{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:151"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:151","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Perubahan identitas akta nikah bagi warga negara yang beragama Islam: Studi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah","abstract":"INDONESIA: Sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan yaitu suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan. Namun hal berbeda akan tampak pada permasalahan perubahan identitas akta nikah yang telah ditetapkan utamanya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, bahwasanya dalam perkara diatas dapat diselesaikan di KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinannya setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Negeri, berbeda dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, dimana perkara sebagaimana diatas diselesaikan di KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinannya setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, sehingga terjadilah konflik of Norm. Berawal dari latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimanakah hukum pengaturan perubahan identitas akta nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2).Apakah implikasi hukum perubahan identitas akta nikah bagi yang beragama Islam? Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) yang dilengkapi dengan Pendekatan Konsep (Conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis preskriptif-analisik. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan perubahan identitas yang terjadi akibat kesalahan penulisan ataupun pengetikan identitas dalam akta nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama tempat ia (pemohon) berdomisili, kemudian dari hasil keputusan Pengadilan Agama tersebut dibawah untuk tertib administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat ia (pemohon) dahulu mendaftarkan perkawinanannya. Dalam hal ini yang menjadi landasan hukumnya adalah Pasal 34 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai wujud aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana pengembangan teori jenjang norma oleh Hans Nawiasky, bahwa aturan pelaksana (Verodnung) memiliki fungsi yang sama dalam penyelenggaraannya. ENGLISH: Legal Marriage and function of Marriage registration as registration of important events in human’s life, for example birth, death and etc which are mentioned in explanation of certificate that contained in a registration. But, different in the problem of identity change of marriage certificate that has been regulated especially for muslim citizen in Indonesia. According to Law Number 23 Year 2006 about Citizen Administration which has reformed by Law number 24 Year 2013, that in case of identity change of Marriage Certicate can be done in KUA where bride and groom register their marriage after they get decision from State Court, different with the regulation of Religious Minister Number 11 year 2007 about Citizen Administration explain that case above can be done in KUA where bride and groom register their marriage after get decision from Religious Court and Mahkamah Syar’iyah, so it rise Konflik of Norm Base on the background above, there are two problems as follows: 1) what is law of identity change of marriage certificate in Law regulation in Indonesia?, 2) what is law implication of marriage certificate identity change for Muslim? This research is normatif research which is discuss about law principles. Approach used in this research is statue approach completed with conceptual approach. Data analyze methode used in this reserach is preskriptif-analisik method. From this research can get the conclussion that in change the identity of marriage certificate because of writting or typing mistekes in marriage certificate for muslim citizen in Indonesia is done in Religious Court where bride and groom domiciled, then from Religious Court decision for administration order of Religious Affairs Office (KUA) where they have registered their marriage. Its done base on Article 34 Religious Minister regulation Number 11 Year 2007 about Marriage Registration as form of implementation rule of Law Number 1 Year 1974 about Marriage. As the development of the theory of hierarchy of norms by Hans Nawiasky, that implementation rules (Verodnung) have the same function in its organiser.","abstract_html":"INDONESIA: Sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan yaitu suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan. Namun hal berbeda akan tampak pada permasalahan perubahan identitas akta nikah yang telah ditetapkan utamanya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, bahwasanya dalam perkara diatas dapat diselesaikan di KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinannya setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Negeri, berbeda dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, dimana perkara sebagaimana diatas diselesaikan di KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinannya setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, sehingga terjadilah konflik of Norm. Berawal dari latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimanakah hukum pengaturan perubahan identitas akta nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2).Apakah implikasi hukum perubahan identitas akta nikah bagi yang beragama Islam? Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) yang dilengkapi dengan Pendekatan Konsep (Conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis preskriptif-analisik. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan perubahan identitas yang terjadi akibat kesalahan penulisan ataupun pengetikan identitas dalam akta nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama tempat ia (pemohon) berdomisili, kemudian dari hasil keputusan Pengadilan Agama tersebut dibawah untuk tertib administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat ia (pemohon) dahulu mendaftarkan perkawinanannya. Dalam hal ini yang menjadi landasan hukumnya adalah Pasal 34 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai wujud aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana pengembangan teori jenjang norma oleh Hans Nawiasky, bahwa aturan pelaksana (Verodnung) memiliki fungsi yang sama dalam penyelenggaraannya. ENGLISH: Legal Marriage and function of Marriage registration as registration of important events in human’s life, for example birth, death and etc which are mentioned in explanation of certificate that contained in a registration. But, different in the problem of identity change of marriage certificate that has been regulated especially for muslim citizen in Indonesia. According to Law Number 23 Year 2006 about Citizen Administration which has reformed by Law number 24 Year 2013, that in case of identity change of Marriage Certicate can be done in KUA where bride and groom register their marriage after they get decision from State Court, different with the regulation of Religious Minister Number 11 year 2007 about Citizen Administration explain that case above can be done in KUA where bride and groom register their marriage after get decision from Religious Court and Mahkamah Syar’iyah, so it rise Konflik of Norm Base on the background above, there are two problems as follows: 1) what is law of identity change of marriage certificate in Law regulation in Indonesia?, 2) what is law implication of marriage certificate identity change for Muslim? This research is normatif research which is discuss about law principles. Approach used in this research is statue approach completed with conceptual approach. Data analyze methode used in this reserach is preskriptif-analisik method. From this research can get the conclussion that in change the identity of marriage certificate because of writting or typing mistekes in marriage certificate for muslim citizen in Indonesia is done in Religious Court where bride and groom domiciled, then from Religious Court decision for administration order of Religious Affairs Office (KUA) where they have registered their marriage. Its done base on Article 34 Religious Minister regulation Number 11 Year 2007 about Marriage Registration as form of implementation rule of Law Number 1 Year 1974 about Marriage. As the development of the theory of hierarchy of norms by Hans Nawiasky, that implementation rules (Verodnung) have the same function in its organiser.","abstract_has_math":false,"creators":["Wakhid, Fani Nur"],"institution":"Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-03","date_published":"2015-03","updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z","subjects":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"],"languages":["id","en"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/151/11/08210016%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/151/11/08210016%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/151/1/08210016%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A151","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Wakhid, Fani Nur"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-03-26"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-03"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/151/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Perundang-undangan UUD 1945. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 50 Tahun 2009 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang Undangan. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, danRujuk. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. B. Buku Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema InsaniPers, 1994. Ahmad, Hamid. Hukum Islam Dalam Prespektif Sejarah. Jakarta: P3M, 1987. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002. Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-undang. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007. Azwar, Saifuddin.Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009. Bagus, Lorens. Kamus Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000. Daulay, Sayaruddin Daulay. “Problematika Transformasi KHI Dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Mimbar Hukum, No. 62 Tahun 2003. Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010. Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Farida Indrati, Maria. Ilmu PerUndang-Undangan (jenis, fungsi, materimuatan). Yogyakarta: Kanisius. 2007. Firdaus. Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. Hadi Kusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Cet. 3. Bandung: Mandar Maju. 2007. Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja, 2003. Ibrahim, Johnny. Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Ka’bah, Rifyal. Reformasi Metodologi Pengembangan Hukum Islam. Bandung: Citra Aditya, 1991. Lajnah Pentashih mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia. Al- Qur’an dan terjemahnya Al Jumanatul Ali Sevbtai Mutiara Yang Maha Luhur. Bandung: CV. J-ART, 2005. Lukito, Ratna. Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia. Jakarta: INIS, 1998. Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Mardjono, Hartono. Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: ProsesPenerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara, ), cet.ke-l. Bandung: Mizan,1997. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberti, 1999. Nasution, Khoiruddin. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009. Natabaya. Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. Nazir. Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI). Jakarta: Kencana, 2006. Nuruddin, Amir et.al. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI. Jakarta: Prenada Media, 2004. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.2005. Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Bandung: Alumni, 1979. Ramulyo, Mohammad Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996. Ranggawidjaja, Rosjidi. Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 1998. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995. Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Sosroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia, cet ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Supriadi, Wila Chandrawila. Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda. Bandung: Mandar Maju, 2002. Syarif, Amiroeddin. Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan teknik Membuatnya. Jakarta: Bina Aksara. 1987. Syamsuddin, Aziz. Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Syariah, Fakultas. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: UIN Press, 2012. Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undangP erkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2006. Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Triwulan, Titik. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana. 2008. Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. C. Website http://badilag.net/data/ARTIKEL/URGENSI%20PENCATATAN%20PERKAWI NAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%HUKUM.pdf. Diakses tanggal 21 Agustus 2014. http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARGUMENTASI%20YURIDIS%20PENCAT ATAN%20PERKAWINAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM% 20ISLAM.pdf. Diakses tanggal 21 Agustus 2014. http://krisistia.blogspot.com/2013/03/a-pengertian-identitas-atau-jati-diri.html .Diakses tanggal 26 September 2014 http://irfhanadhekinthari.blogspot.com/ . Diakses tanggal 26 September 2014 http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/12/pengertian-riwayat-hidup sertacara.html. 27 Septepber 2014 http://eprints.walisongo.ac.id/1018/5/092111029_bab4.pdf, diakses tanggal 20 Agustus 2014"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/151/1/08210016%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/2/08210016%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/3/08210016%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/4/08210016%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/5/08210016%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/6/08210016%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/7/08210016%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/8/08210016%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/9/08210016%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/10/08210016%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/11/08210016%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/12/08210016%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan yaitu suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan. Namun hal berbeda akan tampak pada permasalahan perubahan identitas akta nikah yang telah ditetapkan utamanya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, bahwasanya dalam perkara diatas dapat diselesaikan di KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinannya setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Negeri, berbeda dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, dimana perkara sebagaimana diatas diselesaikan di KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinannya setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, sehingga terjadilah konflik of Norm. Berawal dari latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimanakah hukum pengaturan perubahan identitas akta nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2).Apakah implikasi hukum perubahan identitas akta nikah bagi yang beragama Islam? Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) yang dilengkapi dengan Pendekatan Konsep (Conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis preskriptif-analisik. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan perubahan identitas yang terjadi akibat kesalahan penulisan ataupun pengetikan identitas dalam akta nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama tempat ia (pemohon) berdomisili, kemudian dari hasil keputusan Pengadilan Agama tersebut dibawah untuk tertib administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat ia (pemohon) dahulu mendaftarkan perkawinanannya. Dalam hal ini yang menjadi landasan hukumnya adalah Pasal 34 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai wujud aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana pengembangan teori jenjang norma oleh Hans Nawiasky, bahwa aturan pelaksana (Verodnung) memiliki fungsi yang sama dalam penyelenggaraannya. ENGLISH: Legal Marriage and function of Marriage registration as registration of important events in human’s life, for example birth, death and etc which are mentioned in explanation of certificate that contained in a registration. But, different in the problem of identity change of marriage certificate that has been regulated especially for muslim citizen in Indonesia. According to Law Number 23 Year 2006 about Citizen Administration which has reformed by Law number 24 Year 2013, that in case of identity change of Marriage Certicate can be done in KUA where bride and groom register their marriage after they get decision from State Court, different with the regulation of Religious Minister Number 11 year 2007 about Citizen Administration explain that case above can be done in KUA where bride and groom register their marriage after get decision from Religious Court and Mahkamah Syar’iyah, so it rise Konflik of Norm Base on the background above, there are two problems as follows: 1) what is law of identity change of marriage certificate in Law regulation in Indonesia?, 2) what is law implication of marriage certificate identity change for Muslim? This research is normatif research which is discuss about law principles. Approach used in this research is statue approach completed with conceptual approach. Data analyze methode used in this reserach is preskriptif-analisik method. From this research can get the conclussion that in change the identity of marriage certificate because of writting or typing mistekes in marriage certificate for muslim citizen in Indonesia is done in Religious Court where bride and groom domiciled, then from Religious Court decision for administration order of Religious Affairs Office (KUA) where they have registered their marriage. Its done base on Article 34 Religious Minister regulation Number 11 Year 2007 about Marriage Registration as form of implementation rule of Law Number 1 Year 1974 about Marriage. As the development of the theory of hierarchy of norms by Hans Nawiasky, that implementation rules (Verodnung) have the same function in its organiser."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Perubahan identitas akta nikah bagi warga negara yang beragama Islam: Studi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Wakhid, Fani Nur"],"dc:date":["2015-03-26"],"dc:date.issued":["2015-03"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan yaitu suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan. Namun hal berbeda akan tampak pada permasalahan perubahan identitas akta nikah yang telah ditetapkan utamanya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, bahwasanya dalam perkara diatas dapat diselesaikan di KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinannya setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Negeri, berbeda dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, dimana perkara sebagaimana diatas diselesaikan di KUA tempat pemohon mendaftarkan perkawinannya setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, sehingga terjadilah konflik of Norm. Berawal dari latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimanakah hukum pengaturan perubahan identitas akta nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2).Apakah implikasi hukum perubahan identitas akta nikah bagi yang beragama Islam? Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Penelitian ini, termasuk ke dalam penelitian normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) yang dilengkapi dengan Pendekatan Konsep (Conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis preskriptif-analisik. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan perubahan identitas yang terjadi akibat kesalahan penulisan ataupun pengetikan identitas dalam akta nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama tempat ia (pemohon) berdomisili, kemudian dari hasil keputusan Pengadilan Agama tersebut dibawah untuk tertib administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat ia (pemohon) dahulu mendaftarkan perkawinanannya. Dalam hal ini yang menjadi landasan hukumnya adalah Pasal 34 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai wujud aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana pengembangan teori jenjang norma oleh Hans Nawiasky, bahwa aturan pelaksana (Verodnung) memiliki fungsi yang sama dalam penyelenggaraannya. ENGLISH: Legal Marriage and function of Marriage registration as registration of important events in human’s life, for example birth, death and etc which are mentioned in explanation of certificate that contained in a registration. But, different in the problem of identity change of marriage certificate that has been regulated especially for muslim citizen in Indonesia. According to Law Number 23 Year 2006 about Citizen Administration which has reformed by Law number 24 Year 2013, that in case of identity change of Marriage Certicate can be done in KUA where bride and groom register their marriage after they get decision from State Court, different with the regulation of Religious Minister Number 11 year 2007 about Citizen Administration explain that case above can be done in KUA where bride and groom register their marriage after get decision from Religious Court and Mahkamah Syar’iyah, so it rise Konflik of Norm Base on the background above, there are two problems as follows: 1) what is law of identity change of marriage certificate in Law regulation in Indonesia?, 2) what is law implication of marriage certificate identity change for Muslim? This research is normatif research which is discuss about law principles. Approach used in this research is statue approach completed with conceptual approach. Data analyze methode used in this reserach is preskriptif-analisik method. From this research can get the conclussion that in change the identity of marriage certificate because of writting or typing mistekes in marriage certificate for muslim citizen in Indonesia is done in Religious Court where bride and groom domiciled, then from Religious Court decision for administration order of Religious Affairs Office (KUA) where they have registered their marriage. Its done base on Article 34 Religious Minister regulation Number 11 Year 2007 about Marriage Registration as form of implementation rule of Law Number 1 Year 1974 about Marriage. As the development of the theory of hierarchy of norms by Hans Nawiasky, that implementation rules (Verodnung) have the same function in its organiser."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/151/1/08210016%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/2/08210016%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/3/08210016%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/4/08210016%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/5/08210016%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/6/08210016%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/7/08210016%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/8/08210016%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/9/08210016%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/10/08210016%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/11/08210016%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/151/12/08210016%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/151/"],"dc:relation.references":["A. Perundang-undangan UUD 1945. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 50 Tahun 2009 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang Undangan. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, danRujuk. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. B. Buku Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema InsaniPers, 1994. Ahmad, Hamid. Hukum Islam Dalam Prespektif Sejarah. Jakarta: P3M, 1987. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002. Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-undang. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007. Azwar, Saifuddin.Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009. Bagus, Lorens. Kamus Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000. Daulay, Sayaruddin Daulay. “Problematika Transformasi KHI Dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Mimbar Hukum, No. 62 Tahun 2003. Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010. Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Farida Indrati, Maria. Ilmu PerUndang-Undangan (jenis, fungsi, materimuatan). Yogyakarta: Kanisius. 2007. Firdaus. Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. Hadi Kusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Cet. 3. Bandung: Mandar Maju. 2007. Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja, 2003. Ibrahim, Johnny. Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Ka’bah, Rifyal. Reformasi Metodologi Pengembangan Hukum Islam. Bandung: Citra Aditya, 1991. Lajnah Pentashih mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia. Al- Qur’an dan terjemahnya Al Jumanatul Ali Sevbtai Mutiara Yang Maha Luhur. Bandung: CV. J-ART, 2005. Lukito, Ratna. Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia. Jakarta: INIS, 1998. Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Mardjono, Hartono. Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: ProsesPenerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara, ), cet.ke-l. Bandung: Mizan,1997. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberti, 1999. Nasution, Khoiruddin. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009. Natabaya. Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. Nazir. Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI). Jakarta: Kencana, 2006. Nuruddin, Amir et.al. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI. Jakarta: Prenada Media, 2004. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.2005. Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Bandung: Alumni, 1979. Ramulyo, Mohammad Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996. Ranggawidjaja, Rosjidi. Pengantar Ilmu PerUndang-Undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 1998. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995. Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Sosroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia, cet ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Supriadi, Wila Chandrawila. Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda. Bandung: Mandar Maju, 2002. Syarif, Amiroeddin. Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan teknik Membuatnya. Jakarta: Bina Aksara. 1987. Syamsuddin, Aziz. Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Syariah, Fakultas. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: UIN Press, 2012. Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undangP erkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2006. Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Triwulan, Titik. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana. 2008. Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. C. Website http://badilag.net/data/ARTIKEL/URGENSI%20PENCATATAN%20PERKAWI NAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%HUKUM.pdf. Diakses tanggal 21 Agustus 2014. http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARGUMENTASI%20YURIDIS%20PENCAT ATAN%20PERKAWINAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM% 20ISLAM.pdf. Diakses tanggal 21 Agustus 2014. http://krisistia.blogspot.com/2013/03/a-pengertian-identitas-atau-jati-diri.html .Diakses tanggal 26 September 2014 http://irfhanadhekinthari.blogspot.com/ . Diakses tanggal 26 September 2014 http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/12/pengertian-riwayat-hidup sertacara.html. 27 Septepber 2014 http://eprints.walisongo.ac.id/1018/5/092111029_bab4.pdf, diakses tanggal 20 Agustus 2014"],"dc:subject":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Perubahan identitas akta nikah bagi warga negara yang beragama Islam: Studi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z"}