{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1433"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1433","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Asas forum domisili dalam perkara perceraian: Relevansi antara pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU no. 7 tahun 1989","abstract":"INDONESIA: Asas forum domisili adalah suatu asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Pasal tersebut berbunyi gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Namun, dalam ber-Acara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian, penyelesaian perkara perceraian haruslah berpatokan pada pasal 66 ayat (2) yang mana gugatan diajukan pada Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi kediaman termohon/isteri dan pasal 73 ayat (1) dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat/isteri dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 serta untuk mengetahui keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat harta bersama. Adapun jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 7 Tahun 1989 dan HIR atau RBg, serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dari penelitian tersebut, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Negeri aturan dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg tersebut murni diterapkan dalam pengajuan gugatan perceraian. Namun apabila perkara perceraian ini diselesaikan di Pengadilan Agama, maka aturan yang menjadi landasan pokoknya adalah untuk perkara cerai talak yang diatur pada pasal 66 ayat (2), aturan ini dapat dikatakan sejalan dengan penerapan asas forum domisili. Sedangkan untuk cerai gugat yang diatur pada pasal 73 ayat (1). Dalam hal ini asas forum domisili diterapkan, apabila terjadi pengecualian terhadap pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai terjadi kumulasi gugatan misalnya dengan gugat harta bersama sesuai dengan aturan pada pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Apabila harta tersebut berupa barang tetap dan berada di luar daerah hukum PA isteri, maka PA tersebut meminta bantuan kepada PA tempat barang itu berada untuk menyita barang tersebut. Namun, jika perkara tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka untuk gugat harta bersama bukan lagi diajukan pada PA daerah hukum tempat tinggal steri, melainkan PA di daerah hukum tempat barang itu berada sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR yakni asas forum rei sitae.","abstract_html":"INDONESIA: Asas forum domisili adalah suatu asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Pasal tersebut berbunyi gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Namun, dalam ber-Acara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian, penyelesaian perkara perceraian haruslah berpatokan pada pasal 66 ayat (2) yang mana gugatan diajukan pada Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi kediaman termohon/isteri dan pasal 73 ayat (1) dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat/isteri dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 serta untuk mengetahui keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat harta bersama. Adapun jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 7 Tahun 1989 dan HIR atau RBg, serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dari penelitian tersebut, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Negeri aturan dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg tersebut murni diterapkan dalam pengajuan gugatan perceraian. Namun apabila perkara perceraian ini diselesaikan di Pengadilan Agama, maka aturan yang menjadi landasan pokoknya adalah untuk perkara cerai talak yang diatur pada pasal 66 ayat (2), aturan ini dapat dikatakan sejalan dengan penerapan asas forum domisili. Sedangkan untuk cerai gugat yang diatur pada pasal 73 ayat (1). Dalam hal ini asas forum domisili diterapkan, apabila terjadi pengecualian terhadap pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai terjadi kumulasi gugatan misalnya dengan gugat harta bersama sesuai dengan aturan pada pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Apabila harta tersebut berupa barang tetap dan berada di luar daerah hukum PA isteri, maka PA tersebut meminta bantuan kepada PA tempat barang itu berada untuk menyita barang tersebut. Namun, jika perkara tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka untuk gugat harta bersama bukan lagi diajukan pada PA daerah hukum tempat tinggal steri, melainkan PA di daerah hukum tempat barang itu berada sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR yakni asas forum rei sitae.","abstract_has_math":false,"creators":["Nuroini, Iva Kurniyatin"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2010,"date_issued":"2010-07","date_published":"2010-07","updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z","subjects":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"languages":["id"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1433/1/06210050_Skripsi.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1433","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Nuroini, Iva Kurniyatin"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2010-07-27"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2010-07"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1433/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Rasyid, Roihan (2007) Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Amandemen Lengkap UUD 1945. Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Arikunto, Suharsimi (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Cet. 13; Jakarta: PT Rineka Cipta. Arto, Mukti (2005) Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Bisri, Cik Hasan (2003) Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Djalil, Basiq (2006) Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh. Cet. 1; Jakarta: Kencana. Firdaus (2004) Ushul Fiqh, Metode Mengakaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif . Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim. Harahap, M. Yahya (2008) Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. ----- (2005) Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika. Ibrahim, Johnny (2005) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet 3; Surabaya: Bayumedia. Lubis, Sulaikin (2006) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Kencana. Mahkamah Agung (2009) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Buku II; Jakarta. Makarao, Taufik (2004) Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Rineka Cipta. Manan, Abdul (2006) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cet. 4; Jakarta: Kencana. Mardani (2009) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika. Mariyadi dan Afandi (2007) Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum). Cet. 1; Surabaya: Visipress Media. Marzuki, Peter Mahmud (2009) Penelitian Hukum. Cet. 5; Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno (2002) Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet. 6;Yogyakarta: Liberty. Muhammad, Rusli (2006) Potret lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Nasution, Bahder Johan (2008) Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet. 1; Bandung: Mandar Maju. Rasyid, Chatib dan Syaifuddin (2009) Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press. Saifullah (2004) Buku Panduan Metodologi Penelitian. Seri Perundang-undangan (2008) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Soesilo (1995) RIB/HIR dengan Penjelasan. Cet ulang; Bogor: Politeia. Soekanto, Soerjono (1986) Pengantar penelitian Hukum. Cet. 3; Jakarta: UI Press. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji (2006) Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soeparmono, R (2000) Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi (Cet. 1; Bandung: Mandar Maju. Soeroso, R (2006) Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan. Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika. Subekti dan Tjitrosudibio (2004) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. 35; Jakarta: Pradnya Paramita. Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata (2005) Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek. Cet. X; Bandung: Mandar Maju. Syafe‟i, Rahmat (2007) Ilmu Ushul Fiqih. Cet. III; Bandung: Pustaka Setia. Syarifuddin, Amir (2008) Ushul Fiqh, Jilid 2. Cet. 4; Jakarta: Kencana. Zuhriyah, Erfaniah (2008) Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut. Cet. 1; Malang: UIN Malang Press. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1433/1/06210050_Skripsi.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Asas forum domisili adalah suatu asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Pasal tersebut berbunyi gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Namun, dalam ber-Acara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian, penyelesaian perkara perceraian haruslah berpatokan pada pasal 66 ayat (2) yang mana gugatan diajukan pada Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi kediaman termohon/isteri dan pasal 73 ayat (1) dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat/isteri dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 serta untuk mengetahui keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat harta bersama. Adapun jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 7 Tahun 1989 dan HIR atau RBg, serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dari penelitian tersebut, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Negeri aturan dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg tersebut murni diterapkan dalam pengajuan gugatan perceraian. Namun apabila perkara perceraian ini diselesaikan di Pengadilan Agama, maka aturan yang menjadi landasan pokoknya adalah untuk perkara cerai talak yang diatur pada pasal 66 ayat (2), aturan ini dapat dikatakan sejalan dengan penerapan asas forum domisili. Sedangkan untuk cerai gugat yang diatur pada pasal 73 ayat (1). Dalam hal ini asas forum domisili diterapkan, apabila terjadi pengecualian terhadap pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai terjadi kumulasi gugatan misalnya dengan gugat harta bersama sesuai dengan aturan pada pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Apabila harta tersebut berupa barang tetap dan berada di luar daerah hukum PA isteri, maka PA tersebut meminta bantuan kepada PA tempat barang itu berada untuk menyita barang tersebut. Namun, jika perkara tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka untuk gugat harta bersama bukan lagi diajukan pada PA daerah hukum tempat tinggal steri, melainkan PA di daerah hukum tempat barang itu berada sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR yakni asas forum rei sitae."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Asas forum domisili dalam perkara perceraian: Relevansi antara pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU no. 7 tahun 1989"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Nuroini, Iva Kurniyatin"],"dc:date":["2010-07-27"],"dc:date.issued":["2010-07"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Asas forum domisili adalah suatu asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Pasal tersebut berbunyi gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Namun, dalam ber-Acara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian, penyelesaian perkara perceraian haruslah berpatokan pada pasal 66 ayat (2) yang mana gugatan diajukan pada Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi kediaman termohon/isteri dan pasal 73 ayat (1) dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama di daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat/isteri dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 serta untuk mengetahui keberlakuan asas forum domisili dalam perkara perceraian jika dikumulasi dengan gugat harta bersama. Adapun jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 7 Tahun 1989 dan HIR atau RBg, serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dari penelitian tersebut, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Negeri aturan dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg tersebut murni diterapkan dalam pengajuan gugatan perceraian. Namun apabila perkara perceraian ini diselesaikan di Pengadilan Agama, maka aturan yang menjadi landasan pokoknya adalah untuk perkara cerai talak yang diatur pada pasal 66 ayat (2), aturan ini dapat dikatakan sejalan dengan penerapan asas forum domisili. Sedangkan untuk cerai gugat yang diatur pada pasal 73 ayat (1). Dalam hal ini asas forum domisili diterapkan, apabila terjadi pengecualian terhadap pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai terjadi kumulasi gugatan misalnya dengan gugat harta bersama sesuai dengan aturan pada pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Apabila harta tersebut berupa barang tetap dan berada di luar daerah hukum PA isteri, maka PA tersebut meminta bantuan kepada PA tempat barang itu berada untuk menyita barang tersebut. Namun, jika perkara tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka untuk gugat harta bersama bukan lagi diajukan pada PA daerah hukum tempat tinggal steri, melainkan PA di daerah hukum tempat barang itu berada sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR yakni asas forum rei sitae."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1433/1/06210050_Skripsi.pdf"],"dc:language":["id"],"dc:publisher.department":["Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1433/"],"dc:relation.references":["A. Rasyid, Roihan (2007) Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Amandemen Lengkap UUD 1945. Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Arikunto, Suharsimi (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Cet. 13; Jakarta: PT Rineka Cipta. Arto, Mukti (2005) Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Bisri, Cik Hasan (2003) Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Djalil, Basiq (2006) Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh. Cet. 1; Jakarta: Kencana. Firdaus (2004) Ushul Fiqh, Metode Mengakaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif . Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim. Harahap, M. Yahya (2008) Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. ----- (2005) Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika. Ibrahim, Johnny (2005) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet 3; Surabaya: Bayumedia. Lubis, Sulaikin (2006) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Kencana. Mahkamah Agung (2009) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Buku II; Jakarta. Makarao, Taufik (2004) Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Rineka Cipta. Manan, Abdul (2006) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cet. 4; Jakarta: Kencana. Mardani (2009) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika. Mariyadi dan Afandi (2007) Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum). Cet. 1; Surabaya: Visipress Media. Marzuki, Peter Mahmud (2009) Penelitian Hukum. Cet. 5; Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno (2002) Hukum Acara Perdata Indonesia. Cet. 6;Yogyakarta: Liberty. Muhammad, Rusli (2006) Potret lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Nasution, Bahder Johan (2008) Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet. 1; Bandung: Mandar Maju. Rasyid, Chatib dan Syaifuddin (2009) Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press. Saifullah (2004) Buku Panduan Metodologi Penelitian. Seri Perundang-undangan (2008) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Soesilo (1995) RIB/HIR dengan Penjelasan. Cet ulang; Bogor: Politeia. Soekanto, Soerjono (1986) Pengantar penelitian Hukum. Cet. 3; Jakarta: UI Press. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji (2006) Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soeparmono, R (2000) Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi (Cet. 1; Bandung: Mandar Maju. Soeroso, R (2006) Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan. Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika. Subekti dan Tjitrosudibio (2004) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. 35; Jakarta: Pradnya Paramita. Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata (2005) Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek. Cet. X; Bandung: Mandar Maju. Syafe‟i, Rahmat (2007) Ilmu Ushul Fiqih. Cet. III; Bandung: Pustaka Setia. Syarifuddin, Amir (2008) Ushul Fiqh, Jilid 2. Cet. 4; Jakarta: Kencana. Zuhriyah, Erfaniah (2008) Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut. Cet. 1; Malang: UIN Malang Press. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22."],"dc:subject":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Asas forum domisili dalam perkara perceraian: Relevansi antara pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU no. 7 tahun 1989"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:07Z"}