkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga nilai IPM, Angka Melek Huruf, dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Nganjuk termasuk tinggi. ENGLISH: Since the deciding of Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, all of provinces and Kabupatens/Kotas had been authorized to manage and regulate its own territory, accompanied by a reduction of central government authority in some aspects, including financial aspects. Therefore, all of autonomous regions are required to optimize the District Own Resource Revenue/DORR (Penerimaan Asli Daerah/PAD) to payed the operational cost of regional government. Some reports was showed a high failure of regional autonomy caused by the low DORR value that’s not comparable with the expenditure of local government. The goal of this study is to proving whether this case probably happen in Kabupaten Nganjuk, based on the uncovered data. This study is using descriptive qualitative approach to describe the research focus systematically includes indicator of financial capacity, financial performance, and achievements of regional autonomy. The research subjects are four regional government institutions of Kabupaten Nganjuk that related to regional finance and regional autonomy. The data was collected by observation, documentation, and interviews. And the analysis of data through four stages: data reduction, data presentation, sources confirm, and conclusion. The results was showing that the Degree of Fiscal Decentralization of Kabupaten Nganjuk is very less (<10%) and the Regional Capability Level Relationship pattern shows an Instructive pattern. Its means all of Government's policy must be approved by the Central Government. Nevertheless, financial performance indicator to show a good trend, that DORR had absorbed over the target. Then, the successions of autonomy in the HDI scale, more influenced by structure form of regional budget, with the share of spending more budget on education and health aspects, which is comparable with the high value of HDI, Literacy Rate, and Life Expectancy."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/1/11510121%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/2/11510121%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/3/11510121%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/4/11510121%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/5/11510121%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/6/11510121%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/7/11510121%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/9/11510121%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/8/11510121%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/10/11510121%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/12/11510121%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/11/11510121%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1154/"],"dc:relation.references":["Agustina, Oesi, (2013). Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Arikunto, Suharsimi. (2002). Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. Ash-Shiddiqy, Mohammad Hasbi. (2012). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk1. (2009). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2009. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk ----------------. (2010). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2010. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk ----------------. (2011). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2011. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk ----------------. (2012). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2012. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk ----------------. (2013). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2013. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk ----------------. (2014). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2014. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk Dariwardani, Ni Made Inna dan Amani, Siti Noor. (2010). Kinerja Provinsi di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemberlakukan Otonomi Daerah. Jurnal Adminitrasi Negara STIA LAN Vol. 1 (1) Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta. Huda, Nurul dkk. (2012). Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: Kencana. Kompas Online. (2012). Mendagri: 70 persen Pemekaran Daerah Gagal. http://nasional.kompas.com/read/2012/12/15/06072741/Mendagri.70.Persen.Pemekaran.Daerah.Gagal (Diperoleh pada 6 Oktober 2014) Kuncoro, Haryo. (2007), Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi X Opini Badan Pemeriksa Keuangan. (tanpa tahun). Wikipedia Ensiklopedia Bebas. http://id.wikipedia.org/wiki/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan (Diperoleh pada tanggal 9 Desember 2014) Pemerintah Republik Indonesia1. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta. http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU172003.pdf (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014) ----------------2. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Jakarta. http://prokum.esdm.go.id/uu/2004/UU-32-2004.PDF (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014) ----------------3. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2033%20tahun%202004.pdf (Diperoleh pada tanggal 10 Nopember 2014) ----------------4. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. http://www.bappenas.go.id/files/5913/5228/3067/pp- no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah.pdf (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014) ----------------5. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta. http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_8_2008.pdf PortalKBR. (2013). Mendagri : Tiga Perempat Otonomi Baru Gagal. http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3074237_4202.html (Diperoleh pada 6 Oktober 2014) Rasjid, H. Sulaiman. (1992). Fiqh Islam Cet. keduapuluh lima. Bandung: Sinar Baru Rista, Alma. (2013). Manajemen Keuangan Negara Islam. http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/05/keuangan-negara-dalam- islam.html (Diperoleh pada 10 Nopember 2014) Sakti, Adhidian Fajar. (2007). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo, Skripsi (Tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Savitry, Ermitha. (2013). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 Di Kota Makassar, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Sularso, Havid. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Media Riset Akuntansi Vol. 1 (2) Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. (2008). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. Jurnal Pascasarjana Universitas Sriwijaya Vol. 2 (3) The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi. (2013). Sosialisasi Parameter Evaluasi & Monitoring Otonomi Daerah Melalui Kompetisi Kemajuan dan Pemeringkatan Otonomi Award Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur. http://pustaka.jpip.or.id/images/pustak /Sosialisasi%20OA%202013- JPIP%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf (Diperoleh pada 1 Desember 2014) Tribun Batam. (2014). 57 Daerah Otonomi yang Melakukan Pemekaran Gagal Berkembang. http://batam.tribunnews.com/2014/05/03/57-daerah- otonomi-yang-melakukan-pemekaran-gagal-berkembang (Diperoleh pada 6 Oktober 2014) Wulandari, Anita. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2 November. (Online) (http://www.scribd.com/doc/101754251/JAUJ-Vol-09-No-2-Desember-2011 Diperoleh tanggal 26 November 2014). Yuliati. (2001). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapai Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN."],"dc:subject":["140214 Public Economics- Publically Provided Goods"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Analisis kemampuan dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2013"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:38:53Z"}