{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1592"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1592","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan hakim dalam memberikan iddah bagi perceraian nikah hamil qobla dukhul: Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang","abstract":"INDONESIA: Salah Satu Kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan masalah perceraian antara seorang laki dan perempuan yang beragama Islam, setelah terjadinya perceraian ada ketentuan masa „iddah (masa tunggu) atau tanggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya. „iddah wajib ini di berikan kepada seorang perempuan setelah di ceraikan, namun kemudian persoalan yang muncul adalah bagaimana jika Perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil sebelum pernikahan, dan setelah pernikahan tidak pernah bercampur (Qobla dukhul), apakah tetap di berikan „iddah (masa tunggu) karena dalam hukum Islam Terutama Al-qur’an, sunnah maupun pandangan ulama’ Imam Mazhab, dan juga dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan iddah terdap istri yang dicerai sebelum dicampuri (qobla dukhul), namun karena seorang istri yang setelah diceraikan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, terutama persoalan nafkah lahir dan tentunya pula jika kondisi istri yang dicerai dalam keadaan hamil jika dalam hukum Islam memiliki masa „iddah sampai melahirkan, namun bagaimana jika istri tersebut dicerai dalam keadaan hamil qobla dukhul? maka dari itu penulis berkeinginan untuk mengulas pandangan Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena peneliti menemukan kasus seperti ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan mengambil judul; “Pandangan Hakim Dalam Memberikan „Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul”(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan model penelitian Studi Perkara Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. yang memfokuskan pada persoalan pandangan Hakim dalam memberikan masa „iddah bagi perceraian nikah hamil qobla dukhul, yang diambil melalui metode wawancara yang peneliti lakukan pada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Persoalan pemberian masa ‘iddah terhadap wanita yang hamil diluar nikah ini, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menyarankan agar memberikan masa „iddah, walaupun dalam Hukum yang ada di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, maupun dalam Hukum Islam Khususnya Al-qur’an, Hadist Nabi, dan fikih yang menyangkut masalah ‘iddah tidak terdapat pembahasan mengenai diberikannya masa iddah terhadap istri yang dicerai dalam keadaan hamil terutama qobla dukhul, yang di dasarkan pada ijtihad. ENGLISH: One of the Authority religious court is to solve the problem of divorce between a man and woman who are Muslims, after the divorce is no provision period 'iddah (waiting period) or time after falling in her hand, in time the husband may refer backto his wife. 'Iddah this must be given to a woman after the divorce, but then the question that arises is what if a divorced woman in a state of pregnancy before marriage and after marriage never mixed (Qobla dukhul), whether to stay in the given' iddah (the waiting period ) because in Islamic law especially the Qur'an, Sunnah and the views of the scholars 'Priest School, and also in the existing legislation in Indonesia, which in this case is the Act No.1 of 1974 and the Islamic Law was not given' iddah terdap wife who divorced before the mixed (qobla dukhul), but due to a wife after divorce have rights that must be met by ex-husband, especially a living issue of birth and of course also the case when the wife who divorced in the state of pregnancy if the Islamic law has period 'iddah until delivery, but what if the wife is divorced in the state of qobla dukhul pregnant? therefore the writer wishes to review the outlook Religious Court Judges in Malang district, because the researchers found such cases in the Court of Malang Regency Religion, by taking the title; \"In view of Judge Gives' iddah For Marriage Divorce Pregnancy Qobla Dukhul\" (Case Study On Religious Court of Malang Regency.) This study uses the model of Case Study Research While research approach using qualitative descriptive research method. which focuses on the views Judge problem\\in giving the 'iddah for divorce qobla dukhul wedlock pregnancy, which was taken through the interview method that researchers do in Malang District Court Judge Religion The results showed that the opinion of the Religious Court Judge Malang Regency with the issue of the 'iddah against women who become pregnant outside marriage, the Religious Court Judges in Malang regency is suggested that gives the' iddah, although the existing law in Indonesia, namely Law No. . 1 of 1974, Compilation of Islamic law, Islamic law and in particular the Qur'an, Hadith of the Prophet, and Islamic jurisprudence regarding the issue of 'iddah there are no discussions about granting the iddah of a divorced wife in a state of pregnancy, especially qobla dukhul, which is based on ijtihad.","abstract_html":"INDONESIA: Salah Satu Kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan masalah perceraian antara seorang laki dan perempuan yang beragama Islam, setelah terjadinya perceraian ada ketentuan masa „iddah (masa tunggu) atau tanggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya. „iddah wajib ini di berikan kepada seorang perempuan setelah di ceraikan, namun kemudian persoalan yang muncul adalah bagaimana jika Perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil sebelum pernikahan, dan setelah pernikahan tidak pernah bercampur (Qobla dukhul), apakah tetap di berikan „iddah (masa tunggu) karena dalam hukum Islam Terutama Al-qur’an, sunnah maupun pandangan ulama’ Imam Mazhab, dan juga dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan iddah terdap istri yang dicerai sebelum dicampuri (qobla dukhul), namun karena seorang istri yang setelah diceraikan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, terutama persoalan nafkah lahir dan tentunya pula jika kondisi istri yang dicerai dalam keadaan hamil jika dalam hukum Islam memiliki masa „iddah sampai melahirkan, namun bagaimana jika istri tersebut dicerai dalam keadaan hamil qobla dukhul? maka dari itu penulis berkeinginan untuk mengulas pandangan Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena peneliti menemukan kasus seperti ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan mengambil judul; “Pandangan Hakim Dalam Memberikan „Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul”(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan model penelitian Studi Perkara Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. yang memfokuskan pada persoalan pandangan Hakim dalam memberikan masa „iddah bagi perceraian nikah hamil qobla dukhul, yang diambil melalui metode wawancara yang peneliti lakukan pada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Persoalan pemberian masa ‘iddah terhadap wanita yang hamil diluar nikah ini, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menyarankan agar memberikan masa „iddah, walaupun dalam Hukum yang ada di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, maupun dalam Hukum Islam Khususnya Al-qur’an, Hadist Nabi, dan fikih yang menyangkut masalah ‘iddah tidak terdapat pembahasan mengenai diberikannya masa iddah terhadap istri yang dicerai dalam keadaan hamil terutama qobla dukhul, yang di dasarkan pada ijtihad. ENGLISH: One of the Authority religious court is to solve the problem of divorce between a man and woman who are Muslims, after the divorce is no provision period &#x27;iddah (waiting period) or time after falling in her hand, in time the husband may refer backto his wife. &#x27;Iddah this must be given to a woman after the divorce, but then the question that arises is what if a divorced woman in a state of pregnancy before marriage and after marriage never mixed (Qobla dukhul), whether to stay in the given&#x27; iddah (the waiting period ) because in Islamic law especially the Qur&#x27;an, Sunnah and the views of the scholars &#x27;Priest School, and also in the existing legislation in Indonesia, which in this case is the Act No.1 of 1974 and the Islamic Law was not given&#x27; iddah terdap wife who divorced before the mixed (qobla dukhul), but due to a wife after divorce have rights that must be met by ex-husband, especially a living issue of birth and of course also the case when the wife who divorced in the state of pregnancy if the Islamic law has period &#x27;iddah until delivery, but what if the wife is divorced in the state of qobla dukhul pregnant? therefore the writer wishes to review the outlook Religious Court Judges in Malang district, because the researchers found such cases in the Court of Malang Regency Religion, by taking the title; &quot;In view of Judge Gives&#x27; iddah For Marriage Divorce Pregnancy Qobla Dukhul&quot; (Case Study On Religious Court of Malang Regency.) This study uses the model of Case Study Research While research approach using qualitative descriptive research method. which focuses on the views Judge problem\\in giving the &#x27;iddah for divorce qobla dukhul wedlock pregnancy, which was taken through the interview method that researchers do in Malang District Court Judge Religion The results showed that the opinion of the Religious Court Judge Malang Regency with the issue of the &#x27;iddah against women who become pregnant outside marriage, the Religious Court Judges in Malang regency is suggested that gives the&#x27; iddah, although the existing law in Indonesia, namely Law No. . 1 of 1974, Compilation of Islamic law, Islamic law and in particular the Qur&#x27;an, Hadith of the Prophet, and Islamic jurisprudence regarding the issue of &#x27;iddah there are no discussions about granting the iddah of a divorced wife in a state of pregnancy, especially qobla dukhul, which is based on ijtihad.","abstract_has_math":false,"creators":["Azwar, Hafid"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2011,"date_issued":"2011-01","date_published":"2011-01","updated_at":"2026-11-18T20:39:24Z","subjects":["18012810 'Iddah (Waiting Period)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/1/05210022_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1592","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Azwar, Hafid"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2011-01-12"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2011-01"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abdul Manan. (2007) Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Anwar Abu Bakar, (2008) At-Tanzil Al-Qur‟an dan Terjemahannya. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Asafri Jaya Bakri, (1996) Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, Jakarta: PT Raja Grafindo. Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji; Jakarta. (2004). Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Komplasi Hukum Islam Di Indonesia. Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, (2003) Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab. Surabaya: Risalah Gusti. Lexy J. Moleong, (2006) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mohamad Nazir, (1999) Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia. Sri Hidyati, (2004) Nafkah Istri Pasca Perceraian (Telaah Keputusan Pengadilan Agama No. 191/Pdt. G/2002/PA. Mlg ), Skripsi Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang. Soemiyati, (1999) Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, (2008) Fiqih Wanita Edisi Lengkap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Sayyid Sabiq, (2004) Fiqih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Syaifuddi Zuhri, (2003) Masalah Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 ( studi kasus gugat cerai diPengadilan Agama Malang ),Skripsi Fakultas syari‟ah universitas Islam Negeri Malang. Suharsimi Arikunto, (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta. Soerjono Soekanto, (1986) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press. Saifullah, (2006) Buku Panduan Metode Penelitian, Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang. Soejono Sukanto, (2007) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Imam Suprayogo dan Tabrani, (2005), Metodologi Penelitian Sosial Agama Bandung: Remaja Rosyda Karya. M.Saad Ibrahim, (t. th.), „ Diktat Metodologi Penelitian Hukum”, Makalah, disajikan dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam. Malang: Universitas Islam Negeri Malang,. Husein Sayuti, (1989), Pengantar Metodologi Riset Jakarta: Fajar Agung Tim Dosen Fakultas Syari‟ah, (2005) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Anwar Abu Bakar, (2008 ), At-Tanzil Al-Qur‟an dan Terjemahannya Bandung: Sinar Baru Algesindo. Muhammad Bagir, (2008) Fiqih Praktis II (Menurut Al-Qur‟an, As-sunnah, dan Pendapat para ulama) Jakarta: Penerbit Karisma. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Syarif Ali Bin Muhammad, (1421 H) Ta‟rifat ( Jeddah: Al-Haramain. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita edisi Lengkap (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, (2004), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Jakarta: H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), Hokum Perdata Islam Di Indonesia (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam Dari fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI) .Jakarta :Kencana Budi Susilo, (2008), Prosedur Gugatan Cerai. Jakatra: Penerbit Pustaka Yustisia. Sution Usman Adji, (2002), Kawin lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty. Abd. Rahman Ghazaly, (2006), Fiqh Munakaha. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Amir Syarifuddin, (2007). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media Soemiyati, ,(1982). Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Penerbit Liberty. Abdul aziz Dahlan, (2001), Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 4 Asmin. (1986) Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang perkawinan No.1/1974 . Jakarta: Penerbit PT. Dian Rakyat. Sidqi Muhammad Jamil, (t.t ), Sunan Abi Dawud, Beirut Lebanon: Darul Fikri,Juz II. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (2006). Shahih Sunan Abu Daud Jakarta: Pustaka Azzam, Buku I. Sudarsono. (2005) Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: PT Rineka Cipta, Abu Malik Kamal. (2007) Fiqih sunnah Wanita Jakarta: Pena Pundi Aksara. Abdul Manan, (2006). Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ahmad Bin Hasban Syahrir Abi Suja‟, (t.t) Fathul Qarib, Penerbit Darul Nasri Al-Misriyah. Lihat juga A. Hufaf Ibry, (1994) Terjemah Fatkhul Qarib. Surabaya: Tiga Pilar, Jilid II. Group. Imam Syafi‟I, (2007) Ringkasan Kitab Al Umm Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 2 Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. (Rineka Cipta) 264-165. Abd. Rahman Ghazaly. (2006) Fiqh Munakahat Jakarta: Kencana Prenada Media Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1994 Fiqih Muslimah Ibadat-Mu‟amalat Jakarta: Pustaka Amani. . Muhammad Bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri, 2007. Ensiklopedi Islam Al-kamil, Jakarta: Darus sunnah Press. (2007). Amanadenen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006,(Jakarta: Sinar Grafika. (2007). Pedoman Teknis Administrsi dan Teknis Peradilan Agama . Jakarta: Mahkamah Agung RI. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. Rianto Adi. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan hukum. Jakarta : Granit. Mohamad. Nazir, (1999). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, Lexy J. Mooleong, (2006) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Sugiyono, (2006) Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta. IqbaL Hasan, (2002), Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, Soerjono Soekoanto, (1986) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press Gabriel Amin Silalahi, (2003), Metode Penelitian dan Study Kasus. Sidoarjo: CV. Citra Media. Saifullah, Buku Panduan Metode Penelitian, Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (t.t) Metode Penelitian Survei, Jakarta: Pustaka LP3ES Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, (2000) Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung; Sinar Batu Algasindo. Musthofa Kamal Pasha, Dkk. (2003). Fikih Islam (sesuai Dengan Putusan Majlis Tarjih). Yogyakarta; Penerbit Citra Karsa Mandiri. Team Media Centre. (t.t). Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam. Media Centre. http://www.pamalangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i d=5&Itemid=31 akses jam 18.00 tanggal 23 juni 2010 http://indonesian.irib.ir/index.php/politik/63-sosial/16855-hak-perempuan- dalam-keluarga-3.html akses 4 juli 2010 http://ustadzridwan.com/kitab-muwafaqoot-karya-imam-syatibi-sebuah- metodologi-mutakhir-di-dalam-memahami-syariah/ akses 4 juli 2010 http://addariny.wordpress.com/2009/07/16/masa-iddah-istri-ringkasan-shohih- muslim/ akses 4 juli 2010 http://grelovejogja.wordpress.com/2008/11/21/hukum-hukum-dalam-perceraian/akses 4 juli 2010 http://www.riaupos.com/new/kolom.php?act=full&id=38&kat=4 akses 4 juli 2010 Rusli Hasbi, Merajut Qalbun Salim, http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya-jawab/diajak-ruju-tapi-tidak-mau/ diakses 24 Desember 2009 Abied, Konsep Gugatan Cerai menurut Islam, http://meetabied.wordpress.com/2009/10/30/konsep-gugatan-cerai-menurut- islam/(diakses pada 26 Januari 2010). Abd. Moqsith Ghazali, Iddahdan Ihdad, http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/Ab_Moqsith_Ghazali_iddah.pdf .diakses 30 November 2009 Studi Komparatif antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama, file:///E:/studi-komparatif-antara-cerai-talak-dan.html , diakses pada 29 Januari 2010 http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/Ab_Moqsith_Ghazali_iddah.pdf Diakses 30 10 2009 http://alislamu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=6 akses 29 juli 2009 Syaifuddi Zuhri, “Masalah Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974” ( studi kasus gugat cerai diPengadilan Agama Malang ), Skripsi (Malang: Fakultas syari‟ah universitas Islam Negeri Malang, 2003 ) Sri Hidyati, “Nafkah Istri Pasca Perceraian” (Telaah Keputusan Pengadilan Agama No. 191/Pdt. G/2002/PA. Mlg ), Skripsi (Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang, 2004) Laporan Perkara Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012810 'Iddah (Waiting Period)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/1/05210022_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/2/05210022_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/3/05210022_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/4/05210022_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/5/05210022_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/7/05210022_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/6/05210022_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/9/05210022_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/8/05210022_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/11/05210022_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/10/05210022_Lampiran.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Salah Satu Kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan masalah perceraian antara seorang laki dan perempuan yang beragama Islam, setelah terjadinya perceraian ada ketentuan masa „iddah (masa tunggu) atau tanggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya. „iddah wajib ini di berikan kepada seorang perempuan setelah di ceraikan, namun kemudian persoalan yang muncul adalah bagaimana jika Perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil sebelum pernikahan, dan setelah pernikahan tidak pernah bercampur (Qobla dukhul), apakah tetap di berikan „iddah (masa tunggu) karena dalam hukum Islam Terutama Al-qur’an, sunnah maupun pandangan ulama’ Imam Mazhab, dan juga dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan iddah terdap istri yang dicerai sebelum dicampuri (qobla dukhul), namun karena seorang istri yang setelah diceraikan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, terutama persoalan nafkah lahir dan tentunya pula jika kondisi istri yang dicerai dalam keadaan hamil jika dalam hukum Islam memiliki masa „iddah sampai melahirkan, namun bagaimana jika istri tersebut dicerai dalam keadaan hamil qobla dukhul? maka dari itu penulis berkeinginan untuk mengulas pandangan Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena peneliti menemukan kasus seperti ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan mengambil judul; “Pandangan Hakim Dalam Memberikan „Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul”(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan model penelitian Studi Perkara Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. yang memfokuskan pada persoalan pandangan Hakim dalam memberikan masa „iddah bagi perceraian nikah hamil qobla dukhul, yang diambil melalui metode wawancara yang peneliti lakukan pada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Persoalan pemberian masa ‘iddah terhadap wanita yang hamil diluar nikah ini, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menyarankan agar memberikan masa „iddah, walaupun dalam Hukum yang ada di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, maupun dalam Hukum Islam Khususnya Al-qur’an, Hadist Nabi, dan fikih yang menyangkut masalah ‘iddah tidak terdapat pembahasan mengenai diberikannya masa iddah terhadap istri yang dicerai dalam keadaan hamil terutama qobla dukhul, yang di dasarkan pada ijtihad. ENGLISH: One of the Authority religious court is to solve the problem of divorce between a man and woman who are Muslims, after the divorce is no provision period 'iddah (waiting period) or time after falling in her hand, in time the husband may refer backto his wife. 'Iddah this must be given to a woman after the divorce, but then the question that arises is what if a divorced woman in a state of pregnancy before marriage and after marriage never mixed (Qobla dukhul), whether to stay in the given' iddah (the waiting period ) because in Islamic law especially the Qur'an, Sunnah and the views of the scholars 'Priest School, and also in the existing legislation in Indonesia, which in this case is the Act No.1 of 1974 and the Islamic Law was not given' iddah terdap wife who divorced before the mixed (qobla dukhul), but due to a wife after divorce have rights that must be met by ex-husband, especially a living issue of birth and of course also the case when the wife who divorced in the state of pregnancy if the Islamic law has period 'iddah until delivery, but what if the wife is divorced in the state of qobla dukhul pregnant? therefore the writer wishes to review the outlook Religious Court Judges in Malang district, because the researchers found such cases in the Court of Malang Regency Religion, by taking the title; \"In view of Judge Gives' iddah For Marriage Divorce Pregnancy Qobla Dukhul\" (Case Study On Religious Court of Malang Regency.) This study uses the model of Case Study Research While research approach using qualitative descriptive research method. which focuses on the views Judge problem\\in giving the 'iddah for divorce qobla dukhul wedlock pregnancy, which was taken through the interview method that researchers do in Malang District Court Judge Religion The results showed that the opinion of the Religious Court Judge Malang Regency with the issue of the 'iddah against women who become pregnant outside marriage, the Religious Court Judges in Malang regency is suggested that gives the' iddah, although the existing law in Indonesia, namely Law No. . 1 of 1974, Compilation of Islamic law, Islamic law and in particular the Qur'an, Hadith of the Prophet, and Islamic jurisprudence regarding the issue of 'iddah there are no discussions about granting the iddah of a divorced wife in a state of pregnancy, especially qobla dukhul, which is based on ijtihad."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan hakim dalam memberikan iddah bagi perceraian nikah hamil qobla dukhul: Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Azwar, Hafid"],"dc:date":["2011-01-12"],"dc:date.issued":["2011-01"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Salah Satu Kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan masalah perceraian antara seorang laki dan perempuan yang beragama Islam, setelah terjadinya perceraian ada ketentuan masa „iddah (masa tunggu) atau tanggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya. „iddah wajib ini di berikan kepada seorang perempuan setelah di ceraikan, namun kemudian persoalan yang muncul adalah bagaimana jika Perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil sebelum pernikahan, dan setelah pernikahan tidak pernah bercampur (Qobla dukhul), apakah tetap di berikan „iddah (masa tunggu) karena dalam hukum Islam Terutama Al-qur’an, sunnah maupun pandangan ulama’ Imam Mazhab, dan juga dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan iddah terdap istri yang dicerai sebelum dicampuri (qobla dukhul), namun karena seorang istri yang setelah diceraikan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, terutama persoalan nafkah lahir dan tentunya pula jika kondisi istri yang dicerai dalam keadaan hamil jika dalam hukum Islam memiliki masa „iddah sampai melahirkan, namun bagaimana jika istri tersebut dicerai dalam keadaan hamil qobla dukhul? maka dari itu penulis berkeinginan untuk mengulas pandangan Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena peneliti menemukan kasus seperti ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan mengambil judul; “Pandangan Hakim Dalam Memberikan „Iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukhul”(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Penelitian ini menggunakan model penelitian Studi Perkara Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. yang memfokuskan pada persoalan pandangan Hakim dalam memberikan masa „iddah bagi perceraian nikah hamil qobla dukhul, yang diambil melalui metode wawancara yang peneliti lakukan pada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Persoalan pemberian masa ‘iddah terhadap wanita yang hamil diluar nikah ini, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menyarankan agar memberikan masa „iddah, walaupun dalam Hukum yang ada di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, maupun dalam Hukum Islam Khususnya Al-qur’an, Hadist Nabi, dan fikih yang menyangkut masalah ‘iddah tidak terdapat pembahasan mengenai diberikannya masa iddah terhadap istri yang dicerai dalam keadaan hamil terutama qobla dukhul, yang di dasarkan pada ijtihad. ENGLISH: One of the Authority religious court is to solve the problem of divorce between a man and woman who are Muslims, after the divorce is no provision period 'iddah (waiting period) or time after falling in her hand, in time the husband may refer backto his wife. 'Iddah this must be given to a woman after the divorce, but then the question that arises is what if a divorced woman in a state of pregnancy before marriage and after marriage never mixed (Qobla dukhul), whether to stay in the given' iddah (the waiting period ) because in Islamic law especially the Qur'an, Sunnah and the views of the scholars 'Priest School, and also in the existing legislation in Indonesia, which in this case is the Act No.1 of 1974 and the Islamic Law was not given' iddah terdap wife who divorced before the mixed (qobla dukhul), but due to a wife after divorce have rights that must be met by ex-husband, especially a living issue of birth and of course also the case when the wife who divorced in the state of pregnancy if the Islamic law has period 'iddah until delivery, but what if the wife is divorced in the state of qobla dukhul pregnant? therefore the writer wishes to review the outlook Religious Court Judges in Malang district, because the researchers found such cases in the Court of Malang Regency Religion, by taking the title; \"In view of Judge Gives' iddah For Marriage Divorce Pregnancy Qobla Dukhul\" (Case Study On Religious Court of Malang Regency.) This study uses the model of Case Study Research While research approach using qualitative descriptive research method. which focuses on the views Judge problem\\in giving the 'iddah for divorce qobla dukhul wedlock pregnancy, which was taken through the interview method that researchers do in Malang District Court Judge Religion The results showed that the opinion of the Religious Court Judge Malang Regency with the issue of the 'iddah against women who become pregnant outside marriage, the Religious Court Judges in Malang regency is suggested that gives the' iddah, although the existing law in Indonesia, namely Law No. . 1 of 1974, Compilation of Islamic law, Islamic law and in particular the Qur'an, Hadith of the Prophet, and Islamic jurisprudence regarding the issue of 'iddah there are no discussions about granting the iddah of a divorced wife in a state of pregnancy, especially qobla dukhul, which is based on ijtihad."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/1/05210022_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/2/05210022_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/3/05210022_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/4/05210022_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/5/05210022_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/7/05210022_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/6/05210022_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/9/05210022_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/8/05210022_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/11/05210022_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/10/05210022_Lampiran.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1592/"],"dc:relation.references":["Abdul Manan. (2007) Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Anwar Abu Bakar, (2008) At-Tanzil Al-Qur‟an dan Terjemahannya. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Asafri Jaya Bakri, (1996) Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, Jakarta: PT Raja Grafindo. Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji; Jakarta. (2004). Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Komplasi Hukum Islam Di Indonesia. Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, (2003) Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab. Surabaya: Risalah Gusti. Lexy J. Moleong, (2006) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mohamad Nazir, (1999) Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia. Sri Hidyati, (2004) Nafkah Istri Pasca Perceraian (Telaah Keputusan Pengadilan Agama No. 191/Pdt. G/2002/PA. Mlg ), Skripsi Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang. Soemiyati, (1999) Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, (2008) Fiqih Wanita Edisi Lengkap. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Sayyid Sabiq, (2004) Fiqih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Syaifuddi Zuhri, (2003) Masalah Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 ( studi kasus gugat cerai diPengadilan Agama Malang ),Skripsi Fakultas syari‟ah universitas Islam Negeri Malang. Suharsimi Arikunto, (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta. Soerjono Soekanto, (1986) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press. Saifullah, (2006) Buku Panduan Metode Penelitian, Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang. Soejono Sukanto, (2007) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Imam Suprayogo dan Tabrani, (2005), Metodologi Penelitian Sosial Agama Bandung: Remaja Rosyda Karya. M.Saad Ibrahim, (t. th.), „ Diktat Metodologi Penelitian Hukum”, Makalah, disajikan dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam. Malang: Universitas Islam Negeri Malang,. Husein Sayuti, (1989), Pengantar Metodologi Riset Jakarta: Fajar Agung Tim Dosen Fakultas Syari‟ah, (2005) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Anwar Abu Bakar, (2008 ), At-Tanzil Al-Qur‟an dan Terjemahannya Bandung: Sinar Baru Algesindo. Muhammad Bagir, (2008) Fiqih Praktis II (Menurut Al-Qur‟an, As-sunnah, dan Pendapat para ulama) Jakarta: Penerbit Karisma. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Syarif Ali Bin Muhammad, (1421 H) Ta‟rifat ( Jeddah: Al-Haramain. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita edisi Lengkap (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, (2004), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Jakarta: H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2006), Hokum Perdata Islam Di Indonesia (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam Dari fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI) .Jakarta :Kencana Budi Susilo, (2008), Prosedur Gugatan Cerai. Jakatra: Penerbit Pustaka Yustisia. Sution Usman Adji, (2002), Kawin lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty. Abd. Rahman Ghazaly, (2006), Fiqh Munakaha. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Amir Syarifuddin, (2007). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media Soemiyati, ,(1982). Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Penerbit Liberty. Abdul aziz Dahlan, (2001), Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 4 Asmin. (1986) Status Perkawinan Antar Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang perkawinan No.1/1974 . Jakarta: Penerbit PT. Dian Rakyat. Sidqi Muhammad Jamil, (t.t ), Sunan Abi Dawud, Beirut Lebanon: Darul Fikri,Juz II. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (2006). Shahih Sunan Abu Daud Jakarta: Pustaka Azzam, Buku I. Sudarsono. (2005) Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: PT Rineka Cipta, Abu Malik Kamal. (2007) Fiqih sunnah Wanita Jakarta: Pena Pundi Aksara. Abdul Manan, (2006). Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ahmad Bin Hasban Syahrir Abi Suja‟, (t.t) Fathul Qarib, Penerbit Darul Nasri Al-Misriyah. Lihat juga A. Hufaf Ibry, (1994) Terjemah Fatkhul Qarib. Surabaya: Tiga Pilar, Jilid II. Group. Imam Syafi‟I, (2007) Ringkasan Kitab Al Umm Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 2 Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. (Rineka Cipta) 264-165. Abd. Rahman Ghazaly. (2006) Fiqh Munakahat Jakarta: Kencana Prenada Media Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1994 Fiqih Muslimah Ibadat-Mu‟amalat Jakarta: Pustaka Amani. . Muhammad Bin Ibrahim bin Abdullah At-tuwaijiri, 2007. Ensiklopedi Islam Al-kamil, Jakarta: Darus sunnah Press. (2007). Amanadenen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006,(Jakarta: Sinar Grafika. (2007). Pedoman Teknis Administrsi dan Teknis Peradilan Agama . Jakarta: Mahkamah Agung RI. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. Rianto Adi. (2004). Metodologi Penelitian Sosial dan hukum. Jakarta : Granit. Mohamad. Nazir, (1999). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, Lexy J. Mooleong, (2006) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Sugiyono, (2006) Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta. IqbaL Hasan, (2002), Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, Soerjono Soekoanto, (1986) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press Gabriel Amin Silalahi, (2003), Metode Penelitian dan Study Kasus. Sidoarjo: CV. Citra Media. Saifullah, Buku Panduan Metode Penelitian, Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (t.t) Metode Penelitian Survei, Jakarta: Pustaka LP3ES Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, (2000) Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung; Sinar Batu Algasindo. Musthofa Kamal Pasha, Dkk. (2003). Fikih Islam (sesuai Dengan Putusan Majlis Tarjih). Yogyakarta; Penerbit Citra Karsa Mandiri. Team Media Centre. (t.t). Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam. Media Centre. http://www.pamalangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i d=5&Itemid=31 akses jam 18.00 tanggal 23 juni 2010 http://indonesian.irib.ir/index.php/politik/63-sosial/16855-hak-perempuan- dalam-keluarga-3.html akses 4 juli 2010 http://ustadzridwan.com/kitab-muwafaqoot-karya-imam-syatibi-sebuah- metodologi-mutakhir-di-dalam-memahami-syariah/ akses 4 juli 2010 http://addariny.wordpress.com/2009/07/16/masa-iddah-istri-ringkasan-shohih- muslim/ akses 4 juli 2010 http://grelovejogja.wordpress.com/2008/11/21/hukum-hukum-dalam-perceraian/akses 4 juli 2010 http://www.riaupos.com/new/kolom.php?act=full&id=38&kat=4 akses 4 juli 2010 Rusli Hasbi, Merajut Qalbun Salim, http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya-jawab/diajak-ruju-tapi-tidak-mau/ diakses 24 Desember 2009 Abied, Konsep Gugatan Cerai menurut Islam, http://meetabied.wordpress.com/2009/10/30/konsep-gugatan-cerai-menurut- islam/(diakses pada 26 Januari 2010). Abd. Moqsith Ghazali, Iddahdan Ihdad, http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/Ab_Moqsith_Ghazali_iddah.pdf .diakses 30 November 2009 Studi Komparatif antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama, file:///E:/studi-komparatif-antara-cerai-talak-dan.html , diakses pada 29 Januari 2010 http://www.fahmina.or.id/pbl/dfp_indo/Ab_Moqsith_Ghazali_iddah.pdf Diakses 30 10 2009 http://alislamu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=6 akses 29 juli 2009 Syaifuddi Zuhri, “Masalah Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974” ( studi kasus gugat cerai diPengadilan Agama Malang ), Skripsi (Malang: Fakultas syari‟ah universitas Islam Negeri Malang, 2003 ) Sri Hidyati, “Nafkah Istri Pasca Perceraian” (Telaah Keputusan Pengadilan Agama No. 191/Pdt. G/2002/PA. Mlg ), Skripsi (Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang, 2004) Laporan Perkara Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010."],"dc:subject":["18012810 'Iddah (Waiting Period)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan hakim dalam memberikan iddah bagi perceraian nikah hamil qobla dukhul: Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:24Z"}