{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1364"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1364","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan yayasan dana sosial al-Falah Kota Malang terhadap potensi disfungsi lembaga amil zakat pasca Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat","abstract":"INDONESIA: Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tentunya dengan berubahnya Undang-Undang berubah pula peraturan-peraturan yang ada, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat diberi keluasan dalam pengelolaan dan pendayagunaan, akan tetapi dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, ada indikasi penyempitan ruang gerak bagi para amilin ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikasi potensi disfungsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendapat dari pengelola zakat, infaq dan shadaqah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi pengelolaan zakat pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Informan penelitian ini adalah Direktur Pelaksana, Staff Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang. Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian lapangan, melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya, deskriptif komparatif dan deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan tentang indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini mengindikasikan potensi disfungsi dari segi redaksi yang ambigu, multi tafsir, tidak memberikan kejelasan kedudukan, fungsi, seperti dalam hal berikut ini yang belum jelas memberikan kedudukan Lembaga Amil Zakat, pasal 17 “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Pandangan Yayasan Dana Sosial Al- Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungi pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berada pada beberapa faktor: 1). Undang-Undang Melakukan dua fungsi, 2). Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional, 3). Eksistensi Lembaga Amil Zakat dalam Kewenangan dan Ruang Gerak, 4). Jaminan Sentralisasi dari Pemerintah, 5). Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 08 Tahun 1985, 6). Kesenjangan antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Enam faktor diatas akan terjadi potensi disfungsi dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. ENGLISH: Management of zakat in Indonesia begins to enter a new dimension in its regulation. After valid for 12 years, finally on October 27, 2011, through the Plenary Session of the House of Representatives, Act Number 38 Year 1999 on Zakat Management repealed and replaced by a new Act namely Law Number 23 Year 2011 on the management of Zakat. Obviously with the change in the Act also changed the existing regulations, the Law Number 38 Year 1999, the Amil Zakat Institution given the breadth of the management and utilization, but the Act Number 23 Year 2011, there is an indication of the narrowing of the space for this amilin. This study aims at determines the potential dysfunction indications in Act Number 23 Year 2011 on the management of Zakat, the opinion of zakat, infaq Social Fund Foundation and Sadaqah Al-Falah Malang for indications of potential dysfunction zakat management after Act Number 23 Year 2011 on Management of Zakat. Informants of this study are the Managing Director, Staff Institute Amil Zakat Foundation Social Fund Al-Falah Malang. Methods the study included the type of field research, qualitative approach, data collection methods, with interviews and documentation, while the method of data analysis, comparative descriptive and qualitative descriptive. From this study, the author can take conclude the potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 Year 2011on the management of Zakat Foundation Social Fund and the view of Al-Falah Malang for potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 year 2011.In this Act indicates a potential dysfunction in terms of editorial ambiguity, multiple interpretations, unclear position, and function, as chapter 17, \"BAZNAS To assist in the implementation, collection, distribution, and utilization zakat, the public can form LAZ\". That does not posit Amil Zakat in clearly position. The view of Social Fund Foundation Al-Falah Malang for potential dysfunction indications after Act Number 23 Year 2011 is based on several factors: 1). the Law under two functions, 2). Institutional of Agency Amil Zakat, 3). National Amil Zakat Institution existence in authority and Space, 4). Warranty centralization of Government, 5). Civil Society Organizations Act Number 08 Year 1985, 6). the gap between the Agency and the National Amil Zakat Institution. Six factors above are the potential dysfunction in the enactment of Law Number 23 Year 2011 on the management of Zakat.","abstract_html":"INDONESIA: Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tentunya dengan berubahnya Undang-Undang berubah pula peraturan-peraturan yang ada, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat diberi keluasan dalam pengelolaan dan pendayagunaan, akan tetapi dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, ada indikasi penyempitan ruang gerak bagi para amilin ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikasi potensi disfungsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendapat dari pengelola zakat, infaq dan shadaqah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi pengelolaan zakat pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Informan penelitian ini adalah Direktur Pelaksana, Staff Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang. Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian lapangan, melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya, deskriptif komparatif dan deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan tentang indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini mengindikasikan potensi disfungsi dari segi redaksi yang ambigu, multi tafsir, tidak memberikan kejelasan kedudukan, fungsi, seperti dalam hal berikut ini yang belum jelas memberikan kedudukan Lembaga Amil Zakat, pasal 17 “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Pandangan Yayasan Dana Sosial Al- Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungi pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berada pada beberapa faktor: 1). Undang-Undang Melakukan dua fungsi, 2). Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional, 3). Eksistensi Lembaga Amil Zakat dalam Kewenangan dan Ruang Gerak, 4). Jaminan Sentralisasi dari Pemerintah, 5). Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 08 Tahun 1985, 6). Kesenjangan antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Enam faktor diatas akan terjadi potensi disfungsi dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. ENGLISH: Management of zakat in Indonesia begins to enter a new dimension in its regulation. After valid for 12 years, finally on October 27, 2011, through the Plenary Session of the House of Representatives, Act Number 38 Year 1999 on Zakat Management repealed and replaced by a new Act namely Law Number 23 Year 2011 on the management of Zakat. Obviously with the change in the Act also changed the existing regulations, the Law Number 38 Year 1999, the Amil Zakat Institution given the breadth of the management and utilization, but the Act Number 23 Year 2011, there is an indication of the narrowing of the space for this amilin. This study aims at determines the potential dysfunction indications in Act Number 23 Year 2011 on the management of Zakat, the opinion of zakat, infaq Social Fund Foundation and Sadaqah Al-Falah Malang for indications of potential dysfunction zakat management after Act Number 23 Year 2011 on Management of Zakat. Informants of this study are the Managing Director, Staff Institute Amil Zakat Foundation Social Fund Al-Falah Malang. Methods the study included the type of field research, qualitative approach, data collection methods, with interviews and documentation, while the method of data analysis, comparative descriptive and qualitative descriptive. From this study, the author can take conclude the potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 Year 2011on the management of Zakat Foundation Social Fund and the view of Al-Falah Malang for potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 year 2011.In this Act indicates a potential dysfunction in terms of editorial ambiguity, multiple interpretations, unclear position, and function, as chapter 17, &quot;BAZNAS To assist in the implementation, collection, distribution, and utilization zakat, the public can form LAZ&quot;. That does not posit Amil Zakat in clearly position. The view of Social Fund Foundation Al-Falah Malang for potential dysfunction indications after Act Number 23 Year 2011 is based on several factors: 1). the Law under two functions, 2). Institutional of Agency Amil Zakat, 3). National Amil Zakat Institution existence in authority and Space, 4). Warranty centralization of Government, 5). Civil Society Organizations Act Number 08 Year 1985, 6). the gap between the Agency and the National Amil Zakat Institution. Six factors above are the potential dysfunction in the enactment of Law Number 23 Year 2011 on the management of Zakat.","abstract_has_math":false,"creators":["Latif, Mohammad Fathoni"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2012,"date_issued":"2012-09","date_published":"2012-09","updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z","subjects":["18012715 al-Waqf"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/11/08210034_Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/11/08210034_Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/1/08210034_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1364","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Latif, Mohammad Fathoni"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2012-09-20"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2012-09"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Buku Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, Syaikh Abu Al Ula Muhammad Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami At Tirmidzi, jilid 1, Jakata: Pustaka Azzam, 2007 Achmadi, Abu dan Narkubo, Cholid, Metode Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005 Ahwal Kusuma, Nana Sujana, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000. Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab Wa Shahih al Sunnah, Juz II Mesir: Muassasah Qurthubah, t.t. Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab Wa Shahih al Sunnah, Juz II Mesir: Muassasah Qurthubah, t.t. al-Atsqalany, Ibn Hajar, Bulughu Al-Maram, Surabaya: al-Hidayah, t.t. Al-Bukhari al-ja’fi, Mohammad Ibnu Ismail, Sahih Bukhari, Juz II, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1993 Al-Qur’an Al-Karim. Al-Qur’an Terjemah, Surabaya, Karya Ilmu, 1996. Al-Utsaimin, Syaikh Shalih, Syarah Hadits Arbain An Nawawiyah, Jilid 1 Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006 Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, jilid III, Damaskus: Daarul Fikri, 2006 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002 Ash Siddieqy, Hasbi, Pedoman Zakat, Cet III, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1999 Asshiddiqie, Jimly, Prof. S.H, Safa’at, M. Ali, S.H, M.H, Teori Hans Kelsen Dalam Hukum, cet. I, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Pers, 2006 Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kulitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Diraktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat, 2003 Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Diraktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat, 2005 Fajar, Abdul Mukhtie, “Menguji Konstitusionalitas UU no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, makalah disajikan pada forum kuliah umum dan kostultasi publik, tanggal 12 April Malang: Universitas Brawijaya, 2012 Fakhruddin, Fiqh Dan Menejemen Zakat Di Indonesia, Malang: UIN Press, 2008 Hafidhuddin, Didin, dkk, the power zakat studi perbandingan pengelolaan zakat asia tenggara, Malang: UIN press, 2008 Hidayatullah, Syarif, Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat, Jakarta: Indocemp, 2008 Husaini, Usman, dkk, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006 Ibnu Abdi Rohim Al-Mubari Kafuuri, Muhammad Abdur Rohman, Syarh Hadist Tukhfatul akhwazdi, Beirut: Daarul Kutub, t.t. Imam Asari, Sapari, Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Usaha Nasional, 1989 Juanda, Gustian, dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006 Kumkelo, M. Jaiz, Tata Hukum Indonesia, Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t. Mahmud Al-Ba’ly, Abdul Al-Hamid, Ekonomi Zakat, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006 Mangun, Basri, Menggugat UU Nomor 23 Tahun 2011, tanggal 30 Januari, Jakarta : ICMI ORWIL Jakarta, 2012 Moleong, Lexy J, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Cet. 20, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005 Qadir, Abdurrachman, Zakat (dalam dimensi mahdhah dan sosial, Jakarta: Raja Grafindo, 2001 Qardhawi, Yusuf, Hukum zakat, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, dkk, Jakarta: Liter Antarnusa, 1987 Raco, J.R., Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: PT Grasindo, 2010 Sabiq, Sayid, Fiqh Sunnah, Juz I, Beirut: Dar al Fikr, 2003 Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian, Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.h. Singaribun, Masri dan Efendi, Sofian, Metode Penelitian Survai, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989 Soekanto, Soerjono, PengantarPenelitianHukum, Jakarta: UI-Press, 1986 Sudewo, Eri, Manajemen Zakat, Ciputat: Institute Manajemen Zakat, 2004 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2008 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo Persada, 2003 Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah, Edisi II cet. VII, Malang: 1994 B. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat C. Surat Kabar atau Majalah Jawa pos, Kamis 2 Agustus 2012, “Memberi Izin Amil Zakat”. Jawa pos, Kamis 2 Agustus 2012, “SBY Bayar Zakat Rp 21,8 Juta”. Wicaksono, Wahyu, 2 tahun Mandiri dan Berbagi untuk Negeri, al-falah Malang, 2011 D. Internet http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakses tanggal 5 Agustus 2012 http://jatim1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=datakeagamaan2010rincian, diakses tanggal 29 Juli 2012 http://kamusbahasaindonesia.org/pandangan, diakses tanggal 5 Agustus 2012 http://mediacenter.malangkota.go.id http://www.analisadaily.com/news/read/2011/12/17/26519/20_lembaga_penerima_zakat_yang_diakui_ditjen_pajak/ diakses tanggal 29 Juli 2012 http://www.analisadaily.com/news/read/2012/01/25/31932/potensi_zakat_indonesia_per_tahun_rp_200_triliun_lebih/ diakses tanggal 29 Juli 2012 http://www.ydsf-malang.or.id/program.html, diakses tanggal 09 Juli 2012 http://www.harianhaluan.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=17235:potensi-zakat-rp300-triliun-tak-terkelola&catid=21:khas&Itemid=19, diakses tanggal 29 Juli 2012 http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=78, diakses tanggal 29 Juli 2012 http://www.imz.or.id/new/article/1152/potensi-disfungsi-baznas-pasca-uu- pengelolaan-zakat/, diakses tanggal 29 Juli 2012 www.rumahzakat.org, diakses tanggal 29 Juli 2012"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012715 al-Waqf"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/1/08210034_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/2/08210034_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/3/08210034_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/4/08210034_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/5/08210034_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/7/08210034_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/6/08210034_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/8/08210034_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/9/08210034_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/10/08210034_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/11/08210034_Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tentunya dengan berubahnya Undang-Undang berubah pula peraturan-peraturan yang ada, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat diberi keluasan dalam pengelolaan dan pendayagunaan, akan tetapi dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, ada indikasi penyempitan ruang gerak bagi para amilin ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikasi potensi disfungsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendapat dari pengelola zakat, infaq dan shadaqah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi pengelolaan zakat pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Informan penelitian ini adalah Direktur Pelaksana, Staff Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang. Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian lapangan, melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya, deskriptif komparatif dan deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan tentang indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini mengindikasikan potensi disfungsi dari segi redaksi yang ambigu, multi tafsir, tidak memberikan kejelasan kedudukan, fungsi, seperti dalam hal berikut ini yang belum jelas memberikan kedudukan Lembaga Amil Zakat, pasal 17 “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Pandangan Yayasan Dana Sosial Al- Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungi pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berada pada beberapa faktor: 1). Undang-Undang Melakukan dua fungsi, 2). Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional, 3). Eksistensi Lembaga Amil Zakat dalam Kewenangan dan Ruang Gerak, 4). Jaminan Sentralisasi dari Pemerintah, 5). Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 08 Tahun 1985, 6). Kesenjangan antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Enam faktor diatas akan terjadi potensi disfungsi dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. ENGLISH: Management of zakat in Indonesia begins to enter a new dimension in its regulation. After valid for 12 years, finally on October 27, 2011, through the Plenary Session of the House of Representatives, Act Number 38 Year 1999 on Zakat Management repealed and replaced by a new Act namely Law Number 23 Year 2011 on the management of Zakat. Obviously with the change in the Act also changed the existing regulations, the Law Number 38 Year 1999, the Amil Zakat Institution given the breadth of the management and utilization, but the Act Number 23 Year 2011, there is an indication of the narrowing of the space for this amilin. This study aims at determines the potential dysfunction indications in Act Number 23 Year 2011 on the management of Zakat, the opinion of zakat, infaq Social Fund Foundation and Sadaqah Al-Falah Malang for indications of potential dysfunction zakat management after Act Number 23 Year 2011 on Management of Zakat. Informants of this study are the Managing Director, Staff Institute Amil Zakat Foundation Social Fund Al-Falah Malang. Methods the study included the type of field research, qualitative approach, data collection methods, with interviews and documentation, while the method of data analysis, comparative descriptive and qualitative descriptive. From this study, the author can take conclude the potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 Year 2011on the management of Zakat Foundation Social Fund and the view of Al-Falah Malang for potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 year 2011.In this Act indicates a potential dysfunction in terms of editorial ambiguity, multiple interpretations, unclear position, and function, as chapter 17, \"BAZNAS To assist in the implementation, collection, distribution, and utilization zakat, the public can form LAZ\". That does not posit Amil Zakat in clearly position. The view of Social Fund Foundation Al-Falah Malang for potential dysfunction indications after Act Number 23 Year 2011 is based on several factors: 1). the Law under two functions, 2). Institutional of Agency Amil Zakat, 3). National Amil Zakat Institution existence in authority and Space, 4). Warranty centralization of Government, 5). Civil Society Organizations Act Number 08 Year 1985, 6). the gap between the Agency and the National Amil Zakat Institution. Six factors above are the potential dysfunction in the enactment of Law Number 23 Year 2011 on the management of Zakat."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan yayasan dana sosial al-Falah Kota Malang terhadap potensi disfungsi lembaga amil zakat pasca Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Latif, Mohammad Fathoni"],"dc:date":["2012-09-20"],"dc:date.issued":["2012-09"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tentunya dengan berubahnya Undang-Undang berubah pula peraturan-peraturan yang ada, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat diberi keluasan dalam pengelolaan dan pendayagunaan, akan tetapi dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, ada indikasi penyempitan ruang gerak bagi para amilin ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikasi potensi disfungsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendapat dari pengelola zakat, infaq dan shadaqah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi pengelolaan zakat pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Informan penelitian ini adalah Direktur Pelaksana, Staff Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang. Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian lapangan, melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya, deskriptif komparatif dan deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan tentang indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini mengindikasikan potensi disfungsi dari segi redaksi yang ambigu, multi tafsir, tidak memberikan kejelasan kedudukan, fungsi, seperti dalam hal berikut ini yang belum jelas memberikan kedudukan Lembaga Amil Zakat, pasal 17 “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Pandangan Yayasan Dana Sosial Al- Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungi pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berada pada beberapa faktor: 1). Undang-Undang Melakukan dua fungsi, 2). Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional, 3). Eksistensi Lembaga Amil Zakat dalam Kewenangan dan Ruang Gerak, 4). Jaminan Sentralisasi dari Pemerintah, 5). Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 08 Tahun 1985, 6). Kesenjangan antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Enam faktor diatas akan terjadi potensi disfungsi dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. ENGLISH: Management of zakat in Indonesia begins to enter a new dimension in its regulation. After valid for 12 years, finally on October 27, 2011, through the Plenary Session of the House of Representatives, Act Number 38 Year 1999 on Zakat Management repealed and replaced by a new Act namely Law Number 23 Year 2011 on the management of Zakat. Obviously with the change in the Act also changed the existing regulations, the Law Number 38 Year 1999, the Amil Zakat Institution given the breadth of the management and utilization, but the Act Number 23 Year 2011, there is an indication of the narrowing of the space for this amilin. This study aims at determines the potential dysfunction indications in Act Number 23 Year 2011 on the management of Zakat, the opinion of zakat, infaq Social Fund Foundation and Sadaqah Al-Falah Malang for indications of potential dysfunction zakat management after Act Number 23 Year 2011 on Management of Zakat. Informants of this study are the Managing Director, Staff Institute Amil Zakat Foundation Social Fund Al-Falah Malang. Methods the study included the type of field research, qualitative approach, data collection methods, with interviews and documentation, while the method of data analysis, comparative descriptive and qualitative descriptive. From this study, the author can take conclude the potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 Year 2011on the management of Zakat Foundation Social Fund and the view of Al-Falah Malang for potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 year 2011.In this Act indicates a potential dysfunction in terms of editorial ambiguity, multiple interpretations, unclear position, and function, as chapter 17, \"BAZNAS To assist in the implementation, collection, distribution, and utilization zakat, the public can form LAZ\". That does not posit Amil Zakat in clearly position. The view of Social Fund Foundation Al-Falah Malang for potential dysfunction indications after Act Number 23 Year 2011 is based on several factors: 1). the Law under two functions, 2). Institutional of Agency Amil Zakat, 3). National Amil Zakat Institution existence in authority and Space, 4). Warranty centralization of Government, 5). Civil Society Organizations Act Number 08 Year 1985, 6). the gap between the Agency and the National Amil Zakat Institution. Six factors above are the potential dysfunction in the enactment of Law Number 23 Year 2011 on the management of Zakat."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/1/08210034_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/2/08210034_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/3/08210034_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/4/08210034_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/5/08210034_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/7/08210034_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/6/08210034_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/8/08210034_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/9/08210034_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/10/08210034_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/11/08210034_Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1364/"],"dc:relation.references":["A. Buku Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, Syaikh Abu Al Ula Muhammad Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami At Tirmidzi, jilid 1, Jakata: Pustaka Azzam, 2007 Achmadi, Abu dan Narkubo, Cholid, Metode Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005 Ahwal Kusuma, Nana Sujana, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000. Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab Wa Shahih al Sunnah, Juz II Mesir: Muassasah Qurthubah, t.t. Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab Wa Shahih al Sunnah, Juz II Mesir: Muassasah Qurthubah, t.t. al-Atsqalany, Ibn Hajar, Bulughu Al-Maram, Surabaya: al-Hidayah, t.t. Al-Bukhari al-ja’fi, Mohammad Ibnu Ismail, Sahih Bukhari, Juz II, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1993 Al-Qur’an Al-Karim. Al-Qur’an Terjemah, Surabaya, Karya Ilmu, 1996. Al-Utsaimin, Syaikh Shalih, Syarah Hadits Arbain An Nawawiyah, Jilid 1 Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006 Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, jilid III, Damaskus: Daarul Fikri, 2006 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002 Ash Siddieqy, Hasbi, Pedoman Zakat, Cet III, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1999 Asshiddiqie, Jimly, Prof. S.H, Safa’at, M. Ali, S.H, M.H, Teori Hans Kelsen Dalam Hukum, cet. I, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Pers, 2006 Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kulitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Diraktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat, 2003 Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji Diraktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat, 2005 Fajar, Abdul Mukhtie, “Menguji Konstitusionalitas UU no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, makalah disajikan pada forum kuliah umum dan kostultasi publik, tanggal 12 April Malang: Universitas Brawijaya, 2012 Fakhruddin, Fiqh Dan Menejemen Zakat Di Indonesia, Malang: UIN Press, 2008 Hafidhuddin, Didin, dkk, the power zakat studi perbandingan pengelolaan zakat asia tenggara, Malang: UIN press, 2008 Hidayatullah, Syarif, Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat, Jakarta: Indocemp, 2008 Husaini, Usman, dkk, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006 Ibnu Abdi Rohim Al-Mubari Kafuuri, Muhammad Abdur Rohman, Syarh Hadist Tukhfatul akhwazdi, Beirut: Daarul Kutub, t.t. Imam Asari, Sapari, Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Usaha Nasional, 1989 Juanda, Gustian, dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006 Kumkelo, M. Jaiz, Tata Hukum Indonesia, Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t. Mahmud Al-Ba’ly, Abdul Al-Hamid, Ekonomi Zakat, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006 Mangun, Basri, Menggugat UU Nomor 23 Tahun 2011, tanggal 30 Januari, Jakarta : ICMI ORWIL Jakarta, 2012 Moleong, Lexy J, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Cet. 20, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005 Qadir, Abdurrachman, Zakat (dalam dimensi mahdhah dan sosial, Jakarta: Raja Grafindo, 2001 Qardhawi, Yusuf, Hukum zakat, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, dkk, Jakarta: Liter Antarnusa, 1987 Raco, J.R., Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: PT Grasindo, 2010 Sabiq, Sayid, Fiqh Sunnah, Juz I, Beirut: Dar al Fikr, 2003 Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian, Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.h. Singaribun, Masri dan Efendi, Sofian, Metode Penelitian Survai, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989 Soekanto, Soerjono, PengantarPenelitianHukum, Jakarta: UI-Press, 1986 Sudewo, Eri, Manajemen Zakat, Ciputat: Institute Manajemen Zakat, 2004 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2008 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo Persada, 2003 Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah, Edisi II cet. VII, Malang: 1994 B. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat C. Surat Kabar atau Majalah Jawa pos, Kamis 2 Agustus 2012, “Memberi Izin Amil Zakat”. Jawa pos, Kamis 2 Agustus 2012, “SBY Bayar Zakat Rp 21,8 Juta”. Wicaksono, Wahyu, 2 tahun Mandiri dan Berbagi untuk Negeri, al-falah Malang, 2011 D. Internet http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diakses tanggal 5 Agustus 2012 http://jatim1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=datakeagamaan2010rincian, diakses tanggal 29 Juli 2012 http://kamusbahasaindonesia.org/pandangan, diakses tanggal 5 Agustus 2012 http://mediacenter.malangkota.go.id http://www.analisadaily.com/news/read/2011/12/17/26519/20_lembaga_penerima_zakat_yang_diakui_ditjen_pajak/ diakses tanggal 29 Juli 2012 http://www.analisadaily.com/news/read/2012/01/25/31932/potensi_zakat_indonesia_per_tahun_rp_200_triliun_lebih/ diakses tanggal 29 Juli 2012 http://www.ydsf-malang.or.id/program.html, diakses tanggal 09 Juli 2012 http://www.harianhaluan.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=17235:potensi-zakat-rp300-triliun-tak-terkelola&catid=21:khas&Itemid=19, diakses tanggal 29 Juli 2012 http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=78, diakses tanggal 29 Juli 2012 http://www.imz.or.id/new/article/1152/potensi-disfungsi-baznas-pasca-uu- pengelolaan-zakat/, diakses tanggal 29 Juli 2012 www.rumahzakat.org, diakses tanggal 29 Juli 2012"],"dc:subject":["18012715 al-Waqf"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan yayasan dana sosial al-Falah Kota Malang terhadap potensi disfungsi lembaga amil zakat pasca Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z"}