{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1733"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1733","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pertimbangan hakim dalam menunda sidang ikrar talak perkara nomor 53/Pdt.G/2008/Pa.Mlg: Studi di Pengadilan Agama Malang","abstract":"INDONESIA: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi apabila terjadi masalah pelik sampai mengharuskan dipisahkan dengan jalan cerai, itu pun tetap harus dilakukan dengan cara baik. Perceraian dengan cara baik-baik itu dengan mengikuti prosedur peradilan Agama. Dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg terjadi penundaan putusan pembacaan ikrar talak dikarenakan suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Ini adalah termasuk mengulur waktu beracara dan hal ini berbeda dengan prinsip beracara di pengadilan tentang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tertera di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970. Berangkat dari fakta lapangan, penelitian ini mengambil rumusan tentang apa dasar hakim menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini lebih banyak menggunakan data wawancara sebagai data primer dan dokumen-dokumen sebagai data sekunder, meskipun tidak menutup kemungkinan dokumen menjadi data primer seperti salinan putusan perkara. Dari perjalanan penelitian ini mendapati jawaban bahwa : 1) Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab, 2) Menghindari eksekusi nafkah di belakang hari ketika nafkah tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak, 3) Artinya : “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, 4) Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.","abstract_html":"INDONESIA: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi apabila terjadi masalah pelik sampai mengharuskan dipisahkan dengan jalan cerai, itu pun tetap harus dilakukan dengan cara baik. Perceraian dengan cara baik-baik itu dengan mengikuti prosedur peradilan Agama. Dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg terjadi penundaan putusan pembacaan ikrar talak dikarenakan suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Ini adalah termasuk mengulur waktu beracara dan hal ini berbeda dengan prinsip beracara di pengadilan tentang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tertera di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970. Berangkat dari fakta lapangan, penelitian ini mengambil rumusan tentang apa dasar hakim menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini lebih banyak menggunakan data wawancara sebagai data primer dan dokumen-dokumen sebagai data sekunder, meskipun tidak menutup kemungkinan dokumen menjadi data primer seperti salinan putusan perkara. Dari perjalanan penelitian ini mendapati jawaban bahwa : 1) Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab, 2) Menghindari eksekusi nafkah di belakang hari ketika nafkah tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak, 3) Artinya : “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, 4) Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.","abstract_has_math":false,"creators":["Zailani, Zailani"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2011,"date_issued":"2011-01","date_published":"2011-01","updated_at":"2026-11-18T20:39:32Z","subjects":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"languages":["id"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1733/1/05210066_Skripsi.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1733","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Zailani, Zailani"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2011-01-28"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2011-01"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1733/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Ad-Dimasqi, Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, 2000. Tafsir Ibnu katsir Juz 2 Al- Baqoroh 142 s/d Al-Baqoroh 252 , Bandung : Sinar Baru Algesindo. Administrator, pasal 24 UUD 1945, http://www.legalitas.org//htm. (diakses tanggal 20 Desember 2010) Administrator, Pasal 25 Undang-undang no.14 tahun 1970, http://www.legalitas.org//htm (diaskses tanggal 25 Desember 2010). Al –Haddad, 1993. Wanita dalam Syari’at dan Masyarakat, terj. M. Adid Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus. Al-Qur’an Surah AI-Baqarah : 233, diakses dari Windonws 2010 Al-Qur’an : In Word Arabic and Translation. Arikunto., Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Bina Aksara. Arto, H.A Mukti. 1993. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, 1997. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam., Ensiklopedi Islam, Jiid 3 (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 341. Djamali, Abdoel. 2005. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers. Febianto, Totok Hari. 2008. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penganiayaan sebagai Alasan Cerai gugat dan Prosedur Pembuktian,Malang: Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Florence Vidya Widjaja,2006. Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Orang Tuanya Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Tesis Program Kenotariatan Universitas Indonesia. Hamami, Taufiq,2003. Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia. Bandung; Alumni. Harahap, Muhammad Yahya. 2001. Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989), Jakarta : Sinar Grafika. J. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta. Kitab Imam Al-Buhkhori No. 4945, dikutip dari CDROM Maktabah Samilah. Kitab Imam Al-Tirmidhi No. 1982, dikutip dari CDROM Maktabah Samilah. Kusuma, Hilman. 1993. Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan, Bandung: Citra Aditya Bakti. Mahfud, Moh. 1993. Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata HukumIndonesia, cet. I, Yogyakarta : Yogyakarta Press. Mertokusumo, Sudikno. 1999.Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta ; Liberty. MK, M. Anshary. 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Moleong, Lexi. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana Grenada Media Group. Pengadilan Agama Malang/ http://www.pamalang.go.id/Profile pa malang/, Last Updated on Tuesday, 30 November 2010 13:48 (diambil pada tanggal 1 Januari 2010) Pengadilan Agama Malang, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2009, http://pamalangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009.html. (diakses pada tanggal 2 Desember 2010) Prodjohamidjojo, Martiman. 2003. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Indonesia Legal Publishing. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana ‎Perguruan Tinggi Agama lAIN. 1983.Jakarta : IAIN, 1983. Rahman Do’i. 2002. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), . Jakarta; Raja Grafindo Persada. Rasyid, Raihan. 1998. Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta:Raja Grafindo Persada. Rasyid, Sulaiman. 1994. Fiqh Islam , Bandung: Sinar Baru Algesindo. Sabiq, Sayyid.1990, Fiqh Sunnah Jilid 7, Bandung : Al-Ma’ruf. Sayuti, Husein. 1989. Pengantar Metodologi Riset, Jakarta: Fajar Agung. Singarimbun, Masri. 2006, Metode Penelitian Survai, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Soekanto, Soerdjono. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Sudarsono.2001. Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta;Rineka Cipta. _________, 2005. Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta. Sudjana, Nana dan Kusumah, Awal. 2000. Kusumah.,Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung : Sinar Baru Algasindo. Sulaikin Lubis, (Ed) Gemawa Dewi. 2006. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakutlas Hukum Universitas Indonesia. Syafei, Rahmad, 1999. Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS. Bandung; Pustaka Setia. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta;Balai Pustaka, 1989), 293. Usman, Sabian, 2009. Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1733/1/05210066_Skripsi.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi apabila terjadi masalah pelik sampai mengharuskan dipisahkan dengan jalan cerai, itu pun tetap harus dilakukan dengan cara baik. Perceraian dengan cara baik-baik itu dengan mengikuti prosedur peradilan Agama. Dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg terjadi penundaan putusan pembacaan ikrar talak dikarenakan suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Ini adalah termasuk mengulur waktu beracara dan hal ini berbeda dengan prinsip beracara di pengadilan tentang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tertera di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970. Berangkat dari fakta lapangan, penelitian ini mengambil rumusan tentang apa dasar hakim menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini lebih banyak menggunakan data wawancara sebagai data primer dan dokumen-dokumen sebagai data sekunder, meskipun tidak menutup kemungkinan dokumen menjadi data primer seperti salinan putusan perkara. Dari perjalanan penelitian ini mendapati jawaban bahwa : 1) Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab, 2) Menghindari eksekusi nafkah di belakang hari ketika nafkah tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak, 3) Artinya : “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, 4) Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pertimbangan hakim dalam menunda sidang ikrar talak perkara nomor 53/Pdt.G/2008/Pa.Mlg: Studi di Pengadilan Agama Malang"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Zailani, Zailani"],"dc:date":["2011-01-28"],"dc:date.issued":["2011-01"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi apabila terjadi masalah pelik sampai mengharuskan dipisahkan dengan jalan cerai, itu pun tetap harus dilakukan dengan cara baik. Perceraian dengan cara baik-baik itu dengan mengikuti prosedur peradilan Agama. Dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg terjadi penundaan putusan pembacaan ikrar talak dikarenakan suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Ini adalah termasuk mengulur waktu beracara dan hal ini berbeda dengan prinsip beracara di pengadilan tentang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tertera di dalam Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970. Berangkat dari fakta lapangan, penelitian ini mengambil rumusan tentang apa dasar hakim menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah di depan persidangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini lebih banyak menggunakan data wawancara sebagai data primer dan dokumen-dokumen sebagai data sekunder, meskipun tidak menutup kemungkinan dokumen menjadi data primer seperti salinan putusan perkara. Dari perjalanan penelitian ini mendapati jawaban bahwa : 1) Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab, 2) Menghindari eksekusi nafkah di belakang hari ketika nafkah tidak diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak, 3) Artinya : “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, 4) Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1733/1/05210066_Skripsi.pdf"],"dc:language":["id"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1733/"],"dc:relation.references":["Ad-Dimasqi, Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, 2000. Tafsir Ibnu katsir Juz 2 Al- Baqoroh 142 s/d Al-Baqoroh 252 , Bandung : Sinar Baru Algesindo. Administrator, pasal 24 UUD 1945, http://www.legalitas.org//htm. (diakses tanggal 20 Desember 2010) Administrator, Pasal 25 Undang-undang no.14 tahun 1970, http://www.legalitas.org//htm (diaskses tanggal 25 Desember 2010). Al –Haddad, 1993. Wanita dalam Syari’at dan Masyarakat, terj. M. Adid Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus. Al-Qur’an Surah AI-Baqarah : 233, diakses dari Windonws 2010 Al-Qur’an : In Word Arabic and Translation. Arikunto., Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Bina Aksara. Arto, H.A Mukti. 1993. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, 1997. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam., Ensiklopedi Islam, Jiid 3 (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 341. Djamali, Abdoel. 2005. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers. Febianto, Totok Hari. 2008. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Penganiayaan sebagai Alasan Cerai gugat dan Prosedur Pembuktian,Malang: Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Florence Vidya Widjaja,2006. Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Orang Tuanya Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Tesis Program Kenotariatan Universitas Indonesia. Hamami, Taufiq,2003. Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia. Bandung; Alumni. Harahap, Muhammad Yahya. 2001. Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989), Jakarta : Sinar Grafika. J. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta. Kitab Imam Al-Buhkhori No. 4945, dikutip dari CDROM Maktabah Samilah. Kitab Imam Al-Tirmidhi No. 1982, dikutip dari CDROM Maktabah Samilah. Kusuma, Hilman. 1993. Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan, Bandung: Citra Aditya Bakti. Mahfud, Moh. 1993. Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata HukumIndonesia, cet. I, Yogyakarta : Yogyakarta Press. Mertokusumo, Sudikno. 1999.Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta ; Liberty. MK, M. Anshary. 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Moleong, Lexi. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana Grenada Media Group. Pengadilan Agama Malang/ http://www.pamalang.go.id/Profile pa malang/, Last Updated on Tuesday, 30 November 2010 13:48 (diambil pada tanggal 1 Januari 2010) Pengadilan Agama Malang, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian tahun 2009, http://pamalangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perceraian-tahun-2009.html. (diakses pada tanggal 2 Desember 2010) Prodjohamidjojo, Martiman. 2003. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Indonesia Legal Publishing. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana ‎Perguruan Tinggi Agama lAIN. 1983.Jakarta : IAIN, 1983. Rahman Do’i. 2002. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), . Jakarta; Raja Grafindo Persada. Rasyid, Raihan. 1998. Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta:Raja Grafindo Persada. Rasyid, Sulaiman. 1994. Fiqh Islam , Bandung: Sinar Baru Algesindo. Sabiq, Sayyid.1990, Fiqh Sunnah Jilid 7, Bandung : Al-Ma’ruf. Sayuti, Husein. 1989. Pengantar Metodologi Riset, Jakarta: Fajar Agung. Singarimbun, Masri. 2006, Metode Penelitian Survai, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Soekanto, Soerdjono. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Sudarsono.2001. Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta;Rineka Cipta. _________, 2005. Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta. Sudjana, Nana dan Kusumah, Awal. 2000. Kusumah.,Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung : Sinar Baru Algasindo. Sulaikin Lubis, (Ed) Gemawa Dewi. 2006. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakutlas Hukum Universitas Indonesia. Syafei, Rahmad, 1999. Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS. Bandung; Pustaka Setia. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta;Balai Pustaka, 1989), 293. Usman, Sabian, 2009. Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar."],"dc:subject":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pertimbangan hakim dalam menunda sidang ikrar talak perkara nomor 53/Pdt.G/2008/Pa.Mlg: Studi di Pengadilan Agama Malang"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:32Z"}