{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1595"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1595","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Implikasi legalitas akta hibah terhadap hak anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dalam harta warisan","abstract":"INDONESIA: Proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam diatur dalam Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam masalah pengangkatan anak bagi orang Islam. Pengangkatan anak ini menimbulkan dampak kewarisan sebagaimana diatur di dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. KHI menggunakan istilah wasiat wajibah yang besarnya 1/3 harta peninggalan orang tua angkat. Namun, dalam realitanya banyak sekali masalah yang ada ketika pembagian harta warisan tersebut dibagikan. misalnya jika harta atau hak wasiat wajibah tersebut telah terhalangi oleh suatu akta hibah otentik (pasal 1870 KUHPerdata). Tujuan dalam penelitian ini adalah: Mengetahui Implikasi legalitas akta hibah terhadap pembagian harta waris, dan mengetahui ketentuan hukum hak wasiat wajibah anak angkat terhadap harta waris yang telah ditetapkan dalam akta hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (Library reasearch) dengan bantuan pendekatan perundangundangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah, Pasal 1870 KUHPerdata tentang akta otentik sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh literatur-literatur atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian harta waris melalui akta hibah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabila didalam harta tersebut tidak terdapat hak ahli waris yang lain. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum. Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat wajibah apabila pengangkatannya melalui penetapan Pengadilan Agama, yang di dalamnya terdapat ikrar dan akad wasiat wajibah. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor sosial, yaitu kewajiban timbal balik anak angkat terhadap orang tuanya yang selama ini membesarkan dan mendidik anak angkat mulai dari kecil sampai besar hingga terjalin sebuah kasih sayang yang sangat mendalam antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila beberapa faktor diatas telah terpenuhi maka hak wasiat wajibah ini tidak dapat dihalangi oleh akta hibah. ENGLISH: The process of adoption in Islam is set in the section 49, letter a, numeralm 20 in the law number 3, 2006 about Religion Court in adoption for moslem issue. This adoption creates heritance effect as it is set in section 209 Islamic Law Compilation (ILC/KHI). ILC uses term compulsory testament which takes account 1/3 of inheritance from adoptive parent. But, in reality there are a lot of problem appears when the inheritance is distributed. For example, if the asses or compulsory testament are prevented by an authentic deed of donation (section 1870 civil code). The aim of this research is to find out the implication of legality of deed of donation to the distribution of heritance, and to find out certain law of the right of compulsory testament of an adoptive child to the heritance set in deed of donation. The research method used is the type of library research with the aid of legislation and the concept of the approach. Materials used are legal KHI Article 209, Article 1870 Civil Code as the primary legal materials and supported by the literature or writings in accordance with the themes discussed. Furthermore, the data were processed and analyzed using descriptive analytical method. The findings show that the distribution of heritance trough donation is stated legally and has power of law if there is no other heir in the deed of donation. if there is other heir in the deed of donation; so, according to Supreme Court Yurisprudence of RI No. 391. K/Sip/1969, No. 2002.K/Pdt/1986, 11th June, 1990, and No. 1182. K/Pdt/1988 , 22nd December 1994, the deed of donation is considered canceled for the law. An adoptive child can achieve the right of compulsory testament if the process of adoption is through Religion court, which inside it there are compulsory testament promise and settlement. Besides, there is another factor influencing, for example social factor, which is interchange duty of the adoptive child to his parents who has already grown and taught him since his early age until he grows older. And love has already exist deeply between them. if some of the factors above have already been fulfill; so, the right of the compulsory testament cannot be rejected by the deed of donation.","abstract_html":"INDONESIA: Proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam diatur dalam Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam masalah pengangkatan anak bagi orang Islam. Pengangkatan anak ini menimbulkan dampak kewarisan sebagaimana diatur di dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. KHI menggunakan istilah wasiat wajibah yang besarnya 1/3 harta peninggalan orang tua angkat. Namun, dalam realitanya banyak sekali masalah yang ada ketika pembagian harta warisan tersebut dibagikan. misalnya jika harta atau hak wasiat wajibah tersebut telah terhalangi oleh suatu akta hibah otentik (pasal 1870 KUHPerdata). Tujuan dalam penelitian ini adalah: Mengetahui Implikasi legalitas akta hibah terhadap pembagian harta waris, dan mengetahui ketentuan hukum hak wasiat wajibah anak angkat terhadap harta waris yang telah ditetapkan dalam akta hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (Library reasearch) dengan bantuan pendekatan perundangundangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah, Pasal 1870 KUHPerdata tentang akta otentik sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh literatur-literatur atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian harta waris melalui akta hibah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabila didalam harta tersebut tidak terdapat hak ahli waris yang lain. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum. Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat wajibah apabila pengangkatannya melalui penetapan Pengadilan Agama, yang di dalamnya terdapat ikrar dan akad wasiat wajibah. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor sosial, yaitu kewajiban timbal balik anak angkat terhadap orang tuanya yang selama ini membesarkan dan mendidik anak angkat mulai dari kecil sampai besar hingga terjalin sebuah kasih sayang yang sangat mendalam antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila beberapa faktor diatas telah terpenuhi maka hak wasiat wajibah ini tidak dapat dihalangi oleh akta hibah. ENGLISH: The process of adoption in Islam is set in the section 49, letter a, numeralm 20 in the law number 3, 2006 about Religion Court in adoption for moslem issue. This adoption creates heritance effect as it is set in section 209 Islamic Law Compilation (ILC/KHI). ILC uses term compulsory testament which takes account 1/3 of inheritance from adoptive parent. But, in reality there are a lot of problem appears when the inheritance is distributed. For example, if the asses or compulsory testament are prevented by an authentic deed of donation (section 1870 civil code). The aim of this research is to find out the implication of legality of deed of donation to the distribution of heritance, and to find out certain law of the right of compulsory testament of an adoptive child to the heritance set in deed of donation. The research method used is the type of library research with the aid of legislation and the concept of the approach. Materials used are legal KHI Article 209, Article 1870 Civil Code as the primary legal materials and supported by the literature or writings in accordance with the themes discussed. Furthermore, the data were processed and analyzed using descriptive analytical method. The findings show that the distribution of heritance trough donation is stated legally and has power of law if there is no other heir in the deed of donation. if there is other heir in the deed of donation; so, according to Supreme Court Yurisprudence of RI No. 391. K/Sip/1969, No. 2002.K/Pdt/1986, 11th June, 1990, and No. 1182. K/Pdt/1988 , 22nd December 1994, the deed of donation is considered canceled for the law. An adoptive child can achieve the right of compulsory testament if the process of adoption is through Religion court, which inside it there are compulsory testament promise and settlement. Besides, there is another factor influencing, for example social factor, which is interchange duty of the adoptive child to his parents who has already grown and taught him since his early age until he grows older. And love has already exist deeply between them. if some of the factors above have already been fulfill; so, the right of the compulsory testament cannot be rejected by the deed of donation.","abstract_has_math":false,"creators":["Bahrudin, Muchammad"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2011,"date_issued":"2011-08","date_published":"2011-08","updated_at":"2026-11-18T20:39:24Z","subjects":["18012816 Mawaris (Inheritance)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/1/07210048_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1595","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Bahrudin, Muchammad"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2011-08-02"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2011-08"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Ahmad Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin, Al-Wajiz Fi Idlohi qawa’idi Al- Fiqhiyyati Al-Kulliyati,(Bairut:Muassasa Al-Risalah, 1983 Afandi Ali, 1997, Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta : Rineka Cipta. al-Ghandur, Ahmad. 2006. Al-Akhwal al-Syakhshiyah fi al-Tasyri’ al-Islami, Beirut: maktabah al-Falah. al- Ghazi, Ibnu Qasim, Khasiyah Al-Bajuri, Jilid II, Semarang: Toha Putra, tth. al Jazairi, Abdurrahman, Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid III, Beirut : Dar al- Fikr, tth. Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, 2006, Syarah Bulughul Marram, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5 Aziz Al-Malaibari, As Syekh Zainuddin bin Abdul, Fathul Mu’in, Jilid II, Terjemahan Abul Hidayah dari Fath al-Mu’in, Surabaya: Al-Hidayah, tth. Az Zuhaili, Wahbah, 1989, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, Beirut: Dar al- Fikr. al-Asyqolani, Hafidz bin Hajar, Bulughul Maram, Surabaya : Hidayah, t.th. Aziz Dahlan, Abdul (et. al.), 1996, Eksiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Alam, Andi Syamsul dan M. Fauzan, 2008, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana. Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika Presindo. Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1999, Fiqh Mawaris, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Abdullah, Abdul Gani, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta:Gema Insani Press. Adjie, Habib. 2008. Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama,.Rapaun Amirudin, dan Zainal, Asikin. 2004. pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Azmar, Saifuddin. 2001. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Budiono, Rachmad. 1999. Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Budiono, Herlin, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bisri, Cik Hasan, et.al, 1999, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Bukhari, 1993, Shahih Bukhari, Jilid III, Terjemahan Ach. Sunarto dari Shahih al- Bukhari, Semarang: CV.AsySyifa'. Daud,Abu, 2006, Sunan Abu Daud, juz 9, Bairut:Dar Basya’ir Al Islamiyah Dja’is, Mochammad dan RMJ. Koosmargono, 2008, Membaca dan Mengerti HIR, Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Doi, A. Rahman I, 2002, Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syari’ah), Jakarta, PT. Raja Grafindo. Depag RI, 1989, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988, Kamus Besar Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Eliyana, 1997, Penentuan Alat Bukti Pemilikan sebagai dasar Bagi Pendaftaran Tanah, Makalah Seminar Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah, Yogyakarta. Ensiklopedi Islam.2005. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Hasan, M. Ali, 2003, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. , Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta : Bulan Bintang, t.th. Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Waris Adat. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad, 1999, Fiqh Mawaris, Semarang:Pustaka Rizki Putra Ibn Ismail al-Kahlani Ash Shan’ani, Al Imam Muhammad, 1995, Subulus Salam, Jilid III, Terjemahan Abu Bakar Muhammad dari Subul as-Salam, Surabaya: Al Ikhlas. Ibnu Anas, Imam Malik, 1989, Al- Muwattho’, Beirut: Dar al-Fikr. Kurdianto, 1991, Sistem Pembentukan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Surabaya: Usaha Nasional. Karim, Helmi, 1997, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Khasanah, Uswatun, Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2008, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang NOMOR 177/Pdt.G/2008/PA Jbg. TENTANG PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG BERUPA TANAH) Khairul, Umam Dian. 2000. Fiqih Mawaris untuk IAIN, STAIN dan PTAIS, Bandung: Pustaka Setia. Kholid, Narbukoi dan Abu Achmadi. 2008. Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Diharapkan dapat elaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar, Jakarta:Bumi Aksara. Lopa, Baharuddin., 1996, Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Marwan, 2009, Kamus Hukum, Surabaya:Reality Publisher. Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2010, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah. Manan, Abdul, 2000, Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Surabaya: Usaha Nasional. , 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana. Majah, Ibnu, 2006, Sunan Ibnu Majah, Juz ,5,9,Hadist No. 12140 Bairut:Dar Al Ma’rifah Malik, 1999, Muwatta Imam Malik,Juz 4, Bairut:Darul Kutub. Maruzi, Muslich, 1981, Pokok-pokok Ilmu Waris, Semarang : Mujahidin, Cet. I. Muslim, Sahih Muslim, Surabaya: Al-hidayah, tth. , 2003, Shahih Muslim, Juz 15, Hadits No. 6215, Kairo:Dar Al Manar Munawwir, Ahmad Warson, 1997, al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif. Musthofa Sy., S.H., M.H., Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008) Moleong. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Pasaribu, Chairuman, 1996, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Prist, Darwan, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Rusyd, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid, Surabaya:Al-Hidayah. Rofiq, Ahmad, 2003, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Ramulyo, M. Idris, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam. Rahman, Fatchur, 1994, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma’arif. Rambe. 2004. Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta, Sinar Grafika. Sumitro, Warkum, 2005, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia, Malang: Bayumedia. Sarong, A. Hamid, 1997, Kompilasi Hukum Islam:Studi Pembaharuan Fiqih Indonesia, peneliti DIP IAIN. Shidik, Safiudin, 2004, Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer, Jakarta: Inti Media Citra Nusantara. Simanjutak, Komis K. Lubis, Suhrawardi, , 1995, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), Jakarta : Sinar Grafika Persada. Syarifuddin, Amir, 2008, Hukum Kewarisan Hukum Islam, Jakarta: Kencana. Shihab, M. Quraish, 2002, Tafsir al-Misbah, Vol: 1, Jakarta: Lentera Hati. Sabiq, Sayyid, 1996, Fiqh Sunnah, Jilid 14, Terjemahan Mudzakir AS dari Fiqh as- Sunnah, Bandung: Al Ma’arif. Subekti, 1975, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita. Sasangka, Hari, 2005, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Bandung: Mandar Maju. , 2005, Perbandingan HIR dengan RBG: Disertai Dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Bandung:Mandar Maju. Salman S Otje dan HaffaMusthafa s, 2002, Hukum Waris Islam, Bandung : Rafika Aditam Sutobing, G.H.S. lumbang S.H., 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga. Sarmadi A. Sukris. 1997. Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sarjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Saifullah, Konsep Dasar Metode penelitian dalam Proposal Skripsi, Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang Syamsu, Andi Alam, 2008, Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam, Jakarta: Kencana. Tobing, Lumban, 1983, Peraturan Jabtan Notaris, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Tim Dosen Fakultas Syari’ah UIN Malang, Buku Pedoman Ppenulisan Karya Ilmiah, Malang: Fakultas Syari’ah, 2005 Usman, Suparman. 2002. Fikih Mawaris, Jakarta:Gaya Media Pratama. Yunus, Mahmud, 1990, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Hida Karya Agung. Zaini, Muderis. 1995. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta : Sinar Grafika Peraturan Perundang-Undangan Departemen Agama, 1991/1992, INPRES No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Subekti. 2008. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pustaka Saint dan Teknologi. Gunardi, dkk. 2007. kitab Undang-undang Hukum Kenotariatan Himpunan tentang peraturan tentang kenotariatan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Undang-undang RI No. 37 Tahun1998, PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Tjitrosudibio, dan Subekti. 2004. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 34; Jakarta: Pradnya Paramita. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Arkola, t.th., 239. Undang-undang No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 52. Program CD, Marji’ Al-Akbar Li al-tsuras Al- islamiy."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012816 Mawaris (Inheritance)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/1/07210048_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/2/07210048_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/3/07210048_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/4/07210048_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/5/07210048_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/8/07210048_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/6/07210048_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/7/07210048_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/9/07210048_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/10/07210048_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam diatur dalam Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam masalah pengangkatan anak bagi orang Islam. Pengangkatan anak ini menimbulkan dampak kewarisan sebagaimana diatur di dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. KHI menggunakan istilah wasiat wajibah yang besarnya 1/3 harta peninggalan orang tua angkat. Namun, dalam realitanya banyak sekali masalah yang ada ketika pembagian harta warisan tersebut dibagikan. misalnya jika harta atau hak wasiat wajibah tersebut telah terhalangi oleh suatu akta hibah otentik (pasal 1870 KUHPerdata). Tujuan dalam penelitian ini adalah: Mengetahui Implikasi legalitas akta hibah terhadap pembagian harta waris, dan mengetahui ketentuan hukum hak wasiat wajibah anak angkat terhadap harta waris yang telah ditetapkan dalam akta hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (Library reasearch) dengan bantuan pendekatan perundangundangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah, Pasal 1870 KUHPerdata tentang akta otentik sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh literatur-literatur atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian harta waris melalui akta hibah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabila didalam harta tersebut tidak terdapat hak ahli waris yang lain. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum. Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat wajibah apabila pengangkatannya melalui penetapan Pengadilan Agama, yang di dalamnya terdapat ikrar dan akad wasiat wajibah. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor sosial, yaitu kewajiban timbal balik anak angkat terhadap orang tuanya yang selama ini membesarkan dan mendidik anak angkat mulai dari kecil sampai besar hingga terjalin sebuah kasih sayang yang sangat mendalam antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila beberapa faktor diatas telah terpenuhi maka hak wasiat wajibah ini tidak dapat dihalangi oleh akta hibah. ENGLISH: The process of adoption in Islam is set in the section 49, letter a, numeralm 20 in the law number 3, 2006 about Religion Court in adoption for moslem issue. This adoption creates heritance effect as it is set in section 209 Islamic Law Compilation (ILC/KHI). ILC uses term compulsory testament which takes account 1/3 of inheritance from adoptive parent. But, in reality there are a lot of problem appears when the inheritance is distributed. For example, if the asses or compulsory testament are prevented by an authentic deed of donation (section 1870 civil code). The aim of this research is to find out the implication of legality of deed of donation to the distribution of heritance, and to find out certain law of the right of compulsory testament of an adoptive child to the heritance set in deed of donation. The research method used is the type of library research with the aid of legislation and the concept of the approach. Materials used are legal KHI Article 209, Article 1870 Civil Code as the primary legal materials and supported by the literature or writings in accordance with the themes discussed. Furthermore, the data were processed and analyzed using descriptive analytical method. The findings show that the distribution of heritance trough donation is stated legally and has power of law if there is no other heir in the deed of donation. if there is other heir in the deed of donation; so, according to Supreme Court Yurisprudence of RI No. 391. K/Sip/1969, No. 2002.K/Pdt/1986, 11th June, 1990, and No. 1182. K/Pdt/1988 , 22nd December 1994, the deed of donation is considered canceled for the law. An adoptive child can achieve the right of compulsory testament if the process of adoption is through Religion court, which inside it there are compulsory testament promise and settlement. Besides, there is another factor influencing, for example social factor, which is interchange duty of the adoptive child to his parents who has already grown and taught him since his early age until he grows older. And love has already exist deeply between them. if some of the factors above have already been fulfill; so, the right of the compulsory testament cannot be rejected by the deed of donation."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Implikasi legalitas akta hibah terhadap hak anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dalam harta warisan"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Bahrudin, Muchammad"],"dc:date":["2011-08-02"],"dc:date.issued":["2011-08"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam diatur dalam Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam masalah pengangkatan anak bagi orang Islam. Pengangkatan anak ini menimbulkan dampak kewarisan sebagaimana diatur di dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. KHI menggunakan istilah wasiat wajibah yang besarnya 1/3 harta peninggalan orang tua angkat. Namun, dalam realitanya banyak sekali masalah yang ada ketika pembagian harta warisan tersebut dibagikan. misalnya jika harta atau hak wasiat wajibah tersebut telah terhalangi oleh suatu akta hibah otentik (pasal 1870 KUHPerdata). Tujuan dalam penelitian ini adalah: Mengetahui Implikasi legalitas akta hibah terhadap pembagian harta waris, dan mengetahui ketentuan hukum hak wasiat wajibah anak angkat terhadap harta waris yang telah ditetapkan dalam akta hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (Library reasearch) dengan bantuan pendekatan perundangundangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah, Pasal 1870 KUHPerdata tentang akta otentik sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh literatur-literatur atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembagian harta waris melalui akta hibah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabila didalam harta tersebut tidak terdapat hak ahli waris yang lain. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. K/Pdt/1986, tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum. Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat wajibah apabila pengangkatannya melalui penetapan Pengadilan Agama, yang di dalamnya terdapat ikrar dan akad wasiat wajibah. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor sosial, yaitu kewajiban timbal balik anak angkat terhadap orang tuanya yang selama ini membesarkan dan mendidik anak angkat mulai dari kecil sampai besar hingga terjalin sebuah kasih sayang yang sangat mendalam antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila beberapa faktor diatas telah terpenuhi maka hak wasiat wajibah ini tidak dapat dihalangi oleh akta hibah. ENGLISH: The process of adoption in Islam is set in the section 49, letter a, numeralm 20 in the law number 3, 2006 about Religion Court in adoption for moslem issue. This adoption creates heritance effect as it is set in section 209 Islamic Law Compilation (ILC/KHI). ILC uses term compulsory testament which takes account 1/3 of inheritance from adoptive parent. But, in reality there are a lot of problem appears when the inheritance is distributed. For example, if the asses or compulsory testament are prevented by an authentic deed of donation (section 1870 civil code). The aim of this research is to find out the implication of legality of deed of donation to the distribution of heritance, and to find out certain law of the right of compulsory testament of an adoptive child to the heritance set in deed of donation. The research method used is the type of library research with the aid of legislation and the concept of the approach. Materials used are legal KHI Article 209, Article 1870 Civil Code as the primary legal materials and supported by the literature or writings in accordance with the themes discussed. Furthermore, the data were processed and analyzed using descriptive analytical method. The findings show that the distribution of heritance trough donation is stated legally and has power of law if there is no other heir in the deed of donation. if there is other heir in the deed of donation; so, according to Supreme Court Yurisprudence of RI No. 391. K/Sip/1969, No. 2002.K/Pdt/1986, 11th June, 1990, and No. 1182. K/Pdt/1988 , 22nd December 1994, the deed of donation is considered canceled for the law. An adoptive child can achieve the right of compulsory testament if the process of adoption is through Religion court, which inside it there are compulsory testament promise and settlement. Besides, there is another factor influencing, for example social factor, which is interchange duty of the adoptive child to his parents who has already grown and taught him since his early age until he grows older. And love has already exist deeply between them. if some of the factors above have already been fulfill; so, the right of the compulsory testament cannot be rejected by the deed of donation."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/1/07210048_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/2/07210048_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/3/07210048_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/4/07210048_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/5/07210048_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/8/07210048_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/6/07210048_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/7/07210048_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/9/07210048_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/10/07210048_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/"],"dc:relation.references":["Ahmad Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin, Al-Wajiz Fi Idlohi qawa’idi Al- Fiqhiyyati Al-Kulliyati,(Bairut:Muassasa Al-Risalah, 1983 Afandi Ali, 1997, Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta : Rineka Cipta. al-Ghandur, Ahmad. 2006. Al-Akhwal al-Syakhshiyah fi al-Tasyri’ al-Islami, Beirut: maktabah al-Falah. al- Ghazi, Ibnu Qasim, Khasiyah Al-Bajuri, Jilid II, Semarang: Toha Putra, tth. al Jazairi, Abdurrahman, Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid III, Beirut : Dar al- Fikr, tth. Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, 2006, Syarah Bulughul Marram, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 5 Aziz Al-Malaibari, As Syekh Zainuddin bin Abdul, Fathul Mu’in, Jilid II, Terjemahan Abul Hidayah dari Fath al-Mu’in, Surabaya: Al-Hidayah, tth. Az Zuhaili, Wahbah, 1989, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, Beirut: Dar al- Fikr. al-Asyqolani, Hafidz bin Hajar, Bulughul Maram, Surabaya : Hidayah, t.th. Aziz Dahlan, Abdul (et. al.), 1996, Eksiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Alam, Andi Syamsul dan M. Fauzan, 2008, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana. Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika Presindo. Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1999, Fiqh Mawaris, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Abdullah, Abdul Gani, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta:Gema Insani Press. Adjie, Habib. 2008. Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama,.Rapaun Amirudin, dan Zainal, Asikin. 2004. pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Azmar, Saifuddin. 2001. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Budiono, Rachmad. 1999. Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Budiono, Herlin, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bisri, Cik Hasan, et.al, 1999, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Bukhari, 1993, Shahih Bukhari, Jilid III, Terjemahan Ach. Sunarto dari Shahih al- Bukhari, Semarang: CV.AsySyifa'. Daud,Abu, 2006, Sunan Abu Daud, juz 9, Bairut:Dar Basya’ir Al Islamiyah Dja’is, Mochammad dan RMJ. Koosmargono, 2008, Membaca dan Mengerti HIR, Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Doi, A. Rahman I, 2002, Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syari’ah), Jakarta, PT. Raja Grafindo. Depag RI, 1989, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988, Kamus Besar Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Eliyana, 1997, Penentuan Alat Bukti Pemilikan sebagai dasar Bagi Pendaftaran Tanah, Makalah Seminar Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah, Yogyakarta. Ensiklopedi Islam.2005. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Hasan, M. Ali, 2003, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. , Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta : Bulan Bintang, t.th. Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Waris Adat. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad, 1999, Fiqh Mawaris, Semarang:Pustaka Rizki Putra Ibn Ismail al-Kahlani Ash Shan’ani, Al Imam Muhammad, 1995, Subulus Salam, Jilid III, Terjemahan Abu Bakar Muhammad dari Subul as-Salam, Surabaya: Al Ikhlas. Ibnu Anas, Imam Malik, 1989, Al- Muwattho’, Beirut: Dar al-Fikr. Kurdianto, 1991, Sistem Pembentukan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Surabaya: Usaha Nasional. Karim, Helmi, 1997, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Khasanah, Uswatun, Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2008, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang NOMOR 177/Pdt.G/2008/PA Jbg. TENTANG PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG BERUPA TANAH) Khairul, Umam Dian. 2000. Fiqih Mawaris untuk IAIN, STAIN dan PTAIS, Bandung: Pustaka Setia. Kholid, Narbukoi dan Abu Achmadi. 2008. Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Diharapkan dapat elaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar, Jakarta:Bumi Aksara. Lopa, Baharuddin., 1996, Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Marwan, 2009, Kamus Hukum, Surabaya:Reality Publisher. Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2010, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah. Manan, Abdul, 2000, Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Surabaya: Usaha Nasional. , 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana. Majah, Ibnu, 2006, Sunan Ibnu Majah, Juz ,5,9,Hadist No. 12140 Bairut:Dar Al Ma’rifah Malik, 1999, Muwatta Imam Malik,Juz 4, Bairut:Darul Kutub. Maruzi, Muslich, 1981, Pokok-pokok Ilmu Waris, Semarang : Mujahidin, Cet. I. Muslim, Sahih Muslim, Surabaya: Al-hidayah, tth. , 2003, Shahih Muslim, Juz 15, Hadits No. 6215, Kairo:Dar Al Manar Munawwir, Ahmad Warson, 1997, al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif. Musthofa Sy., S.H., M.H., Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008) Moleong. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Pasaribu, Chairuman, 1996, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Prist, Darwan, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Rusyd, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid, Surabaya:Al-Hidayah. Rofiq, Ahmad, 2003, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Ramulyo, M. Idris, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam. Rahman, Fatchur, 1994, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma’arif. Rambe. 2004. Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta, Sinar Grafika. Sumitro, Warkum, 2005, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia, Malang: Bayumedia. Sarong, A. Hamid, 1997, Kompilasi Hukum Islam:Studi Pembaharuan Fiqih Indonesia, peneliti DIP IAIN. Shidik, Safiudin, 2004, Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer, Jakarta: Inti Media Citra Nusantara. Simanjutak, Komis K. Lubis, Suhrawardi, , 1995, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), Jakarta : Sinar Grafika Persada. Syarifuddin, Amir, 2008, Hukum Kewarisan Hukum Islam, Jakarta: Kencana. Shihab, M. Quraish, 2002, Tafsir al-Misbah, Vol: 1, Jakarta: Lentera Hati. Sabiq, Sayyid, 1996, Fiqh Sunnah, Jilid 14, Terjemahan Mudzakir AS dari Fiqh as- Sunnah, Bandung: Al Ma’arif. Subekti, 1975, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita. Sasangka, Hari, 2005, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Bandung: Mandar Maju. , 2005, Perbandingan HIR dengan RBG: Disertai Dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Bandung:Mandar Maju. Salman S Otje dan HaffaMusthafa s, 2002, Hukum Waris Islam, Bandung : Rafika Aditam Sutobing, G.H.S. lumbang S.H., 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga. Sarmadi A. Sukris. 1997. Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sarjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Saifullah, Konsep Dasar Metode penelitian dalam Proposal Skripsi, Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang Syamsu, Andi Alam, 2008, Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam, Jakarta: Kencana. Tobing, Lumban, 1983, Peraturan Jabtan Notaris, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Tim Dosen Fakultas Syari’ah UIN Malang, Buku Pedoman Ppenulisan Karya Ilmiah, Malang: Fakultas Syari’ah, 2005 Usman, Suparman. 2002. Fikih Mawaris, Jakarta:Gaya Media Pratama. Yunus, Mahmud, 1990, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Hida Karya Agung. Zaini, Muderis. 1995. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta : Sinar Grafika Peraturan Perundang-Undangan Departemen Agama, 1991/1992, INPRES No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Subekti. 2008. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pustaka Saint dan Teknologi. Gunardi, dkk. 2007. kitab Undang-undang Hukum Kenotariatan Himpunan tentang peraturan tentang kenotariatan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Undang-undang RI No. 37 Tahun1998, PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Tjitrosudibio, dan Subekti. 2004. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 34; Jakarta: Pradnya Paramita. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Arkola, t.th., 239. Undang-undang No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 52. Program CD, Marji’ Al-Akbar Li al-tsuras Al- islamiy."],"dc:subject":["18012816 Mawaris (Inheritance)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Implikasi legalitas akta hibah terhadap hak anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dalam harta warisan"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:24Z"}