{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1395"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1395","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Dissenting opinion hakim dalam perkara itsbat nikah no 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang","abstract":"INDONESIA: Dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. dalam perkara Itsbat Nikah No 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj ini para Pemohon telah menikah secara sah yang tercatat pada KUA kecamatan Tekung dan telah mendapat kutipan Akta Nikah nomor : 104/13/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 namun mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum anaknya yang lahir sebelum tertanggal pada Akta Nikah. Dalam putusan atas permohonan tersebut muncul perbedaan pendapat antara angggota Majelis Hakim sehingga terjadi dissenting opinion. Maka kasus ini akan sangat menarik untuk dikaji baik dari perpektif hukum materiil (Undang-Undang Perkawinan, KHI) maupun hukum formil (hukum acara). Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: Pertama, Dasar pertimbangan hakim yang sepakat (majority opinion) dalam menolak perkara itsbat nikah tersebut. Kedua, dasar pertimbangan hakim yang dissenting opinion memutus negatif (niet onvankelijke verklaard) dalam perkara itsbat nikah tersebut. Ketiga, adalah akibat hukum bagi para Pemohon setelah perkara Permohonan Itsbat Nikahnya diputus. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Pengumpulan datanya yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Dalam analisanya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena itu bahan hukum primer yaitu berupa putusan hakim maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan. kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan yaitu: Pertama,dalam perkara nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ditolak karena dalam acara pembuktian terjadi ketidak sinkronan keterangan para saksi sehingga pembuktian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian. Kedua, Hakim Anggota II dalam dissenting opinion-nya menyatakan bahwa permohonan cacat formil karena tidak jelas (obscuur libel) dan error in persona serta Para Pemohon memiliki Akta Nikah yang sah sehingga permohonan dianggap tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Ketiga, Majelis Hakim banding melalui amar putusannya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan sampai saat ini Para Pemohon tidak lagi mengajukan upaya hukum lebih lanjut maka akibat hukum dari putusan negatif tersebut dianggap kembali kepada keadaan semula, baik perkawinan Para Pemohon (tetap sah sesuai akta nikah), status anak (tetap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah) dan Akta Nikah tetap merupakan bukti otentik yang sah. ENGLISH: In Act No. 50 of 2009 on the second amendment of Law No. 7 of 1989 on the absolute authority of the Religious Religious Court, among others, is to receive, examine, try and resolve the matter itsbat marriage for couples who do not have a marriage certificate. in the case of Marriage No. Itsbat this 0314/Pdt.G/2011/PALmj the applicant has been legally married to that recorded in the district KUA Tekung and has got a number of Marriage Act citation: 104/13/V/2008 dated May 14, 2008 but filed itsbat marriage to the rule of law before his son who was born in Deed dated Nikah. In ruling on the request of a difference of opinion arose between the members, causing the judges dissenting opinion. Then the case would be very interesting to study both of substantive law perspective (the Marriage Law, KHI) as well as formal law (procedural law). From the above, the researcher is interested in knowing some of the issues contained in the formulation of the problem, namely: First, the basic consideration for the judge who agreed (majority opinion) in the case refused itsbat wedlock. Second, the basic consideration of dissenting opinion of judges who break the negative (niet onvankelijke verklaard) in the case itsbat wedlock. Third, the legal consequences for the applicant after the case Itsbat illegitimate application terminated. Researchers used a kind of normative legal research, the approach to the law (Statute approach). The data collection methods of interviews and documentation. In his analysis, researchers used the descriptive method of analysis. Therefore, the primary legal materials in the form of the judge's ruling and secondary legal materials derived from the literature or reading books that are relevant to the subject. then analyzed to the conclusion that: First, in case number: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj judge dropped the decision was rejected because the evidence shows there lack sinkronan witnesses so that proof does not meet the threshold requirement of proof. Second, Judge II in his dissenting opinion stated that a formal request for no obvious defects (obscuur libel) and error in persona and the applicant has a valid Certificate of Marriage that is considered unreasonable application of law and must be declared unacceptable (niet onvankelijke verklaard ). Third, the judges ruling stated appeals through the injunction application can not be accepted (niet onvankelijke verklaard) and to date the applicant is no longer submit further legal action is the legal effect of a negative decision is considered to return to its original state, both the marriage of the Petitioners (fixed appropriate legal marriage certificate), the status of the child (still a child born outside of marriage is valid) and merried Act remains a legitimate authentic evidence.","abstract_html":"INDONESIA: Dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. dalam perkara Itsbat Nikah No 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj ini para Pemohon telah menikah secara sah yang tercatat pada KUA kecamatan Tekung dan telah mendapat kutipan Akta Nikah nomor : 104/13/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 namun mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum anaknya yang lahir sebelum tertanggal pada Akta Nikah. Dalam putusan atas permohonan tersebut muncul perbedaan pendapat antara angggota Majelis Hakim sehingga terjadi dissenting opinion. Maka kasus ini akan sangat menarik untuk dikaji baik dari perpektif hukum materiil (Undang-Undang Perkawinan, KHI) maupun hukum formil (hukum acara). Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: Pertama, Dasar pertimbangan hakim yang sepakat (majority opinion) dalam menolak perkara itsbat nikah tersebut. Kedua, dasar pertimbangan hakim yang dissenting opinion memutus negatif (niet onvankelijke verklaard) dalam perkara itsbat nikah tersebut. Ketiga, adalah akibat hukum bagi para Pemohon setelah perkara Permohonan Itsbat Nikahnya diputus. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Pengumpulan datanya yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Dalam analisanya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena itu bahan hukum primer yaitu berupa putusan hakim maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan. kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan yaitu: Pertama,dalam perkara nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ditolak karena dalam acara pembuktian terjadi ketidak sinkronan keterangan para saksi sehingga pembuktian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian. Kedua, Hakim Anggota II dalam dissenting opinion-nya menyatakan bahwa permohonan cacat formil karena tidak jelas (obscuur libel) dan error in persona serta Para Pemohon memiliki Akta Nikah yang sah sehingga permohonan dianggap tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Ketiga, Majelis Hakim banding melalui amar putusannya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan sampai saat ini Para Pemohon tidak lagi mengajukan upaya hukum lebih lanjut maka akibat hukum dari putusan negatif tersebut dianggap kembali kepada keadaan semula, baik perkawinan Para Pemohon (tetap sah sesuai akta nikah), status anak (tetap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah) dan Akta Nikah tetap merupakan bukti otentik yang sah. ENGLISH: In Act No. 50 of 2009 on the second amendment of Law No. 7 of 1989 on the absolute authority of the Religious Religious Court, among others, is to receive, examine, try and resolve the matter itsbat marriage for couples who do not have a marriage certificate. in the case of Marriage No. Itsbat this 0314/Pdt.G/2011/PALmj the applicant has been legally married to that recorded in the district KUA Tekung and has got a number of Marriage Act citation: 104/13/V/2008 dated May 14, 2008 but filed itsbat marriage to the rule of law before his son who was born in Deed dated Nikah. In ruling on the request of a difference of opinion arose between the members, causing the judges dissenting opinion. Then the case would be very interesting to study both of substantive law perspective (the Marriage Law, KHI) as well as formal law (procedural law). From the above, the researcher is interested in knowing some of the issues contained in the formulation of the problem, namely: First, the basic consideration for the judge who agreed (majority opinion) in the case refused itsbat wedlock. Second, the basic consideration of dissenting opinion of judges who break the negative (niet onvankelijke verklaard) in the case itsbat wedlock. Third, the legal consequences for the applicant after the case Itsbat illegitimate application terminated. Researchers used a kind of normative legal research, the approach to the law (Statute approach). The data collection methods of interviews and documentation. In his analysis, researchers used the descriptive method of analysis. Therefore, the primary legal materials in the form of the judge&#x27;s ruling and secondary legal materials derived from the literature or reading books that are relevant to the subject. then analyzed to the conclusion that: First, in case number: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj judge dropped the decision was rejected because the evidence shows there lack sinkronan witnesses so that proof does not meet the threshold requirement of proof. Second, Judge II in his dissenting opinion stated that a formal request for no obvious defects (obscuur libel) and error in persona and the applicant has a valid Certificate of Marriage that is considered unreasonable application of law and must be declared unacceptable (niet onvankelijke verklaard ). Third, the judges ruling stated appeals through the injunction application can not be accepted (niet onvankelijke verklaard) and to date the applicant is no longer submit further legal action is the legal effect of a negative decision is considered to return to its original state, both the marriage of the Petitioners (fixed appropriate legal marriage certificate), the status of the child (still a child born outside of marriage is valid) and merried Act remains a legitimate authentic evidence.","abstract_has_math":false,"creators":["Hakim, Fakhriya"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2012,"date_issued":"2012-04","date_published":"2012-04","updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z","subjects":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/1/07210021_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1395","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Hakim, Fakhriya"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2012-04-03"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2012-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Depag RI, 1980) Abdul Gani Abdullah (1994) Pengantar Kompilasi Hukum Isalam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press Abdul Manan (2000) Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al- Hikmah Amiruddin dan Zainal Asikin (2002) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Artidjo Alkostar, (2000) Dissenting opinions are important, Kompas, Jakarta. Bagir Manan, Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia, Varia Peradilan, NO.253 (Tahun ke XXI: 2006) Bagir Manan (2006) Dissenting Opinion. Jakarta: IKAHI Bahder Johan Nasution (2002) Metode Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta: CV. Mandar Maju Bambang Waluyo (2002) Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I (1995) Yurisprudensi (Peradilan Agama) & Analisa, Jakarta: Yayasan Al- Hikmah H.Abdul Manan (2006) Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana H.Abdul Manan (2000) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al Hikmah H.A Gani Abdullah (1995) “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan,” Mimbar Hukum, 23 (Nov-Des, 1995) H.A. Wasit Aulawi (1996) “Pernikahan Harus Melibatka Masyarakat,” Mimbar Hukum, 28 (Tahun VII, 1996) H.Hartono Mardjono (1995) “Syarat Manakah Yang Menentukan Sahnya Perkawinan,” Mimbar Hukum, 23 (Nov-Des, 1995) H.Muhammad Abduh Malik (2004) “Nikah-Talak Di Bawah Tangan,” Mimbar Hukum, 64 (Mei-Juni, 2004) H.Munawir Sadzali dkk (1990) Rangkuman Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Jakarta: Kloang Klede Jaya H. Satria Effendi (2001) “Analisis Yurisprudensi tentang Itsbat Nikah,” Mimbar Hukum, 50 (Jan-Feb, 2001) Henry Cambell Black (1998) Black’s Law Dictionary, Abridged Sixth Edition, West Gruop. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1998/1999) Johnny Ibrahim (2006) Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing Mahkamah Agung RI (2009) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi 2009 Mahmoud Syaltout (1973) Al-Fatawa, Jilid III, Penerjemah H.Bustami A. Gani, Zaini Dahlan (eds) Jakarta: Bulan Bintang Mardalis (2003) Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara Masjfuk Zuhdi (1996) Nikah Sirri, Nikah dibawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Mimbar Hukum 28 (Tahun VII, 1996) Muchtar Zamzami (2006) Dissenting Opinion dalam Praktek di Pengadilan Agama, VOL III (April: 2006) Muhammad Said al-Asnawi (2005) Al-Syariah al-Islamiyah wa al Qanun al- Mishri, alih bahasa: Saiful Ibad: Problematika & Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang, Jakarta: Gaung Persada Press Mukti Arto (1996) “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan,” Mimbar Hukum, 26 (Mei-Juni, 1996) Mukti Arto (2006) Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar M. Yahya Harahap (2008) Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika Nashruddin Salim (2003) “Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam,” Mimbar Hukum, 62 (Sept-Okt, 2003) Nurul Huda tahun (2008) skripsi “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang” Malang: Pustaka UIN MALIKI Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (2004) Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama R.I Peter Mahmud Marzuki. (2005) Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Pontang Moerad (2005) Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. Bandung: PT.Alumni Rifqi Assegaf dan Josi Khatarina (2005) Membuka Ketertutupan Peradilan, Jakarta: LeIP Ronny Hanitijo Soemitro (1984) Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Bandung : Sinar Grafika R.Subekti, Rtjitrosubidio (1988) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Jakarta: Pradnya Paramita R.Tresna (1984) Komentar HIR, Jakarta: Pradnya Paramita Salinan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 314/Pdt.G/2010/PA. Lmj. Tanggal 12 Mei 2011 Sanapiah Faisal (1999) Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Pers Siti Aisyah (2008) Skripsi “Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami DiPengadilan Agama Bondowoso “, Malang : Pustaka UIN MALIKI Siti Rokhma tahun (2010) Skripsi “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia”, Malang: Pustaka UIN MALIKI Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2006) Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : PT. RajGrafindo Persada Soerjono Soekanto (1984) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press Soerjono Soekanto (2005) sosiologi suatu pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Sudikno Mertokusumo (2006) Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Suharsimi Arikunto (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta Sutrisno Hadi (2005) Metodologi Research, Jakarta: Andi Offset Tim Penyusun (2011) Panduan Itsbat Nikah, Tarakan: Pengadilan Agama Tarakan Tim Penyusun Mahkamah Agung (2009) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Jakarta: Mahkamah Agung RI Wahyu Kuncoro (2010) Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Depok: Raih Asa Sukses Yahya Harahap (1975) Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Medan: CV Zahirac Zainuddin Ali (2006) Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/1/07210021_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/2/07210021_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/3/07210021_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/4/07210021_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/5/07210021_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/6/07210021_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/7/07210021_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/8/07210021_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/9/07210021_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/10/07210021_Lampiran.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. dalam perkara Itsbat Nikah No 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj ini para Pemohon telah menikah secara sah yang tercatat pada KUA kecamatan Tekung dan telah mendapat kutipan Akta Nikah nomor : 104/13/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 namun mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum anaknya yang lahir sebelum tertanggal pada Akta Nikah. Dalam putusan atas permohonan tersebut muncul perbedaan pendapat antara angggota Majelis Hakim sehingga terjadi dissenting opinion. Maka kasus ini akan sangat menarik untuk dikaji baik dari perpektif hukum materiil (Undang-Undang Perkawinan, KHI) maupun hukum formil (hukum acara). Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: Pertama, Dasar pertimbangan hakim yang sepakat (majority opinion) dalam menolak perkara itsbat nikah tersebut. Kedua, dasar pertimbangan hakim yang dissenting opinion memutus negatif (niet onvankelijke verklaard) dalam perkara itsbat nikah tersebut. Ketiga, adalah akibat hukum bagi para Pemohon setelah perkara Permohonan Itsbat Nikahnya diputus. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Pengumpulan datanya yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Dalam analisanya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena itu bahan hukum primer yaitu berupa putusan hakim maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan. kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan yaitu: Pertama,dalam perkara nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ditolak karena dalam acara pembuktian terjadi ketidak sinkronan keterangan para saksi sehingga pembuktian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian. Kedua, Hakim Anggota II dalam dissenting opinion-nya menyatakan bahwa permohonan cacat formil karena tidak jelas (obscuur libel) dan error in persona serta Para Pemohon memiliki Akta Nikah yang sah sehingga permohonan dianggap tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Ketiga, Majelis Hakim banding melalui amar putusannya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan sampai saat ini Para Pemohon tidak lagi mengajukan upaya hukum lebih lanjut maka akibat hukum dari putusan negatif tersebut dianggap kembali kepada keadaan semula, baik perkawinan Para Pemohon (tetap sah sesuai akta nikah), status anak (tetap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah) dan Akta Nikah tetap merupakan bukti otentik yang sah. ENGLISH: In Act No. 50 of 2009 on the second amendment of Law No. 7 of 1989 on the absolute authority of the Religious Religious Court, among others, is to receive, examine, try and resolve the matter itsbat marriage for couples who do not have a marriage certificate. in the case of Marriage No. Itsbat this 0314/Pdt.G/2011/PALmj the applicant has been legally married to that recorded in the district KUA Tekung and has got a number of Marriage Act citation: 104/13/V/2008 dated May 14, 2008 but filed itsbat marriage to the rule of law before his son who was born in Deed dated Nikah. In ruling on the request of a difference of opinion arose between the members, causing the judges dissenting opinion. Then the case would be very interesting to study both of substantive law perspective (the Marriage Law, KHI) as well as formal law (procedural law). From the above, the researcher is interested in knowing some of the issues contained in the formulation of the problem, namely: First, the basic consideration for the judge who agreed (majority opinion) in the case refused itsbat wedlock. Second, the basic consideration of dissenting opinion of judges who break the negative (niet onvankelijke verklaard) in the case itsbat wedlock. Third, the legal consequences for the applicant after the case Itsbat illegitimate application terminated. Researchers used a kind of normative legal research, the approach to the law (Statute approach). The data collection methods of interviews and documentation. In his analysis, researchers used the descriptive method of analysis. Therefore, the primary legal materials in the form of the judge's ruling and secondary legal materials derived from the literature or reading books that are relevant to the subject. then analyzed to the conclusion that: First, in case number: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj judge dropped the decision was rejected because the evidence shows there lack sinkronan witnesses so that proof does not meet the threshold requirement of proof. Second, Judge II in his dissenting opinion stated that a formal request for no obvious defects (obscuur libel) and error in persona and the applicant has a valid Certificate of Marriage that is considered unreasonable application of law and must be declared unacceptable (niet onvankelijke verklaard ). Third, the judges ruling stated appeals through the injunction application can not be accepted (niet onvankelijke verklaard) and to date the applicant is no longer submit further legal action is the legal effect of a negative decision is considered to return to its original state, both the marriage of the Petitioners (fixed appropriate legal marriage certificate), the status of the child (still a child born outside of marriage is valid) and merried Act remains a legitimate authentic evidence."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Dissenting opinion hakim dalam perkara itsbat nikah no 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Hakim, Fakhriya"],"dc:date":["2012-04-03"],"dc:date.issued":["2012-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. dalam perkara Itsbat Nikah No 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj ini para Pemohon telah menikah secara sah yang tercatat pada KUA kecamatan Tekung dan telah mendapat kutipan Akta Nikah nomor : 104/13/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 namun mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum anaknya yang lahir sebelum tertanggal pada Akta Nikah. Dalam putusan atas permohonan tersebut muncul perbedaan pendapat antara angggota Majelis Hakim sehingga terjadi dissenting opinion. Maka kasus ini akan sangat menarik untuk dikaji baik dari perpektif hukum materiil (Undang-Undang Perkawinan, KHI) maupun hukum formil (hukum acara). Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: Pertama, Dasar pertimbangan hakim yang sepakat (majority opinion) dalam menolak perkara itsbat nikah tersebut. Kedua, dasar pertimbangan hakim yang dissenting opinion memutus negatif (niet onvankelijke verklaard) dalam perkara itsbat nikah tersebut. Ketiga, adalah akibat hukum bagi para Pemohon setelah perkara Permohonan Itsbat Nikahnya diputus. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Pengumpulan datanya yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Dalam analisanya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena itu bahan hukum primer yaitu berupa putusan hakim maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan. kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan yaitu: Pertama,dalam perkara nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ditolak karena dalam acara pembuktian terjadi ketidak sinkronan keterangan para saksi sehingga pembuktian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian. Kedua, Hakim Anggota II dalam dissenting opinion-nya menyatakan bahwa permohonan cacat formil karena tidak jelas (obscuur libel) dan error in persona serta Para Pemohon memiliki Akta Nikah yang sah sehingga permohonan dianggap tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Ketiga, Majelis Hakim banding melalui amar putusannya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan sampai saat ini Para Pemohon tidak lagi mengajukan upaya hukum lebih lanjut maka akibat hukum dari putusan negatif tersebut dianggap kembali kepada keadaan semula, baik perkawinan Para Pemohon (tetap sah sesuai akta nikah), status anak (tetap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah) dan Akta Nikah tetap merupakan bukti otentik yang sah. ENGLISH: In Act No. 50 of 2009 on the second amendment of Law No. 7 of 1989 on the absolute authority of the Religious Religious Court, among others, is to receive, examine, try and resolve the matter itsbat marriage for couples who do not have a marriage certificate. in the case of Marriage No. Itsbat this 0314/Pdt.G/2011/PALmj the applicant has been legally married to that recorded in the district KUA Tekung and has got a number of Marriage Act citation: 104/13/V/2008 dated May 14, 2008 but filed itsbat marriage to the rule of law before his son who was born in Deed dated Nikah. In ruling on the request of a difference of opinion arose between the members, causing the judges dissenting opinion. Then the case would be very interesting to study both of substantive law perspective (the Marriage Law, KHI) as well as formal law (procedural law). From the above, the researcher is interested in knowing some of the issues contained in the formulation of the problem, namely: First, the basic consideration for the judge who agreed (majority opinion) in the case refused itsbat wedlock. Second, the basic consideration of dissenting opinion of judges who break the negative (niet onvankelijke verklaard) in the case itsbat wedlock. Third, the legal consequences for the applicant after the case Itsbat illegitimate application terminated. Researchers used a kind of normative legal research, the approach to the law (Statute approach). The data collection methods of interviews and documentation. In his analysis, researchers used the descriptive method of analysis. Therefore, the primary legal materials in the form of the judge's ruling and secondary legal materials derived from the literature or reading books that are relevant to the subject. then analyzed to the conclusion that: First, in case number: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj judge dropped the decision was rejected because the evidence shows there lack sinkronan witnesses so that proof does not meet the threshold requirement of proof. Second, Judge II in his dissenting opinion stated that a formal request for no obvious defects (obscuur libel) and error in persona and the applicant has a valid Certificate of Marriage that is considered unreasonable application of law and must be declared unacceptable (niet onvankelijke verklaard ). Third, the judges ruling stated appeals through the injunction application can not be accepted (niet onvankelijke verklaard) and to date the applicant is no longer submit further legal action is the legal effect of a negative decision is considered to return to its original state, both the marriage of the Petitioners (fixed appropriate legal marriage certificate), the status of the child (still a child born outside of marriage is valid) and merried Act remains a legitimate authentic evidence."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/1/07210021_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/2/07210021_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/3/07210021_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/4/07210021_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/5/07210021_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/6/07210021_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/7/07210021_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/8/07210021_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/9/07210021_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/10/07210021_Lampiran.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1395/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Depag RI, 1980) Abdul Gani Abdullah (1994) Pengantar Kompilasi Hukum Isalam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press Abdul Manan (2000) Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al- Hikmah Amiruddin dan Zainal Asikin (2002) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Artidjo Alkostar, (2000) Dissenting opinions are important, Kompas, Jakarta. Bagir Manan, Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia, Varia Peradilan, NO.253 (Tahun ke XXI: 2006) Bagir Manan (2006) Dissenting Opinion. Jakarta: IKAHI Bahder Johan Nasution (2002) Metode Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta: CV. Mandar Maju Bambang Waluyo (2002) Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I (1995) Yurisprudensi (Peradilan Agama) & Analisa, Jakarta: Yayasan Al- Hikmah H.Abdul Manan (2006) Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana H.Abdul Manan (2000) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al Hikmah H.A Gani Abdullah (1995) “Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan,” Mimbar Hukum, 23 (Nov-Des, 1995) H.A. Wasit Aulawi (1996) “Pernikahan Harus Melibatka Masyarakat,” Mimbar Hukum, 28 (Tahun VII, 1996) H.Hartono Mardjono (1995) “Syarat Manakah Yang Menentukan Sahnya Perkawinan,” Mimbar Hukum, 23 (Nov-Des, 1995) H.Muhammad Abduh Malik (2004) “Nikah-Talak Di Bawah Tangan,” Mimbar Hukum, 64 (Mei-Juni, 2004) H.Munawir Sadzali dkk (1990) Rangkuman Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Jakarta: Kloang Klede Jaya H. Satria Effendi (2001) “Analisis Yurisprudensi tentang Itsbat Nikah,” Mimbar Hukum, 50 (Jan-Feb, 2001) Henry Cambell Black (1998) Black’s Law Dictionary, Abridged Sixth Edition, West Gruop. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1998/1999) Johnny Ibrahim (2006) Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayumedia Publishing Mahkamah Agung RI (2009) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi 2009 Mahmoud Syaltout (1973) Al-Fatawa, Jilid III, Penerjemah H.Bustami A. Gani, Zaini Dahlan (eds) Jakarta: Bulan Bintang Mardalis (2003) Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara Masjfuk Zuhdi (1996) Nikah Sirri, Nikah dibawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Mimbar Hukum 28 (Tahun VII, 1996) Muchtar Zamzami (2006) Dissenting Opinion dalam Praktek di Pengadilan Agama, VOL III (April: 2006) Muhammad Said al-Asnawi (2005) Al-Syariah al-Islamiyah wa al Qanun al- Mishri, alih bahasa: Saiful Ibad: Problematika & Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang, Jakarta: Gaung Persada Press Mukti Arto (1996) “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan,” Mimbar Hukum, 26 (Mei-Juni, 1996) Mukti Arto (2006) Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar M. Yahya Harahap (2008) Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika Nashruddin Salim (2003) “Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam,” Mimbar Hukum, 62 (Sept-Okt, 2003) Nurul Huda tahun (2008) skripsi “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang” Malang: Pustaka UIN MALIKI Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (2004) Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama R.I Peter Mahmud Marzuki. (2005) Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Pontang Moerad (2005) Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. Bandung: PT.Alumni Rifqi Assegaf dan Josi Khatarina (2005) Membuka Ketertutupan Peradilan, Jakarta: LeIP Ronny Hanitijo Soemitro (1984) Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Bandung : Sinar Grafika R.Subekti, Rtjitrosubidio (1988) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Jakarta: Pradnya Paramita R.Tresna (1984) Komentar HIR, Jakarta: Pradnya Paramita Salinan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 314/Pdt.G/2010/PA. Lmj. Tanggal 12 Mei 2011 Sanapiah Faisal (1999) Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Pers Siti Aisyah (2008) Skripsi “Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami DiPengadilan Agama Bondowoso “, Malang : Pustaka UIN MALIKI Siti Rokhma tahun (2010) Skripsi “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Itsbat Nikah Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia”, Malang: Pustaka UIN MALIKI Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2006) Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : PT. RajGrafindo Persada Soerjono Soekanto (1984) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press Soerjono Soekanto (2005) sosiologi suatu pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Sudikno Mertokusumo (2006) Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Suharsimi Arikunto (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta Sutrisno Hadi (2005) Metodologi Research, Jakarta: Andi Offset Tim Penyusun (2011) Panduan Itsbat Nikah, Tarakan: Pengadilan Agama Tarakan Tim Penyusun Mahkamah Agung (2009) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Jakarta: Mahkamah Agung RI Wahyu Kuncoro (2010) Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Depok: Raih Asa Sukses Yahya Harahap (1975) Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Medan: CV Zahirac Zainuddin Ali (2006) Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika"],"dc:subject":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Dissenting opinion hakim dalam perkara itsbat nikah no 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z"}