{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1358"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1358","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat: Perspektif KHI dan hukum positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata","abstract":"INDONESIA: Hibah Wasiat adalah Pemberian seseorang kepada orang lain ketika si pemberi tersebut akan meninggal dunia. Hibah wasiat juga salah satu institusi yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah hibah wasiat sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat (perspektif KHI dan Hukum Positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang ada. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis yuridis normatif yang menekankan pada metode komparasi sebagai pegangan utama Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal pasal 968 KUH Perdata ini tidak sepakat, hal ini seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 713 yang berbunyi: “Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui”. Dan dalam perspektif hukum islam juga tidak memperbolehkan atau tidak sah hibah wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada. Dalam ketentuan pasal mengenai hibah wasiat yang ada dalam pasal 992 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu”. Maka pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal ini tidak sah, hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan khusus untuk penarikan hibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 717 sampa 721 ENGLISH: Will Grant is giving one person to another when the giver is going to die. Grants will also one institution that has long been recognized before Islam, although in some periods of history will grant could be misused to do injustice. This study aims to determine how the views of religious court judges about the grants will Malang (KHI perspective and Positive Law in articles 968 and 992 Civil Code. This study is an empirical law, ie a process to find the rule of law, legal principles, as well as legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. In this case the researchers understand the views of religious court judges Malang City of Grants Testament and then linking them with existing theories. As for the methods of data analysis, researchers used a normative analysis that highlight the comparative method as a key grip Religious Court Judge views about the article Malang Civil Code Article 968 does not agree, this is as contained in Compilation of Economic Law of Sharia (KHES) of Article 713 which reads: \"A treasure that must be definite and Bestowed known.\" And in the perspective of Islamic law also does not allow unauthorized grant or bequest to the goods has not been clear there or not there. In the article about the grant testament contained in article 992 Civil Code which reads: \"A testament, in whole or in part, should not be revoked, except by a special deed, which contains a statement about the heir to the revocation in whole or in part the old testament\" . So the religious court judges view Malang about this article is not valid, namely the provision of an object grant voluntarily and without compensation from someone to others who are still alive to be owned and testament of an object from the heir to another person or institution that will apply after the heir died and specifically to the withdrawal of grants contained in the Compilation of Economic Law of Sharia (KHES) of Article 717 sampa 721","abstract_html":"INDONESIA: Hibah Wasiat adalah Pemberian seseorang kepada orang lain ketika si pemberi tersebut akan meninggal dunia. Hibah wasiat juga salah satu institusi yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah hibah wasiat sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat (perspektif KHI dan Hukum Positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang ada. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis yuridis normatif yang menekankan pada metode komparasi sebagai pegangan utama Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal pasal 968 KUH Perdata ini tidak sepakat, hal ini seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 713 yang berbunyi: “Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui”. Dan dalam perspektif hukum islam juga tidak memperbolehkan atau tidak sah hibah wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada. Dalam ketentuan pasal mengenai hibah wasiat yang ada dalam pasal 992 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu”. Maka pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal ini tidak sah, hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan khusus untuk penarikan hibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 717 sampa 721 ENGLISH: Will Grant is giving one person to another when the giver is going to die. Grants will also one institution that has long been recognized before Islam, although in some periods of history will grant could be misused to do injustice. This study aims to determine how the views of religious court judges about the grants will Malang (KHI perspective and Positive Law in articles 968 and 992 Civil Code. This study is an empirical law, ie a process to find the rule of law, legal principles, as well as legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. In this case the researchers understand the views of religious court judges Malang City of Grants Testament and then linking them with existing theories. As for the methods of data analysis, researchers used a normative analysis that highlight the comparative method as a key grip Religious Court Judge views about the article Malang Civil Code Article 968 does not agree, this is as contained in Compilation of Economic Law of Sharia (KHES) of Article 713 which reads: &quot;A treasure that must be definite and Bestowed known.&quot; And in the perspective of Islamic law also does not allow unauthorized grant or bequest to the goods has not been clear there or not there. In the article about the grant testament contained in article 992 Civil Code which reads: &quot;A testament, in whole or in part, should not be revoked, except by a special deed, which contains a statement about the heir to the revocation in whole or in part the old testament&quot; . So the religious court judges view Malang about this article is not valid, namely the provision of an object grant voluntarily and without compensation from someone to others who are still alive to be owned and testament of an object from the heir to another person or institution that will apply after the heir died and specifically to the withdrawal of grants contained in the Compilation of Economic Law of Sharia (KHES) of Article 717 sampa 721","abstract_has_math":false,"creators":["Khaeroni, Beni"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2011,"date_issued":"2011-04","date_published":"2011-04","updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z","subjects":["18012716 al-Hibah (Hadiah)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/1/0421006_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1358","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Khaeroni, Beni"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2011-04-13"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2011-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Afandi, Ali (2000) Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta) Al-Jaziri, Abd al-Rahman (1972) Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah (Beirut: Dar al-Fikr) juz III Al-Munawwir, Ahmad Warson (1997) Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: Pustaka Progressif) Alim, Sahirul (2003) Wasiat Wajibah bagi anak angkat (kajian terhadap pasal 209 KHI). (Malang: Universitas Islam Negeri) Arikunto, Suharsimi (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta) Arwani, M. Arif, (2004) Wasiat wajibah Bagi Non Muslim (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 386 K/AG//1995), (Malang: Universitas Islam Negeri) Atsqalani, Ibnu Hajjar (1994) Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam (Gema Risalah Press) Aveldoorn, LJ. Van (1983) Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oentarid Sadino. (Jakarta: Pradnya Paramita) Bukhary,Abu Abdllah (1990) Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr ) juz 3 Dahlan, Abdul Aziz (1997) Ensiklopdia Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 2) Darajat, Zakiah et al (1995) Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf) jilid III Depag RI, (1993) Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Surabaya: Surya Cipta Aksara) Depdiknas, (2005) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,. (Jakarta: Balai Pustaka,) Din, Imam Taqi (1973) Kifayah Al Akhyar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmah) Djamali, Abdul (2002) Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju) Effendi,Saekan dan Erniati (1997) Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola) Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qasim tth Fath al-Qarib al-Mujib, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah) Harun, Nasrun (2000) Fiqh Muammalah (Jakarta: Gaya Media Pratama) Kamus Hukum (2008) (Bandung: Citra Kumbara) Kansil,CS.T. (1986) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka). Lihat juga Soedirman Kartohadiprodjo, pengantar Tata Hukum di Indonesia, (Bandung: Ghalia Indonesia) Kasani,Imam tth Al-Badai‟u ash-Shana‟i, (Beirut: Dar Al-fiil) jilid 4 Karim, Helmi (2002) Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Koto, Alaidin (2004) Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Mahmud, Marzuki Peter (2007) Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,) Cet. 3 Ma‟luf, Louis tth al-Munjid fi al-Lughah wal-A‟lam, (Beirut Lebanon: Dar al- Masyriq) Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, tth Fath al-Mu‟in, (Semarang:Toha Putera) Marzuki, (1995) Metodologi Riset, (BPFE-UII) Mughniyah, Muhammad Jawad (2001) al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “Fiqih Lima Mazhab”, (Jakarta: Lentera) Muhammad, Abdul Kadir (1990) Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya) Muslim, Imam tth Sahih Muslim, (Mesir: Tijariah Kubra) juz III Nafik, Moh, (2003) Hibah Sebagai Cara Untuk Menyiasati Pembagian Harta Waris (Studi Hukum Islam Di Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang), (Malang: Universitas Islam Negeri) Paseribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis (1996) Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika) Prodjodikoro,Wirjono Hukum Wariasan di Indonesia, (Bandung: Vorkink van Hoeve‟s Granvenhage) Prawirohamijoyo, Soetejo dan Marthalena Pohan (1984) Hukum Waris, (Surabaya: Rinta) Qazwini,Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah tth Sunan Ibnu Majjah, (Kairo: Tijariyah Kubra) Rafiq, Ahmad (2002) Fiqh Mawaris (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) (1997) Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Rusyd, Ibnu tth Bidayatul al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, (Semarang: Toha Putra) juz 2 Sabiq, Sayyid (1995) Fiqh al-Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif) jilid 14 Saifullah, (2006) Metodologi Penelitian ( Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang) San‟any (1950) Subul as-Salam, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al- Halabi) Juz III Sanusi, Achmad (1977) Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: Tarnsito) Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2006) Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada Sofwan,Sri Soedewi Masjchoen (2000) Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty) Subekti, (1980) Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa) Cet 15 Syahrani,Riduan (1992) Seluk Beluk san Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni) Tamakiran, (2000) Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, (Bandung: Pioner Jaya) Thalib, Sayut (1995) Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika) Yunus, Muhmud (1973) Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur‟an) Zahrah, Muhammad Abu (1958) Ushul al-Fiqh (Cairao: Dar al- Fikr al-„Arabi) Zuhdi, Masjfuk (1998) Studi Islam, Jilid III (Jakarta: Rajawali Press) http://roedijambi.wordpress.com/Menyelami Ushul Fiqh Perspektif Filsafat Ilmu « Fahrudin HM Blog.htm. diakses pada tanggal 12 April 2011 http//www.pa-malangkota.go.id/indexs.php?option=com.content view=article&id=212&itemid=144 (diaskses pada tanggal 24 Maret 2011)"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012716 al-Hibah (Hadiah)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/1/0421006_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/2/0421006_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/3/0421006_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/4/0421006_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/5/0421006_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/6/0421006_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/7/0421006_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/8/0421006_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/9/0421006_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/10/0421006_Daftar_Pustaka.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Hibah Wasiat adalah Pemberian seseorang kepada orang lain ketika si pemberi tersebut akan meninggal dunia. Hibah wasiat juga salah satu institusi yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah hibah wasiat sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat (perspektif KHI dan Hukum Positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang ada. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis yuridis normatif yang menekankan pada metode komparasi sebagai pegangan utama Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal pasal 968 KUH Perdata ini tidak sepakat, hal ini seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 713 yang berbunyi: “Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui”. Dan dalam perspektif hukum islam juga tidak memperbolehkan atau tidak sah hibah wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada. Dalam ketentuan pasal mengenai hibah wasiat yang ada dalam pasal 992 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu”. Maka pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal ini tidak sah, hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan khusus untuk penarikan hibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 717 sampa 721 ENGLISH: Will Grant is giving one person to another when the giver is going to die. Grants will also one institution that has long been recognized before Islam, although in some periods of history will grant could be misused to do injustice. This study aims to determine how the views of religious court judges about the grants will Malang (KHI perspective and Positive Law in articles 968 and 992 Civil Code. This study is an empirical law, ie a process to find the rule of law, legal principles, as well as legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. In this case the researchers understand the views of religious court judges Malang City of Grants Testament and then linking them with existing theories. As for the methods of data analysis, researchers used a normative analysis that highlight the comparative method as a key grip Religious Court Judge views about the article Malang Civil Code Article 968 does not agree, this is as contained in Compilation of Economic Law of Sharia (KHES) of Article 713 which reads: \"A treasure that must be definite and Bestowed known.\" And in the perspective of Islamic law also does not allow unauthorized grant or bequest to the goods has not been clear there or not there. In the article about the grant testament contained in article 992 Civil Code which reads: \"A testament, in whole or in part, should not be revoked, except by a special deed, which contains a statement about the heir to the revocation in whole or in part the old testament\" . So the religious court judges view Malang about this article is not valid, namely the provision of an object grant voluntarily and without compensation from someone to others who are still alive to be owned and testament of an object from the heir to another person or institution that will apply after the heir died and specifically to the withdrawal of grants contained in the Compilation of Economic Law of Sharia (KHES) of Article 717 sampa 721"]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat: Perspektif KHI dan hukum positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Khaeroni, Beni"],"dc:date":["2011-04-13"],"dc:date.issued":["2011-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Hibah Wasiat adalah Pemberian seseorang kepada orang lain ketika si pemberi tersebut akan meninggal dunia. Hibah wasiat juga salah satu institusi yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah hibah wasiat sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat (perspektif KHI dan Hukum Positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang ada. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis yuridis normatif yang menekankan pada metode komparasi sebagai pegangan utama Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal pasal 968 KUH Perdata ini tidak sepakat, hal ini seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 713 yang berbunyi: “Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui”. Dan dalam perspektif hukum islam juga tidak memperbolehkan atau tidak sah hibah wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada. Dalam ketentuan pasal mengenai hibah wasiat yang ada dalam pasal 992 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu”. Maka pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal ini tidak sah, hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan khusus untuk penarikan hibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 717 sampa 721 ENGLISH: Will Grant is giving one person to another when the giver is going to die. Grants will also one institution that has long been recognized before Islam, although in some periods of history will grant could be misused to do injustice. This study aims to determine how the views of religious court judges about the grants will Malang (KHI perspective and Positive Law in articles 968 and 992 Civil Code. This study is an empirical law, ie a process to find the rule of law, legal principles, as well as legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. In this case the researchers understand the views of religious court judges Malang City of Grants Testament and then linking them with existing theories. As for the methods of data analysis, researchers used a normative analysis that highlight the comparative method as a key grip Religious Court Judge views about the article Malang Civil Code Article 968 does not agree, this is as contained in Compilation of Economic Law of Sharia (KHES) of Article 713 which reads: \"A treasure that must be definite and Bestowed known.\" And in the perspective of Islamic law also does not allow unauthorized grant or bequest to the goods has not been clear there or not there. In the article about the grant testament contained in article 992 Civil Code which reads: \"A testament, in whole or in part, should not be revoked, except by a special deed, which contains a statement about the heir to the revocation in whole or in part the old testament\" . So the religious court judges view Malang about this article is not valid, namely the provision of an object grant voluntarily and without compensation from someone to others who are still alive to be owned and testament of an object from the heir to another person or institution that will apply after the heir died and specifically to the withdrawal of grants contained in the Compilation of Economic Law of Sharia (KHES) of Article 717 sampa 721"],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/1/0421006_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/2/0421006_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/3/0421006_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/4/0421006_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/5/0421006_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/6/0421006_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/7/0421006_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/8/0421006_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/9/0421006_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/10/0421006_Daftar_Pustaka.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1358/"],"dc:relation.references":["Afandi, Ali (2000) Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta) Al-Jaziri, Abd al-Rahman (1972) Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah (Beirut: Dar al-Fikr) juz III Al-Munawwir, Ahmad Warson (1997) Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: Pustaka Progressif) Alim, Sahirul (2003) Wasiat Wajibah bagi anak angkat (kajian terhadap pasal 209 KHI). (Malang: Universitas Islam Negeri) Arikunto, Suharsimi (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta) Arwani, M. Arif, (2004) Wasiat wajibah Bagi Non Muslim (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 386 K/AG//1995), (Malang: Universitas Islam Negeri) Atsqalani, Ibnu Hajjar (1994) Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam (Gema Risalah Press) Aveldoorn, LJ. Van (1983) Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oentarid Sadino. (Jakarta: Pradnya Paramita) Bukhary,Abu Abdllah (1990) Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr ) juz 3 Dahlan, Abdul Aziz (1997) Ensiklopdia Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 2) Darajat, Zakiah et al (1995) Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf) jilid III Depag RI, (1993) Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Surabaya: Surya Cipta Aksara) Depdiknas, (2005) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,. (Jakarta: Balai Pustaka,) Din, Imam Taqi (1973) Kifayah Al Akhyar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmah) Djamali, Abdul (2002) Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju) Effendi,Saekan dan Erniati (1997) Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola) Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qasim tth Fath al-Qarib al-Mujib, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah) Harun, Nasrun (2000) Fiqh Muammalah (Jakarta: Gaya Media Pratama) Kamus Hukum (2008) (Bandung: Citra Kumbara) Kansil,CS.T. (1986) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka). Lihat juga Soedirman Kartohadiprodjo, pengantar Tata Hukum di Indonesia, (Bandung: Ghalia Indonesia) Kasani,Imam tth Al-Badai‟u ash-Shana‟i, (Beirut: Dar Al-fiil) jilid 4 Karim, Helmi (2002) Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Koto, Alaidin (2004) Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Mahmud, Marzuki Peter (2007) Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,) Cet. 3 Ma‟luf, Louis tth al-Munjid fi al-Lughah wal-A‟lam, (Beirut Lebanon: Dar al- Masyriq) Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, tth Fath al-Mu‟in, (Semarang:Toha Putera) Marzuki, (1995) Metodologi Riset, (BPFE-UII) Mughniyah, Muhammad Jawad (2001) al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “Fiqih Lima Mazhab”, (Jakarta: Lentera) Muhammad, Abdul Kadir (1990) Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya) Muslim, Imam tth Sahih Muslim, (Mesir: Tijariah Kubra) juz III Nafik, Moh, (2003) Hibah Sebagai Cara Untuk Menyiasati Pembagian Harta Waris (Studi Hukum Islam Di Desa Randu Agung Kec. Singosari Malang), (Malang: Universitas Islam Negeri) Paseribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis (1996) Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika) Prodjodikoro,Wirjono Hukum Wariasan di Indonesia, (Bandung: Vorkink van Hoeve‟s Granvenhage) Prawirohamijoyo, Soetejo dan Marthalena Pohan (1984) Hukum Waris, (Surabaya: Rinta) Qazwini,Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah tth Sunan Ibnu Majjah, (Kairo: Tijariyah Kubra) Rafiq, Ahmad (2002) Fiqh Mawaris (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) (1997) Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Rusyd, Ibnu tth Bidayatul al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, (Semarang: Toha Putra) juz 2 Sabiq, Sayyid (1995) Fiqh al-Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif) jilid 14 Saifullah, (2006) Metodologi Penelitian ( Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang) San‟any (1950) Subul as-Salam, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al- Halabi) Juz III Sanusi, Achmad (1977) Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: Tarnsito) Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2006) Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada Sofwan,Sri Soedewi Masjchoen (2000) Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty) Subekti, (1980) Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa) Cet 15 Syahrani,Riduan (1992) Seluk Beluk san Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni) Tamakiran, (2000) Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, (Bandung: Pioner Jaya) Thalib, Sayut (1995) Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika) Yunus, Muhmud (1973) Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur‟an) Zahrah, Muhammad Abu (1958) Ushul al-Fiqh (Cairao: Dar al- Fikr al-„Arabi) Zuhdi, Masjfuk (1998) Studi Islam, Jilid III (Jakarta: Rajawali Press) http://roedijambi.wordpress.com/Menyelami Ushul Fiqh Perspektif Filsafat Ilmu « Fahrudin HM Blog.htm. diakses pada tanggal 12 April 2011 http//www.pa-malangkota.go.id/indexs.php?option=com.content view=article&id=212&itemid=144 (diaskses pada tanggal 24 Maret 2011)"],"dc:subject":["18012716 al-Hibah (Hadiah)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat: Perspektif KHI dan hukum positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z"}