{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:153"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:153","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Analisis tentang dissenting opinion dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah diskresi pasal 105 KHI Huruf (a): Studi perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)","abstract":"INDONESIA: Pada dasarnya apabila hubungan perkawinan antara suami dan istri telah terputus karena perceraian, maka akan ada beberapa hukum yang berlaku sesudahnya. Salah satu diantaranya adalah pemeliharaan anak atau hadhanah. Dalam Hukum Islam Indonesia, secara yuridis-formal, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 Huruf (a) menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi dalam perkara Nomor 0791/ Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg pada agenda musyawarah majelis terdapat dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II yang berpendapat bahwa seharusnya hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz patut diberikan kepada ayahnya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion serta terjadinya diskresi melalui dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam putusan terkait hadhanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case aprroach). Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok penelitian hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Nomor 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg dan Kompilasi Hukum Islam, studi bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan judul skripsi terkait dissenting opinion, diskresi, dan hadhanah. Dan studi bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, sehingga metode yang digunakan dalam analisis datanya adalah dengan langkah editing, classifiying, verifying, analysing, dan concluding. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum yang menimbulkan adanya dissenting opinion terletak pada usulan penambahan diktum dalam putusan terkait hadhanah. Bahwasanya putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sedangkan diskresi terjadi karena pengingkaran terhadap Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dimana hakim keluar dari pasal tersebut karena bertujuan untuk menciptakan putusan yang memenuhi aspek keadilan, kebijaksanaan, dan memberi kepastian hukum. Hakim menginterpretasikan secara historis dan teleologis atas pasal 105 KHI Huruf (a) agar peraturan hukum itu dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan para pencari keadilan. Sedangkan dalam pengusulan penjatuhan putusannya hakim menggunakan teori ratio decidendi. Sehingga diskresi melalui dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam pengusulan penjatuhan putusan terkait hadhanah dinilai telah sesuai dengan karakteristik hukum yang progresif. ENGLISH: Actually, if relationship between husband and wife is broken because of divorce, there are law beeing effect afther that. Such as maintenance of child or hadhanah. Indonesian Islamic Law, in formal-judicially, Instruction of President Number 1 of 1991 about Compilation of Islamic Law in Article 105 Letter (a) mentions that maintenance of child who is immature or under 12 years old is mother right. But in deliberation of judges on case number 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg, there was dissenting opinion which was done by judge member II that the right of maintenance of immature child should give to his/her father. The focus of research is to know the deliberation of judges on dissenting opinion and discretion with dissenting opinion that was done by judge member II in adjudication of hadhanah. The kind of research is normative research or book research. And approach that used in this research is case approach. Appropriate with normative research, the main study of research is done with primary legal materials such as adjudication and Compilation of Islamic Law, secondary legal materials are literatures which relevant with the title of thesis, and tertiary legal materials are encyclopedia and dictionary of law. Data collection that used in this research is book study, so the method which used in data analysis is editing, classifiying, verifying, analysing, and concluding steps. Based on analysis result to the existing legal materials, writer obtains the conclusion that basically the legal consideration which causes dissenting opinion is laid on suggestion of additional dictum in adjudication of hadhanah. That means adjudication has to give legal security for justice seeker. While the discretion occurs because of denial to Article 105 Letter (a) Compilation of Islamic Law. The judge leaves this article because for creating the adjudication that fulfills justice, wisdom, and legal security view. Judge interprets historically and teleological to article 105 Compilation of Islamic Law Letter (a) in order to regulation can be applied appropriate with the condition and the need for justice seeker. While in suggesting the adjudication, judge uses ratio decidendi theory. So, discretion with dissenting opinion that was done by judge member II in suggesting the adjudication of hadhanah is assessed appropriate with progressive legal characteristics. ARABIC:","abstract_html":"INDONESIA: Pada dasarnya apabila hubungan perkawinan antara suami dan istri telah terputus karena perceraian, maka akan ada beberapa hukum yang berlaku sesudahnya. Salah satu diantaranya adalah pemeliharaan anak atau hadhanah. Dalam Hukum Islam Indonesia, secara yuridis-formal, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 Huruf (a) menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi dalam perkara Nomor 0791/ Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg pada agenda musyawarah majelis terdapat dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II yang berpendapat bahwa seharusnya hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz patut diberikan kepada ayahnya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion serta terjadinya diskresi melalui dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam putusan terkait hadhanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case aprroach). Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok penelitian hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Nomor 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg dan Kompilasi Hukum Islam, studi bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan judul skripsi terkait dissenting opinion, diskresi, dan hadhanah. Dan studi bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, sehingga metode yang digunakan dalam analisis datanya adalah dengan langkah editing, classifiying, verifying, analysing, dan concluding. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum yang menimbulkan adanya dissenting opinion terletak pada usulan penambahan diktum dalam putusan terkait hadhanah. Bahwasanya putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sedangkan diskresi terjadi karena pengingkaran terhadap Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dimana hakim keluar dari pasal tersebut karena bertujuan untuk menciptakan putusan yang memenuhi aspek keadilan, kebijaksanaan, dan memberi kepastian hukum. Hakim menginterpretasikan secara historis dan teleologis atas pasal 105 KHI Huruf (a) agar peraturan hukum itu dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan para pencari keadilan. Sedangkan dalam pengusulan penjatuhan putusannya hakim menggunakan teori ratio decidendi. Sehingga diskresi melalui dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam pengusulan penjatuhan putusan terkait hadhanah dinilai telah sesuai dengan karakteristik hukum yang progresif. ENGLISH: Actually, if relationship between husband and wife is broken because of divorce, there are law beeing effect afther that. Such as maintenance of child or hadhanah. Indonesian Islamic Law, in formal-judicially, Instruction of President Number 1 of 1991 about Compilation of Islamic Law in Article 105 Letter (a) mentions that maintenance of child who is immature or under 12 years old is mother right. But in deliberation of judges on case number 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg, there was dissenting opinion which was done by judge member II that the right of maintenance of immature child should give to his/her father. The focus of research is to know the deliberation of judges on dissenting opinion and discretion with dissenting opinion that was done by judge member II in adjudication of hadhanah. The kind of research is normative research or book research. And approach that used in this research is case approach. Appropriate with normative research, the main study of research is done with primary legal materials such as adjudication and Compilation of Islamic Law, secondary legal materials are literatures which relevant with the title of thesis, and tertiary legal materials are encyclopedia and dictionary of law. Data collection that used in this research is book study, so the method which used in data analysis is editing, classifiying, verifying, analysing, and concluding steps. Based on analysis result to the existing legal materials, writer obtains the conclusion that basically the legal consideration which causes dissenting opinion is laid on suggestion of additional dictum in adjudication of hadhanah. That means adjudication has to give legal security for justice seeker. While the discretion occurs because of denial to Article 105 Letter (a) Compilation of Islamic Law. The judge leaves this article because for creating the adjudication that fulfills justice, wisdom, and legal security view. Judge interprets historically and teleological to article 105 Compilation of Islamic Law Letter (a) in order to regulation can be applied appropriate with the condition and the need for justice seeker. While in suggesting the adjudication, judge uses ratio decidendi theory. So, discretion with dissenting opinion that was done by judge member II in suggesting the adjudication of hadhanah is assessed appropriate with progressive legal characteristics. ARABIC:","abstract_has_math":false,"creators":["Devani, Sixma"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-02","date_published":"2015-02","updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z","subjects":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/153/10/11210027%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/153/10/11210027%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/153/1/11210027%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A153","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Devani, Sixma"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-02-12"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-02"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/153/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abraham, H.F Amos. Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) Jakarta: Chandra Pratama, 1993 Al-Mursi, Mudammad Husain Jauhar. Maqashid Syariah, terj. Khikmawati Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Al-Syatibi, al-Muwaffawat fi Ushul al-Syari’ah Jilid II. al- Qahirah: Darul Kutub al-Mulaimat, 2009 Arfiansyah, Azhar Zaini. Musyawarah Majelis Hakim, Serang: Jurnal Badilag, 2013 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002 Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 Bakti, Yudha Ardhiwisastra. Penafsiran Dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumni, 2000 Ch, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam, Malang: UIN Press, 2013 Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2009 Edelman, Martin. Democratic theoriesand the Constitution Jakarta: Sunny Press, 2005 Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Refika Aditama, 2008 Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997 Hiariej, Eddy O.S. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 2009 Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006 Manan, Bagir. Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia, varia peradilan No. 253 Tahun ke XXI, 2006 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 Mertokusumo, Sudikno. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993 Moerand, Pontang. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Bandung: PT. Alumni, 2005 Musdah, Siti Mulia. Muslimah Reformis, Bandung: Mizan Pustaka, 2005 Nazir, Metode penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005 Rifa’i, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2006 Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan), Jakarta: Sinar Grafika, 2006 Syariah, Fakultas. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: UIN Press, 2012 Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabheta, 2010 Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2006 Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011 Yuti, Darmoko Witanto. Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Perdata, Bandung: Alfabeta, 2013 Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, Jakarta: Darulfikir, 2011 Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia, Malang: UIN Press, 2009 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Salinan Putusan Nomor 0791/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/153/1/11210027%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/2/11210027%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/3/11210027%20Abstrak%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/4/11210027%20Abstrak%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/5/11210027%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/6/11210027%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/7/11210027%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/8/11210027%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/9/11210027%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/10/11210027%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/11/11210027%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Pada dasarnya apabila hubungan perkawinan antara suami dan istri telah terputus karena perceraian, maka akan ada beberapa hukum yang berlaku sesudahnya. Salah satu diantaranya adalah pemeliharaan anak atau hadhanah. Dalam Hukum Islam Indonesia, secara yuridis-formal, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 Huruf (a) menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi dalam perkara Nomor 0791/ Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg pada agenda musyawarah majelis terdapat dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II yang berpendapat bahwa seharusnya hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz patut diberikan kepada ayahnya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion serta terjadinya diskresi melalui dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam putusan terkait hadhanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case aprroach). Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok penelitian hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Nomor 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg dan Kompilasi Hukum Islam, studi bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan judul skripsi terkait dissenting opinion, diskresi, dan hadhanah. Dan studi bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, sehingga metode yang digunakan dalam analisis datanya adalah dengan langkah editing, classifiying, verifying, analysing, dan concluding. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum yang menimbulkan adanya dissenting opinion terletak pada usulan penambahan diktum dalam putusan terkait hadhanah. Bahwasanya putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sedangkan diskresi terjadi karena pengingkaran terhadap Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dimana hakim keluar dari pasal tersebut karena bertujuan untuk menciptakan putusan yang memenuhi aspek keadilan, kebijaksanaan, dan memberi kepastian hukum. Hakim menginterpretasikan secara historis dan teleologis atas pasal 105 KHI Huruf (a) agar peraturan hukum itu dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan para pencari keadilan. Sedangkan dalam pengusulan penjatuhan putusannya hakim menggunakan teori ratio decidendi. Sehingga diskresi melalui dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam pengusulan penjatuhan putusan terkait hadhanah dinilai telah sesuai dengan karakteristik hukum yang progresif. ENGLISH: Actually, if relationship between husband and wife is broken because of divorce, there are law beeing effect afther that. Such as maintenance of child or hadhanah. Indonesian Islamic Law, in formal-judicially, Instruction of President Number 1 of 1991 about Compilation of Islamic Law in Article 105 Letter (a) mentions that maintenance of child who is immature or under 12 years old is mother right. But in deliberation of judges on case number 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg, there was dissenting opinion which was done by judge member II that the right of maintenance of immature child should give to his/her father. The focus of research is to know the deliberation of judges on dissenting opinion and discretion with dissenting opinion that was done by judge member II in adjudication of hadhanah. The kind of research is normative research or book research. And approach that used in this research is case approach. Appropriate with normative research, the main study of research is done with primary legal materials such as adjudication and Compilation of Islamic Law, secondary legal materials are literatures which relevant with the title of thesis, and tertiary legal materials are encyclopedia and dictionary of law. Data collection that used in this research is book study, so the method which used in data analysis is editing, classifiying, verifying, analysing, and concluding steps. Based on analysis result to the existing legal materials, writer obtains the conclusion that basically the legal consideration which causes dissenting opinion is laid on suggestion of additional dictum in adjudication of hadhanah. That means adjudication has to give legal security for justice seeker. While the discretion occurs because of denial to Article 105 Letter (a) Compilation of Islamic Law. The judge leaves this article because for creating the adjudication that fulfills justice, wisdom, and legal security view. Judge interprets historically and teleological to article 105 Compilation of Islamic Law Letter (a) in order to regulation can be applied appropriate with the condition and the need for justice seeker. While in suggesting the adjudication, judge uses ratio decidendi theory. So, discretion with dissenting opinion that was done by judge member II in suggesting the adjudication of hadhanah is assessed appropriate with progressive legal characteristics. ARABIC:"]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Analisis tentang dissenting opinion dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah diskresi pasal 105 KHI Huruf (a): Studi perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Devani, Sixma"],"dc:date":["2015-02-12"],"dc:date.issued":["2015-02"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Pada dasarnya apabila hubungan perkawinan antara suami dan istri telah terputus karena perceraian, maka akan ada beberapa hukum yang berlaku sesudahnya. Salah satu diantaranya adalah pemeliharaan anak atau hadhanah. Dalam Hukum Islam Indonesia, secara yuridis-formal, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 Huruf (a) menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi dalam perkara Nomor 0791/ Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg pada agenda musyawarah majelis terdapat dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II yang berpendapat bahwa seharusnya hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz patut diberikan kepada ayahnya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion serta terjadinya diskresi melalui dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam putusan terkait hadhanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case aprroach). Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok penelitian hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Nomor 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg dan Kompilasi Hukum Islam, studi bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan judul skripsi terkait dissenting opinion, diskresi, dan hadhanah. Dan studi bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, sehingga metode yang digunakan dalam analisis datanya adalah dengan langkah editing, classifiying, verifying, analysing, dan concluding. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum yang menimbulkan adanya dissenting opinion terletak pada usulan penambahan diktum dalam putusan terkait hadhanah. Bahwasanya putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sedangkan diskresi terjadi karena pengingkaran terhadap Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dimana hakim keluar dari pasal tersebut karena bertujuan untuk menciptakan putusan yang memenuhi aspek keadilan, kebijaksanaan, dan memberi kepastian hukum. Hakim menginterpretasikan secara historis dan teleologis atas pasal 105 KHI Huruf (a) agar peraturan hukum itu dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan para pencari keadilan. Sedangkan dalam pengusulan penjatuhan putusannya hakim menggunakan teori ratio decidendi. Sehingga diskresi melalui dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim anggota II dalam pengusulan penjatuhan putusan terkait hadhanah dinilai telah sesuai dengan karakteristik hukum yang progresif. ENGLISH: Actually, if relationship between husband and wife is broken because of divorce, there are law beeing effect afther that. Such as maintenance of child or hadhanah. Indonesian Islamic Law, in formal-judicially, Instruction of President Number 1 of 1991 about Compilation of Islamic Law in Article 105 Letter (a) mentions that maintenance of child who is immature or under 12 years old is mother right. But in deliberation of judges on case number 0791/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg, there was dissenting opinion which was done by judge member II that the right of maintenance of immature child should give to his/her father. The focus of research is to know the deliberation of judges on dissenting opinion and discretion with dissenting opinion that was done by judge member II in adjudication of hadhanah. The kind of research is normative research or book research. And approach that used in this research is case approach. Appropriate with normative research, the main study of research is done with primary legal materials such as adjudication and Compilation of Islamic Law, secondary legal materials are literatures which relevant with the title of thesis, and tertiary legal materials are encyclopedia and dictionary of law. Data collection that used in this research is book study, so the method which used in data analysis is editing, classifiying, verifying, analysing, and concluding steps. Based on analysis result to the existing legal materials, writer obtains the conclusion that basically the legal consideration which causes dissenting opinion is laid on suggestion of additional dictum in adjudication of hadhanah. That means adjudication has to give legal security for justice seeker. While the discretion occurs because of denial to Article 105 Letter (a) Compilation of Islamic Law. The judge leaves this article because for creating the adjudication that fulfills justice, wisdom, and legal security view. Judge interprets historically and teleological to article 105 Compilation of Islamic Law Letter (a) in order to regulation can be applied appropriate with the condition and the need for justice seeker. While in suggesting the adjudication, judge uses ratio decidendi theory. So, discretion with dissenting opinion that was done by judge member II in suggesting the adjudication of hadhanah is assessed appropriate with progressive legal characteristics. ARABIC:"],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/153/1/11210027%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/2/11210027%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/3/11210027%20Abstrak%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/4/11210027%20Abstrak%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/5/11210027%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/6/11210027%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/7/11210027%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/8/11210027%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/9/11210027%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/10/11210027%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/153/11/11210027%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/153/"],"dc:relation.references":["Abraham, H.F Amos. Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) Jakarta: Chandra Pratama, 1993 Al-Mursi, Mudammad Husain Jauhar. Maqashid Syariah, terj. Khikmawati Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Al-Syatibi, al-Muwaffawat fi Ushul al-Syari’ah Jilid II. al- Qahirah: Darul Kutub al-Mulaimat, 2009 Arfiansyah, Azhar Zaini. Musyawarah Majelis Hakim, Serang: Jurnal Badilag, 2013 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002 Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 Bakti, Yudha Ardhiwisastra. Penafsiran Dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumni, 2000 Ch, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam, Malang: UIN Press, 2013 Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2009 Edelman, Martin. Democratic theoriesand the Constitution Jakarta: Sunny Press, 2005 Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: Refika Aditama, 2008 Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997 Hiariej, Eddy O.S. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 2009 Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006 Manan, Bagir. Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia, varia peradilan No. 253 Tahun ke XXI, 2006 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 Mertokusumo, Sudikno. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993 Moerand, Pontang. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Bandung: PT. Alumni, 2005 Musdah, Siti Mulia. Muslimah Reformis, Bandung: Mizan Pustaka, 2005 Nazir, Metode penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005 Rifa’i, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2006 Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan), Jakarta: Sinar Grafika, 2006 Syariah, Fakultas. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: UIN Press, 2012 Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabheta, 2010 Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2006 Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011 Yuti, Darmoko Witanto. Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Perdata, Bandung: Alfabeta, 2013 Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, Jakarta: Darulfikir, 2011 Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia, Malang: UIN Press, 2009 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Salinan Putusan Nomor 0791/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman"],"dc:subject":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Analisis tentang dissenting opinion dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah diskresi pasal 105 KHI Huruf (a): Studi perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z"}