{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1315"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1315","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi","abstract":"INDONESIA: Peraturan Mahkamah Agung dibuat secara rinci dengan tujuan agar proses mediasi yang dibantu oleh mediator dapat dapat berjalan dengan lancar dan menuai keberhasilan, dengan pasal-pasal pengaturan yang terperinci akan memberikan beban kepada para pihak. Hal tersebut merupakan salah satu efek jika sebuah aturan diatur dengan rigid dan detail. Salah satu ketentuan menarik dari PERMA No. 1 tahun 2008 adalah Pasal 2 ayat 3, yang menyatakan bahwa: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Dari Pasal tersebut maka timbulah kegelisahan akademik tentang kekuatan imperaif mediasi itu sendiri yang menyebutkan putusan batal demi hukum jika tidak melakukan mediasi kemudian bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi dan bagaimana kekuatan hukum PERMA menurut Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris atau penelitian Hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan juga dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kekuatan yang imperatif karena memang harus dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, hanya saja para hakim kurang setuju dengan adanya pernyataan pada isi pasal 2 ayat 3 yang menyatakan putusan batal demi hukum. Dan kekuatan hukum dari PERMA ini adalah mengikat muthlak mengingat di naungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam kewenanganya mengeluarkan peraturan yang bersifat diakui dan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasanya. ENGLISH: Regulation of Supreme Court made in detail with a purpose to process of mediation assisted by mediator can walk at ease and reach efficacy, with sections arrangement of detailed will give burden to the parties. The mentioned represent one of the effect if a order arranged with rigid and of detail. One of the rule withdraw from PERMA No.1 2008 is section 2 article 3, expressing that: \"Do not go through procedure of mediation pursuant to this regulation represent collision to section 130 HIR that resulting decision cancel for the of law\". From the section hence arising restlessness of academic about strength of imperative mediation itself that mentioning decision cancel for the shake of law, otherwise conduct mediation then how judge view justice of religion sub-province of Malang to strength of imperative mediation and how legal force of PERMA according to code of No.10 2004 about regulation of legislating. This research use method of juridical empirical or research of empirical law with descriptive qualitative approach, this thesis will depict some obtained data of field by interview judge justice of religion sub-province of Malang, as well as documentation as data collecting method. Then continued with process of editing, clarification, and analysis. Besides, the analysis process is also supported with book study as reference to strengthen obtained data of field. So that with process a kind of this, can be obtained by conclusion in response to two question above. Result of this research indicate that mediation have the power of which is imperative because it is true have to be executed as regulation of supreme court of No.1 2008 about procedure of mediation, just only all judge less agree with the existence of statement at content section 2 article 3 expressing decision cancel for the shake of law. And legal force of this PERMA is to fasten absolute remember under the aegis of constitution 1945 and code of No.14 1985 about supreme court in its his authority having release regulation that recognizably and fasten as according to section 7 article 4 along with its clarification.","abstract_html":"INDONESIA: Peraturan Mahkamah Agung dibuat secara rinci dengan tujuan agar proses mediasi yang dibantu oleh mediator dapat dapat berjalan dengan lancar dan menuai keberhasilan, dengan pasal-pasal pengaturan yang terperinci akan memberikan beban kepada para pihak. Hal tersebut merupakan salah satu efek jika sebuah aturan diatur dengan rigid dan detail. Salah satu ketentuan menarik dari PERMA No. 1 tahun 2008 adalah Pasal 2 ayat 3, yang menyatakan bahwa: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Dari Pasal tersebut maka timbulah kegelisahan akademik tentang kekuatan imperaif mediasi itu sendiri yang menyebutkan putusan batal demi hukum jika tidak melakukan mediasi kemudian bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi dan bagaimana kekuatan hukum PERMA menurut Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris atau penelitian Hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan juga dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kekuatan yang imperatif karena memang harus dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, hanya saja para hakim kurang setuju dengan adanya pernyataan pada isi pasal 2 ayat 3 yang menyatakan putusan batal demi hukum. Dan kekuatan hukum dari PERMA ini adalah mengikat muthlak mengingat di naungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam kewenanganya mengeluarkan peraturan yang bersifat diakui dan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasanya. ENGLISH: Regulation of Supreme Court made in detail with a purpose to process of mediation assisted by mediator can walk at ease and reach efficacy, with sections arrangement of detailed will give burden to the parties. The mentioned represent one of the effect if a order arranged with rigid and of detail. One of the rule withdraw from PERMA No.1 2008 is section 2 article 3, expressing that: &quot;Do not go through procedure of mediation pursuant to this regulation represent collision to section 130 HIR that resulting decision cancel for the of law&quot;. From the section hence arising restlessness of academic about strength of imperative mediation itself that mentioning decision cancel for the shake of law, otherwise conduct mediation then how judge view justice of religion sub-province of Malang to strength of imperative mediation and how legal force of PERMA according to code of No.10 2004 about regulation of legislating. This research use method of juridical empirical or research of empirical law with descriptive qualitative approach, this thesis will depict some obtained data of field by interview judge justice of religion sub-province of Malang, as well as documentation as data collecting method. Then continued with process of editing, clarification, and analysis. Besides, the analysis process is also supported with book study as reference to strengthen obtained data of field. So that with process a kind of this, can be obtained by conclusion in response to two question above. Result of this research indicate that mediation have the power of which is imperative because it is true have to be executed as regulation of supreme court of No.1 2008 about procedure of mediation, just only all judge less agree with the existence of statement at content section 2 article 3 expressing decision cancel for the shake of law. And legal force of this PERMA is to fasten absolute remember under the aegis of constitution 1945 and code of No.14 1985 about supreme court in its his authority having release regulation that recognizably and fasten as according to section 7 article 4 along with its clarification.","abstract_has_math":false,"creators":["Husna, Latifah"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2011,"date_issued":"2011-04","date_published":"2011-04","updated_at":"2026-11-18T20:38:53Z","subjects":["18012828 Islamic Family Issues & Mediation/Arbitration"],"languages":["id","en"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/10/07210064_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1315","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Husna, Latifah"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2011-04-13"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2011-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abbas, Syahrizal. MEDIASI dalam prekspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan, Hukum Nasional. 2009. Jakarta: KENCANA. Aliyah, Samir. Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam. 2004. Jakarta : Khalifah. Amiruddin dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 2003. Jakarta : PT. Raja Brafindo Persada. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 2002. PT. Rineka Cipta. Ashofa Burhanuddin. Metode Penelitian Hukum. 2006. Jakarta : PT. Rineka Cipta Anggota IKAPI. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. 2009. Bandung : Fokusmedia. Bisri, Ilham. Sistem Hukum Indonesia. 2004. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahanya. 1996. Semarang : CV. Toha Putra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta : Balai Pustaka. Ekatjahjana, Widodo. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2008. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. Ensiklopedia Hukum Islam. 2003. Jakarta : PT. Ichtiar Bari Van Hoeve. Handoyo, Hestu Cipto. Prinsip-prinsip Legal Drafting dan desain naskah Akademik. 2008. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. 2001. Jakarta : Sinar Grafika. Harahap, Yahya. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. 2007. Jakarta : Sinar Grafika. Hasanuddin dkk. Pengantar Ilmu Hukum. 2004. Jakarta : Pustaka Al-Husna Baru Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 2005. Surabaya : Bayu Media. Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. 2008. Jakarta : Sinar Grafika. Jamil, Mukhsin. Mengelola Konflik Membangun Damai. 2007. Semarang : Walisongo Pers Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tatat Hukum Indonesia. 1986. Jakarta : Balai Pustaka Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. 2005. Jakarta : KENCANA. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. 2007. Jakarta : KENCANA. Margono, Suyud. ADR & Arbitrase. 2002. Bogor : Ghalia Indonesia. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. 1999. Yogyakarta : Liberti Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2000. Bandung L PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad. Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. 2004. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Mushadi. Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia. 2007. Semarang: Walisongo Pers Nashiruddin, Muhammad. Shohih Sunan Abu Daud. 2007. Jakarta: Pustaka Azzam Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. 2010. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Rahmadi, Usman. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. 2003. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. Rasyid, Chatib, Syaifuddin. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama. 2008. Jakarta : UII Press. Rasyid, Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama. 1998. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Saifullah, Muhammad. Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 2009. Semarang : Walisongo Pers Saifulloh. Metodologi Penelitian. 2006. Malang : Fakultas Syariah. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. 1984. Jakarta : UI Press. Soesilo. RIB / HIR Dengan Penjelasam. 1995. Bogor : POLTEIA. Sutiyoso, Bambang. Hukum Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa. 2008. Yogyakarta : GAMA MEDIA. Umam, Khotibul. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. 2010. Yogyakarta : PT. Suka Buku. Zuhriyah, Erfania. Peradilan Agama di Indonesia. 2008. Malang : UIN Maliki Pers Referensi Internet http://Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dapat dilihat di http://www.pa-malangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=69&lang=id,, diakses tanggal 13 Maret 2011 http://Tugas Pengadilan Agama kabupaten Malang dapad dilihat di http://www.pa-malangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=70&lang=id,diakses tanggal 13 Maret 2011 Referensi Undang-Undang PERMA No. 1 Tahun 2008 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012828 Islamic Family Issues & Mediation/Arbitration"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/10/07210064_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/2/07210064_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/3/07210064_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/4/07210064_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/5/07210064_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/6/07210064_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/7/07210064_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/8/07210064_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/9/07210064_Daftar_Pustaka.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Peraturan Mahkamah Agung dibuat secara rinci dengan tujuan agar proses mediasi yang dibantu oleh mediator dapat dapat berjalan dengan lancar dan menuai keberhasilan, dengan pasal-pasal pengaturan yang terperinci akan memberikan beban kepada para pihak. Hal tersebut merupakan salah satu efek jika sebuah aturan diatur dengan rigid dan detail. Salah satu ketentuan menarik dari PERMA No. 1 tahun 2008 adalah Pasal 2 ayat 3, yang menyatakan bahwa: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Dari Pasal tersebut maka timbulah kegelisahan akademik tentang kekuatan imperaif mediasi itu sendiri yang menyebutkan putusan batal demi hukum jika tidak melakukan mediasi kemudian bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi dan bagaimana kekuatan hukum PERMA menurut Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris atau penelitian Hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan juga dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kekuatan yang imperatif karena memang harus dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, hanya saja para hakim kurang setuju dengan adanya pernyataan pada isi pasal 2 ayat 3 yang menyatakan putusan batal demi hukum. Dan kekuatan hukum dari PERMA ini adalah mengikat muthlak mengingat di naungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam kewenanganya mengeluarkan peraturan yang bersifat diakui dan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasanya. ENGLISH: Regulation of Supreme Court made in detail with a purpose to process of mediation assisted by mediator can walk at ease and reach efficacy, with sections arrangement of detailed will give burden to the parties. The mentioned represent one of the effect if a order arranged with rigid and of detail. One of the rule withdraw from PERMA No.1 2008 is section 2 article 3, expressing that: \"Do not go through procedure of mediation pursuant to this regulation represent collision to section 130 HIR that resulting decision cancel for the of law\". From the section hence arising restlessness of academic about strength of imperative mediation itself that mentioning decision cancel for the shake of law, otherwise conduct mediation then how judge view justice of religion sub-province of Malang to strength of imperative mediation and how legal force of PERMA according to code of No.10 2004 about regulation of legislating. This research use method of juridical empirical or research of empirical law with descriptive qualitative approach, this thesis will depict some obtained data of field by interview judge justice of religion sub-province of Malang, as well as documentation as data collecting method. Then continued with process of editing, clarification, and analysis. Besides, the analysis process is also supported with book study as reference to strengthen obtained data of field. So that with process a kind of this, can be obtained by conclusion in response to two question above. Result of this research indicate that mediation have the power of which is imperative because it is true have to be executed as regulation of supreme court of No.1 2008 about procedure of mediation, just only all judge less agree with the existence of statement at content section 2 article 3 expressing decision cancel for the shake of law. And legal force of this PERMA is to fasten absolute remember under the aegis of constitution 1945 and code of No.14 1985 about supreme court in its his authority having release regulation that recognizably and fasten as according to section 7 article 4 along with its clarification."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Husna, Latifah"],"dc:date":["2011-04-13"],"dc:date.issued":["2011-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Peraturan Mahkamah Agung dibuat secara rinci dengan tujuan agar proses mediasi yang dibantu oleh mediator dapat dapat berjalan dengan lancar dan menuai keberhasilan, dengan pasal-pasal pengaturan yang terperinci akan memberikan beban kepada para pihak. Hal tersebut merupakan salah satu efek jika sebuah aturan diatur dengan rigid dan detail. Salah satu ketentuan menarik dari PERMA No. 1 tahun 2008 adalah Pasal 2 ayat 3, yang menyatakan bahwa: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Dari Pasal tersebut maka timbulah kegelisahan akademik tentang kekuatan imperaif mediasi itu sendiri yang menyebutkan putusan batal demi hukum jika tidak melakukan mediasi kemudian bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi dan bagaimana kekuatan hukum PERMA menurut Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris atau penelitian Hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan juga dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kekuatan yang imperatif karena memang harus dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, hanya saja para hakim kurang setuju dengan adanya pernyataan pada isi pasal 2 ayat 3 yang menyatakan putusan batal demi hukum. Dan kekuatan hukum dari PERMA ini adalah mengikat muthlak mengingat di naungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam kewenanganya mengeluarkan peraturan yang bersifat diakui dan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasanya. ENGLISH: Regulation of Supreme Court made in detail with a purpose to process of mediation assisted by mediator can walk at ease and reach efficacy, with sections arrangement of detailed will give burden to the parties. The mentioned represent one of the effect if a order arranged with rigid and of detail. One of the rule withdraw from PERMA No.1 2008 is section 2 article 3, expressing that: \"Do not go through procedure of mediation pursuant to this regulation represent collision to section 130 HIR that resulting decision cancel for the of law\". From the section hence arising restlessness of academic about strength of imperative mediation itself that mentioning decision cancel for the shake of law, otherwise conduct mediation then how judge view justice of religion sub-province of Malang to strength of imperative mediation and how legal force of PERMA according to code of No.10 2004 about regulation of legislating. This research use method of juridical empirical or research of empirical law with descriptive qualitative approach, this thesis will depict some obtained data of field by interview judge justice of religion sub-province of Malang, as well as documentation as data collecting method. Then continued with process of editing, clarification, and analysis. Besides, the analysis process is also supported with book study as reference to strengthen obtained data of field. So that with process a kind of this, can be obtained by conclusion in response to two question above. Result of this research indicate that mediation have the power of which is imperative because it is true have to be executed as regulation of supreme court of No.1 2008 about procedure of mediation, just only all judge less agree with the existence of statement at content section 2 article 3 expressing decision cancel for the shake of law. And legal force of this PERMA is to fasten absolute remember under the aegis of constitution 1945 and code of No.14 1985 about supreme court in its his authority having release regulation that recognizably and fasten as according to section 7 article 4 along with its clarification."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/10/07210064_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/2/07210064_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/3/07210064_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/4/07210064_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/5/07210064_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/6/07210064_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/7/07210064_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/8/07210064_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/9/07210064_Daftar_Pustaka.pdf"],"dc:language":["id","en"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1315/"],"dc:relation.references":["Abbas, Syahrizal. MEDIASI dalam prekspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan, Hukum Nasional. 2009. Jakarta: KENCANA. Aliyah, Samir. Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam. 2004. Jakarta : Khalifah. Amiruddin dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 2003. Jakarta : PT. Raja Brafindo Persada. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 2002. PT. Rineka Cipta. Ashofa Burhanuddin. Metode Penelitian Hukum. 2006. Jakarta : PT. Rineka Cipta Anggota IKAPI. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. 2009. Bandung : Fokusmedia. Bisri, Ilham. Sistem Hukum Indonesia. 2004. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahanya. 1996. Semarang : CV. Toha Putra Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta : Balai Pustaka. Ekatjahjana, Widodo. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2008. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. Ensiklopedia Hukum Islam. 2003. Jakarta : PT. Ichtiar Bari Van Hoeve. Handoyo, Hestu Cipto. Prinsip-prinsip Legal Drafting dan desain naskah Akademik. 2008. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. 2001. Jakarta : Sinar Grafika. Harahap, Yahya. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. 2007. Jakarta : Sinar Grafika. Hasanuddin dkk. Pengantar Ilmu Hukum. 2004. Jakarta : Pustaka Al-Husna Baru Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 2005. Surabaya : Bayu Media. Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. 2008. Jakarta : Sinar Grafika. Jamil, Mukhsin. Mengelola Konflik Membangun Damai. 2007. Semarang : Walisongo Pers Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tatat Hukum Indonesia. 1986. Jakarta : Balai Pustaka Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. 2005. Jakarta : KENCANA. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. 2007. Jakarta : KENCANA. Margono, Suyud. ADR & Arbitrase. 2002. Bogor : Ghalia Indonesia. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. 1999. Yogyakarta : Liberti Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2000. Bandung L PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad. Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. 2004. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Mushadi. Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia. 2007. Semarang: Walisongo Pers Nashiruddin, Muhammad. Shohih Sunan Abu Daud. 2007. Jakarta: Pustaka Azzam Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. 2010. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Rahmadi, Usman. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. 2003. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. Rasyid, Chatib, Syaifuddin. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama. 2008. Jakarta : UII Press. Rasyid, Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama. 1998. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Saifullah, Muhammad. Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 2009. Semarang : Walisongo Pers Saifulloh. Metodologi Penelitian. 2006. Malang : Fakultas Syariah. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. 1984. Jakarta : UI Press. Soesilo. RIB / HIR Dengan Penjelasam. 1995. Bogor : POLTEIA. Sutiyoso, Bambang. Hukum Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa. 2008. Yogyakarta : GAMA MEDIA. Umam, Khotibul. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. 2010. Yogyakarta : PT. Suka Buku. Zuhriyah, Erfania. Peradilan Agama di Indonesia. 2008. Malang : UIN Maliki Pers Referensi Internet http://Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dapat dilihat di http://www.pa-malangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=69&lang=id,, diakses tanggal 13 Maret 2011 http://Tugas Pengadilan Agama kabupaten Malang dapad dilihat di http://www.pa-malangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=70&lang=id,diakses tanggal 13 Maret 2011 Referensi Undang-Undang PERMA No. 1 Tahun 2008 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004"],"dc:subject":["18012828 Islamic Family Issues & Mediation/Arbitration"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:38:53Z"}