{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1394"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1394","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak","abstract":"INDONESIA: Kontroversi terhadap persoalan dispensasi nikah akan tampak –sekalipun hanya dalam pandangan sederhana –ketika melihat pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 26 ayat 1 huruf c yang melaranag terjadinya pernikahan pada anak yang belum mencapai usia nikah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang secara tegas melegalkan dispensasi nikah, salah satu bukti yang dapat diajukan adalah adalah putusan pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 188/pdt.P/2011/P.A. Mlg yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Kontradiksi kedua undang-undang itulah yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan rumusan masalah. Pertama, faktor apakah yang menjadi dasar PandanganHakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah, kedua, bagaimanakah kedudukan pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut hakim Pengadilan Agama Malang. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai sumber data primer. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Dengan kata lain, menyajikan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk uraian kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengabulan dispensasi nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meliputi, faktor ekonomi, pendidikan maupun tradisi nikah dini yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Termasuk juga faktor hamil di luar nikah yang dianggap sebagai factor yang paling dominan. Sedangkan kedua undang-undang, baik pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah maupun pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk melindungi kemaslahatan seorang anak. Jika undang-undang pernikahan dijadikan sebagai penanggulangan terhadap pernikahan yang telah terjadi, sedangkan undang-undang perlindungan anak sebagai langkah antisipatif terhadap pernikahan yang belum terjadi. ENGLISH: The issues of marriage exemption will appeared a controversial thing although in simple overview when we see the legislation 23 of 2002 concerning the children protection on the 26 section and the first subsection, the case c that forbidden the marriage of an inadequate age and the first Legislation of 1974, the section 7 the first subsection that distinctly legalize the marriage exemption, one of the applicant proof is Islamic case law of Malang in the case number of 212/pdt. P/2010/PA. and Malang has received the application of marriage exemption. The both controversy of legislation that is encourage the researcher for conducting the research entitled “The Judgment of Judge Council in Acceding the Appealing of Marriage Exemption based on the 26 section and the first subsection, the case c UU no. 23 of 2002 concerning the Children Legislation (Case Study in The Islamic Court of Malang) and the research problem. Firstly, what is the basic factor of consideration the judge council in Islamic law of Malang to accede the application of marriage exemption based on the section 7 UU No. 1 1974 about the marriage exemption, secondly, how is the position of the 26 section, the first subsection, the letters c UU No. 23 2002 exactly the children legislation in the judge council view of Islamic court law Malang. To answer the research problems above, the kind of research used is experiment research by using an interview of some judges in the Islamic Court Law Malang as the primer data resource. Whereas the approach used is descriptive-qualitative approach. in other word, providing the data obtained from observation into the form of descriptive sentence not in the numeric one. On this kind of research method has obtained that acceding of marriage exemption by the judge in the Islamic court law Malang is caused of some factors such as the factor of economic, education and the early marriage which has strongly grew on the social life. It’s including the factor of premarital pregnant that considered as the most dominant factor. Whereas both of legislations, either the section of 7 UU No. 1 1974 about the marriage exemption or the section 26 and the first subsection 1 and the letters c UU No. 23 2002 concerning the children protection are substantially has same purposes to protect the beneficence of children. If the regulation is being as the prevention of the marriage has happened. And this regulation is children legislation as the anticipation step toward the premarital.","abstract_html":"INDONESIA: Kontroversi terhadap persoalan dispensasi nikah akan tampak –sekalipun hanya dalam pandangan sederhana –ketika melihat pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 26 ayat 1 huruf c yang melaranag terjadinya pernikahan pada anak yang belum mencapai usia nikah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang secara tegas melegalkan dispensasi nikah, salah satu bukti yang dapat diajukan adalah adalah putusan pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 188/pdt.P/2011/P.A. Mlg yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Kontradiksi kedua undang-undang itulah yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan rumusan masalah. Pertama, faktor apakah yang menjadi dasar PandanganHakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah, kedua, bagaimanakah kedudukan pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut hakim Pengadilan Agama Malang. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai sumber data primer. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Dengan kata lain, menyajikan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk uraian kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengabulan dispensasi nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meliputi, faktor ekonomi, pendidikan maupun tradisi nikah dini yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Termasuk juga faktor hamil di luar nikah yang dianggap sebagai factor yang paling dominan. Sedangkan kedua undang-undang, baik pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah maupun pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk melindungi kemaslahatan seorang anak. Jika undang-undang pernikahan dijadikan sebagai penanggulangan terhadap pernikahan yang telah terjadi, sedangkan undang-undang perlindungan anak sebagai langkah antisipatif terhadap pernikahan yang belum terjadi. ENGLISH: The issues of marriage exemption will appeared a controversial thing although in simple overview when we see the legislation 23 of 2002 concerning the children protection on the 26 section and the first subsection, the case c that forbidden the marriage of an inadequate age and the first Legislation of 1974, the section 7 the first subsection that distinctly legalize the marriage exemption, one of the applicant proof is Islamic case law of Malang in the case number of 212/pdt. P/2010/PA. and Malang has received the application of marriage exemption. The both controversy of legislation that is encourage the researcher for conducting the research entitled “The Judgment of Judge Council in Acceding the Appealing of Marriage Exemption based on the 26 section and the first subsection, the case c UU no. 23 of 2002 concerning the Children Legislation (Case Study in The Islamic Court of Malang) and the research problem. Firstly, what is the basic factor of consideration the judge council in Islamic law of Malang to accede the application of marriage exemption based on the section 7 UU No. 1 1974 about the marriage exemption, secondly, how is the position of the 26 section, the first subsection, the letters c UU No. 23 2002 exactly the children legislation in the judge council view of Islamic court law Malang. To answer the research problems above, the kind of research used is experiment research by using an interview of some judges in the Islamic Court Law Malang as the primer data resource. Whereas the approach used is descriptive-qualitative approach. in other word, providing the data obtained from observation into the form of descriptive sentence not in the numeric one. On this kind of research method has obtained that acceding of marriage exemption by the judge in the Islamic court law Malang is caused of some factors such as the factor of economic, education and the early marriage which has strongly grew on the social life. It’s including the factor of premarital pregnant that considered as the most dominant factor. Whereas both of legislations, either the section of 7 UU No. 1 1974 about the marriage exemption or the section 26 and the first subsection 1 and the letters c UU No. 23 2002 concerning the children protection are substantially has same purposes to protect the beneficence of children. If the regulation is being as the prevention of the marriage has happened. And this regulation is children legislation as the anticipation step toward the premarital.","abstract_has_math":false,"creators":["Rahman, M. Kholilur"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2012,"date_issued":"2012-02","date_published":"2012-02","updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z","subjects":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/1/06210082_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1394","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Rahman, M. Kholilur"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2012-02-06"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2012-02"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta : Depag RI,1997 ). Al-Naisaburi, Ahmad bin Hanbal Musnad ahmad, Hadith . Al-Habsyi, Muhammad Baqir Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan), 2003 (Bandung: Mizan). Al-Samarqandi, Tuhfat al- fuqaha, Juz 2 (Beirut Libanon: Dar al-kutub al-‘Ilmiyah, t.t). Al-Jazairi, Abdur Rahman al-Fiqh ‘ala al- Madzahib al-Arba’ah (Beirut : Dar al- Fikr, 1990). Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006 ) Al-Zuhaili, Wahbah al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-fikr, 1989 ). Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,(Jakarta,kencana,2009 ). Al-Sarakhsi, Syamsuddin, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1406 H) Bumikan al-Quran, 2000 (Bandung: Mizan Media Utama). Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary MZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta, PT, Pustaka Firdaus, 1996 ). Faizin, Ansory Pernikahan di Bawah Umur Para Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, skripsi, (Malang: UIN Malang, 2005 ). Ghazaly, Abd. Rahman Fiqh Munakahat (Jakarta, kencana,2006 ). Ghazali, Abdurrahman Fiqih Munakahah, (Jakarta: Kencana, 2002 ). Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta, LKIS ,2007 ), Hadi Kusuma, Hilman Hukum Pernikahan Indonesia, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1990 ). Hanafi,Yusuf Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur,(Bandung: Mandar Maju, 2011 ). Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia (Jakarta: Tintamas,1961 ). Hamida, Zunaidatul Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Anak ditinjau dari Undang-Undang. No. 23 tahun 2002 dan Fiqh, skripsi, (Malang: UIN Malang 2007 ). Harahap, M. Yahya Hukum Acara Perdata, 2010 (Jakarta: Sinar Grafika). Hanafi, Yusuf Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur, 2011 (Bandung: CV. Mandar Maju). Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996 ). Kompilasi Hukum Islam (KHI)Muhammad Fu’ad ‘Abdul al-Baqi, al-Mu’jam al- Mufahras li Alfadz al-Qur’an al-Karim, 2008 , (Beirut:Dar al-Fikr). Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,1999 (Yogyakarta: Liberty). Muhammad bin Isma’il, Shahih al-Bukhari, Juz 16, Hadith No. 4761 (Beirut : Dar al- Fikr, t.t ). Muhammad, Husein, fiqh perempuan (yogyakarta, PT. Lkis pelangi aksara,2007 ). Mustafa al-Maraghi, Ahmad Tafsir al-Maraghi. Munawwir, A.W., al-Munawwir: Qamus Arab-Indonesia ( Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawwir, 1984 ). Nasution, Khoiruddin Status Wanita d Asia Tenggara (Jakarta: INIS, 2002 ). Nuh, Maimunah Pendapat Ulama terhadap Usia Pernikahan Menurut UU, No. 1 tahun 1974 dan KHI (Studi di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (Studi di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Salafiyah Kauman dan Persis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, 2009 ). Nazir, Moh. Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002 ). Rashid Ridha, Muhammad Tafsir al-Qur’an al-Hakim al-Shakir bi Tafsir al-Manar, t.t (Mesir: Dar al-fikr). Rafiq, Ahmad Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1998 ). Ramulyo, Mohd. Idris Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1/1974 dan Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 ). Rahardjo, Satjipto Hukum Progresif, 2009 (Yogyakarta: Genta Publishing). Syarifuddin Amir, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009 ). Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, 2008 (Jakarta: Rajawali Pers). Sabiq, Sayid Fiqh al-Sunnah (Terj.), 1997 (Bandung: PT. Al-Ma’arif). Sabiq, Sayyid Fiqh al-Sunnah, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983 ). Syarifuddin, Amir Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009 ). Shihab, Quraish Mem Struns, Anseim dan juliet Carbin, 1997 , dasar-dasar penelitian kualitatif, (Surabaya: PT bina ilmu). Sudjarwo, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2001 ). Shihab, M.Quraish, Tafsir Al-Misbah (Jakarta:Lentera Hati, 2002 ). Ulfa, Binda Maria Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan di Usia Anak-anak di Tinjau dari Pasal 26 huruf c UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, 2010 ) ."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/1/06210082_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/2/06210082_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/3/06210082_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/4/06210082_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/5/06210082_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/6/06210082_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/7/06210082_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/8/06210082_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/9/06210082_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/10/06210082_Daftar_pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/11/06210082_Lampiran.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Kontroversi terhadap persoalan dispensasi nikah akan tampak –sekalipun hanya dalam pandangan sederhana –ketika melihat pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 26 ayat 1 huruf c yang melaranag terjadinya pernikahan pada anak yang belum mencapai usia nikah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang secara tegas melegalkan dispensasi nikah, salah satu bukti yang dapat diajukan adalah adalah putusan pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 188/pdt.P/2011/P.A. Mlg yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Kontradiksi kedua undang-undang itulah yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan rumusan masalah. Pertama, faktor apakah yang menjadi dasar PandanganHakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah, kedua, bagaimanakah kedudukan pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut hakim Pengadilan Agama Malang. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai sumber data primer. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Dengan kata lain, menyajikan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk uraian kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengabulan dispensasi nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meliputi, faktor ekonomi, pendidikan maupun tradisi nikah dini yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Termasuk juga faktor hamil di luar nikah yang dianggap sebagai factor yang paling dominan. Sedangkan kedua undang-undang, baik pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah maupun pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk melindungi kemaslahatan seorang anak. Jika undang-undang pernikahan dijadikan sebagai penanggulangan terhadap pernikahan yang telah terjadi, sedangkan undang-undang perlindungan anak sebagai langkah antisipatif terhadap pernikahan yang belum terjadi. ENGLISH: The issues of marriage exemption will appeared a controversial thing although in simple overview when we see the legislation 23 of 2002 concerning the children protection on the 26 section and the first subsection, the case c that forbidden the marriage of an inadequate age and the first Legislation of 1974, the section 7 the first subsection that distinctly legalize the marriage exemption, one of the applicant proof is Islamic case law of Malang in the case number of 212/pdt. P/2010/PA. and Malang has received the application of marriage exemption. The both controversy of legislation that is encourage the researcher for conducting the research entitled “The Judgment of Judge Council in Acceding the Appealing of Marriage Exemption based on the 26 section and the first subsection, the case c UU no. 23 of 2002 concerning the Children Legislation (Case Study in The Islamic Court of Malang) and the research problem. Firstly, what is the basic factor of consideration the judge council in Islamic law of Malang to accede the application of marriage exemption based on the section 7 UU No. 1 1974 about the marriage exemption, secondly, how is the position of the 26 section, the first subsection, the letters c UU No. 23 2002 exactly the children legislation in the judge council view of Islamic court law Malang. To answer the research problems above, the kind of research used is experiment research by using an interview of some judges in the Islamic Court Law Malang as the primer data resource. Whereas the approach used is descriptive-qualitative approach. in other word, providing the data obtained from observation into the form of descriptive sentence not in the numeric one. On this kind of research method has obtained that acceding of marriage exemption by the judge in the Islamic court law Malang is caused of some factors such as the factor of economic, education and the early marriage which has strongly grew on the social life. It’s including the factor of premarital pregnant that considered as the most dominant factor. Whereas both of legislations, either the section of 7 UU No. 1 1974 about the marriage exemption or the section 26 and the first subsection 1 and the letters c UU No. 23 2002 concerning the children protection are substantially has same purposes to protect the beneficence of children. If the regulation is being as the prevention of the marriage has happened. And this regulation is children legislation as the anticipation step toward the premarital."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Rahman, M. Kholilur"],"dc:date":["2012-02-06"],"dc:date.issued":["2012-02"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Kontroversi terhadap persoalan dispensasi nikah akan tampak –sekalipun hanya dalam pandangan sederhana –ketika melihat pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 26 ayat 1 huruf c yang melaranag terjadinya pernikahan pada anak yang belum mencapai usia nikah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang secara tegas melegalkan dispensasi nikah, salah satu bukti yang dapat diajukan adalah adalah putusan pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 188/pdt.P/2011/P.A. Mlg yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Kontradiksi kedua undang-undang itulah yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan rumusan masalah. Pertama, faktor apakah yang menjadi dasar PandanganHakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah, kedua, bagaimanakah kedudukan pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut hakim Pengadilan Agama Malang. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai sumber data primer. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Dengan kata lain, menyajikan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk uraian kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengabulan dispensasi nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu meliputi, faktor ekonomi, pendidikan maupun tradisi nikah dini yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Termasuk juga faktor hamil di luar nikah yang dianggap sebagai factor yang paling dominan. Sedangkan kedua undang-undang, baik pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah maupun pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk melindungi kemaslahatan seorang anak. Jika undang-undang pernikahan dijadikan sebagai penanggulangan terhadap pernikahan yang telah terjadi, sedangkan undang-undang perlindungan anak sebagai langkah antisipatif terhadap pernikahan yang belum terjadi. ENGLISH: The issues of marriage exemption will appeared a controversial thing although in simple overview when we see the legislation 23 of 2002 concerning the children protection on the 26 section and the first subsection, the case c that forbidden the marriage of an inadequate age and the first Legislation of 1974, the section 7 the first subsection that distinctly legalize the marriage exemption, one of the applicant proof is Islamic case law of Malang in the case number of 212/pdt. P/2010/PA. and Malang has received the application of marriage exemption. The both controversy of legislation that is encourage the researcher for conducting the research entitled “The Judgment of Judge Council in Acceding the Appealing of Marriage Exemption based on the 26 section and the first subsection, the case c UU no. 23 of 2002 concerning the Children Legislation (Case Study in The Islamic Court of Malang) and the research problem. Firstly, what is the basic factor of consideration the judge council in Islamic law of Malang to accede the application of marriage exemption based on the section 7 UU No. 1 1974 about the marriage exemption, secondly, how is the position of the 26 section, the first subsection, the letters c UU No. 23 2002 exactly the children legislation in the judge council view of Islamic court law Malang. To answer the research problems above, the kind of research used is experiment research by using an interview of some judges in the Islamic Court Law Malang as the primer data resource. Whereas the approach used is descriptive-qualitative approach. in other word, providing the data obtained from observation into the form of descriptive sentence not in the numeric one. On this kind of research method has obtained that acceding of marriage exemption by the judge in the Islamic court law Malang is caused of some factors such as the factor of economic, education and the early marriage which has strongly grew on the social life. It’s including the factor of premarital pregnant that considered as the most dominant factor. Whereas both of legislations, either the section of 7 UU No. 1 1974 about the marriage exemption or the section 26 and the first subsection 1 and the letters c UU No. 23 2002 concerning the children protection are substantially has same purposes to protect the beneficence of children. If the regulation is being as the prevention of the marriage has happened. And this regulation is children legislation as the anticipation step toward the premarital."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/1/06210082_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/2/06210082_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/3/06210082_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/4/06210082_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/5/06210082_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/6/06210082_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/7/06210082_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/8/06210082_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/9/06210082_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/10/06210082_Daftar_pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/11/06210082_Lampiran.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1394/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta : Depag RI,1997 ). Al-Naisaburi, Ahmad bin Hanbal Musnad ahmad, Hadith . Al-Habsyi, Muhammad Baqir Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan), 2003 (Bandung: Mizan). Al-Samarqandi, Tuhfat al- fuqaha, Juz 2 (Beirut Libanon: Dar al-kutub al-‘Ilmiyah, t.t). Al-Jazairi, Abdur Rahman al-Fiqh ‘ala al- Madzahib al-Arba’ah (Beirut : Dar al- Fikr, 1990). Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006 ) Al-Zuhaili, Wahbah al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-fikr, 1989 ). Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,(Jakarta,kencana,2009 ). Al-Sarakhsi, Syamsuddin, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1406 H) Bumikan al-Quran, 2000 (Bandung: Mizan Media Utama). Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary MZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta, PT, Pustaka Firdaus, 1996 ). Faizin, Ansory Pernikahan di Bawah Umur Para Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, skripsi, (Malang: UIN Malang, 2005 ). Ghazaly, Abd. Rahman Fiqh Munakahat (Jakarta, kencana,2006 ). Ghazali, Abdurrahman Fiqih Munakahah, (Jakarta: Kencana, 2002 ). Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta, LKIS ,2007 ), Hadi Kusuma, Hilman Hukum Pernikahan Indonesia, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1990 ). Hanafi,Yusuf Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur,(Bandung: Mandar Maju, 2011 ). Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia (Jakarta: Tintamas,1961 ). Hamida, Zunaidatul Pemahaman Tokoh Masyarakat Terhadap Anak ditinjau dari Undang-Undang. No. 23 tahun 2002 dan Fiqh, skripsi, (Malang: UIN Malang 2007 ). Harahap, M. Yahya Hukum Acara Perdata, 2010 (Jakarta: Sinar Grafika). Hanafi, Yusuf Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur, 2011 (Bandung: CV. Mandar Maju). Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996 ). Kompilasi Hukum Islam (KHI)Muhammad Fu’ad ‘Abdul al-Baqi, al-Mu’jam al- Mufahras li Alfadz al-Qur’an al-Karim, 2008 , (Beirut:Dar al-Fikr). Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,1999 (Yogyakarta: Liberty). Muhammad bin Isma’il, Shahih al-Bukhari, Juz 16, Hadith No. 4761 (Beirut : Dar al- Fikr, t.t ). Muhammad, Husein, fiqh perempuan (yogyakarta, PT. Lkis pelangi aksara,2007 ). Mustafa al-Maraghi, Ahmad Tafsir al-Maraghi. Munawwir, A.W., al-Munawwir: Qamus Arab-Indonesia ( Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawwir, 1984 ). Nasution, Khoiruddin Status Wanita d Asia Tenggara (Jakarta: INIS, 2002 ). Nuh, Maimunah Pendapat Ulama terhadap Usia Pernikahan Menurut UU, No. 1 tahun 1974 dan KHI (Studi di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (Studi di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Salafiyah Kauman dan Persis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, 2009 ). Nazir, Moh. Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002 ). Rashid Ridha, Muhammad Tafsir al-Qur’an al-Hakim al-Shakir bi Tafsir al-Manar, t.t (Mesir: Dar al-fikr). Rafiq, Ahmad Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1998 ). Ramulyo, Mohd. Idris Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1/1974 dan Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 ). Rahardjo, Satjipto Hukum Progresif, 2009 (Yogyakarta: Genta Publishing). Syarifuddin Amir, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009 ). Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, 2008 (Jakarta: Rajawali Pers). Sabiq, Sayid Fiqh al-Sunnah (Terj.), 1997 (Bandung: PT. Al-Ma’arif). Sabiq, Sayyid Fiqh al-Sunnah, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983 ). Syarifuddin, Amir Hukum Perkawinan islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009 ). Shihab, Quraish Mem Struns, Anseim dan juliet Carbin, 1997 , dasar-dasar penelitian kualitatif, (Surabaya: PT bina ilmu). Sudjarwo, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2001 ). Shihab, M.Quraish, Tafsir Al-Misbah (Jakarta:Lentera Hati, 2002 ). Ulfa, Binda Maria Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan di Usia Anak-anak di Tinjau dari Pasal 26 huruf c UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, 2010 ) ."],"dc:subject":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z"}