{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:154"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:154","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Akibat hukum hak ex officio hakim terhadap asas ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul: Studi kasus perkara no. 4841/ Pdt.G/2011/PA. Kab.Mlg","abstract":"INDONESIA: Hakim dalam mengambil keputusan, dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (asas ultra petitum partium) agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Akan tetapi, dalam praktek beracara di lingkungan peradilan agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (ex officio) dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Penggunaan hak ex officio lazimnya diterapkan pada perkara cerai talak dalam menetapkan mut’ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan isteri. Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada perkara cerai gugat qabla al dukhul dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, hakim menggunakan hak ex officio terhadap ultra petitum partium. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara cerai gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan menggunakan hak ex officio. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dengan perkara nomor 4841/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg; bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, skripsi serta jurnal hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, relevan dengan kasus yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dapat memutus perkara cerai gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan menggunakan hak ex officio memperhatikan aspek filosofis yang mencerminkan asas keadilan, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi para pihak dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing berupa pengembalian mahar oleh penggugat. Selain itu, dalam memutus perkara tersebut hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara ex officio pada pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui tahap mengkualifisir. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam memutus perkara ini, mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan gugurnya mahar. ENGLISH: Judge in making decisions, is prohibited passed a decision on cases that are not prosecuted or grant more than the required (ultra petitum partium principle) so the decision handed down is not flawed. However, in practice proceedings in religious courts on specific case, the judge because the right position (ex officio) can decide the case more than required, even if it is not claimed by the parties. The use of ex officio right in divorce cases is typically applied in determining mut’ah divorce and iddah (waiting period), as a form of protection of the rights of ex-wife. It based on Article 41 c of law No. 1 of 1974. However, in contested divorce cases qabla al dukhul with case number 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg, the judge uses the ex officio rights to ultra petitum partium. The focus of this research is to determine how the consideration of the judges and the legal consequences in deciding contested divorce deviate qabla al- dukhul case from the principle of ultra petitum partium with use ex officio rights. This research uses a normative law research or commonly called literature research. In this study, the author uses case approach. The law materials that used in this research are primary law materials include court decisions with case number 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg,, secondary law materials include books, theses, and law journals and tertiary law materials in the form of law dictionary, relevant to the case at hand. Based on the analysis result of the existing law materials, the author gets a conclusion that the judge can decide the basic consideration contested divorce deviate qabla al-dukhul case from the principle of ultra petitum partium with use ex officio rights, with noting philosophical aspects, juridical, and sociological which reflect the principle of fairness, rule of law, and expediency. Moreover, in deciding the case the judge perform legal discovery by using the grammatical interpretation method, the word “may” should be interpreted ex officio on the article 41 c by establish a fact, qualify, and constituent. While the legal consequences arising in deciding this case, resulting in death of breaking the bonds of marriage and dowry.","abstract_html":"INDONESIA: Hakim dalam mengambil keputusan, dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (asas ultra petitum partium) agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Akan tetapi, dalam praktek beracara di lingkungan peradilan agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (ex officio) dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Penggunaan hak ex officio lazimnya diterapkan pada perkara cerai talak dalam menetapkan mut’ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan isteri. Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada perkara cerai gugat qabla al dukhul dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, hakim menggunakan hak ex officio terhadap ultra petitum partium. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara cerai gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan menggunakan hak ex officio. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dengan perkara nomor 4841/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg; bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, skripsi serta jurnal hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, relevan dengan kasus yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dapat memutus perkara cerai gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan menggunakan hak ex officio memperhatikan aspek filosofis yang mencerminkan asas keadilan, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi para pihak dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing berupa pengembalian mahar oleh penggugat. Selain itu, dalam memutus perkara tersebut hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara ex officio pada pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui tahap mengkualifisir. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam memutus perkara ini, mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan gugurnya mahar. ENGLISH: Judge in making decisions, is prohibited passed a decision on cases that are not prosecuted or grant more than the required (ultra petitum partium principle) so the decision handed down is not flawed. However, in practice proceedings in religious courts on specific case, the judge because the right position (ex officio) can decide the case more than required, even if it is not claimed by the parties. The use of ex officio right in divorce cases is typically applied in determining mut’ah divorce and iddah (waiting period), as a form of protection of the rights of ex-wife. It based on Article 41 c of law No. 1 of 1974. However, in contested divorce cases qabla al dukhul with case number 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg, the judge uses the ex officio rights to ultra petitum partium. The focus of this research is to determine how the consideration of the judges and the legal consequences in deciding contested divorce deviate qabla al- dukhul case from the principle of ultra petitum partium with use ex officio rights. This research uses a normative law research or commonly called literature research. In this study, the author uses case approach. The law materials that used in this research are primary law materials include court decisions with case number 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg,, secondary law materials include books, theses, and law journals and tertiary law materials in the form of law dictionary, relevant to the case at hand. Based on the analysis result of the existing law materials, the author gets a conclusion that the judge can decide the basic consideration contested divorce deviate qabla al-dukhul case from the principle of ultra petitum partium with use ex officio rights, with noting philosophical aspects, juridical, and sociological which reflect the principle of fairness, rule of law, and expediency. Moreover, in deciding the case the judge perform legal discovery by using the grammatical interpretation method, the word “may” should be interpreted ex officio on the article 41 c by establish a fact, qualify, and constituent. While the legal consequences arising in deciding this case, resulting in death of breaking the bonds of marriage and dowry.","abstract_has_math":false,"creators":["Nurrahmah, Fitriyah"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-02","date_published":"2015-02","updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z","subjects":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/154/11/11210034%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/154/11/11210034%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/154/1/11210034%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A154","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Nurrahmah, Fitriyah"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-02-25"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-02"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/154/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Buku Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Arikunto, Sunarsimi. Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002. Ashshofa, Burhan. Metode Penulisan Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996. Aziz, Abdul Muhammad Azzam. Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thalak. Jakarta: Amzah, 2009. A. Roihan, Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Bhakti, Yudha Ardhiwisastra. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni, 2000. Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al- Qadha. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kuaitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Christman, John. Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction. London: Routledge, 2002. Departemen Agama Republik Indonesia (RI). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004. Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007. Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007. 115 Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hasan, Cik Bisri. Kompilasi Hukum Isam dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional). Cet. Ke-2. Jakarta: Logo, 1999. Johar, Bahder Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008. Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Kencana, 2008. Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana, 2012. Katsiran. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Malang: UIN Malang Press, 2008. Mahkamah Agung. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010. Malik, Abu Kamal bin Sayyid Salim. Fiqh Sunnah untuk Wanita. Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007. Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2006. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1993. Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1996. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010. Moleong, Lexy. Metode Penulisan Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000. Mujahidin, Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Mukti, A. Arto. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. M. Dahlan Y. Al Barry dan L. Lya Sofyan Yacub. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual. Surabaya: Target Press, 2003. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam diIndonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2006. Pramadya, Yan Puspa. Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu, 2008. Raharjo, Satjipto. Hukum dan Perilaku. Jakarta: PT Kompas Nusantara, 2009. Rahman, Abd. Ghazaly. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. Rawls, John. Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 7. Bandung: PT Al ma’arif, 1981. Sahrani, Martinus dan Ilham Gunawan. Kamus Hukum. Cet. I. Jakarta: Restu Agung, 2002. Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika,2012. Shomad, Abdul. Hukum Islam. Jakarta:Kencana, 2010. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009. Soekanto, Soejono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Grafindo, 2005. Soepomo. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002. Soeroso. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Soetojo, R. Prawirohamidjojo. Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2006. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. Kamus Hukum, Cet. Ke-4. Jakarta: Pradya Paramita, 1979. Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Syahrani, Ridwan. Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Alumni, 1991. Syarifin, Pipin. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Tihami dan Sohari Sahrani. Fikh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.Jakarta: Rajawali Press, 2009. Tim Gama Press. Kamus Ilmiah Populer. Gama Press, 2010. Tjitrosoedibio, Subekti. Kamus Hukum. Cet. 5. Jakarta: Pradnya Paramita,1990. Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika,2002. Yahya M., Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika,2008. Yahya M., Harahap. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Yahya M., Harahap. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Ya’qub, Muhammad Thalib Ubaidi. Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007. Yuti, Darmoko Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara- Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta, 2013. B. Artikel dalam Jurnal Hartini. Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium. Mimbar Hukum. Volume ke-21, Nomor 2: 387, Juni 2009. C. Skripsi Halimatus , Nur Sa’diyah. Ultra Petitum Partium dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No. 394/ Pdt.G/2008/ PA Pasuruan). Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2011. Mawardi. Keadilan Sosial Menurut John Rawls. Skripsi tidak diterbitkan.Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010. Rahayu, Anisafila Ningtias. Pandangan Hakim Kab. Kediri terhadap Hak Ex Officio sebagai Perlindungan terhadap Hak Anak dan Mantan Isteri. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2011. Sartika, Serly. Penerapan Asas Ultra Petitum Hubungannya dengan Hak Ex Officio Hakim Perkara Cerai Thalak (Studi Kasus di PA Kota Malang Tahun 2002). Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2003. D. Artikel dalam Jurnal Online Muh. Irfan Husaeni. Menyoal Beda Pendapat di Kalangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Mut’ah dan Iddah. (http://www.badilag.net. Diakses tanggal 23 Agustus 2014)."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/154/1/11210034%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/2/11210034%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/3/11210034%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/4/11210034%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/5/11210034%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/6/11210034%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/7/11210034%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/8/11210034%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/9/11210034%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/10/11210034%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/11/11210034%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/12/11210034%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Hakim dalam mengambil keputusan, dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (asas ultra petitum partium) agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Akan tetapi, dalam praktek beracara di lingkungan peradilan agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (ex officio) dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Penggunaan hak ex officio lazimnya diterapkan pada perkara cerai talak dalam menetapkan mut’ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan isteri. Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada perkara cerai gugat qabla al dukhul dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, hakim menggunakan hak ex officio terhadap ultra petitum partium. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara cerai gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan menggunakan hak ex officio. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dengan perkara nomor 4841/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg; bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, skripsi serta jurnal hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, relevan dengan kasus yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dapat memutus perkara cerai gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan menggunakan hak ex officio memperhatikan aspek filosofis yang mencerminkan asas keadilan, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi para pihak dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing berupa pengembalian mahar oleh penggugat. Selain itu, dalam memutus perkara tersebut hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara ex officio pada pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui tahap mengkualifisir. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam memutus perkara ini, mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan gugurnya mahar. ENGLISH: Judge in making decisions, is prohibited passed a decision on cases that are not prosecuted or grant more than the required (ultra petitum partium principle) so the decision handed down is not flawed. However, in practice proceedings in religious courts on specific case, the judge because the right position (ex officio) can decide the case more than required, even if it is not claimed by the parties. The use of ex officio right in divorce cases is typically applied in determining mut’ah divorce and iddah (waiting period), as a form of protection of the rights of ex-wife. It based on Article 41 c of law No. 1 of 1974. However, in contested divorce cases qabla al dukhul with case number 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg, the judge uses the ex officio rights to ultra petitum partium. The focus of this research is to determine how the consideration of the judges and the legal consequences in deciding contested divorce deviate qabla al- dukhul case from the principle of ultra petitum partium with use ex officio rights. This research uses a normative law research or commonly called literature research. In this study, the author uses case approach. The law materials that used in this research are primary law materials include court decisions with case number 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg,, secondary law materials include books, theses, and law journals and tertiary law materials in the form of law dictionary, relevant to the case at hand. Based on the analysis result of the existing law materials, the author gets a conclusion that the judge can decide the basic consideration contested divorce deviate qabla al-dukhul case from the principle of ultra petitum partium with use ex officio rights, with noting philosophical aspects, juridical, and sociological which reflect the principle of fairness, rule of law, and expediency. Moreover, in deciding the case the judge perform legal discovery by using the grammatical interpretation method, the word “may” should be interpreted ex officio on the article 41 c by establish a fact, qualify, and constituent. While the legal consequences arising in deciding this case, resulting in death of breaking the bonds of marriage and dowry."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Akibat hukum hak ex officio hakim terhadap asas ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul: Studi kasus perkara no. 4841/ Pdt.G/2011/PA. Kab.Mlg"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Nurrahmah, Fitriyah"],"dc:date":["2015-02-25"],"dc:date.issued":["2015-02"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Hakim dalam mengambil keputusan, dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (asas ultra petitum partium) agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Akan tetapi, dalam praktek beracara di lingkungan peradilan agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (ex officio) dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Penggunaan hak ex officio lazimnya diterapkan pada perkara cerai talak dalam menetapkan mut’ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan isteri. Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, pada perkara cerai gugat qabla al dukhul dengan perkara nomor 4841/ Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, hakim menggunakan hak ex officio terhadap ultra petitum partium. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara cerai gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan menggunakan hak ex officio. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dengan perkara nomor 4841/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg; bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, skripsi serta jurnal hukum dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, relevan dengan kasus yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dapat memutus perkara cerai gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan menggunakan hak ex officio memperhatikan aspek filosofis yang mencerminkan asas keadilan, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi para pihak dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing berupa pengembalian mahar oleh penggugat. Selain itu, dalam memutus perkara tersebut hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara ex officio pada pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui tahap mengkualifisir. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam memutus perkara ini, mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan gugurnya mahar. ENGLISH: Judge in making decisions, is prohibited passed a decision on cases that are not prosecuted or grant more than the required (ultra petitum partium principle) so the decision handed down is not flawed. However, in practice proceedings in religious courts on specific case, the judge because the right position (ex officio) can decide the case more than required, even if it is not claimed by the parties. The use of ex officio right in divorce cases is typically applied in determining mut’ah divorce and iddah (waiting period), as a form of protection of the rights of ex-wife. It based on Article 41 c of law No. 1 of 1974. However, in contested divorce cases qabla al dukhul with case number 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg, the judge uses the ex officio rights to ultra petitum partium. The focus of this research is to determine how the consideration of the judges and the legal consequences in deciding contested divorce deviate qabla al- dukhul case from the principle of ultra petitum partium with use ex officio rights. This research uses a normative law research or commonly called literature research. In this study, the author uses case approach. The law materials that used in this research are primary law materials include court decisions with case number 4841/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kab. Mlg,, secondary law materials include books, theses, and law journals and tertiary law materials in the form of law dictionary, relevant to the case at hand. Based on the analysis result of the existing law materials, the author gets a conclusion that the judge can decide the basic consideration contested divorce deviate qabla al-dukhul case from the principle of ultra petitum partium with use ex officio rights, with noting philosophical aspects, juridical, and sociological which reflect the principle of fairness, rule of law, and expediency. Moreover, in deciding the case the judge perform legal discovery by using the grammatical interpretation method, the word “may” should be interpreted ex officio on the article 41 c by establish a fact, qualify, and constituent. While the legal consequences arising in deciding this case, resulting in death of breaking the bonds of marriage and dowry."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/154/1/11210034%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/2/11210034%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/3/11210034%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/4/11210034%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/5/11210034%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/6/11210034%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/7/11210034%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/8/11210034%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/9/11210034%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/10/11210034%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/11/11210034%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/154/12/11210034%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/154/"],"dc:relation.references":["A. Buku Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Arikunto, Sunarsimi. Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002. Ashshofa, Burhan. Metode Penulisan Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996. Aziz, Abdul Muhammad Azzam. Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Thalak. Jakarta: Amzah, 2009. A. Roihan, Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Bhakti, Yudha Ardhiwisastra. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung: Alumni, 2000. Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al- Qadha. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kuaitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Christman, John. Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction. London: Routledge, 2002. Departemen Agama Republik Indonesia (RI). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004. Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007. Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007. 115 Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hasan, Cik Bisri. Kompilasi Hukum Isam dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional). Cet. Ke-2. Jakarta: Logo, 1999. Johar, Bahder Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008. Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Kencana, 2008. Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana, 2012. Katsiran. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Malang: UIN Malang Press, 2008. Mahkamah Agung. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010. Malik, Abu Kamal bin Sayyid Salim. Fiqh Sunnah untuk Wanita. Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007. Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2006. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1993. Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1996. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010. Moleong, Lexy. Metode Penulisan Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000. Mujahidin, Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Mukti, A. Arto. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. M. Dahlan Y. Al Barry dan L. Lya Sofyan Yacub. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual. Surabaya: Target Press, 2003. Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam diIndonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2006. Pramadya, Yan Puspa. Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu, 2008. Raharjo, Satjipto. Hukum dan Perilaku. Jakarta: PT Kompas Nusantara, 2009. Rahman, Abd. Ghazaly. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. Rawls, John. Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 7. Bandung: PT Al ma’arif, 1981. Sahrani, Martinus dan Ilham Gunawan. Kamus Hukum. Cet. I. Jakarta: Restu Agung, 2002. Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika,2012. Shomad, Abdul. Hukum Islam. Jakarta:Kencana, 2010. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009. Soekanto, Soejono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Grafindo, 2005. Soepomo. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002. Soeroso. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Soetojo, R. Prawirohamidjojo. Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2006. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. Kamus Hukum, Cet. Ke-4. Jakarta: Pradya Paramita, 1979. Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Syahrani, Ridwan. Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Alumni, 1991. Syarifin, Pipin. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Tihami dan Sohari Sahrani. Fikh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.Jakarta: Rajawali Press, 2009. Tim Gama Press. Kamus Ilmiah Populer. Gama Press, 2010. Tjitrosoedibio, Subekti. Kamus Hukum. Cet. 5. Jakarta: Pradnya Paramita,1990. Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika,2002. Yahya M., Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika,2008. Yahya M., Harahap. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Yahya M., Harahap. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Ya’qub, Muhammad Thalib Ubaidi. Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007. Yuti, Darmoko Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara- Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta, 2013. B. Artikel dalam Jurnal Hartini. Pengecualian terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium. Mimbar Hukum. Volume ke-21, Nomor 2: 387, Juni 2009. C. Skripsi Halimatus , Nur Sa’diyah. Ultra Petitum Partium dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No. 394/ Pdt.G/2008/ PA Pasuruan). Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2011. Mawardi. Keadilan Sosial Menurut John Rawls. Skripsi tidak diterbitkan.Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010. Rahayu, Anisafila Ningtias. Pandangan Hakim Kab. Kediri terhadap Hak Ex Officio sebagai Perlindungan terhadap Hak Anak dan Mantan Isteri. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2011. Sartika, Serly. Penerapan Asas Ultra Petitum Hubungannya dengan Hak Ex Officio Hakim Perkara Cerai Thalak (Studi Kasus di PA Kota Malang Tahun 2002). Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2003. D. Artikel dalam Jurnal Online Muh. Irfan Husaeni. Menyoal Beda Pendapat di Kalangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Mut’ah dan Iddah. (http://www.badilag.net. Diakses tanggal 23 Agustus 2014)."],"dc:subject":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Akibat hukum hak ex officio hakim terhadap asas ultra petitum partium dalam perkara cerai gugat qabla al-dukhul: Studi kasus perkara no. 4841/ Pdt.G/2011/PA. Kab.Mlg"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z"}