{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1402"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1402","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan hakim tentang penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto","abstract":"INDONESIA: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang banyak diadukan ke pengadilan terkait dengan cerai gugat yang diajukan perempuan. Data Badilag Mahkamah Agung RI menyebutkan tentang Prosentase Cerai Gugat dan Cerai Talak pada tahun 9002 menunjukkan bahwa secara nasional, perkara yang masuk untuk cerai gugat 747.141 (656), berbanding perkara untuk cerai talak 11.117 (756). Dalam Inpres No. 02 Tahun 9000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan agar semua lembaga pemerintahan wajib memenuhi indikator gender di semua tingkatan. Konsep gender sebenarnya memiliki kaitan erat dengan atribusi sosial laki -laki dan perempuan yang melekat dan dibentuk berdasar kostruk sosial-budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah, dituntut perlu memiliki perhatian lebih dalam melihat aspek konsep gender. Karena disadari atau tidak, seringkali terjadi sebuah ketidakadilan yang terdapat pada hasil putusan, yang diakibatkan oleh lemah atau kurangnya pemahaman seorang hakim tentang konsep keadilan gender.Hal ini akan menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani lebih dini, mengingat hakim dalam sistem peradilan agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang notabene menangani perkara-perkara perdata Islam. Terdapat beberapa pertanyaan dari situasi tersebut, diantaranya adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadapkonsep kesetaraan dan keadilan gender?bagaimana penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto? Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara kerja field research, skripsi ini akan menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan, baik dengan metode wawancara dan dokumentasi putusan, yang kemudian dilakukan proses editing, diseleksi dan di analisa. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan . Sehingga, dengan melalui proses semacam ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian yang telah dilakukan, antara lain bahwa secara umum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto cukup memahami terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender dan dikelompokkan menjadi reflektif-praktis dan reflektif-analitis. Serta bahwa penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto telah dilaksanakan secara aplikatif-implementatif. ENGLISH: Domestic violence is a case that many complained to the court related to sue for divorce filed by women. Data Badilag Supreme Court mentioned the percentage Sues Divorce and Divorce Divorces in 9002 showed that nationally, cases that go to contested divorce 747.141 (656), compared the case to divorce divorce 11.117 (756). In President’s Instruction No. 02 Year 9000 on Gender Mainstreaming in National Development, has mandated that all government agencies must comply with gender indicators at all levels. The concept of gender actually has close links with the social attribution of men and women who are embedded and shaped by socio-cultural kostruk, thus was born the notion of social and cultural roles of men and women. Religious Court Judge Mojokerto as the officer undertaking the task of judicial authority in deciding upon marriage, inheritance, bequest, grant endowments, charity, infaq, shodaqoh and Islamic economics, demanded more attention needs to have in view the aspects of the concept of gender. Because consciously or not, often happens that there is an injustice in the verdict, which is caused by weak or lack of understanding of a judge of the concept of gender justice. This will be a serious problem if not treated early, given the judge in the judicial system is a religion that in fact executing judicial authority to handle the case-Islamic civil case. There are a few questions from the situation, such as how the Court's views toward the concept of Religion Mojokerto gender equality and justice? how the application of the law of gender justice in the decision of the religious court judges Mojokerto? By using a qualitative descriptive approach, with the workings of field research, this paper will illustrate and describe the data obtained in the field, either by using interviews and documentation of decisions, which then made the editing process, selected and analyzed. In addition, also supported by literature review as a reference to reinforce what has been gained in the field. So, with this kind of process can be concluded as an answer from the research that has been done, among others, that in general the Religious Court Judge Mojokerto quite understand the concept of equality and gender justice and grouped into reflective- reflective-practical and analytical. And that the application of the law of gender justice in the decision of the religious court judges have been carried out in applicative Mojokerto-implemented.","abstract_html":"INDONESIA: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang banyak diadukan ke pengadilan terkait dengan cerai gugat yang diajukan perempuan. Data Badilag Mahkamah Agung RI menyebutkan tentang Prosentase Cerai Gugat dan Cerai Talak pada tahun 9002 menunjukkan bahwa secara nasional, perkara yang masuk untuk cerai gugat 747.141 (656), berbanding perkara untuk cerai talak 11.117 (756). Dalam Inpres No. 02 Tahun 9000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan agar semua lembaga pemerintahan wajib memenuhi indikator gender di semua tingkatan. Konsep gender sebenarnya memiliki kaitan erat dengan atribusi sosial laki -laki dan perempuan yang melekat dan dibentuk berdasar kostruk sosial-budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah, dituntut perlu memiliki perhatian lebih dalam melihat aspek konsep gender. Karena disadari atau tidak, seringkali terjadi sebuah ketidakadilan yang terdapat pada hasil putusan, yang diakibatkan oleh lemah atau kurangnya pemahaman seorang hakim tentang konsep keadilan gender.Hal ini akan menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani lebih dini, mengingat hakim dalam sistem peradilan agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang notabene menangani perkara-perkara perdata Islam. Terdapat beberapa pertanyaan dari situasi tersebut, diantaranya adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadapkonsep kesetaraan dan keadilan gender?bagaimana penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto? Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara kerja field research, skripsi ini akan menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan, baik dengan metode wawancara dan dokumentasi putusan, yang kemudian dilakukan proses editing, diseleksi dan di analisa. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan . Sehingga, dengan melalui proses semacam ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian yang telah dilakukan, antara lain bahwa secara umum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto cukup memahami terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender dan dikelompokkan menjadi reflektif-praktis dan reflektif-analitis. Serta bahwa penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto telah dilaksanakan secara aplikatif-implementatif. ENGLISH: Domestic violence is a case that many complained to the court related to sue for divorce filed by women. Data Badilag Supreme Court mentioned the percentage Sues Divorce and Divorce Divorces in 9002 showed that nationally, cases that go to contested divorce 747.141 (656), compared the case to divorce divorce 11.117 (756). In President’s Instruction No. 02 Year 9000 on Gender Mainstreaming in National Development, has mandated that all government agencies must comply with gender indicators at all levels. The concept of gender actually has close links with the social attribution of men and women who are embedded and shaped by socio-cultural kostruk, thus was born the notion of social and cultural roles of men and women. Religious Court Judge Mojokerto as the officer undertaking the task of judicial authority in deciding upon marriage, inheritance, bequest, grant endowments, charity, infaq, shodaqoh and Islamic economics, demanded more attention needs to have in view the aspects of the concept of gender. Because consciously or not, often happens that there is an injustice in the verdict, which is caused by weak or lack of understanding of a judge of the concept of gender justice. This will be a serious problem if not treated early, given the judge in the judicial system is a religion that in fact executing judicial authority to handle the case-Islamic civil case. There are a few questions from the situation, such as how the Court&#x27;s views toward the concept of Religion Mojokerto gender equality and justice? how the application of the law of gender justice in the decision of the religious court judges Mojokerto? By using a qualitative descriptive approach, with the workings of field research, this paper will illustrate and describe the data obtained in the field, either by using interviews and documentation of decisions, which then made the editing process, selected and analyzed. In addition, also supported by literature review as a reference to reinforce what has been gained in the field. So, with this kind of process can be concluded as an answer from the research that has been done, among others, that in general the Religious Court Judge Mojokerto quite understand the concept of equality and gender justice and grouped into reflective- reflective-practical and analytical. And that the application of the law of gender justice in the decision of the religious court judges have been carried out in applicative Mojokerto-implemented.","abstract_has_math":false,"creators":["Yulkhamsah, Rusdi Isnan"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2011,"date_issued":"2011-04","date_published":"2011-04","updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z","subjects":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"],"languages":["id","en"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/1/0521026_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1402","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Yulkhamsah, Rusdi Isnan"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2011-04-15"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2011-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Quran al-Karim Adi, Rianto. 6771. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit Arikunto, Suharsimi. 6773. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Arto, Mukti. 6777. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Fajri, Em Zul & Senja, Ratu Aprilia. Kamus lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta : Difa Publisher Fakih, Mansour. 1113. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kamarulzaman, Aka dan M. Dahlan Al Barry. 6772. Kamus Ilmiah Serapan. Yogyakarta : Absolut. Kusuma, Hilman Hadi. 1112. Metodologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum. Bandung : CV. Mandar Maju Lubis, Sulaikin et al., 6772. Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia. Jakarta : Kencana Prenada Media Mas‟ud, Abdurrahman. 6771. Intelektual Pesantren. Yogyakarta: LKiS Mertokusumo, Sudikno. 1119. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty Moleong, Lexy J,. 6776. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.Mufidah Ch. 6770. Paradigma Gender. Malang : Bayumedia Publishing, Muhammad, Husein. 6771. Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta : LKiS & Rahima . 6771. Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren. Yogyakarta : LKiS & Fahmina Institute Muhammad, Rusjdi Ali dan Lies Marcoes-Natsir (ed). 6771. Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim Dalam Menerapkan Sensitivitas Jender Di Mahkamah Syar’iyah Aceh. Banda Aceh : Mahkamah Syar‟iyah Aceh & The Asia Foundation Mulia, Siti Musdah. 6771. Muslimah Reformis : Perempuan Pemburu Keagamaan. Bandung : Mizan Nazir, Moh. 6770. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Nugroho, Riant. 6779. Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Pusat Bahasa Depdiknas. 6776. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka Singarimbun, Irawati. 1191. Teknik Wawancara : Metode Penelitian Survey. Jakarta : LP0ES. Soekanto, Soerjono. 1193. Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Tiara Wacana. Subono, Nur Iman (ed.). 6771. Feminis Laki-laki: Solusi Atau Persoalan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan-The Japan Foundation, Sudarsono. 6770. Kamus Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Sunggono, Bambang. 6772. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Sumbulah, Umi dkk. 6779. Spektrum Gender : Kilasan Inklusi di Perguruan Tinggi. Malang : UIN Press. Warsito, Hermawan. 1116. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta : Gramedia Pustaka Armani. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1112 Undang-Undang No. 11 tahun 1107 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 0 tahun 1191 tentang Peradilan Agama Undang-Undang No. 01 tahun 1111 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 60 tahun 6776 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 60 tahun 6771 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Undang-Undang No. 0 Tahun 6773 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 0 Tahun 1191 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang No. 61 Tahun 6770 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang No. 19 Tahun 6771 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 27 Tahun 6771 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 0 Tahun 1191 Tentang Peradilan Agama. Instruksi Presiden No. 71 Tahun 6777 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional http://keumala.org. - Yayasan Keumala Lhokseumawe, diakses pada tanggal 61 Januari 6717 www.KamusBahasaIndonesia.org, diakses pada tanggal 16 April 6711. http://thinkquantum.wordpress.com/ diakses pada tanggal 16 April 6711 www.duniaesai.com, diakses pada tanggal 61 Januari 6717 http://media.isnet.org, diakses pada tanggal 61 Januari 6717 http://situs.kesrepro.info//:, diakses pada tanggal 61 Januari 6717 www.badilag.net//; diakses pada tanggal 12 Desember 6771 http://www.pa-mojokerto.go.id , diakses pada tanggal 19 Maret 6711 Ashadi Siregar, Gender dalam Bingkai Drama, Makalah, disampaikan dalam “Lokakarya Perempuan Penulis Naskah Drama Berperspektif Gender” Maria Ulfah Ansor, Gender dan Seksualitas dalam Islam, Makalah Power Point, dalam diskusi di PPIM-UIN Jakarta Umi Sumbulah, Problematika Gender, Makalah, dalam Sekolah Gender Bagi Mahasiswa, Kerjasama PSG UIN Malang dengan PMII Koms Sunan Ampel Malang."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/1/0521026_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/2/0521026_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/3/0521026_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/4/0521026_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/5/0521026_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/6/0521026_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/7/0521026_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/8/0521026_Daftar_Pustaka.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang banyak diadukan ke pengadilan terkait dengan cerai gugat yang diajukan perempuan. Data Badilag Mahkamah Agung RI menyebutkan tentang Prosentase Cerai Gugat dan Cerai Talak pada tahun 9002 menunjukkan bahwa secara nasional, perkara yang masuk untuk cerai gugat 747.141 (656), berbanding perkara untuk cerai talak 11.117 (756). Dalam Inpres No. 02 Tahun 9000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan agar semua lembaga pemerintahan wajib memenuhi indikator gender di semua tingkatan. Konsep gender sebenarnya memiliki kaitan erat dengan atribusi sosial laki -laki dan perempuan yang melekat dan dibentuk berdasar kostruk sosial-budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah, dituntut perlu memiliki perhatian lebih dalam melihat aspek konsep gender. Karena disadari atau tidak, seringkali terjadi sebuah ketidakadilan yang terdapat pada hasil putusan, yang diakibatkan oleh lemah atau kurangnya pemahaman seorang hakim tentang konsep keadilan gender.Hal ini akan menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani lebih dini, mengingat hakim dalam sistem peradilan agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang notabene menangani perkara-perkara perdata Islam. Terdapat beberapa pertanyaan dari situasi tersebut, diantaranya adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadapkonsep kesetaraan dan keadilan gender?bagaimana penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto? Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara kerja field research, skripsi ini akan menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan, baik dengan metode wawancara dan dokumentasi putusan, yang kemudian dilakukan proses editing, diseleksi dan di analisa. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan . Sehingga, dengan melalui proses semacam ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian yang telah dilakukan, antara lain bahwa secara umum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto cukup memahami terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender dan dikelompokkan menjadi reflektif-praktis dan reflektif-analitis. Serta bahwa penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto telah dilaksanakan secara aplikatif-implementatif. ENGLISH: Domestic violence is a case that many complained to the court related to sue for divorce filed by women. Data Badilag Supreme Court mentioned the percentage Sues Divorce and Divorce Divorces in 9002 showed that nationally, cases that go to contested divorce 747.141 (656), compared the case to divorce divorce 11.117 (756). In President’s Instruction No. 02 Year 9000 on Gender Mainstreaming in National Development, has mandated that all government agencies must comply with gender indicators at all levels. The concept of gender actually has close links with the social attribution of men and women who are embedded and shaped by socio-cultural kostruk, thus was born the notion of social and cultural roles of men and women. Religious Court Judge Mojokerto as the officer undertaking the task of judicial authority in deciding upon marriage, inheritance, bequest, grant endowments, charity, infaq, shodaqoh and Islamic economics, demanded more attention needs to have in view the aspects of the concept of gender. Because consciously or not, often happens that there is an injustice in the verdict, which is caused by weak or lack of understanding of a judge of the concept of gender justice. This will be a serious problem if not treated early, given the judge in the judicial system is a religion that in fact executing judicial authority to handle the case-Islamic civil case. There are a few questions from the situation, such as how the Court's views toward the concept of Religion Mojokerto gender equality and justice? how the application of the law of gender justice in the decision of the religious court judges Mojokerto? By using a qualitative descriptive approach, with the workings of field research, this paper will illustrate and describe the data obtained in the field, either by using interviews and documentation of decisions, which then made the editing process, selected and analyzed. In addition, also supported by literature review as a reference to reinforce what has been gained in the field. So, with this kind of process can be concluded as an answer from the research that has been done, among others, that in general the Religious Court Judge Mojokerto quite understand the concept of equality and gender justice and grouped into reflective- reflective-practical and analytical. And that the application of the law of gender justice in the decision of the religious court judges have been carried out in applicative Mojokerto-implemented."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan hakim tentang penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Yulkhamsah, Rusdi Isnan"],"dc:date":["2011-04-15"],"dc:date.issued":["2011-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang banyak diadukan ke pengadilan terkait dengan cerai gugat yang diajukan perempuan. Data Badilag Mahkamah Agung RI menyebutkan tentang Prosentase Cerai Gugat dan Cerai Talak pada tahun 9002 menunjukkan bahwa secara nasional, perkara yang masuk untuk cerai gugat 747.141 (656), berbanding perkara untuk cerai talak 11.117 (756). Dalam Inpres No. 02 Tahun 9000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan agar semua lembaga pemerintahan wajib memenuhi indikator gender di semua tingkatan. Konsep gender sebenarnya memiliki kaitan erat dengan atribusi sosial laki -laki dan perempuan yang melekat dan dibentuk berdasar kostruk sosial-budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah, dituntut perlu memiliki perhatian lebih dalam melihat aspek konsep gender. Karena disadari atau tidak, seringkali terjadi sebuah ketidakadilan yang terdapat pada hasil putusan, yang diakibatkan oleh lemah atau kurangnya pemahaman seorang hakim tentang konsep keadilan gender.Hal ini akan menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani lebih dini, mengingat hakim dalam sistem peradilan agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang notabene menangani perkara-perkara perdata Islam. Terdapat beberapa pertanyaan dari situasi tersebut, diantaranya adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadapkonsep kesetaraan dan keadilan gender?bagaimana penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto? Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara kerja field research, skripsi ini akan menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan, baik dengan metode wawancara dan dokumentasi putusan, yang kemudian dilakukan proses editing, diseleksi dan di analisa. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan . Sehingga, dengan melalui proses semacam ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian yang telah dilakukan, antara lain bahwa secara umum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto cukup memahami terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender dan dikelompokkan menjadi reflektif-praktis dan reflektif-analitis. Serta bahwa penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto telah dilaksanakan secara aplikatif-implementatif. ENGLISH: Domestic violence is a case that many complained to the court related to sue for divorce filed by women. Data Badilag Supreme Court mentioned the percentage Sues Divorce and Divorce Divorces in 9002 showed that nationally, cases that go to contested divorce 747.141 (656), compared the case to divorce divorce 11.117 (756). In President’s Instruction No. 02 Year 9000 on Gender Mainstreaming in National Development, has mandated that all government agencies must comply with gender indicators at all levels. The concept of gender actually has close links with the social attribution of men and women who are embedded and shaped by socio-cultural kostruk, thus was born the notion of social and cultural roles of men and women. Religious Court Judge Mojokerto as the officer undertaking the task of judicial authority in deciding upon marriage, inheritance, bequest, grant endowments, charity, infaq, shodaqoh and Islamic economics, demanded more attention needs to have in view the aspects of the concept of gender. Because consciously or not, often happens that there is an injustice in the verdict, which is caused by weak or lack of understanding of a judge of the concept of gender justice. This will be a serious problem if not treated early, given the judge in the judicial system is a religion that in fact executing judicial authority to handle the case-Islamic civil case. There are a few questions from the situation, such as how the Court's views toward the concept of Religion Mojokerto gender equality and justice? how the application of the law of gender justice in the decision of the religious court judges Mojokerto? By using a qualitative descriptive approach, with the workings of field research, this paper will illustrate and describe the data obtained in the field, either by using interviews and documentation of decisions, which then made the editing process, selected and analyzed. In addition, also supported by literature review as a reference to reinforce what has been gained in the field. So, with this kind of process can be concluded as an answer from the research that has been done, among others, that in general the Religious Court Judge Mojokerto quite understand the concept of equality and gender justice and grouped into reflective- reflective-practical and analytical. And that the application of the law of gender justice in the decision of the religious court judges have been carried out in applicative Mojokerto-implemented."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/1/0521026_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/2/0521026_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/3/0521026_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/4/0521026_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/5/0521026_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/6/0521026_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/7/0521026_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/8/0521026_Daftar_Pustaka.pdf"],"dc:language":["id","en"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1402/"],"dc:relation.references":["Al-Quran al-Karim Adi, Rianto. 6771. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit Arikunto, Suharsimi. 6773. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Arto, Mukti. 6777. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Fajri, Em Zul & Senja, Ratu Aprilia. Kamus lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta : Difa Publisher Fakih, Mansour. 1113. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kamarulzaman, Aka dan M. Dahlan Al Barry. 6772. Kamus Ilmiah Serapan. Yogyakarta : Absolut. Kusuma, Hilman Hadi. 1112. Metodologi Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum. Bandung : CV. Mandar Maju Lubis, Sulaikin et al., 6772. Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia. Jakarta : Kencana Prenada Media Mas‟ud, Abdurrahman. 6771. Intelektual Pesantren. Yogyakarta: LKiS Mertokusumo, Sudikno. 1119. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty Moleong, Lexy J,. 6776. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.Mufidah Ch. 6770. Paradigma Gender. Malang : Bayumedia Publishing, Muhammad, Husein. 6771. Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta : LKiS & Rahima . 6771. Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren. Yogyakarta : LKiS & Fahmina Institute Muhammad, Rusjdi Ali dan Lies Marcoes-Natsir (ed). 6771. Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim Dalam Menerapkan Sensitivitas Jender Di Mahkamah Syar’iyah Aceh. Banda Aceh : Mahkamah Syar‟iyah Aceh & The Asia Foundation Mulia, Siti Musdah. 6771. Muslimah Reformis : Perempuan Pemburu Keagamaan. Bandung : Mizan Nazir, Moh. 6770. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Nugroho, Riant. 6779. Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Pusat Bahasa Depdiknas. 6776. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka Singarimbun, Irawati. 1191. Teknik Wawancara : Metode Penelitian Survey. Jakarta : LP0ES. Soekanto, Soerjono. 1193. Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Tiara Wacana. Subono, Nur Iman (ed.). 6771. Feminis Laki-laki: Solusi Atau Persoalan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan-The Japan Foundation, Sudarsono. 6770. Kamus Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Sunggono, Bambang. 6772. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Sumbulah, Umi dkk. 6779. Spektrum Gender : Kilasan Inklusi di Perguruan Tinggi. Malang : UIN Press. Warsito, Hermawan. 1116. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta : Gramedia Pustaka Armani. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1112 Undang-Undang No. 11 tahun 1107 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 0 tahun 1191 tentang Peradilan Agama Undang-Undang No. 01 tahun 1111 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 60 tahun 6776 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 60 tahun 6771 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Undang-Undang No. 0 Tahun 6773 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 0 Tahun 1191 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang No. 61 Tahun 6770 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang No. 19 Tahun 6771 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 27 Tahun 6771 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 0 Tahun 1191 Tentang Peradilan Agama. Instruksi Presiden No. 71 Tahun 6777 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional http://keumala.org. - Yayasan Keumala Lhokseumawe, diakses pada tanggal 61 Januari 6717 www.KamusBahasaIndonesia.org, diakses pada tanggal 16 April 6711. http://thinkquantum.wordpress.com/ diakses pada tanggal 16 April 6711 www.duniaesai.com, diakses pada tanggal 61 Januari 6717 http://media.isnet.org, diakses pada tanggal 61 Januari 6717 http://situs.kesrepro.info//:, diakses pada tanggal 61 Januari 6717 www.badilag.net//; diakses pada tanggal 12 Desember 6771 http://www.pa-mojokerto.go.id , diakses pada tanggal 19 Maret 6711 Ashadi Siregar, Gender dalam Bingkai Drama, Makalah, disampaikan dalam “Lokakarya Perempuan Penulis Naskah Drama Berperspektif Gender” Maria Ulfah Ansor, Gender dan Seksualitas dalam Islam, Makalah Power Point, dalam diskusi di PPIM-UIN Jakarta Umi Sumbulah, Problematika Gender, Makalah, dalam Sekolah Gender Bagi Mahasiswa, Kerjasama PSG UIN Malang dengan PMII Koms Sunan Ampel Malang."],"dc:subject":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan hakim tentang penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z"}