{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1488"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1488","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Konsep nasab anak adopsi: Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif","abstract":"INDONESIA: Adopsi anak merupakan jalan bagi mereka yang menginginkan kehadiran seorang anak akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Motivasi adopsi yang dilakukan, ada yang untuk meneruskan keturunan, untuk mendapatkan tunjangan, ada pula yang merasa kasihan pada sang anak. Praktik adopsi telah dilakukan sejak zaman jahiliyyah, hingga sampai zaman kerasulan. Dalam hukum Islam telah diatur bahwasanya mengadopsi anak orang lain diperkenankan dengan catatan anak angkat tersebut tidak memutuskan nasab dengan orang tua asli. Dalam perundang undangan di Indonesia, ketentuan mengenai adopsi juga telah diatur dalam beberapa pasal di beragam undang-undang walaupun belum secara lengkap. Adopsi anak erat kaitannya dengan masalah nasab anak. Islam sangat menjunjung tinggi dan menjaga masalah nasab, begitu pula undang-undang di Indonesia juga berusaha melindungi hak-hak personal seseorang, mengingat masalah nasab erat kaitannya dengan masalah kewarisan dan juga perwalian nikah. Akan tetapi dalam beberapa perkara adopsi, beberapa diantaranya adalah anak yang tidak jelas nasabnya, hal ini menimbulkan masalah baru mengenai kewarisan dan perwalihan pernikahan anak tersebut. Dalam penelitian ini juga disinggung mengenai nasab anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana status nasab anak adopsi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang hukum positif di Indonesia. Meninjau bagaimana akibat hukumnya terhadap hubungan anak dan orang tua angkat, kewarisan, perwalian serta dampak psikologisnya terhadap anak. Baik anak adopsi yang jelas nasab orang tua kandungnya serta anak adopsi yang tidak diketahui nasab orang tua kandungnya. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi atau studi literatur, dan ditunjang dengan data dari narasumber sebagai tambahan data. Hasil penelitian ini adalah, anak adopsi tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, sehingga tidak berhak menerima warisan, dan tidak bisa mendapat perwalian dalam akad nikah oleh orang tua angkat, kewarisan dan perwalian tetap didapat dari orang tua kandung. Sedangkan untuk anak yang tidak diketahui nasabnya, wali saat menikah adalah wali hakim, dan tidak mendapatkan kewarisan melainkan wasiat seperti halnya anak adopsi yang pertama. ENGLISH: Child adoption is a way for those who want to have child but they have not had them. There are several reasons which motivate child adoption such as: discontinuation of descendance, getting rightful benefits, and sympathy for the child. Adoption has been practiced since Rasulullah became prophet, up till the time of the apostolate. Islamic law has regulated and allowed people to adopt children as long as it does not disect the original parent lineage. In the Indonesian statute law, the regulation of adoption has also been set up in several articles in various laws, although they have been not completed yet. Child adoption is closely related to the children lineage problem. Islam pays attention on lineage problem highly, as well as legislation in Indonesia also tries to protect someone's personal rights because the lineage problem is closely related to inheritance and marriage guardianship. However, in some cases of adoption, abandoned children with their linage, it result in a new problem about their inheritance and marriage guardianship. This study also mentions about the lineage of the adopted child with unknown lineage. In this research, researcher compared the lineage status of adopted children from Islamic law perspective and Indonesian positive law perspective. It Reviews how the legal consequences of the relationship between the child and the child's adoptive parents, inheritance, guardianship and psychological impact on children. Those who are with known lineage and those who are with unknown lineage. This study used a kind of normative research, or literature research, and it used a comparative approach. The method of data collection is documentation or literature studies, and it is supported by data from informans as additional data. The results of this study is that adopted children have no lineage relationship with his adoptive parents from both perspective of Islamic law and positive law. So, they have no right to get an inheritance, and could not get custody in a ceremony by the adoptive parents. Inheritance and their guardianship remains on their biological parents. For the children who do not know their linage, guardian of marriage is the guardian of the judge, and they will not get the inheritance but as the adoption of the first child.","abstract_html":"INDONESIA: Adopsi anak merupakan jalan bagi mereka yang menginginkan kehadiran seorang anak akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Motivasi adopsi yang dilakukan, ada yang untuk meneruskan keturunan, untuk mendapatkan tunjangan, ada pula yang merasa kasihan pada sang anak. Praktik adopsi telah dilakukan sejak zaman jahiliyyah, hingga sampai zaman kerasulan. Dalam hukum Islam telah diatur bahwasanya mengadopsi anak orang lain diperkenankan dengan catatan anak angkat tersebut tidak memutuskan nasab dengan orang tua asli. Dalam perundang undangan di Indonesia, ketentuan mengenai adopsi juga telah diatur dalam beberapa pasal di beragam undang-undang walaupun belum secara lengkap. Adopsi anak erat kaitannya dengan masalah nasab anak. Islam sangat menjunjung tinggi dan menjaga masalah nasab, begitu pula undang-undang di Indonesia juga berusaha melindungi hak-hak personal seseorang, mengingat masalah nasab erat kaitannya dengan masalah kewarisan dan juga perwalian nikah. Akan tetapi dalam beberapa perkara adopsi, beberapa diantaranya adalah anak yang tidak jelas nasabnya, hal ini menimbulkan masalah baru mengenai kewarisan dan perwalihan pernikahan anak tersebut. Dalam penelitian ini juga disinggung mengenai nasab anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana status nasab anak adopsi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang hukum positif di Indonesia. Meninjau bagaimana akibat hukumnya terhadap hubungan anak dan orang tua angkat, kewarisan, perwalian serta dampak psikologisnya terhadap anak. Baik anak adopsi yang jelas nasab orang tua kandungnya serta anak adopsi yang tidak diketahui nasab orang tua kandungnya. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi atau studi literatur, dan ditunjang dengan data dari narasumber sebagai tambahan data. Hasil penelitian ini adalah, anak adopsi tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, sehingga tidak berhak menerima warisan, dan tidak bisa mendapat perwalian dalam akad nikah oleh orang tua angkat, kewarisan dan perwalian tetap didapat dari orang tua kandung. Sedangkan untuk anak yang tidak diketahui nasabnya, wali saat menikah adalah wali hakim, dan tidak mendapatkan kewarisan melainkan wasiat seperti halnya anak adopsi yang pertama. ENGLISH: Child adoption is a way for those who want to have child but they have not had them. There are several reasons which motivate child adoption such as: discontinuation of descendance, getting rightful benefits, and sympathy for the child. Adoption has been practiced since Rasulullah became prophet, up till the time of the apostolate. Islamic law has regulated and allowed people to adopt children as long as it does not disect the original parent lineage. In the Indonesian statute law, the regulation of adoption has also been set up in several articles in various laws, although they have been not completed yet. Child adoption is closely related to the children lineage problem. Islam pays attention on lineage problem highly, as well as legislation in Indonesia also tries to protect someone&#x27;s personal rights because the lineage problem is closely related to inheritance and marriage guardianship. However, in some cases of adoption, abandoned children with their linage, it result in a new problem about their inheritance and marriage guardianship. This study also mentions about the lineage of the adopted child with unknown lineage. In this research, researcher compared the lineage status of adopted children from Islamic law perspective and Indonesian positive law perspective. It Reviews how the legal consequences of the relationship between the child and the child&#x27;s adoptive parents, inheritance, guardianship and psychological impact on children. Those who are with known lineage and those who are with unknown lineage. This study used a kind of normative research, or literature research, and it used a comparative approach. The method of data collection is documentation or literature studies, and it is supported by data from informans as additional data. The results of this study is that adopted children have no lineage relationship with his adoptive parents from both perspective of Islamic law and positive law. So, they have no right to get an inheritance, and could not get custody in a ceremony by the adoptive parents. Inheritance and their guardianship remains on their biological parents. For the children who do not know their linage, guardian of marriage is the guardian of the judge, and they will not get the inheritance but as the adoption of the first child.","abstract_has_math":false,"creators":["Ahsan, Asrovin Fuad"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2012,"date_issued":"2012-09","date_published":"2012-09","updated_at":"2026-11-18T20:39:16Z","subjects":["18012823 Mahram & Nasab"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/1/08210013_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1488","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Ahsan, Asrovin Fuad"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2012-09-27"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2012-09"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika. 2003 Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Penerbit Focus Media. 2007 Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, Muhammad. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008 Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. 2009 Anwar, Syamsul dan Isak Munawar. “Nasab Anak Di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IIIV/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih Dan Perundang-Undangan,” baadilag.net (2012) Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2004 al-‘Asqalâni, Ibnu Hajar. Bulūghul Marâm: min Adilli Ahkâm. Surabaya: Toko Buku Hidayah. 2002 Bachtiar Nasir. “Konsultasi Agama: Nasab Anak yang Dibuang,” Republika, Kamis ,19 April 2012/27 Jumadil Awal 1433 H 15 Basuki, Widyo.”Adopsi Merupakan Solusi bagi Anak Jalanan Perspektif HAM”. Jurnal Dep. Kehakiman dan HAM RI (2012) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989 Dib al-Bigha, Musthofa. Tadzhîb fî Adillati Matan al-Ghoyat wa al-Taqrîb Surabaya: Bungul Indah. tt ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. Fiqih Empat Madzhab. Bandung: Hasyimi. 2004 Djatikumoro, Lulik. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011 Ensiklopedi Indonesia Jilid 4. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994 Hasan, M. Ali. Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1997 Mahjuddin. Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta : Kalam Mulia. 2008 Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008 Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty. 1988 Al-Misyri, Ahmad Hasyim. Muhtârul Ahâdits an-Nabawiyyahwa al-Hikâmu al-Muhammadiyah. Surabaya : Al-Haramain Jaya. 2005 Musthofa. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008 Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997 Qardhawi, Yusuf terj. al-Falahi, Abu Said dan Tamhid, Aunur Rafiq Shaleh. Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Rabbani Press. 2001 Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. Kairo: al-Fathu lil I’lâmi al-Arabi. 1995 Sasmiar.“Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan pemerintah No.54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.” Jurnal Ilmu Hukum. (2012) al-Shâbūnî, Muhammad Ali. Rawaihul Bayan: Tafsir Ayat Ahkam min al- Qur’an Jilid II. Jakarta : Darul Kitab Islamiyah. 2001 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006 Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. Anak dan Wanita dalam Hukum. Jakarta: Penerbit LP3ES. 1983 Soimin, Soedharyo. Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 -----. Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika. 1992 Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007 Syaltut, Mahmud. al-Fatawa. Kairo: Dar al-Syuruq. 1991 Tihami dan Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009 Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Perundangan Tentang Anak. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2010 Wikansari, Whinda. Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam Menangani Anak Terlantar Setelah Berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2002. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010 Yanggo, Chuzaimah T. dan Anshary, A. Hafiz.(eds), Problematika Hukum Islam Kontemporer (1). Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996 Zaini, Muderis. Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2002 Zaini, Syahminan. Arti Anak bagi Seorang Muslim. Surabaya: al-Ikhlas. 1989 Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam. Jakarta : CV Haji Masagung. 1994 Rujukan Internet: Pengadilan Agama Magelang. “Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama”. www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52-artikel-peradilan/344-pengangkatan-anak-di-pengadilan-agama.html (diakses tanggal 4 maret 2012) Pangesti. “Kapan Saat Tepat Memberitahu Anak Dia Adalah Anak Adopsi?.” http://id.theasianparent.com/kapan-saat-tepat-memberitahu-anak-dia-adalah-anak-adopsi/ diakses tanggal 7 September 2012"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012823 Mahram & Nasab"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/1/08210013_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/2/08210013_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/3/08210013_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/4/08210013_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/5/08210013_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/6/08210013_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/7/08210013_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/8/08210013_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/9/08210013_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/10/08210013_Lampiran.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Adopsi anak merupakan jalan bagi mereka yang menginginkan kehadiran seorang anak akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Motivasi adopsi yang dilakukan, ada yang untuk meneruskan keturunan, untuk mendapatkan tunjangan, ada pula yang merasa kasihan pada sang anak. Praktik adopsi telah dilakukan sejak zaman jahiliyyah, hingga sampai zaman kerasulan. Dalam hukum Islam telah diatur bahwasanya mengadopsi anak orang lain diperkenankan dengan catatan anak angkat tersebut tidak memutuskan nasab dengan orang tua asli. Dalam perundang undangan di Indonesia, ketentuan mengenai adopsi juga telah diatur dalam beberapa pasal di beragam undang-undang walaupun belum secara lengkap. Adopsi anak erat kaitannya dengan masalah nasab anak. Islam sangat menjunjung tinggi dan menjaga masalah nasab, begitu pula undang-undang di Indonesia juga berusaha melindungi hak-hak personal seseorang, mengingat masalah nasab erat kaitannya dengan masalah kewarisan dan juga perwalian nikah. Akan tetapi dalam beberapa perkara adopsi, beberapa diantaranya adalah anak yang tidak jelas nasabnya, hal ini menimbulkan masalah baru mengenai kewarisan dan perwalihan pernikahan anak tersebut. Dalam penelitian ini juga disinggung mengenai nasab anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana status nasab anak adopsi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang hukum positif di Indonesia. Meninjau bagaimana akibat hukumnya terhadap hubungan anak dan orang tua angkat, kewarisan, perwalian serta dampak psikologisnya terhadap anak. Baik anak adopsi yang jelas nasab orang tua kandungnya serta anak adopsi yang tidak diketahui nasab orang tua kandungnya. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi atau studi literatur, dan ditunjang dengan data dari narasumber sebagai tambahan data. Hasil penelitian ini adalah, anak adopsi tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, sehingga tidak berhak menerima warisan, dan tidak bisa mendapat perwalian dalam akad nikah oleh orang tua angkat, kewarisan dan perwalian tetap didapat dari orang tua kandung. Sedangkan untuk anak yang tidak diketahui nasabnya, wali saat menikah adalah wali hakim, dan tidak mendapatkan kewarisan melainkan wasiat seperti halnya anak adopsi yang pertama. ENGLISH: Child adoption is a way for those who want to have child but they have not had them. There are several reasons which motivate child adoption such as: discontinuation of descendance, getting rightful benefits, and sympathy for the child. Adoption has been practiced since Rasulullah became prophet, up till the time of the apostolate. Islamic law has regulated and allowed people to adopt children as long as it does not disect the original parent lineage. In the Indonesian statute law, the regulation of adoption has also been set up in several articles in various laws, although they have been not completed yet. Child adoption is closely related to the children lineage problem. Islam pays attention on lineage problem highly, as well as legislation in Indonesia also tries to protect someone's personal rights because the lineage problem is closely related to inheritance and marriage guardianship. However, in some cases of adoption, abandoned children with their linage, it result in a new problem about their inheritance and marriage guardianship. This study also mentions about the lineage of the adopted child with unknown lineage. In this research, researcher compared the lineage status of adopted children from Islamic law perspective and Indonesian positive law perspective. It Reviews how the legal consequences of the relationship between the child and the child's adoptive parents, inheritance, guardianship and psychological impact on children. Those who are with known lineage and those who are with unknown lineage. This study used a kind of normative research, or literature research, and it used a comparative approach. The method of data collection is documentation or literature studies, and it is supported by data from informans as additional data. The results of this study is that adopted children have no lineage relationship with his adoptive parents from both perspective of Islamic law and positive law. So, they have no right to get an inheritance, and could not get custody in a ceremony by the adoptive parents. Inheritance and their guardianship remains on their biological parents. For the children who do not know their linage, guardian of marriage is the guardian of the judge, and they will not get the inheritance but as the adoption of the first child."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Konsep nasab anak adopsi: Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Ahsan, Asrovin Fuad"],"dc:date":["2012-09-27"],"dc:date.issued":["2012-09"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Adopsi anak merupakan jalan bagi mereka yang menginginkan kehadiran seorang anak akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Motivasi adopsi yang dilakukan, ada yang untuk meneruskan keturunan, untuk mendapatkan tunjangan, ada pula yang merasa kasihan pada sang anak. Praktik adopsi telah dilakukan sejak zaman jahiliyyah, hingga sampai zaman kerasulan. Dalam hukum Islam telah diatur bahwasanya mengadopsi anak orang lain diperkenankan dengan catatan anak angkat tersebut tidak memutuskan nasab dengan orang tua asli. Dalam perundang undangan di Indonesia, ketentuan mengenai adopsi juga telah diatur dalam beberapa pasal di beragam undang-undang walaupun belum secara lengkap. Adopsi anak erat kaitannya dengan masalah nasab anak. Islam sangat menjunjung tinggi dan menjaga masalah nasab, begitu pula undang-undang di Indonesia juga berusaha melindungi hak-hak personal seseorang, mengingat masalah nasab erat kaitannya dengan masalah kewarisan dan juga perwalian nikah. Akan tetapi dalam beberapa perkara adopsi, beberapa diantaranya adalah anak yang tidak jelas nasabnya, hal ini menimbulkan masalah baru mengenai kewarisan dan perwalihan pernikahan anak tersebut. Dalam penelitian ini juga disinggung mengenai nasab anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan bagaimana status nasab anak adopsi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang hukum positif di Indonesia. Meninjau bagaimana akibat hukumnya terhadap hubungan anak dan orang tua angkat, kewarisan, perwalian serta dampak psikologisnya terhadap anak. Baik anak adopsi yang jelas nasab orang tua kandungnya serta anak adopsi yang tidak diketahui nasab orang tua kandungnya. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara dokumentasi atau studi literatur, dan ditunjang dengan data dari narasumber sebagai tambahan data. Hasil penelitian ini adalah, anak adopsi tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, sehingga tidak berhak menerima warisan, dan tidak bisa mendapat perwalian dalam akad nikah oleh orang tua angkat, kewarisan dan perwalian tetap didapat dari orang tua kandung. Sedangkan untuk anak yang tidak diketahui nasabnya, wali saat menikah adalah wali hakim, dan tidak mendapatkan kewarisan melainkan wasiat seperti halnya anak adopsi yang pertama. ENGLISH: Child adoption is a way for those who want to have child but they have not had them. There are several reasons which motivate child adoption such as: discontinuation of descendance, getting rightful benefits, and sympathy for the child. Adoption has been practiced since Rasulullah became prophet, up till the time of the apostolate. Islamic law has regulated and allowed people to adopt children as long as it does not disect the original parent lineage. In the Indonesian statute law, the regulation of adoption has also been set up in several articles in various laws, although they have been not completed yet. Child adoption is closely related to the children lineage problem. Islam pays attention on lineage problem highly, as well as legislation in Indonesia also tries to protect someone's personal rights because the lineage problem is closely related to inheritance and marriage guardianship. However, in some cases of adoption, abandoned children with their linage, it result in a new problem about their inheritance and marriage guardianship. This study also mentions about the lineage of the adopted child with unknown lineage. In this research, researcher compared the lineage status of adopted children from Islamic law perspective and Indonesian positive law perspective. It Reviews how the legal consequences of the relationship between the child and the child's adoptive parents, inheritance, guardianship and psychological impact on children. Those who are with known lineage and those who are with unknown lineage. This study used a kind of normative research, or literature research, and it used a comparative approach. The method of data collection is documentation or literature studies, and it is supported by data from informans as additional data. The results of this study is that adopted children have no lineage relationship with his adoptive parents from both perspective of Islamic law and positive law. So, they have no right to get an inheritance, and could not get custody in a ceremony by the adoptive parents. Inheritance and their guardianship remains on their biological parents. For the children who do not know their linage, guardian of marriage is the guardian of the judge, and they will not get the inheritance but as the adoption of the first child."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/1/08210013_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/2/08210013_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/3/08210013_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/4/08210013_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/5/08210013_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/6/08210013_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/7/08210013_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/8/08210013_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/9/08210013_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/10/08210013_Lampiran.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1488/"],"dc:relation.references":["Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika. 2003 Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Penerbit Focus Media. 2007 Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, Muhammad. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008 Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. 2009 Anwar, Syamsul dan Isak Munawar. “Nasab Anak Di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IIIV/2010 Tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih Dan Perundang-Undangan,” baadilag.net (2012) Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2004 al-‘Asqalâni, Ibnu Hajar. Bulūghul Marâm: min Adilli Ahkâm. Surabaya: Toko Buku Hidayah. 2002 Bachtiar Nasir. “Konsultasi Agama: Nasab Anak yang Dibuang,” Republika, Kamis ,19 April 2012/27 Jumadil Awal 1433 H 15 Basuki, Widyo.”Adopsi Merupakan Solusi bagi Anak Jalanan Perspektif HAM”. Jurnal Dep. Kehakiman dan HAM RI (2012) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989 Dib al-Bigha, Musthofa. Tadzhîb fî Adillati Matan al-Ghoyat wa al-Taqrîb Surabaya: Bungul Indah. tt ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. Fiqih Empat Madzhab. Bandung: Hasyimi. 2004 Djatikumoro, Lulik. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011 Ensiklopedi Indonesia Jilid 4. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994 Hasan, M. Ali. Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1997 Mahjuddin. Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta : Kalam Mulia. 2008 Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008 Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty. 1988 Al-Misyri, Ahmad Hasyim. Muhtârul Ahâdits an-Nabawiyyahwa al-Hikâmu al-Muhammadiyah. Surabaya : Al-Haramain Jaya. 2005 Musthofa. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008 Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997 Qardhawi, Yusuf terj. al-Falahi, Abu Said dan Tamhid, Aunur Rafiq Shaleh. Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Rabbani Press. 2001 Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. Kairo: al-Fathu lil I’lâmi al-Arabi. 1995 Sasmiar.“Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan pemerintah No.54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.” Jurnal Ilmu Hukum. (2012) al-Shâbūnî, Muhammad Ali. Rawaihul Bayan: Tafsir Ayat Ahkam min al- Qur’an Jilid II. Jakarta : Darul Kitab Islamiyah. 2001 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006 Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. Anak dan Wanita dalam Hukum. Jakarta: Penerbit LP3ES. 1983 Soimin, Soedharyo. Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 -----. Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika. 1992 Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007 Syaltut, Mahmud. al-Fatawa. Kairo: Dar al-Syuruq. 1991 Tihami dan Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009 Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Perundangan Tentang Anak. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2010 Wikansari, Whinda. Implementasi Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam Menangani Anak Terlantar Setelah Berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2002. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010 Yanggo, Chuzaimah T. dan Anshary, A. Hafiz.(eds), Problematika Hukum Islam Kontemporer (1). Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996 Zaini, Muderis. Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2002 Zaini, Syahminan. Arti Anak bagi Seorang Muslim. Surabaya: al-Ikhlas. 1989 Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam. Jakarta : CV Haji Masagung. 1994 Rujukan Internet: Pengadilan Agama Magelang. “Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama”. www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52-artikel-peradilan/344-pengangkatan-anak-di-pengadilan-agama.html (diakses tanggal 4 maret 2012) Pangesti. “Kapan Saat Tepat Memberitahu Anak Dia Adalah Anak Adopsi?.” http://id.theasianparent.com/kapan-saat-tepat-memberitahu-anak-dia-adalah-anak-adopsi/ diakses tanggal 7 September 2012"],"dc:subject":["18012823 Mahram & Nasab"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Konsep nasab anak adopsi: Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:16Z"}