{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1502"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1502","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak ditinjau dari asas hukum Islam","abstract":"INDONESIA: Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang –Undang (Judicial Review), Tepatnya pada jum’at 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya atas Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkara Permohonan Pengujian pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD pasal 28 B dan 28 D yang telah dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan yang berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mempunyai konsekuensi yuridis atas terhadap anak luar nikah dan bagaimana tinjauan Asas Hukum Islam mengenai putusan yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, jika dlihat dari pendekatannya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku-buku mahkamah konstitusi, hukum perdata, serta buku dan kitab-kitab yang membahas tentang anak. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak keperdataan berupa hak diakui oleh ayahnya, hak nafkah, hak waris, hak perwalian dan hak hadhanah dll. kepada laik-laki sebagai ayahnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau bukti lainnya. Dalam Asas Hukum Islam menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan yang menyatakan Setiap anak yang dilahirkan baik anak yang sah dan anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada laki-laki sebagai ayahnya akan tetapi dalam hal warisan, anak luar nikah yang diidentifikasi anak zina tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya karena tidak adanya hubungan nasab kepada ayahnya tetapi anak tersebut bisa mendapatkan harta benda peninggalan dari bapak biologis dengan tidak dinamakan warisan, melainkan bisa dengan nama hibah, hadiah, atau wasiat. ENGLISH: One of the authorities of the constitutional court is testing the law (judicial review), Precisely on Friday February 17, 2012 the Constitutional Court read out its decision on case No. 46/PUU-VIII/2010 on the matter of suit petition on section 48 (1) constitution No. 1 1974 on marriage to the constitution, section 28B and 28 D proposed by Hj. Aisha Mochtar or Machica, the daughter of H. Ibrahim Mochtar and Muhammad Iqbal Ramadan, the son of Moerdiono with a verdict \"A child born out of wedlock has a civil relationship with his mother and her family, and with a man who becomes his father as can be proven by science and technology, and / or other evidences by having blood relations, including civil relationship with his father's family. Constitutional Court's decision will have legal consequences for the unregistered marriage child and how Islamic law notices this. This study is normative legal research with legislative, case, conceptual approaches. Legal materials from this study collected from the secondary legal materials, such as books of constitutional court, civil law, and books that discuss child. From the research, it is concluded that the consequences of the Constitutional Court Decision, A child born unregistered marriage has civil rights to be recognized by his father, which are right of livelihood, right to get inheritance, custody and rights of hadhanah etc, proven by science or evidences. Islamic legal principle believes that Constitutional Court Decision is proper with justice principle, certainty of law, and expediency principle which states that every children born legally or not are entitled to the rights to a man as his father but in the case of inheritance, the children are identified adultery-born child could not inherit from his father for a lack of biological relation to his father but he can get the treasure of relics of biological father which is not named inheritance, but as grants, gifts, or will.","abstract_html":"INDONESIA: Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang –Undang (Judicial Review), Tepatnya pada jum’at 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya atas Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkara Permohonan Pengujian pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD pasal 28 B dan 28 D yang telah dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan yang berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mempunyai konsekuensi yuridis atas terhadap anak luar nikah dan bagaimana tinjauan Asas Hukum Islam mengenai putusan yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, jika dlihat dari pendekatannya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku-buku mahkamah konstitusi, hukum perdata, serta buku dan kitab-kitab yang membahas tentang anak. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak keperdataan berupa hak diakui oleh ayahnya, hak nafkah, hak waris, hak perwalian dan hak hadhanah dll. kepada laik-laki sebagai ayahnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau bukti lainnya. Dalam Asas Hukum Islam menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan yang menyatakan Setiap anak yang dilahirkan baik anak yang sah dan anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada laki-laki sebagai ayahnya akan tetapi dalam hal warisan, anak luar nikah yang diidentifikasi anak zina tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya karena tidak adanya hubungan nasab kepada ayahnya tetapi anak tersebut bisa mendapatkan harta benda peninggalan dari bapak biologis dengan tidak dinamakan warisan, melainkan bisa dengan nama hibah, hadiah, atau wasiat. ENGLISH: One of the authorities of the constitutional court is testing the law (judicial review), Precisely on Friday February 17, 2012 the Constitutional Court read out its decision on case No. 46/PUU-VIII/2010 on the matter of suit petition on section 48 (1) constitution No. 1 1974 on marriage to the constitution, section 28B and 28 D proposed by Hj. Aisha Mochtar or Machica, the daughter of H. Ibrahim Mochtar and Muhammad Iqbal Ramadan, the son of Moerdiono with a verdict &quot;A child born out of wedlock has a civil relationship with his mother and her family, and with a man who becomes his father as can be proven by science and technology, and / or other evidences by having blood relations, including civil relationship with his father&#x27;s family. Constitutional Court&#x27;s decision will have legal consequences for the unregistered marriage child and how Islamic law notices this. This study is normative legal research with legislative, case, conceptual approaches. Legal materials from this study collected from the secondary legal materials, such as books of constitutional court, civil law, and books that discuss child. From the research, it is concluded that the consequences of the Constitutional Court Decision, A child born unregistered marriage has civil rights to be recognized by his father, which are right of livelihood, right to get inheritance, custody and rights of hadhanah etc, proven by science or evidences. Islamic legal principle believes that Constitutional Court Decision is proper with justice principle, certainty of law, and expediency principle which states that every children born legally or not are entitled to the rights to a man as his father but in the case of inheritance, the children are identified adultery-born child could not inherit from his father for a lack of biological relation to his father but he can get the treasure of relics of biological father which is not named inheritance, but as grants, gifts, or will.","abstract_has_math":false,"creators":["Bachtiar, Yafis"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2012,"date_issued":"2012-09","date_published":"2012-09","updated_at":"2026-11-18T20:39:16Z","subjects":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/10/08210038_Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/10/08210038_Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/1/08210038_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1502","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Bachtiar, Yafis"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2012-09-03"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2012-09"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur‟an Al-Karim Alim, Muhammad, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam (kajian komprehensif Islam dan ketatanegaraan), Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2010. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. Azhar, Ahmad, hukum perkawinan Indonesia, Yogyakarta:UII Press, 1999. Daud ali, Mohammad, Hukum Islam,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Dzulkifli umar dan Utsman handoyo, Kamus hukum, quantum media press,2010. Farih, Amin, Kemaslahatan dan pembaharuan hukum Islam, Semarang: Walisongo Press,2008. Ibrahim, Jhonny, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet ke-2, Malang: bayu media publishing, 2006. Isa „Asyur, Ahmad, Kewajiban dan Hak Ibu, Ayah dan Anak Menggugah Setiap Insan Selaku Anak, Bandung: Cv Diponegoro, 1993. Johan Nasution, Bahder, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Kansil dan Cristine, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Mahfud, Moh, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,Jakarta: Rajawali Press.2011. Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: kencana prenada media group,2006. Mathlub, Abdul Majid Mahmud, Al-Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah, diterjemahkan Haris Fadly dan Ahmad Khatib, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Surakarta: Era Intermedia, 2005. Moelong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Cet: 21, Bandung: Rosdakarya, 2005. Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, Malang: UIN Malang Press,2008. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004. Pieris, Jhon, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007. Prawirohamidjojo, Soetojo dan marthalena pohan, hukum orang dan keluarga (personen en familie-recht), Cet-IV, Surabaya: Airlangga university press, 2008. Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. citra aditya bakti, 1997. Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Cet I Bandung Cv. Mandar Maju, 1998. Regen Saragih, Bintan, Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Bandung : Utama, 2006. Said, Umar, Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia, Cet; 1, Malang, Setara Press, 2009 Sirajudin, Farkhurrahman, dan Zurkarnain, Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang,In- trans Publishinrg, cet III, 2008. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI. Press, 1986. Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Melton Putra, 2003. Sutiyoso, Bambang, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi,Cet. 1, Yogyakarta, UII Press, 2009. Tutik, Titik Triwulan, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattanie Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011. Aziz, Alfian Qodri, Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)Skripsi, Semarang: IAIN walisongo semarang, 2011. Hani, Umi, Perlindungan Hak Anak Dalam Teori Hukum Islam Dan Perdata Indonesia. Skripsi, Surabaya:IAIN Sunan Ampel Surabaya,2008. Luthfiatin, Pengaruh Hasil Tes Dna Terhadap Kewarisan Anak Yang Dihasilkan Dari Perbuatan Zina, skripsi, malang: Uin malang 2009. Ramadita, Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) skripsi, Malang: UIN Maliki Malang, 2011. Umar, Abu dalam artikelnya, Penentuan Nasab melalui pengesahan DNA http://abuumair1.wordpress.com/2008/05/18/penentuan-nasab-melalui- pengesahan-dna/, diakses pada tanggal 30 Juli 2012 Nelli, Jumni, Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan nasional”,http://www.uinsuska.info/syariah/ attachments/ 145_JUmni%20Nelli.pdf, diakses pada tanggal 20 april 2012. Rositawati, Dian. dalam artikelnya “Mekanisme Judicial Review”. Jakarta: LSAM http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Mekanisme_Judicial_review.pdf diakses pada tanggal 01 Juni 2012 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id index.php?page=website.Profil.SejarahMK diakses 1 Mei 2012 http://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-dang_Hukum_Perdata diakses 25 April 2012 Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No 46/PUU-VIII/2010 Bertanggal 17 februari 2010. INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van house, 1999"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/1/08210038_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/2/08210038_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/3/08210038_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/4/08210038_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/5/08210038_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/6/08210038_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/7/08210038_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/8/08210038_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/9/08210038_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/10/08210038_Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang –Undang (Judicial Review), Tepatnya pada jum’at 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya atas Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkara Permohonan Pengujian pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD pasal 28 B dan 28 D yang telah dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan yang berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mempunyai konsekuensi yuridis atas terhadap anak luar nikah dan bagaimana tinjauan Asas Hukum Islam mengenai putusan yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, jika dlihat dari pendekatannya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku-buku mahkamah konstitusi, hukum perdata, serta buku dan kitab-kitab yang membahas tentang anak. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak keperdataan berupa hak diakui oleh ayahnya, hak nafkah, hak waris, hak perwalian dan hak hadhanah dll. kepada laik-laki sebagai ayahnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau bukti lainnya. Dalam Asas Hukum Islam menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan yang menyatakan Setiap anak yang dilahirkan baik anak yang sah dan anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada laki-laki sebagai ayahnya akan tetapi dalam hal warisan, anak luar nikah yang diidentifikasi anak zina tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya karena tidak adanya hubungan nasab kepada ayahnya tetapi anak tersebut bisa mendapatkan harta benda peninggalan dari bapak biologis dengan tidak dinamakan warisan, melainkan bisa dengan nama hibah, hadiah, atau wasiat. ENGLISH: One of the authorities of the constitutional court is testing the law (judicial review), Precisely on Friday February 17, 2012 the Constitutional Court read out its decision on case No. 46/PUU-VIII/2010 on the matter of suit petition on section 48 (1) constitution No. 1 1974 on marriage to the constitution, section 28B and 28 D proposed by Hj. Aisha Mochtar or Machica, the daughter of H. Ibrahim Mochtar and Muhammad Iqbal Ramadan, the son of Moerdiono with a verdict \"A child born out of wedlock has a civil relationship with his mother and her family, and with a man who becomes his father as can be proven by science and technology, and / or other evidences by having blood relations, including civil relationship with his father's family. Constitutional Court's decision will have legal consequences for the unregistered marriage child and how Islamic law notices this. This study is normative legal research with legislative, case, conceptual approaches. Legal materials from this study collected from the secondary legal materials, such as books of constitutional court, civil law, and books that discuss child. From the research, it is concluded that the consequences of the Constitutional Court Decision, A child born unregistered marriage has civil rights to be recognized by his father, which are right of livelihood, right to get inheritance, custody and rights of hadhanah etc, proven by science or evidences. Islamic legal principle believes that Constitutional Court Decision is proper with justice principle, certainty of law, and expediency principle which states that every children born legally or not are entitled to the rights to a man as his father but in the case of inheritance, the children are identified adultery-born child could not inherit from his father for a lack of biological relation to his father but he can get the treasure of relics of biological father which is not named inheritance, but as grants, gifts, or will."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak ditinjau dari asas hukum Islam"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Bachtiar, Yafis"],"dc:date":["2012-09-03"],"dc:date.issued":["2012-09"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang –Undang (Judicial Review), Tepatnya pada jum’at 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya atas Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkara Permohonan Pengujian pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD pasal 28 B dan 28 D yang telah dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan yang berbunyi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mempunyai konsekuensi yuridis atas terhadap anak luar nikah dan bagaimana tinjauan Asas Hukum Islam mengenai putusan yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, jika dlihat dari pendekatannya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti buku-buku mahkamah konstitusi, hukum perdata, serta buku dan kitab-kitab yang membahas tentang anak. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak keperdataan berupa hak diakui oleh ayahnya, hak nafkah, hak waris, hak perwalian dan hak hadhanah dll. kepada laik-laki sebagai ayahnya dengan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau bukti lainnya. Dalam Asas Hukum Islam menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan yang menyatakan Setiap anak yang dilahirkan baik anak yang sah dan anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan kepada laki-laki sebagai ayahnya akan tetapi dalam hal warisan, anak luar nikah yang diidentifikasi anak zina tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya karena tidak adanya hubungan nasab kepada ayahnya tetapi anak tersebut bisa mendapatkan harta benda peninggalan dari bapak biologis dengan tidak dinamakan warisan, melainkan bisa dengan nama hibah, hadiah, atau wasiat. ENGLISH: One of the authorities of the constitutional court is testing the law (judicial review), Precisely on Friday February 17, 2012 the Constitutional Court read out its decision on case No. 46/PUU-VIII/2010 on the matter of suit petition on section 48 (1) constitution No. 1 1974 on marriage to the constitution, section 28B and 28 D proposed by Hj. Aisha Mochtar or Machica, the daughter of H. Ibrahim Mochtar and Muhammad Iqbal Ramadan, the son of Moerdiono with a verdict \"A child born out of wedlock has a civil relationship with his mother and her family, and with a man who becomes his father as can be proven by science and technology, and / or other evidences by having blood relations, including civil relationship with his father's family. Constitutional Court's decision will have legal consequences for the unregistered marriage child and how Islamic law notices this. This study is normative legal research with legislative, case, conceptual approaches. Legal materials from this study collected from the secondary legal materials, such as books of constitutional court, civil law, and books that discuss child. From the research, it is concluded that the consequences of the Constitutional Court Decision, A child born unregistered marriage has civil rights to be recognized by his father, which are right of livelihood, right to get inheritance, custody and rights of hadhanah etc, proven by science or evidences. Islamic legal principle believes that Constitutional Court Decision is proper with justice principle, certainty of law, and expediency principle which states that every children born legally or not are entitled to the rights to a man as his father but in the case of inheritance, the children are identified adultery-born child could not inherit from his father for a lack of biological relation to his father but he can get the treasure of relics of biological father which is not named inheritance, but as grants, gifts, or will."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/1/08210038_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/2/08210038_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/3/08210038_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/4/08210038_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/5/08210038_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/6/08210038_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/7/08210038_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/8/08210038_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/9/08210038_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/10/08210038_Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1502/"],"dc:relation.references":["Al-Qur‟an Al-Karim Alim, Muhammad, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam (kajian komprehensif Islam dan ketatanegaraan), Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2010. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. Azhar, Ahmad, hukum perkawinan Indonesia, Yogyakarta:UII Press, 1999. Daud ali, Mohammad, Hukum Islam,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Dzulkifli umar dan Utsman handoyo, Kamus hukum, quantum media press,2010. Farih, Amin, Kemaslahatan dan pembaharuan hukum Islam, Semarang: Walisongo Press,2008. Ibrahim, Jhonny, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet ke-2, Malang: bayu media publishing, 2006. Isa „Asyur, Ahmad, Kewajiban dan Hak Ibu, Ayah dan Anak Menggugah Setiap Insan Selaku Anak, Bandung: Cv Diponegoro, 1993. Johan Nasution, Bahder, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Kansil dan Cristine, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Mahfud, Moh, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,Jakarta: Rajawali Press.2011. Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: kencana prenada media group,2006. Mathlub, Abdul Majid Mahmud, Al-Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah, diterjemahkan Haris Fadly dan Ahmad Khatib, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Surakarta: Era Intermedia, 2005. Moelong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Cet: 21, Bandung: Rosdakarya, 2005. Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam, Malang: UIN Malang Press,2008. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010. Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004. Pieris, Jhon, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007. Prawirohamidjojo, Soetojo dan marthalena pohan, hukum orang dan keluarga (personen en familie-recht), Cet-IV, Surabaya: Airlangga university press, 2008. Prints, Darwan, Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. citra aditya bakti, 1997. Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Cet I Bandung Cv. Mandar Maju, 1998. Regen Saragih, Bintan, Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Bandung : Utama, 2006. Said, Umar, Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia, Cet; 1, Malang, Setara Press, 2009 Sirajudin, Farkhurrahman, dan Zurkarnain, Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang,In- trans Publishinrg, cet III, 2008. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI. Press, 1986. Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Melton Putra, 2003. Sutiyoso, Bambang, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi,Cet. 1, Yogyakarta, UII Press, 2009. Tutik, Titik Triwulan, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattanie Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011. Aziz, Alfian Qodri, Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)Skripsi, Semarang: IAIN walisongo semarang, 2011. Hani, Umi, Perlindungan Hak Anak Dalam Teori Hukum Islam Dan Perdata Indonesia. Skripsi, Surabaya:IAIN Sunan Ampel Surabaya,2008. Luthfiatin, Pengaruh Hasil Tes Dna Terhadap Kewarisan Anak Yang Dihasilkan Dari Perbuatan Zina, skripsi, malang: Uin malang 2009. Ramadita, Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) skripsi, Malang: UIN Maliki Malang, 2011. Umar, Abu dalam artikelnya, Penentuan Nasab melalui pengesahan DNA http://abuumair1.wordpress.com/2008/05/18/penentuan-nasab-melalui- pengesahan-dna/, diakses pada tanggal 30 Juli 2012 Nelli, Jumni, Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan nasional”,http://www.uinsuska.info/syariah/ attachments/ 145_JUmni%20Nelli.pdf, diakses pada tanggal 20 april 2012. Rositawati, Dian. dalam artikelnya “Mekanisme Judicial Review”. Jakarta: LSAM http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Mekanisme_Judicial_review.pdf diakses pada tanggal 01 Juni 2012 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id index.php?page=website.Profil.SejarahMK diakses 1 Mei 2012 http://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-dang_Hukum_Perdata diakses 25 April 2012 Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No 46/PUU-VIII/2010 Bertanggal 17 februari 2010. INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van house, 1999"],"dc:subject":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 terhadap pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai hak keperdataan anak ditinjau dari asas hukum Islam"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:16Z"}