{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1719"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1719","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Konstelasi perkawinan campuran dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia","abstract":"INDONESIA: Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan. Sejalan dengan berlakunya undang-undang tersebut, ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan, yaitu tentang perkawinan campuran. Hal ini disebabkan karena adanya dua atau lebih sistem hukum yang digunakan. Perbedaan dasar hukum yang dipakai dan perbedaan dalam menafsirkan hukum menjadi masalah utama dalam perkawinan campuran tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya, apalagi setelah diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya telah ada pasal-pasal yang mengaturnya, akan tetapi, aturan tersebut masih menimbulkan ketidakpastian dan juga perdebatan di kalangan para praktisi hukum. Untuk menemukan kepastian hukum dari perkawinan campuran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka, penulis mengangkat dua permasalahan, yakni (1) Apakah ruang lingkup perkawinan campuran yang diakui di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?, dan (2) Bagaimanakah syarat-syarat pelaksanaan yang berkaitan dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni statute approach, dan historical approach. Setelah melakukan penelitian secara literatur, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa ruang lingkup dari perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 57, hanyalah perkawinan campuran yang disebabkan beda kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia harus dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yakni harus dilakukan menurut hukum masing-masing pihak, tidak ada hukum yang berlaku di luar agama dan kepercayaannya. Selain itu, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Atas hasil tersebut, saran penulis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu ditinjau kembali, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus dan terperinci dalam pelaksanaan perkawinan campuran, serta adanya kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran antara warganegara Indonesia dengan warganegara Asing. ENGLISH: In Indonesia, the provisions relating to marriage has been arranged in state legislation, namely Law No. 1 Year 1974 on Marriage. In line with the enactment of these laws, there is one thing to get attention and become a phenomenon that is still debated, which is about a mixed marriage. This is due to the existence of two or more legal system that is used. Differences in the legal basis used and the differences in interpreting the law became a major problem in such a mixed marriage. Departure from these problems, the author is interested in conducting research, especially when he found that under Law No. 1 Year 1974 on Marriage, in fact has no provisions that govern them, however, these rules still lead to uncertainty and debate among practitioners law. To find the legal certainty of a mixed marriage that has been regulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage, then, the authors raised two issues, namely (1) Is the scope of mixed marriages are recognized in Indonesia after the enactment of Law Number 1 Year 1974 on Marriage? and (2) How is the implementation of the requirements associated with mixed marriages by Law No. 1 Year 1974 about Marriage?. To answer these questions, the author conducted a normative legal research by using two approaches, namely statute approach, and the historical approach. After doing the research literature, the author finally concludes that the scope of a mixed marriage as stipulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage ie in Article 57, which caused a mixed marriage is different nationality. Mixed marriages that occurred in Indonesia should be conducted under applicable law in Indonesia, which must be done according to the law of each party, there is no law that applies outside of religion and belief. In addition, the marriage must also be listed in the Registry Office or the Office for Religious Affairs. On these results, the authors suggested, Law No. 1 Year 1974 to be reviewed, the need for regulations governing the implementation of specific and detailed in the implementation of mixed marriages, and the existence of the government policy of the Republic of Indonesia in overcoming the problems that may occur as a result of mixed marriage between a citizen of Indonesia with foreign nationals.","abstract_html":"INDONESIA: Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan. Sejalan dengan berlakunya undang-undang tersebut, ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan, yaitu tentang perkawinan campuran. Hal ini disebabkan karena adanya dua atau lebih sistem hukum yang digunakan. Perbedaan dasar hukum yang dipakai dan perbedaan dalam menafsirkan hukum menjadi masalah utama dalam perkawinan campuran tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya, apalagi setelah diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya telah ada pasal-pasal yang mengaturnya, akan tetapi, aturan tersebut masih menimbulkan ketidakpastian dan juga perdebatan di kalangan para praktisi hukum. Untuk menemukan kepastian hukum dari perkawinan campuran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka, penulis mengangkat dua permasalahan, yakni (1) Apakah ruang lingkup perkawinan campuran yang diakui di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?, dan (2) Bagaimanakah syarat-syarat pelaksanaan yang berkaitan dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni statute approach, dan historical approach. Setelah melakukan penelitian secara literatur, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa ruang lingkup dari perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 57, hanyalah perkawinan campuran yang disebabkan beda kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia harus dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yakni harus dilakukan menurut hukum masing-masing pihak, tidak ada hukum yang berlaku di luar agama dan kepercayaannya. Selain itu, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Atas hasil tersebut, saran penulis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu ditinjau kembali, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus dan terperinci dalam pelaksanaan perkawinan campuran, serta adanya kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran antara warganegara Indonesia dengan warganegara Asing. ENGLISH: In Indonesia, the provisions relating to marriage has been arranged in state legislation, namely Law No. 1 Year 1974 on Marriage. In line with the enactment of these laws, there is one thing to get attention and become a phenomenon that is still debated, which is about a mixed marriage. This is due to the existence of two or more legal system that is used. Differences in the legal basis used and the differences in interpreting the law became a major problem in such a mixed marriage. Departure from these problems, the author is interested in conducting research, especially when he found that under Law No. 1 Year 1974 on Marriage, in fact has no provisions that govern them, however, these rules still lead to uncertainty and debate among practitioners law. To find the legal certainty of a mixed marriage that has been regulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage, then, the authors raised two issues, namely (1) Is the scope of mixed marriages are recognized in Indonesia after the enactment of Law Number 1 Year 1974 on Marriage? and (2) How is the implementation of the requirements associated with mixed marriages by Law No. 1 Year 1974 about Marriage?. To answer these questions, the author conducted a normative legal research by using two approaches, namely statute approach, and the historical approach. After doing the research literature, the author finally concludes that the scope of a mixed marriage as stipulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage ie in Article 57, which caused a mixed marriage is different nationality. Mixed marriages that occurred in Indonesia should be conducted under applicable law in Indonesia, which must be done according to the law of each party, there is no law that applies outside of religion and belief. In addition, the marriage must also be listed in the Registry Office or the Office for Religious Affairs. On these results, the authors suggested, Law No. 1 Year 1974 to be reviewed, the need for regulations governing the implementation of specific and detailed in the implementation of mixed marriages, and the existence of the government policy of the Republic of Indonesia in overcoming the problems that may occur as a result of mixed marriage between a citizen of Indonesia with foreign nationals.","abstract_has_math":false,"creators":["Hasanah, Nurul"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2010,"date_issued":"2010-07","date_published":"2010-07","updated_at":"2026-11-18T20:39:32Z","subjects":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"languages":["id"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/2/06210028_Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/2/06210028_Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/1/06210028_Skripsi.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1719","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Hasanah, Nurul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2010-07-15"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2010-07"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’an al-Karim. A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al-Barry (1994) Buku Kamus Terlaris: Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Penerbit Arkola. Abdul kadir, Muhammad (2004) Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Alumni. Ali, Mohammad Daud (2002) Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Cet.2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Amak F.Z (1976) Proses Undang-Undang Perkawinan. Cet-1; Bandung: Al-Ma’arif. Amrullah, Ahmad (1996) Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH. Jakarta: Gema Insani Press. Asikin, Amiruddin Zainal (2006) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Asmin (1986) Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: PT Dian Rakyat. Bakry, Hasbullah (1970) Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Ummat Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang. Departemen Agama Republik Indonesia (2008) Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2005) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Gautama, Sudargo (1980) Hukum Antar Golongan. Jakarta: PT Ichtiar Baru-van Hoe Ve. ______ (1995) Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I Buku ke-7. Bandung: Penerbit Alumni. _____ (1996) Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hadikusuma, Hilman (1990) Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hardjowahono, Bayu Seto (2006) Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hassan, Muhammad Kamal (1987) “Muslim Intelectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia” diterjemahkan Ahmadie Thaha, Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia. Ibrahim, John (2006) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. Ichsan, Achmad (1986) Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Pradnya Paramita. J. Prins (1982) Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jazuni (2005) Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Marzuki, Peter Mahmud (2009) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muslan, Abdurrahman (2009) Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press. Nasution, Bahder Johan (2008) Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet-1; Bandung: CV Mandar Maju. Noer, Deliar (1996) Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Cet-8; Jakarta: LP3ES. Ny. Soemiyati (2004) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty. Peraturan Perkawinan Campuran Staatsblad 1898 No. 158. Prawirohamidjojo, R. Soetojo (1988) Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. Prodjodikoro, R. Wirjono (1981) Hukum Antar Golongan di Indonesia. Cet-7; Jakarta: Sumur Bandung. Prodjohamidjojo, Martiman (1991) Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan disertai Yurisprudensi. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Rahmadi, Usman (2006) Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Ramulyo, Moh. Idris (1985) Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam. Cet.1; Jakarta: IND-HILL, CO. ___________________ (2004) Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara. Soekanto, Soerjono (2007) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Soimin, Soedaryo (1992) Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Sudarsono (2005) Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta. Sution, Usman Adji (2002) Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty. ____________________ (2009) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Wantjik, Shaleh (1980) Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/1/06210028_Skripsi.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/2/06210028_Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan. Sejalan dengan berlakunya undang-undang tersebut, ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan, yaitu tentang perkawinan campuran. Hal ini disebabkan karena adanya dua atau lebih sistem hukum yang digunakan. Perbedaan dasar hukum yang dipakai dan perbedaan dalam menafsirkan hukum menjadi masalah utama dalam perkawinan campuran tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya, apalagi setelah diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya telah ada pasal-pasal yang mengaturnya, akan tetapi, aturan tersebut masih menimbulkan ketidakpastian dan juga perdebatan di kalangan para praktisi hukum. Untuk menemukan kepastian hukum dari perkawinan campuran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka, penulis mengangkat dua permasalahan, yakni (1) Apakah ruang lingkup perkawinan campuran yang diakui di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?, dan (2) Bagaimanakah syarat-syarat pelaksanaan yang berkaitan dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni statute approach, dan historical approach. Setelah melakukan penelitian secara literatur, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa ruang lingkup dari perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 57, hanyalah perkawinan campuran yang disebabkan beda kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia harus dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yakni harus dilakukan menurut hukum masing-masing pihak, tidak ada hukum yang berlaku di luar agama dan kepercayaannya. Selain itu, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Atas hasil tersebut, saran penulis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu ditinjau kembali, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus dan terperinci dalam pelaksanaan perkawinan campuran, serta adanya kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran antara warganegara Indonesia dengan warganegara Asing. ENGLISH: In Indonesia, the provisions relating to marriage has been arranged in state legislation, namely Law No. 1 Year 1974 on Marriage. In line with the enactment of these laws, there is one thing to get attention and become a phenomenon that is still debated, which is about a mixed marriage. This is due to the existence of two or more legal system that is used. Differences in the legal basis used and the differences in interpreting the law became a major problem in such a mixed marriage. Departure from these problems, the author is interested in conducting research, especially when he found that under Law No. 1 Year 1974 on Marriage, in fact has no provisions that govern them, however, these rules still lead to uncertainty and debate among practitioners law. To find the legal certainty of a mixed marriage that has been regulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage, then, the authors raised two issues, namely (1) Is the scope of mixed marriages are recognized in Indonesia after the enactment of Law Number 1 Year 1974 on Marriage? and (2) How is the implementation of the requirements associated with mixed marriages by Law No. 1 Year 1974 about Marriage?. To answer these questions, the author conducted a normative legal research by using two approaches, namely statute approach, and the historical approach. After doing the research literature, the author finally concludes that the scope of a mixed marriage as stipulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage ie in Article 57, which caused a mixed marriage is different nationality. Mixed marriages that occurred in Indonesia should be conducted under applicable law in Indonesia, which must be done according to the law of each party, there is no law that applies outside of religion and belief. In addition, the marriage must also be listed in the Registry Office or the Office for Religious Affairs. On these results, the authors suggested, Law No. 1 Year 1974 to be reviewed, the need for regulations governing the implementation of specific and detailed in the implementation of mixed marriages, and the existence of the government policy of the Republic of Indonesia in overcoming the problems that may occur as a result of mixed marriage between a citizen of Indonesia with foreign nationals."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Konstelasi perkawinan campuran dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Hasanah, Nurul"],"dc:date":["2010-07-15"],"dc:date.issued":["2010-07"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan. Sejalan dengan berlakunya undang-undang tersebut, ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan, yaitu tentang perkawinan campuran. Hal ini disebabkan karena adanya dua atau lebih sistem hukum yang digunakan. Perbedaan dasar hukum yang dipakai dan perbedaan dalam menafsirkan hukum menjadi masalah utama dalam perkawinan campuran tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya, apalagi setelah diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya telah ada pasal-pasal yang mengaturnya, akan tetapi, aturan tersebut masih menimbulkan ketidakpastian dan juga perdebatan di kalangan para praktisi hukum. Untuk menemukan kepastian hukum dari perkawinan campuran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka, penulis mengangkat dua permasalahan, yakni (1) Apakah ruang lingkup perkawinan campuran yang diakui di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?, dan (2) Bagaimanakah syarat-syarat pelaksanaan yang berkaitan dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni statute approach, dan historical approach. Setelah melakukan penelitian secara literatur, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa ruang lingkup dari perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 57, hanyalah perkawinan campuran yang disebabkan beda kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia harus dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yakni harus dilakukan menurut hukum masing-masing pihak, tidak ada hukum yang berlaku di luar agama dan kepercayaannya. Selain itu, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Atas hasil tersebut, saran penulis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu ditinjau kembali, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus dan terperinci dalam pelaksanaan perkawinan campuran, serta adanya kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran antara warganegara Indonesia dengan warganegara Asing. ENGLISH: In Indonesia, the provisions relating to marriage has been arranged in state legislation, namely Law No. 1 Year 1974 on Marriage. In line with the enactment of these laws, there is one thing to get attention and become a phenomenon that is still debated, which is about a mixed marriage. This is due to the existence of two or more legal system that is used. Differences in the legal basis used and the differences in interpreting the law became a major problem in such a mixed marriage. Departure from these problems, the author is interested in conducting research, especially when he found that under Law No. 1 Year 1974 on Marriage, in fact has no provisions that govern them, however, these rules still lead to uncertainty and debate among practitioners law. To find the legal certainty of a mixed marriage that has been regulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage, then, the authors raised two issues, namely (1) Is the scope of mixed marriages are recognized in Indonesia after the enactment of Law Number 1 Year 1974 on Marriage? and (2) How is the implementation of the requirements associated with mixed marriages by Law No. 1 Year 1974 about Marriage?. To answer these questions, the author conducted a normative legal research by using two approaches, namely statute approach, and the historical approach. After doing the research literature, the author finally concludes that the scope of a mixed marriage as stipulated in Law No. 1 Year 1974 on Marriage ie in Article 57, which caused a mixed marriage is different nationality. Mixed marriages that occurred in Indonesia should be conducted under applicable law in Indonesia, which must be done according to the law of each party, there is no law that applies outside of religion and belief. In addition, the marriage must also be listed in the Registry Office or the Office for Religious Affairs. On these results, the authors suggested, Law No. 1 Year 1974 to be reviewed, the need for regulations governing the implementation of specific and detailed in the implementation of mixed marriages, and the existence of the government policy of the Republic of Indonesia in overcoming the problems that may occur as a result of mixed marriage between a citizen of Indonesia with foreign nationals."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/1/06210028_Skripsi.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/2/06210028_Lampiran.rar"],"dc:language":["id"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’an al-Karim. A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al-Barry (1994) Buku Kamus Terlaris: Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Penerbit Arkola. Abdul kadir, Muhammad (2004) Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Alumni. Ali, Mohammad Daud (2002) Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Cet.2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Amak F.Z (1976) Proses Undang-Undang Perkawinan. Cet-1; Bandung: Al-Ma’arif. Amrullah, Ahmad (1996) Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH. Jakarta: Gema Insani Press. Asikin, Amiruddin Zainal (2006) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Asmin (1986) Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: PT Dian Rakyat. Bakry, Hasbullah (1970) Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Ummat Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang. Departemen Agama Republik Indonesia (2008) Al-Hikmah: Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2005) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Gautama, Sudargo (1980) Hukum Antar Golongan. Jakarta: PT Ichtiar Baru-van Hoe Ve. ______ (1995) Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I Buku ke-7. Bandung: Penerbit Alumni. _____ (1996) Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hadikusuma, Hilman (1990) Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hardjowahono, Bayu Seto (2006) Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hassan, Muhammad Kamal (1987) “Muslim Intelectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia” diterjemahkan Ahmadie Thaha, Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia. Ibrahim, John (2006) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. Ichsan, Achmad (1986) Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Pradnya Paramita. J. Prins (1982) Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jazuni (2005) Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Marzuki, Peter Mahmud (2009) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muslan, Abdurrahman (2009) Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press. Nasution, Bahder Johan (2008) Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet-1; Bandung: CV Mandar Maju. Noer, Deliar (1996) Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Cet-8; Jakarta: LP3ES. Ny. Soemiyati (2004) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty. Peraturan Perkawinan Campuran Staatsblad 1898 No. 158. Prawirohamidjojo, R. Soetojo (1988) Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. Prodjodikoro, R. Wirjono (1981) Hukum Antar Golongan di Indonesia. Cet-7; Jakarta: Sumur Bandung. Prodjohamidjojo, Martiman (1991) Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan disertai Yurisprudensi. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Rahmadi, Usman (2006) Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Ramulyo, Moh. Idris (1985) Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam. Cet.1; Jakarta: IND-HILL, CO. ___________________ (2004) Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara. Soekanto, Soerjono (2007) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Soimin, Soedaryo (1992) Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Sudarsono (2005) Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta. Sution, Usman Adji (2002) Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty. ____________________ (2009) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Wantjik, Shaleh (1980) Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia."],"dc:subject":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Konstelasi perkawinan campuran dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:32Z"}