{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1374"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1374","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan qamariyah perspektif fiqh siyasah Yusuf Qardhawi","abstract":"INDONESIA: Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia sering terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi salah satunya karena ada perbedaan metode yang digunakan. Tercatat beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan qamariyah, seperti pada tahun 1997, 1998, 2007 dan yang baru terjadi pada tahun 2011. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan upaya untuk menjembatani perbedaan tersebut. Upaya pemerintah yang berpijak pada tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat nampaknya tidak semua elemen masyarakat melaksanakan ketetapan tersebut, padahal keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat. Fokus penelitian ini untuk mengetahui apakah pemerintah mempunyai otoritas dalam penetapan awal bulan Qamariyah, juga untuk mengetahui status hukum menaati pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh siyâsah Yusuf Qardhawi. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, jika dlihat dari pendekatan datanya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari data sekunder, seperti ketetapan Kementerian Agama RI tentang penetapan Awal bulan Qamariyah, dan buku-buku fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi, serta buku dan kitab-kitab falak yang membahas tentang penetapan awal bulan. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mempunyai otoritas dalam menetapkan (itsbât) awal bulan qamariyah. Sedangkan organisasi ataupun ormas Islam di luar pemerintah pada hakikat tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, akan tetapi hanya sekedar mengumumkan (ikhbâr) terkait dengan awal bulan qamariyah. Meskipun demikian, organisasi ataupun ormas tersebut tidak boleh serta merta mengumumkan, terlebih dahulu harus menunggu keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan. Selanjutnya mengenai keputusan pemerintah, pada dasarnya wajib diikuti bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Namun, apabila mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas sendiri untuk menentukan awal bulan, diperbolehkan untuk menggunakan ijtihadnya sendiri. ENGLISH: The disparity of establishing the early Qamariyah in Indonesia is frequently happened. These disparities occur since the method used is also different. It is noticed that in 1997, 1998, and 2007 this disparity of establishing the early Qamariyah occurred and so did in 2011. Therefore, the government through Ministry of Religious tries to bond these disparities. It seems that not all society elements obey the determination of government which is based on achieving uniformity, goodness, and people unity. In fact, the determination reduces the difference opinion between societies. The focus of this study is to determine the government’s authority in setting the early month of Qamariyah. Also, this study explains the law status of obeying government in determining the early month of Qamariyah based on Yusuf Qardhawi’s Political Fiqh Perspective. This study is included in normative research by applying qualitative approach. The law materials of this study are from secondary data, such as Indonesian Ministry of Religious’ firmness about determination of early Qamariyah. Also, the materials are taken from the books of Yusuf Qardhawi’s Political Fiqh and astronomy books explaining about the determination of Qamariyah. As a result, the study shows that the government, in this case is the ministry of religious, has an authority in determining the early month of Qamariyah. Meanwhile, Islamic organizations or other mass organizations have no authority at all. But, they deserve in announcing after receiving the information from government. Furthermore, the government's decision is considered as an obligation which has to be obeyed for those having no ability in determining the early Qamariyah (self-ijtihad). Nevertheless, if they have capability of determining the early Qamariyah, they are allowed to use their own ijtihad.","abstract_html":"INDONESIA: Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia sering terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi salah satunya karena ada perbedaan metode yang digunakan. Tercatat beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan qamariyah, seperti pada tahun 1997, 1998, 2007 dan yang baru terjadi pada tahun 2011. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan upaya untuk menjembatani perbedaan tersebut. Upaya pemerintah yang berpijak pada tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat nampaknya tidak semua elemen masyarakat melaksanakan ketetapan tersebut, padahal keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat. Fokus penelitian ini untuk mengetahui apakah pemerintah mempunyai otoritas dalam penetapan awal bulan Qamariyah, juga untuk mengetahui status hukum menaati pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh siyâsah Yusuf Qardhawi. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, jika dlihat dari pendekatan datanya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari data sekunder, seperti ketetapan Kementerian Agama RI tentang penetapan Awal bulan Qamariyah, dan buku-buku fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi, serta buku dan kitab-kitab falak yang membahas tentang penetapan awal bulan. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mempunyai otoritas dalam menetapkan (itsbât) awal bulan qamariyah. Sedangkan organisasi ataupun ormas Islam di luar pemerintah pada hakikat tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, akan tetapi hanya sekedar mengumumkan (ikhbâr) terkait dengan awal bulan qamariyah. Meskipun demikian, organisasi ataupun ormas tersebut tidak boleh serta merta mengumumkan, terlebih dahulu harus menunggu keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan. Selanjutnya mengenai keputusan pemerintah, pada dasarnya wajib diikuti bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Namun, apabila mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas sendiri untuk menentukan awal bulan, diperbolehkan untuk menggunakan ijtihadnya sendiri. ENGLISH: The disparity of establishing the early Qamariyah in Indonesia is frequently happened. These disparities occur since the method used is also different. It is noticed that in 1997, 1998, and 2007 this disparity of establishing the early Qamariyah occurred and so did in 2011. Therefore, the government through Ministry of Religious tries to bond these disparities. It seems that not all society elements obey the determination of government which is based on achieving uniformity, goodness, and people unity. In fact, the determination reduces the difference opinion between societies. The focus of this study is to determine the government’s authority in setting the early month of Qamariyah. Also, this study explains the law status of obeying government in determining the early month of Qamariyah based on Yusuf Qardhawi’s Political Fiqh Perspective. This study is included in normative research by applying qualitative approach. The law materials of this study are from secondary data, such as Indonesian Ministry of Religious’ firmness about determination of early Qamariyah. Also, the materials are taken from the books of Yusuf Qardhawi’s Political Fiqh and astronomy books explaining about the determination of Qamariyah. As a result, the study shows that the government, in this case is the ministry of religious, has an authority in determining the early month of Qamariyah. Meanwhile, Islamic organizations or other mass organizations have no authority at all. But, they deserve in announcing after receiving the information from government. Furthermore, the government&#x27;s decision is considered as an obligation which has to be obeyed for those having no ability in determining the early Qamariyah (self-ijtihad). Nevertheless, if they have capability of determining the early Qamariyah, they are allowed to use their own ijtihad.","abstract_has_math":false,"creators":["Hidayat, M. Nur"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2012,"date_issued":"2012-04","date_published":"2012-04","updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z","subjects":["02011103 Determining new moons - Ru'ya (Moonsighting) & Hisab (Calculation)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/10/08210054_Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/10/08210054_Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/1/08210054_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1374","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Hidayat, M. Nur"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2012-04-10"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2012-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur‟an al-Karîm Abdul Khaliq, Farid, Fî Al-Fiqh Al-Siyâsy Al-Isâmy Mabâdi‟ Dusturiyyah Al- Syûra Al-„adl Al-Musâwâh, diterjemahkan oleh Fathurrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005. Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, Bid‟ahkah Ilmu Hisab?! Kajian tentang Ilmiah Tentang polemik Hisab Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya, Gresik: Pustaka Fuqon, 2011. Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, Mishr: Dar al-Fikr, 1958. al-Bâqî, Muhammad Fu‟âd „Abdul , Mu‟jam al-Mufahros Li al-fadhil al-Qur‟an, Al Mu‟jam, Beirut: Dâr al-Ma‟rifah. Al-Kharsyi, Muhammad bin Abdillah, Syarah Muḫtasar Khalil lil Kharsyi, juz V. Maktabah Syamila II. Al-Maududi, Abu al-A‟la, Khilafah Al-Mulk, diterjemahkan oleh Muhammad Al- Baqir, Khilafah Dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam Serta studi Kritis Terhadap “Kerajaan” Bani Umayyah Dan Bani Abbas, Kuwait, Al- Qalam, 1978. Al-Suyuthi, Abdul al-Rahman bin Abî Bakr, al-Asbah wa al-Nadhair, Juz I cet. I, Dar Kutub al-Alamiah, 1983. Al-Thirmidzi, Muhammad bin „Isa Abû „Isa, Al-Jâmi‟ Al-Shohih sunan al- Thirmidzi, Juz 4, Beirut: Dâr Ihya al-Turats al-„Arabi. Al-Zarkasyi, Syamsuddin Bin Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah, Syarh Zarkasyi „ala Muḫtasar al-Kharafi, Juz III. CD Maktabah Syamila II. Al-Zuhaili, Wahbah, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, Dârul Fikr: 1996. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. Departemen agama RI, Alamanak Hisab Rukyat, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981. Djamaludin, Thomas, Astronomi memberi Solusi penyatuan Umat, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: 2001. Djazuli, Ahmad, Fiqh Siyâsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syariah), Jakarta: Kencana, 2003. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003. Hamzah Syihabuddin, Syamsuddin Muhammad bin Abi „Abbas Ahmad, Nihayâh al-Muhtaj Ilâ al-Syarh al-Minhaj, Juz 25 Hal 381, CD Maktabah Syamila II Ibnu Katsîr, Ismail bin Umâr, Ibnu Katsir, juz 2, Maktabah Syamilah Ibnu Syarif, Mujar dan Khamani Zada, Fiqh Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta:Erlangga, 2008. Izzudin, Ahmad, Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Menetukan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, Jakarta: Erlangga, 2007. Johan Nasution, Bahder, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Al-„Anbary, Khalid Bin Ali Bin Muhammad, Sistem Politik Islam, Menurut al-Qur‟an, sunnah & pendapat Ulama Salaf, Kuala Lumpur, Telaga Biru, 2008. Mahfud M.D, Moh, Politik Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010 Moelong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Cet: 21, Bandung: Rosdakarya, 2005. Mun‟im Salim, Abdul, Fiqh Siyâsah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al- Qur‟an, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1994. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, Malang: UIN Press, 2008. -----, Imkan ar-Rukyat Dalam Penetuan awal Bulan Qamariyah: Perspektif Syariah dan Astronomi Manhaj Nahdlatul Ulama, El-Qisth Jurnal Hukum, 2007. Muhammad bin Abdul Wahid, Kamaluddin, Syarah Fath al-Qadîr, Juz VI, Hal 99, CD Maktabah Syamila II Musbikin, Imam, Qawa‟id Al-Fiqhiyyah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. Nazir, Moh., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Dan Peradilan Agama, Pedoman Awal Bulan Qamariyah, Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan, 1983. Pulungan, Suyuthi, Fiqih Siyâsah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993. Qardhawi, Yusuf, Malâmih al-Mujtma‟ Al-Muslim Aladzi Nunsyiduhu, diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur, “Mayarakat Berbasis Syariat Islam Akidah, Ibadah, akhlak, Solo: Era Intermedia, 2003. -----, Yusuf, Al-Siyâsat Al-Syar‟iyah, diterjemahkan oleh Khatur Suhardi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, Cet: 1, Jakarta: Pustaka Kaustar: 1999. -----, Yusuf, Min al-Fiqh al-Daulah Fî al-Islam, diterjemahkan oleh Khatur Suhardi, Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur‟an dan As-sunnah, Cet. I, Pustaka al-Kausar, 1997. -----, Yusuf, Min al-Fiqh al-Daulah fî al-Islam, makantuha, ma‟alimuha, thabi‟atuhu, manqifatuha ad-dimaqratiyah wa at-Ta‟addudiyah wal- Maar‟ah wa Khairul muslimîn, diterjemahkan oleh Syafril Halim dengan Judul, Fiqih Negara, Jakarta: Rabbani Perss, 1997. Rais, Dhiauddin, Al-Nadzhariyatu al-Siyâsat al-Islamiyah, diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie , “Teori Politik Islam”, cet:I, Jakarta: Gema Insani, 2001. Rasyid Ridho, Muhammad, Al-Manâr, Juz 5, Hal, 160, Diambil dari Maktabah Syamila Salim, Peter dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi 1, Jakarta: Modern English Press, 1991. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI. Press, 1986. Sudirman, “Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer”, El Qisth, Jurnal Ilmiah Fakultas Syari‟ah, Fakultas Syari‟ah UIN Malang: 2005. Syafi‟I, Imam, Al-umm, diterjemahkan oleh Abu Abdullah Muhammad Idris, Ringkasan Kitab al-Umm, Jakarta: Pustaka Azam, 2006. Thoriquddin, Muhammad, Relasi Agama Dan Negara, Malang: UIN-Malang Press, 2009. Triwulan Tutik, Titik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana, 2010. Yahya, Imam, Gagasan Fiqh Partai Politik Dalam Khazanah Klasik, Semarang: Walisonggo Press, 2010. Abdul Mu‟id, “Kontroversi Dzulhijjah 1428 H Saudi Arabia”, http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2011/09/15/kontroversi- dzulhijjah-1428-h-saudi-arabia/. Diakses pada tanggal 16 Desember 2011 Ahmad Sanusi, Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu, http://www.pa-cibadak.go.id/artikel/baca/17, diakses pada tanggal 26 Februari 2012. Hari Idul Fitri Bisa Berbeda, Kompas, 26 Agustus 2011. Baca juga di http://nasional.kompas.com/read/2011/08/26/2124008/Hari.Idul.Fitri.Bisa. Berbeda. Diakses pada tanggal 16 November 2011 Ni‟am, Asrorun, Idul Fitri Mazhab Negara, http://www.mui.or.id/ diakses pada tanggal 16 November 2011. Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan, Perlu Campurtangan Pemerintah, http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=887, diakses pada 26 Februari 2012 Thomas Djamaluddin, “Renungan Tahun Baru 1914 H: Pelajaran Tiga Hari Raya”, http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/15/renungan-tahun-baru-1419-h-pelajaran-tiga-hari-raya/, diakses pada tanggal 16 Desember 2011"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["02011103 Determining new moons - Ru'ya (Moonsighting) & Hisab (Calculation)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/1/08210054_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/2/08210054_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/3/08210054_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/4/08210054_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/5/08210054_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/6/08210054_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/8/08210054_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/7/08210054_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/9/08210054_Daftar_pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/10/08210054_Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia sering terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi salah satunya karena ada perbedaan metode yang digunakan. Tercatat beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan qamariyah, seperti pada tahun 1997, 1998, 2007 dan yang baru terjadi pada tahun 2011. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan upaya untuk menjembatani perbedaan tersebut. Upaya pemerintah yang berpijak pada tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat nampaknya tidak semua elemen masyarakat melaksanakan ketetapan tersebut, padahal keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat. Fokus penelitian ini untuk mengetahui apakah pemerintah mempunyai otoritas dalam penetapan awal bulan Qamariyah, juga untuk mengetahui status hukum menaati pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh siyâsah Yusuf Qardhawi. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, jika dlihat dari pendekatan datanya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari data sekunder, seperti ketetapan Kementerian Agama RI tentang penetapan Awal bulan Qamariyah, dan buku-buku fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi, serta buku dan kitab-kitab falak yang membahas tentang penetapan awal bulan. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mempunyai otoritas dalam menetapkan (itsbât) awal bulan qamariyah. Sedangkan organisasi ataupun ormas Islam di luar pemerintah pada hakikat tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, akan tetapi hanya sekedar mengumumkan (ikhbâr) terkait dengan awal bulan qamariyah. Meskipun demikian, organisasi ataupun ormas tersebut tidak boleh serta merta mengumumkan, terlebih dahulu harus menunggu keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan. Selanjutnya mengenai keputusan pemerintah, pada dasarnya wajib diikuti bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Namun, apabila mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas sendiri untuk menentukan awal bulan, diperbolehkan untuk menggunakan ijtihadnya sendiri. ENGLISH: The disparity of establishing the early Qamariyah in Indonesia is frequently happened. These disparities occur since the method used is also different. It is noticed that in 1997, 1998, and 2007 this disparity of establishing the early Qamariyah occurred and so did in 2011. Therefore, the government through Ministry of Religious tries to bond these disparities. It seems that not all society elements obey the determination of government which is based on achieving uniformity, goodness, and people unity. In fact, the determination reduces the difference opinion between societies. The focus of this study is to determine the government’s authority in setting the early month of Qamariyah. Also, this study explains the law status of obeying government in determining the early month of Qamariyah based on Yusuf Qardhawi’s Political Fiqh Perspective. This study is included in normative research by applying qualitative approach. The law materials of this study are from secondary data, such as Indonesian Ministry of Religious’ firmness about determination of early Qamariyah. Also, the materials are taken from the books of Yusuf Qardhawi’s Political Fiqh and astronomy books explaining about the determination of Qamariyah. As a result, the study shows that the government, in this case is the ministry of religious, has an authority in determining the early month of Qamariyah. Meanwhile, Islamic organizations or other mass organizations have no authority at all. But, they deserve in announcing after receiving the information from government. Furthermore, the government's decision is considered as an obligation which has to be obeyed for those having no ability in determining the early Qamariyah (self-ijtihad). Nevertheless, if they have capability of determining the early Qamariyah, they are allowed to use their own ijtihad."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan qamariyah perspektif fiqh siyasah Yusuf Qardhawi"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Hidayat, M. Nur"],"dc:date":["2012-04-10"],"dc:date.issued":["2012-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia sering terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi salah satunya karena ada perbedaan metode yang digunakan. Tercatat beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan qamariyah, seperti pada tahun 1997, 1998, 2007 dan yang baru terjadi pada tahun 2011. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan upaya untuk menjembatani perbedaan tersebut. Upaya pemerintah yang berpijak pada tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat nampaknya tidak semua elemen masyarakat melaksanakan ketetapan tersebut, padahal keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat. Fokus penelitian ini untuk mengetahui apakah pemerintah mempunyai otoritas dalam penetapan awal bulan Qamariyah, juga untuk mengetahui status hukum menaati pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh siyâsah Yusuf Qardhawi. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, jika dlihat dari pendekatan datanya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari data sekunder, seperti ketetapan Kementerian Agama RI tentang penetapan Awal bulan Qamariyah, dan buku-buku fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi, serta buku dan kitab-kitab falak yang membahas tentang penetapan awal bulan. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mempunyai otoritas dalam menetapkan (itsbât) awal bulan qamariyah. Sedangkan organisasi ataupun ormas Islam di luar pemerintah pada hakikat tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, akan tetapi hanya sekedar mengumumkan (ikhbâr) terkait dengan awal bulan qamariyah. Meskipun demikian, organisasi ataupun ormas tersebut tidak boleh serta merta mengumumkan, terlebih dahulu harus menunggu keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan. Selanjutnya mengenai keputusan pemerintah, pada dasarnya wajib diikuti bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Namun, apabila mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas sendiri untuk menentukan awal bulan, diperbolehkan untuk menggunakan ijtihadnya sendiri. ENGLISH: The disparity of establishing the early Qamariyah in Indonesia is frequently happened. These disparities occur since the method used is also different. It is noticed that in 1997, 1998, and 2007 this disparity of establishing the early Qamariyah occurred and so did in 2011. Therefore, the government through Ministry of Religious tries to bond these disparities. It seems that not all society elements obey the determination of government which is based on achieving uniformity, goodness, and people unity. In fact, the determination reduces the difference opinion between societies. The focus of this study is to determine the government’s authority in setting the early month of Qamariyah. Also, this study explains the law status of obeying government in determining the early month of Qamariyah based on Yusuf Qardhawi’s Political Fiqh Perspective. This study is included in normative research by applying qualitative approach. The law materials of this study are from secondary data, such as Indonesian Ministry of Religious’ firmness about determination of early Qamariyah. Also, the materials are taken from the books of Yusuf Qardhawi’s Political Fiqh and astronomy books explaining about the determination of Qamariyah. As a result, the study shows that the government, in this case is the ministry of religious, has an authority in determining the early month of Qamariyah. Meanwhile, Islamic organizations or other mass organizations have no authority at all. But, they deserve in announcing after receiving the information from government. Furthermore, the government's decision is considered as an obligation which has to be obeyed for those having no ability in determining the early Qamariyah (self-ijtihad). Nevertheless, if they have capability of determining the early Qamariyah, they are allowed to use their own ijtihad."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/1/08210054_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/2/08210054_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/3/08210054_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/4/08210054_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/5/08210054_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/6/08210054_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/8/08210054_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/7/08210054_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/9/08210054_Daftar_pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/10/08210054_Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1374/"],"dc:relation.references":["Al-Qur‟an al-Karîm Abdul Khaliq, Farid, Fî Al-Fiqh Al-Siyâsy Al-Isâmy Mabâdi‟ Dusturiyyah Al- Syûra Al-„adl Al-Musâwâh, diterjemahkan oleh Fathurrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005. Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, Bid‟ahkah Ilmu Hisab?! Kajian tentang Ilmiah Tentang polemik Hisab Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya, Gresik: Pustaka Fuqon, 2011. Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, Mishr: Dar al-Fikr, 1958. al-Bâqî, Muhammad Fu‟âd „Abdul , Mu‟jam al-Mufahros Li al-fadhil al-Qur‟an, Al Mu‟jam, Beirut: Dâr al-Ma‟rifah. Al-Kharsyi, Muhammad bin Abdillah, Syarah Muḫtasar Khalil lil Kharsyi, juz V. Maktabah Syamila II. Al-Maududi, Abu al-A‟la, Khilafah Al-Mulk, diterjemahkan oleh Muhammad Al- Baqir, Khilafah Dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam Serta studi Kritis Terhadap “Kerajaan” Bani Umayyah Dan Bani Abbas, Kuwait, Al- Qalam, 1978. Al-Suyuthi, Abdul al-Rahman bin Abî Bakr, al-Asbah wa al-Nadhair, Juz I cet. I, Dar Kutub al-Alamiah, 1983. Al-Thirmidzi, Muhammad bin „Isa Abû „Isa, Al-Jâmi‟ Al-Shohih sunan al- Thirmidzi, Juz 4, Beirut: Dâr Ihya al-Turats al-„Arabi. Al-Zarkasyi, Syamsuddin Bin Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah, Syarh Zarkasyi „ala Muḫtasar al-Kharafi, Juz III. CD Maktabah Syamila II. Al-Zuhaili, Wahbah, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, Dârul Fikr: 1996. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. Departemen agama RI, Alamanak Hisab Rukyat, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981. Djamaludin, Thomas, Astronomi memberi Solusi penyatuan Umat, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: 2001. Djazuli, Ahmad, Fiqh Siyâsah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syariah), Jakarta: Kencana, 2003. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003. Hamzah Syihabuddin, Syamsuddin Muhammad bin Abi „Abbas Ahmad, Nihayâh al-Muhtaj Ilâ al-Syarh al-Minhaj, Juz 25 Hal 381, CD Maktabah Syamila II Ibnu Katsîr, Ismail bin Umâr, Ibnu Katsir, juz 2, Maktabah Syamilah Ibnu Syarif, Mujar dan Khamani Zada, Fiqh Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta:Erlangga, 2008. Izzudin, Ahmad, Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Menetukan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, Jakarta: Erlangga, 2007. Johan Nasution, Bahder, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Al-„Anbary, Khalid Bin Ali Bin Muhammad, Sistem Politik Islam, Menurut al-Qur‟an, sunnah & pendapat Ulama Salaf, Kuala Lumpur, Telaga Biru, 2008. Mahfud M.D, Moh, Politik Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010 Moelong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Cet: 21, Bandung: Rosdakarya, 2005. Mun‟im Salim, Abdul, Fiqh Siyâsah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al- Qur‟an, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1994. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, Malang: UIN Press, 2008. -----, Imkan ar-Rukyat Dalam Penetuan awal Bulan Qamariyah: Perspektif Syariah dan Astronomi Manhaj Nahdlatul Ulama, El-Qisth Jurnal Hukum, 2007. Muhammad bin Abdul Wahid, Kamaluddin, Syarah Fath al-Qadîr, Juz VI, Hal 99, CD Maktabah Syamila II Musbikin, Imam, Qawa‟id Al-Fiqhiyyah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. Nazir, Moh., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Dan Peradilan Agama, Pedoman Awal Bulan Qamariyah, Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan, 1983. Pulungan, Suyuthi, Fiqih Siyâsah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993. Qardhawi, Yusuf, Malâmih al-Mujtma‟ Al-Muslim Aladzi Nunsyiduhu, diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur, “Mayarakat Berbasis Syariat Islam Akidah, Ibadah, akhlak, Solo: Era Intermedia, 2003. -----, Yusuf, Al-Siyâsat Al-Syar‟iyah, diterjemahkan oleh Khatur Suhardi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, Cet: 1, Jakarta: Pustaka Kaustar: 1999. -----, Yusuf, Min al-Fiqh al-Daulah Fî al-Islam, diterjemahkan oleh Khatur Suhardi, Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur‟an dan As-sunnah, Cet. I, Pustaka al-Kausar, 1997. -----, Yusuf, Min al-Fiqh al-Daulah fî al-Islam, makantuha, ma‟alimuha, thabi‟atuhu, manqifatuha ad-dimaqratiyah wa at-Ta‟addudiyah wal- Maar‟ah wa Khairul muslimîn, diterjemahkan oleh Syafril Halim dengan Judul, Fiqih Negara, Jakarta: Rabbani Perss, 1997. Rais, Dhiauddin, Al-Nadzhariyatu al-Siyâsat al-Islamiyah, diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie , “Teori Politik Islam”, cet:I, Jakarta: Gema Insani, 2001. Rasyid Ridho, Muhammad, Al-Manâr, Juz 5, Hal, 160, Diambil dari Maktabah Syamila Salim, Peter dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi 1, Jakarta: Modern English Press, 1991. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI. Press, 1986. Sudirman, “Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer”, El Qisth, Jurnal Ilmiah Fakultas Syari‟ah, Fakultas Syari‟ah UIN Malang: 2005. Syafi‟I, Imam, Al-umm, diterjemahkan oleh Abu Abdullah Muhammad Idris, Ringkasan Kitab al-Umm, Jakarta: Pustaka Azam, 2006. Thoriquddin, Muhammad, Relasi Agama Dan Negara, Malang: UIN-Malang Press, 2009. Triwulan Tutik, Titik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana, 2010. Yahya, Imam, Gagasan Fiqh Partai Politik Dalam Khazanah Klasik, Semarang: Walisonggo Press, 2010. Abdul Mu‟id, “Kontroversi Dzulhijjah 1428 H Saudi Arabia”, http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2011/09/15/kontroversi- dzulhijjah-1428-h-saudi-arabia/. Diakses pada tanggal 16 Desember 2011 Ahmad Sanusi, Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu, http://www.pa-cibadak.go.id/artikel/baca/17, diakses pada tanggal 26 Februari 2012. Hari Idul Fitri Bisa Berbeda, Kompas, 26 Agustus 2011. Baca juga di http://nasional.kompas.com/read/2011/08/26/2124008/Hari.Idul.Fitri.Bisa. Berbeda. Diakses pada tanggal 16 November 2011 Ni‟am, Asrorun, Idul Fitri Mazhab Negara, http://www.mui.or.id/ diakses pada tanggal 16 November 2011. Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan, Perlu Campurtangan Pemerintah, http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=887, diakses pada 26 Februari 2012 Thomas Djamaluddin, “Renungan Tahun Baru 1914 H: Pelajaran Tiga Hari Raya”, http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/15/renungan-tahun-baru-1419-h-pelajaran-tiga-hari-raya/, diakses pada tanggal 16 Desember 2011"],"dc:subject":["02011103 Determining new moons - Ru'ya (Moonsighting) & Hisab (Calculation)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan qamariyah perspektif fiqh siyasah Yusuf Qardhawi"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z"}