{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1621"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1621","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Privatisasi BUMN perspektif UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan doktrin ekonomi Islam","abstract":"INDONESIA: Sebagai program pengalihan aset dari milik negara menjadi milik swasta, Privatisasi BUMN di Indonesia merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat kontroversial karena disinyalir berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pangaturan privatisasi BUMN dalam UU BUMN dan bagaimana hukum privatisasi BUMN perpektif konsep kepemilikan dan peran negara dalam perekonomian perspektif doktrin ekonomi Islam. Selanjutnya, akan dikaji apakah persamaan dan perbedaan antara hukum privatisasi BUMN perspektif UU BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam. Penelitian kualitatif ini melakukan penggalian bahan hukum melalui studi pustaka (library research) terhadap Undang-undang BUMN, buku-buku terkait privatisasi BUMN, dan konsep kepemilikan dan peran negara dalam doktrin ekonomi Islam. Tidak semua BUMN dapat diprivatisasi, baik menurut UU BUMN dan Doktrin Ekonmi Islam. Hanya saja,spesifikaisnya berbeda. BUMN yang dapat diprivatisasi dalam UU BUMN hanyalah BUMN Persero yang memenuhi kriteria dalam Pasal 76 UU BUMN, sedangkan BUMN yang tidak boleh diprivatisasi adalah BUMN yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 77 UU BUMN. Doktrin Ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yakni kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan pribadi. Negara harus berperan sebagai pengelola untuk menjamin kebutuhan masyarakat, terutama aset yang seharusnya menjadi kepemilikan umum. Kepemilikan umum berarti milik seluruh masyarakat. Berpedoman pda sebuah kaidah fiqhiyah, bahwa status hukum industri mengikuti apa yang diproduksinya. Maka, BUMN yang memproduksi barang yang tergolong milik umum/seluruh masyarakat tidak boleh diprivatisasi karena akan dimiliki oleh segelintir pihak pemilik saham. Hal ini meliputi perusahaan pertambangan dan fasilitas umum. Dalam konteks pertambangan, kedua sumber hukum tersebut sama- sama melarang adanya privatisasi. Privatisasi pertambangan atau sumber daya alam tidak perbolehkan dalam Pasal 76 UU BUMN. Hal ini untuk melindungi keadilan distribusi kepemilikan terhadap aset milik masyarakat yang seharusnya dikelola negara. Begitu jugan dengan privatisasi aset startegis yang menguasai hajat hidup orang banyak juga tidak diperbolehkan. Dalam Islam, untuk kategori yang terakhir ini termasuk dalam fasilitas umum yang menjadi kepemilikan umum. Konsekuensinya, perusahaan sektor ini tidak boleh diprivatisasi. ENGLISH: As a diversion program of state-owned assets into private property, privatization of state-owned enterprises in Indonesia is the government's economic policies which are highly controversial because it allegedly could potentially harm the country in the long time. Law No. 19 Year 2003 on BUMN (BUMN Act) contains settings which are related to privatization include the intent, purpose, procedures, criteria or state that can not be privatized, and organizes relevant technical regulations. This study examines how the regulations of BUMN privatization in the law and how the privatization law concept of ownership perspective and the perspective of the economic role of the state in the doctrine of Islamic economy. Furthermore, it will be assessed whether the similarities and differences between the laws of perspective privatization BUMN and the doctrine of Islamic economy. This qualitative study was digging through library of legal materials of state law, books of privatization of BUMN, and the concept of ownership and the role of the state in the doctrine of Islamic economy. Not all BUMN to be privatized, according to both state law and the doctrine of economic Islam. It's just different its specification. BUMN that can be privatized under state law is Persero of BUMN that meet the criteria in Article 76 of the BUMN regulations, while BUMN that cannot be privatized is BUMN that are prohibited by state law in Article 77. Doctrine of islamic economy break the ownership into three types, namely state ownership, public ownership and private ownership. State must act as a manager to ensure the needs of the society, especially the asset that should be public ownership. Public ownership means belonging to the whole of the society. Guided for the rule of fiqhiyah, that the legal status of the industry follows what is produced. Thus, BUMN that produces the goods belonging to the public domain or entire of the society should not be privatized because it is owned by a handful of shareholders. This includes mining companies and public facilities. In the context of mining, the two sources of law equally prohibits the privatization. The privatization of the mining or natural resources are not allowed in Article 76 of Law of BUMN. This is to protect the fairness of the distribution of ownership of assets belonging to the people that should be run by the country. And also the privatization of strategic assets dominate the life of the people are also not allowed. In Islam, for this last category is included in the public facility into public ownership. Consequently, this corporate sector should not be privatized.","abstract_html":"INDONESIA: Sebagai program pengalihan aset dari milik negara menjadi milik swasta, Privatisasi BUMN di Indonesia merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat kontroversial karena disinyalir berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pangaturan privatisasi BUMN dalam UU BUMN dan bagaimana hukum privatisasi BUMN perpektif konsep kepemilikan dan peran negara dalam perekonomian perspektif doktrin ekonomi Islam. Selanjutnya, akan dikaji apakah persamaan dan perbedaan antara hukum privatisasi BUMN perspektif UU BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam. Penelitian kualitatif ini melakukan penggalian bahan hukum melalui studi pustaka (library research) terhadap Undang-undang BUMN, buku-buku terkait privatisasi BUMN, dan konsep kepemilikan dan peran negara dalam doktrin ekonomi Islam. Tidak semua BUMN dapat diprivatisasi, baik menurut UU BUMN dan Doktrin Ekonmi Islam. Hanya saja,spesifikaisnya berbeda. BUMN yang dapat diprivatisasi dalam UU BUMN hanyalah BUMN Persero yang memenuhi kriteria dalam Pasal 76 UU BUMN, sedangkan BUMN yang tidak boleh diprivatisasi adalah BUMN yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 77 UU BUMN. Doktrin Ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yakni kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan pribadi. Negara harus berperan sebagai pengelola untuk menjamin kebutuhan masyarakat, terutama aset yang seharusnya menjadi kepemilikan umum. Kepemilikan umum berarti milik seluruh masyarakat. Berpedoman pda sebuah kaidah fiqhiyah, bahwa status hukum industri mengikuti apa yang diproduksinya. Maka, BUMN yang memproduksi barang yang tergolong milik umum/seluruh masyarakat tidak boleh diprivatisasi karena akan dimiliki oleh segelintir pihak pemilik saham. Hal ini meliputi perusahaan pertambangan dan fasilitas umum. Dalam konteks pertambangan, kedua sumber hukum tersebut sama- sama melarang adanya privatisasi. Privatisasi pertambangan atau sumber daya alam tidak perbolehkan dalam Pasal 76 UU BUMN. Hal ini untuk melindungi keadilan distribusi kepemilikan terhadap aset milik masyarakat yang seharusnya dikelola negara. Begitu jugan dengan privatisasi aset startegis yang menguasai hajat hidup orang banyak juga tidak diperbolehkan. Dalam Islam, untuk kategori yang terakhir ini termasuk dalam fasilitas umum yang menjadi kepemilikan umum. Konsekuensinya, perusahaan sektor ini tidak boleh diprivatisasi. ENGLISH: As a diversion program of state-owned assets into private property, privatization of state-owned enterprises in Indonesia is the government&#x27;s economic policies which are highly controversial because it allegedly could potentially harm the country in the long time. Law No. 19 Year 2003 on BUMN (BUMN Act) contains settings which are related to privatization include the intent, purpose, procedures, criteria or state that can not be privatized, and organizes relevant technical regulations. This study examines how the regulations of BUMN privatization in the law and how the privatization law concept of ownership perspective and the perspective of the economic role of the state in the doctrine of Islamic economy. Furthermore, it will be assessed whether the similarities and differences between the laws of perspective privatization BUMN and the doctrine of Islamic economy. This qualitative study was digging through library of legal materials of state law, books of privatization of BUMN, and the concept of ownership and the role of the state in the doctrine of Islamic economy. Not all BUMN to be privatized, according to both state law and the doctrine of economic Islam. It&#x27;s just different its specification. BUMN that can be privatized under state law is Persero of BUMN that meet the criteria in Article 76 of the BUMN regulations, while BUMN that cannot be privatized is BUMN that are prohibited by state law in Article 77. Doctrine of islamic economy break the ownership into three types, namely state ownership, public ownership and private ownership. State must act as a manager to ensure the needs of the society, especially the asset that should be public ownership. Public ownership means belonging to the whole of the society. Guided for the rule of fiqhiyah, that the legal status of the industry follows what is produced. Thus, BUMN that produces the goods belonging to the public domain or entire of the society should not be privatized because it is owned by a handful of shareholders. This includes mining companies and public facilities. In the context of mining, the two sources of law equally prohibits the privatization. The privatization of the mining or natural resources are not allowed in Article 76 of Law of BUMN. This is to protect the fairness of the distribution of ownership of assets belonging to the people that should be run by the country. And also the privatization of strategic assets dominate the life of the people are also not allowed. In Islam, for this last category is included in the public facility into public ownership. Consequently, this corporate sector should not be privatized.","abstract_has_math":false,"creators":["Mushoffa, In' Amul"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2012,"date_issued":"2012-10","date_published":"2012-10","updated_at":"2026-11-18T20:39:24Z","subjects":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/11/08220065_Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/11/08220065_Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/1/08220065_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1621","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Mushoffa, In' Amul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2012-10-01"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2012-10"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Ade Dedi Rohayana, (2008) Ilmu Qawaid Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Gaya Media Utama. Al-Asy’asy, Abu Dawud Sulaiman Abi, (Tth) Sunan Abu Dawud. Jilid III Surabaya: Al HIdayah. Albaritsi, Jaribah Bin Ahmad (2006) “Fiqh Al-Iqtishad Lil Khalifah Umar ibn Khattab,” diterjemahkan oleh Fiqh Ekonomi Umar Bin Al- Khattab (terjemah). Jakarta: Khalifah. Ali, Mohammad Daud (2000) Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, Cet ke- VIII. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Al-Maliki, Abdurrahman (2001) “As-Syiyasatu Al-Iqtishadiyah Al-Mustla” diterjemahkan oleh Ibnu Sholah, Politik Ekonomi Islam. Bangil: Al-Izzah. Al-Mishri, Abdul Sami’ (2006) Muqawwimaat al-Iqthisad al-Islami, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwaini, Pilar-Pilar Ekonomi Islam. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Al-Qur’an & Terjemahnya dalam Bahasa Indonesia. (Terjemah oleh Departemen Agama) (Hadiah dari Pelayan Kedua Tanah Suci Raja Fahd ibn Abd al’aziz Al Sa’ud, Tidak Diperjualbelikan). Amalia, Euis (2010) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing. An-Nabhani, Taqiyuddin (1996) “An-Nidham Al-Iqtishad Fil Islam,” diterjemahkan oleh Moch. Maghfur Wachid, Membangun SIstem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti. Arief, Eddi Rihana (Et.Al), (1994) Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, Ash-Shadr, M Baqir (2008) “Iqtishaduna,” diterjemahkan oleh Yudi, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna. Jakarta: Zahra. Asshiddiqie, Jimly (200() Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika. Atmadja, Arifin P.Soeria (2010) Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik. Jakarta: Rajawali Press. Azhary, Muhammad Tahir (2003) Negara Hukum: Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini Jakarta: Kencana. Azmi, Sahabuddin (2005) Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal (terjemah) Bandung: Nuansa. Az-Zuhayly, Wahbah (1989) Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Cet III (Damaskus: Dar Al-Fikr. Basit, Luqman (2011) Dampak Neo-Liberalisme Terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia Era Reformasi (Skripsi). Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogjakarta. Basri, Faisal (2009) Catatan Satu Dekade Krisis: Transformasi, Masalah Struktural, dan Harapan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Esensi. Bastian, Indra (2003) Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat. Chalil, Zaki Fuad (2009) Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga. Chapra, M Umer (1999) “Islam and The economics Challenge,” diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Terjemah). Surabaya: Risalah Gusti. Diah, Marwah M (2003) Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau korporatisasi?. Jakarta: Literata. Djazuli, H.A. (2003) Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah. Jakarta: Kencana. Fauziah (2011) Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan BUMN Yang Diprivatisasi” (Skripsi). Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang. Hamzah, Fachri (2007) Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia. Haneef, Mohammed Aslam (2010) “Contemporary Muslim Economic Thougt: a Comparative Analysis,” diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih. Jakarta: Rajawali Press. Hoetoro, Arif (2007) Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Jawahir Thontowi (2002) Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan. Yogjakarta: Madyan Press. Lubis, Tri Musi (2011) Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Melalui Pasar Modal: studi Mengenai Go Public PT.Krakatau Steel (Persero) Tbk (Tesis). Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Mansour Fakih (2010) Bebas dari Neo-Liberalisme. Yogjakarta:Insists Press. Moleong, Lexi J (2002) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdyakarya. Muchsin, (2003) Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif. Surabaya: Al-Ikhlas. Nabhan, Faruq (2000) Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis (Terjemah). Yogjakarta: UII Press, 2000. Naqvi, Syed Nawab Haedar (2003) “Islam, Economics, and Society,” diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan M Ufuqul Mubin, Mengagas Ilmu Ekonomi Islam (terjemah). Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Nasution, Mustafa Edwin Dkk. (2007) Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana. Nugroho, Riant & Sihahaan, Ricky (Peny.) (2005) BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Priantor, Pius A & Barry, Dahlan Al (1994) Kamus Ismiah Populer. Surabaya: Arkola. Rachbini, Didik (2003) Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Rachman, Budhy Munawar-(Peny.) (2006) Ensiklopedia Nurcholis Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban. Yogjakarta: Mizan-Paramadina-Center for Spirituality and Leadership (CSL). Rafick, Ishak & Amir, Baso (2010) BUMN Expose: Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai 2000 Tahun Lebih. Jakarta: Ufuk Press. 2010). Rahardjo, M Dawam (2011) Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Relegius: Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara Bandung: Mizan. Rahman, Afzalur (1995) “Islamics Doktrin of Islam,” diterjemahkan oleh Soeroyo, Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam. Yogjakarta: Dana Bhakti Waqaf. Rivai, Veitzal & Buchari, Andi (2009) Islamic Economics. Jakarta: Bumi Aksara. Schacht, Joseph, (2003), An Introduction of Islamic Law, diterjemahkan oleh Joko Supomo, Pengantar Hukum Islam. Yogjakarta: Islamika. Sembiring, Sentosa (2006) Hukum Perusahaan dalam peraturan Perundang- undangan. Bandung: Nuansa Aulia. Sirait, Fernandez PS (2011) Analisis Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Pada Era Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010) (Skripsi). Ilmu Administrasi Universitas Sumatera Utara Medan. Soekanto, Soerjono (1990) Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:1990. Soekarno, Soepardo, Dkk. (1963) Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia: Civics, cetakan ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. Sugiyono (2008) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suhardi, Gunarto (2007) Revitalisasi BUMN. Yogjakarta: Universitas Atmajaya. Tambunan, Tulus (2011) Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Bogor: Ghalia Indonesia. Tim Penyusun (2011) Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah. Malang:Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yusanto, I.M. & Widjajakusuma, (2002) Menggagas Bisnis Islami. Jakarta: Gema Insani Press. Yustika, Ahmad Erani (2009) Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Zuhaili, Wahbah (2011) Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattanie. Jakarta:Gema Insani. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Jurnal, Majalah & Media Cetak Lainnya Agus Mardianto, Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek: Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 No. 3 September 2011. Heri Alfian, Privatisasi BUMN Tak Memihak Rakyat (Harian SINDO, Sabtu, 16 January 2010) Kompas, 24 Juni 2012. Privatisasi: Penguasa Menghianati Rakyat (Bulletin Al-Islam No.444) Sanrego Nz, Yulizar D. & Batun, Rusdi (2009) Privatisasi BUMN dalam Tinjauan Dalam Islam. La Riba: Jurnal Ekonomi Islam Vol. III, No. 2, Desember 2009. Surur, Agus Miftahus (1999) Pasar Negara, Manusia: Membedah Anatomi Teori Ekonomi. Jurnal Gerbang Vol.5 No.02 Oktober-Desember 1999. Yusdani, (2003) Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al Mawarid Edisi IX Tahun 2003. Internet Privatsasi BUMN Belum Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2672 (Diakses: 23 Mei 2012.) http://sahamok.com/pasar-modal/emiten/bumn-publik-bei/ (Diakses: 6 Agustus 2012)"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/1/08220065_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/5/08220065_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/8/08220065_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/9/08220065_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/2/08220065_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/4/08220065_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/3/08220065_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/6/08220065_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/7/08220065_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/10/08220065_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/11/08220065_Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Sebagai program pengalihan aset dari milik negara menjadi milik swasta, Privatisasi BUMN di Indonesia merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat kontroversial karena disinyalir berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pangaturan privatisasi BUMN dalam UU BUMN dan bagaimana hukum privatisasi BUMN perpektif konsep kepemilikan dan peran negara dalam perekonomian perspektif doktrin ekonomi Islam. Selanjutnya, akan dikaji apakah persamaan dan perbedaan antara hukum privatisasi BUMN perspektif UU BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam. Penelitian kualitatif ini melakukan penggalian bahan hukum melalui studi pustaka (library research) terhadap Undang-undang BUMN, buku-buku terkait privatisasi BUMN, dan konsep kepemilikan dan peran negara dalam doktrin ekonomi Islam. Tidak semua BUMN dapat diprivatisasi, baik menurut UU BUMN dan Doktrin Ekonmi Islam. Hanya saja,spesifikaisnya berbeda. BUMN yang dapat diprivatisasi dalam UU BUMN hanyalah BUMN Persero yang memenuhi kriteria dalam Pasal 76 UU BUMN, sedangkan BUMN yang tidak boleh diprivatisasi adalah BUMN yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 77 UU BUMN. Doktrin Ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yakni kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan pribadi. Negara harus berperan sebagai pengelola untuk menjamin kebutuhan masyarakat, terutama aset yang seharusnya menjadi kepemilikan umum. Kepemilikan umum berarti milik seluruh masyarakat. Berpedoman pda sebuah kaidah fiqhiyah, bahwa status hukum industri mengikuti apa yang diproduksinya. Maka, BUMN yang memproduksi barang yang tergolong milik umum/seluruh masyarakat tidak boleh diprivatisasi karena akan dimiliki oleh segelintir pihak pemilik saham. Hal ini meliputi perusahaan pertambangan dan fasilitas umum. Dalam konteks pertambangan, kedua sumber hukum tersebut sama- sama melarang adanya privatisasi. Privatisasi pertambangan atau sumber daya alam tidak perbolehkan dalam Pasal 76 UU BUMN. Hal ini untuk melindungi keadilan distribusi kepemilikan terhadap aset milik masyarakat yang seharusnya dikelola negara. Begitu jugan dengan privatisasi aset startegis yang menguasai hajat hidup orang banyak juga tidak diperbolehkan. Dalam Islam, untuk kategori yang terakhir ini termasuk dalam fasilitas umum yang menjadi kepemilikan umum. Konsekuensinya, perusahaan sektor ini tidak boleh diprivatisasi. ENGLISH: As a diversion program of state-owned assets into private property, privatization of state-owned enterprises in Indonesia is the government's economic policies which are highly controversial because it allegedly could potentially harm the country in the long time. Law No. 19 Year 2003 on BUMN (BUMN Act) contains settings which are related to privatization include the intent, purpose, procedures, criteria or state that can not be privatized, and organizes relevant technical regulations. This study examines how the regulations of BUMN privatization in the law and how the privatization law concept of ownership perspective and the perspective of the economic role of the state in the doctrine of Islamic economy. Furthermore, it will be assessed whether the similarities and differences between the laws of perspective privatization BUMN and the doctrine of Islamic economy. This qualitative study was digging through library of legal materials of state law, books of privatization of BUMN, and the concept of ownership and the role of the state in the doctrine of Islamic economy. Not all BUMN to be privatized, according to both state law and the doctrine of economic Islam. It's just different its specification. BUMN that can be privatized under state law is Persero of BUMN that meet the criteria in Article 76 of the BUMN regulations, while BUMN that cannot be privatized is BUMN that are prohibited by state law in Article 77. Doctrine of islamic economy break the ownership into three types, namely state ownership, public ownership and private ownership. State must act as a manager to ensure the needs of the society, especially the asset that should be public ownership. Public ownership means belonging to the whole of the society. Guided for the rule of fiqhiyah, that the legal status of the industry follows what is produced. Thus, BUMN that produces the goods belonging to the public domain or entire of the society should not be privatized because it is owned by a handful of shareholders. This includes mining companies and public facilities. In the context of mining, the two sources of law equally prohibits the privatization. The privatization of the mining or natural resources are not allowed in Article 76 of Law of BUMN. This is to protect the fairness of the distribution of ownership of assets belonging to the people that should be run by the country. And also the privatization of strategic assets dominate the life of the people are also not allowed. In Islam, for this last category is included in the public facility into public ownership. Consequently, this corporate sector should not be privatized."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Privatisasi BUMN perspektif UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan doktrin ekonomi Islam"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Mushoffa, In' Amul"],"dc:date":["2012-10-01"],"dc:date.issued":["2012-10"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Sebagai program pengalihan aset dari milik negara menjadi milik swasta, Privatisasi BUMN di Indonesia merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat kontroversial karena disinyalir berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pangaturan privatisasi BUMN dalam UU BUMN dan bagaimana hukum privatisasi BUMN perpektif konsep kepemilikan dan peran negara dalam perekonomian perspektif doktrin ekonomi Islam. Selanjutnya, akan dikaji apakah persamaan dan perbedaan antara hukum privatisasi BUMN perspektif UU BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam. Penelitian kualitatif ini melakukan penggalian bahan hukum melalui studi pustaka (library research) terhadap Undang-undang BUMN, buku-buku terkait privatisasi BUMN, dan konsep kepemilikan dan peran negara dalam doktrin ekonomi Islam. Tidak semua BUMN dapat diprivatisasi, baik menurut UU BUMN dan Doktrin Ekonmi Islam. Hanya saja,spesifikaisnya berbeda. BUMN yang dapat diprivatisasi dalam UU BUMN hanyalah BUMN Persero yang memenuhi kriteria dalam Pasal 76 UU BUMN, sedangkan BUMN yang tidak boleh diprivatisasi adalah BUMN yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 77 UU BUMN. Doktrin Ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yakni kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan pribadi. Negara harus berperan sebagai pengelola untuk menjamin kebutuhan masyarakat, terutama aset yang seharusnya menjadi kepemilikan umum. Kepemilikan umum berarti milik seluruh masyarakat. Berpedoman pda sebuah kaidah fiqhiyah, bahwa status hukum industri mengikuti apa yang diproduksinya. Maka, BUMN yang memproduksi barang yang tergolong milik umum/seluruh masyarakat tidak boleh diprivatisasi karena akan dimiliki oleh segelintir pihak pemilik saham. Hal ini meliputi perusahaan pertambangan dan fasilitas umum. Dalam konteks pertambangan, kedua sumber hukum tersebut sama- sama melarang adanya privatisasi. Privatisasi pertambangan atau sumber daya alam tidak perbolehkan dalam Pasal 76 UU BUMN. Hal ini untuk melindungi keadilan distribusi kepemilikan terhadap aset milik masyarakat yang seharusnya dikelola negara. Begitu jugan dengan privatisasi aset startegis yang menguasai hajat hidup orang banyak juga tidak diperbolehkan. Dalam Islam, untuk kategori yang terakhir ini termasuk dalam fasilitas umum yang menjadi kepemilikan umum. Konsekuensinya, perusahaan sektor ini tidak boleh diprivatisasi. ENGLISH: As a diversion program of state-owned assets into private property, privatization of state-owned enterprises in Indonesia is the government's economic policies which are highly controversial because it allegedly could potentially harm the country in the long time. Law No. 19 Year 2003 on BUMN (BUMN Act) contains settings which are related to privatization include the intent, purpose, procedures, criteria or state that can not be privatized, and organizes relevant technical regulations. This study examines how the regulations of BUMN privatization in the law and how the privatization law concept of ownership perspective and the perspective of the economic role of the state in the doctrine of Islamic economy. Furthermore, it will be assessed whether the similarities and differences between the laws of perspective privatization BUMN and the doctrine of Islamic economy. This qualitative study was digging through library of legal materials of state law, books of privatization of BUMN, and the concept of ownership and the role of the state in the doctrine of Islamic economy. Not all BUMN to be privatized, according to both state law and the doctrine of economic Islam. It's just different its specification. BUMN that can be privatized under state law is Persero of BUMN that meet the criteria in Article 76 of the BUMN regulations, while BUMN that cannot be privatized is BUMN that are prohibited by state law in Article 77. Doctrine of islamic economy break the ownership into three types, namely state ownership, public ownership and private ownership. State must act as a manager to ensure the needs of the society, especially the asset that should be public ownership. Public ownership means belonging to the whole of the society. Guided for the rule of fiqhiyah, that the legal status of the industry follows what is produced. Thus, BUMN that produces the goods belonging to the public domain or entire of the society should not be privatized because it is owned by a handful of shareholders. This includes mining companies and public facilities. In the context of mining, the two sources of law equally prohibits the privatization. The privatization of the mining or natural resources are not allowed in Article 76 of Law of BUMN. This is to protect the fairness of the distribution of ownership of assets belonging to the people that should be run by the country. And also the privatization of strategic assets dominate the life of the people are also not allowed. In Islam, for this last category is included in the public facility into public ownership. Consequently, this corporate sector should not be privatized."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/1/08220065_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/5/08220065_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/8/08220065_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/9/08220065_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/2/08220065_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/4/08220065_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/3/08220065_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/6/08220065_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/7/08220065_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/10/08220065_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/11/08220065_Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1621/"],"dc:relation.references":["Ade Dedi Rohayana, (2008) Ilmu Qawaid Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Gaya Media Utama. Al-Asy’asy, Abu Dawud Sulaiman Abi, (Tth) Sunan Abu Dawud. Jilid III Surabaya: Al HIdayah. Albaritsi, Jaribah Bin Ahmad (2006) “Fiqh Al-Iqtishad Lil Khalifah Umar ibn Khattab,” diterjemahkan oleh Fiqh Ekonomi Umar Bin Al- Khattab (terjemah). Jakarta: Khalifah. Ali, Mohammad Daud (2000) Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia, Cet ke- VIII. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Al-Maliki, Abdurrahman (2001) “As-Syiyasatu Al-Iqtishadiyah Al-Mustla” diterjemahkan oleh Ibnu Sholah, Politik Ekonomi Islam. Bangil: Al-Izzah. Al-Mishri, Abdul Sami’ (2006) Muqawwimaat al-Iqthisad al-Islami, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwaini, Pilar-Pilar Ekonomi Islam. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Al-Qur’an & Terjemahnya dalam Bahasa Indonesia. (Terjemah oleh Departemen Agama) (Hadiah dari Pelayan Kedua Tanah Suci Raja Fahd ibn Abd al’aziz Al Sa’ud, Tidak Diperjualbelikan). Amalia, Euis (2010) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing. An-Nabhani, Taqiyuddin (1996) “An-Nidham Al-Iqtishad Fil Islam,” diterjemahkan oleh Moch. Maghfur Wachid, Membangun SIstem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti. Arief, Eddi Rihana (Et.Al), (1994) Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, Ash-Shadr, M Baqir (2008) “Iqtishaduna,” diterjemahkan oleh Yudi, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna. Jakarta: Zahra. Asshiddiqie, Jimly (200() Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika. Atmadja, Arifin P.Soeria (2010) Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik. Jakarta: Rajawali Press. Azhary, Muhammad Tahir (2003) Negara Hukum: Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini Jakarta: Kencana. Azmi, Sahabuddin (2005) Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal (terjemah) Bandung: Nuansa. Az-Zuhayly, Wahbah (1989) Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Cet III (Damaskus: Dar Al-Fikr. Basit, Luqman (2011) Dampak Neo-Liberalisme Terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia Era Reformasi (Skripsi). Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogjakarta. Basri, Faisal (2009) Catatan Satu Dekade Krisis: Transformasi, Masalah Struktural, dan Harapan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Esensi. Bastian, Indra (2003) Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat. Chalil, Zaki Fuad (2009) Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga. Chapra, M Umer (1999) “Islam and The economics Challenge,” diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Terjemah). Surabaya: Risalah Gusti. Diah, Marwah M (2003) Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau korporatisasi?. Jakarta: Literata. Djazuli, H.A. (2003) Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah. Jakarta: Kencana. Fauziah (2011) Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan BUMN Yang Diprivatisasi” (Skripsi). Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang. Hamzah, Fachri (2007) Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia. Haneef, Mohammed Aslam (2010) “Contemporary Muslim Economic Thougt: a Comparative Analysis,” diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih. Jakarta: Rajawali Press. Hoetoro, Arif (2007) Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Jawahir Thontowi (2002) Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan. Yogjakarta: Madyan Press. Lubis, Tri Musi (2011) Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Melalui Pasar Modal: studi Mengenai Go Public PT.Krakatau Steel (Persero) Tbk (Tesis). Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Mansour Fakih (2010) Bebas dari Neo-Liberalisme. Yogjakarta:Insists Press. Moleong, Lexi J (2002) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdyakarya. Muchsin, (2003) Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif. Surabaya: Al-Ikhlas. Nabhan, Faruq (2000) Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis (Terjemah). Yogjakarta: UII Press, 2000. Naqvi, Syed Nawab Haedar (2003) “Islam, Economics, and Society,” diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan M Ufuqul Mubin, Mengagas Ilmu Ekonomi Islam (terjemah). Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Nasution, Mustafa Edwin Dkk. (2007) Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana. Nugroho, Riant & Sihahaan, Ricky (Peny.) (2005) BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Priantor, Pius A & Barry, Dahlan Al (1994) Kamus Ismiah Populer. Surabaya: Arkola. Rachbini, Didik (2003) Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Rachman, Budhy Munawar-(Peny.) (2006) Ensiklopedia Nurcholis Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban. Yogjakarta: Mizan-Paramadina-Center for Spirituality and Leadership (CSL). Rafick, Ishak & Amir, Baso (2010) BUMN Expose: Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai 2000 Tahun Lebih. Jakarta: Ufuk Press. 2010). Rahardjo, M Dawam (2011) Ekonomi Neo Klasik dan Sosialisme Relegius: Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara Bandung: Mizan. Rahman, Afzalur (1995) “Islamics Doktrin of Islam,” diterjemahkan oleh Soeroyo, Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam. Yogjakarta: Dana Bhakti Waqaf. Rivai, Veitzal & Buchari, Andi (2009) Islamic Economics. Jakarta: Bumi Aksara. Schacht, Joseph, (2003), An Introduction of Islamic Law, diterjemahkan oleh Joko Supomo, Pengantar Hukum Islam. Yogjakarta: Islamika. Sembiring, Sentosa (2006) Hukum Perusahaan dalam peraturan Perundang- undangan. Bandung: Nuansa Aulia. Sirait, Fernandez PS (2011) Analisis Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Pada Era Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010) (Skripsi). Ilmu Administrasi Universitas Sumatera Utara Medan. Soekanto, Soerjono (1990) Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:1990. Soekarno, Soepardo, Dkk. (1963) Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia: Civics, cetakan ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. Sugiyono (2008) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suhardi, Gunarto (2007) Revitalisasi BUMN. Yogjakarta: Universitas Atmajaya. Tambunan, Tulus (2011) Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Bogor: Ghalia Indonesia. Tim Penyusun (2011) Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah. Malang:Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yusanto, I.M. & Widjajakusuma, (2002) Menggagas Bisnis Islami. Jakarta: Gema Insani Press. Yustika, Ahmad Erani (2009) Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Zuhaili, Wahbah (2011) Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattanie. Jakarta:Gema Insani. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Jurnal, Majalah & Media Cetak Lainnya Agus Mardianto, Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek: Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 No. 3 September 2011. Heri Alfian, Privatisasi BUMN Tak Memihak Rakyat (Harian SINDO, Sabtu, 16 January 2010) Kompas, 24 Juni 2012. Privatisasi: Penguasa Menghianati Rakyat (Bulletin Al-Islam No.444) Sanrego Nz, Yulizar D. & Batun, Rusdi (2009) Privatisasi BUMN dalam Tinjauan Dalam Islam. La Riba: Jurnal Ekonomi Islam Vol. III, No. 2, Desember 2009. Surur, Agus Miftahus (1999) Pasar Negara, Manusia: Membedah Anatomi Teori Ekonomi. Jurnal Gerbang Vol.5 No.02 Oktober-Desember 1999. Yusdani, (2003) Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al Mawarid Edisi IX Tahun 2003. Internet Privatsasi BUMN Belum Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=2672 (Diakses: 23 Mei 2012.) http://sahamok.com/pasar-modal/emiten/bumn-publik-bei/ (Diakses: 6 Agustus 2012)"],"dc:subject":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Privatisasi BUMN perspektif UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan doktrin ekonomi Islam"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:24Z"}