{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1739"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1739","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Ultra petitum partium dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan: Studi putusan no. 394/Pdt.G/2008/PA/Pasuruan","abstract":"INDONESIA: Ultra Petitum Partium adalah serangkaian kata dalam istilah hukum yang berasal dari kata ultra yang berarti lebih dan kata petitum partium yang berarti permohonan, gugatan yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan. Jadi makna dari ultra petitum partium adalah putusan ( keputusan) hakim yang melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat 3, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Kemudian pasal ini dikenal dengan asas Ultra Petitum Partium. Persoalanya menjadi lain apabila dalam suatu permohonan cerai talak ditumukan adanya pelanggaran hukum yang menyebabkan hakim memutuskan pembatalan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi hakim memutuskan putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara permohonan cerai talak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka dengan menggunakan metode deduktif. Dari sebuah hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan hakim yang memutuskan pembatalan perkawinan terhadap perkara permohonan cerai talak tersebut tidak terdapat asas ultra petitum partium karena hakim mengabulkan tuntutan subsider dari pemohon yang berisi mohon putusan seadil-adilnya, dan hakim menilai tuntutan primer yang diajukan oleh pemohon, dinilai tidak beralaskan hukum. ENGLISH: Ultra Petitum Partium is a series of words in a legal term that comes from the word which means more and ultra Petitum partium words that mean the petition, a lawsuit that began by stating the arguments and concludes by suing. So the meaning of ultra Petitum partium is the decision (making) a judge who exceeds the petition filed by the applicant. In Article 178 HIR/189 Rbg paragraph 3, the judge prohibited verdict for cases that are not prosecuted or granted more than is required. Then the article is known as the principle of Ultra Petitum Partium. Persoalanya be different if in a divorce petition ditumukan divorce law violation which causes the judge to decide the cancellation of marriage. This study aims to determine the factors underlying the decision of the judge ruled against the case of cancellation of marriage divorce divorce petition This research is a normative legal research using the conceptual approach and the approach to the law. While the method of collection of legal materials using documentary methods and a literature review using the deductive method. From a result of research conducted by the author concludes that the decision of the judge who decided the cancellation of marriage to divorce is a divorce petition case there is no principle of ultra Petitum partium because the judge granted the subsidiary of the applicant's claim that contains beg fairest decision, and judges assess the primary demands submitted by the applicant, judged not repose law.","abstract_html":"INDONESIA: Ultra Petitum Partium adalah serangkaian kata dalam istilah hukum yang berasal dari kata ultra yang berarti lebih dan kata petitum partium yang berarti permohonan, gugatan yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan. Jadi makna dari ultra petitum partium adalah putusan ( keputusan) hakim yang melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat 3, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Kemudian pasal ini dikenal dengan asas Ultra Petitum Partium. Persoalanya menjadi lain apabila dalam suatu permohonan cerai talak ditumukan adanya pelanggaran hukum yang menyebabkan hakim memutuskan pembatalan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi hakim memutuskan putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara permohonan cerai talak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka dengan menggunakan metode deduktif. Dari sebuah hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan hakim yang memutuskan pembatalan perkawinan terhadap perkara permohonan cerai talak tersebut tidak terdapat asas ultra petitum partium karena hakim mengabulkan tuntutan subsider dari pemohon yang berisi mohon putusan seadil-adilnya, dan hakim menilai tuntutan primer yang diajukan oleh pemohon, dinilai tidak beralaskan hukum. ENGLISH: Ultra Petitum Partium is a series of words in a legal term that comes from the word which means more and ultra Petitum partium words that mean the petition, a lawsuit that began by stating the arguments and concludes by suing. So the meaning of ultra Petitum partium is the decision (making) a judge who exceeds the petition filed by the applicant. In Article 178 HIR/189 Rbg paragraph 3, the judge prohibited verdict for cases that are not prosecuted or granted more than is required. Then the article is known as the principle of Ultra Petitum Partium. Persoalanya be different if in a divorce petition ditumukan divorce law violation which causes the judge to decide the cancellation of marriage. This study aims to determine the factors underlying the decision of the judge ruled against the case of cancellation of marriage divorce divorce petition This research is a normative legal research using the conceptual approach and the approach to the law. While the method of collection of legal materials using documentary methods and a literature review using the deductive method. From a result of research conducted by the author concludes that the decision of the judge who decided the cancellation of marriage to divorce is a divorce petition case there is no principle of ultra Petitum partium because the judge granted the subsidiary of the applicant&#x27;s claim that contains beg fairest decision, and judges assess the primary demands submitted by the applicant, judged not repose law.","abstract_has_math":false,"creators":["Sa'diyah, Nur Halimatus"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2011,"date_issued":"2011-04","date_published":"2011-04","updated_at":"2026-11-18T20:39:32Z","subjects":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/1/05210006_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1739","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Sa'diyah, Nur Halimatus"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2011-04-09"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2011-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abdurrahman. 1995. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. Al-Dimyati, Muhammad Syata’. I’amat al-Talibin Juz III. t.tp.Darihya al-Kutub al-Arabiyah,tt. Al-Qur’an Al-Zuhailv, Wahbah. 1989. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII. Damsyiq Dar al Fikr. Bungin, Burhan. 2006. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Depdikbud. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Ghazaly, Abdurrahman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. Harahap , Krisna. Hukum Acara Perdata. PT Gafitri, Bandung. Hasbullah, Bakry. Kumpulan lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Djambatan. Ibrahim, Johny. 2007. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Malang: PT. Bayumedia Publishing. Kusuma, Hilman Hadi. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. Lawrens, Hasbi dan Burhani. Kamus ilmiah Populer. Jombang: Lintas Media. Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Kencana. Mertokusumo, Sudikno. 1999. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Mulyadi, Lilik. 2002. Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan. Nasution , Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: PT. Mandar Maju. Nuruddin, Amir dan AA. Tarigan. 2004. Hukum Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana. Sahrani, Martinus dan Ilham Gunawan. 2002. Kamus Hukum. Jakarta: Restu Agung. Soepomo. 2002. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita. Subekti dan Tjitrosoedibio. 1980. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Syahroni, Riduan. 1991. Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Alumni. Zahri, Hamid. 1978. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta. ____________. 2001. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I. PT. Ichtiar baru Van Hoeve."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/1/05210006_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/2/05210006_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/3/05210006_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/4/05210006_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/5/05210006_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/6/05210006_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/7/05210006_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/8/05210006_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/9/05210006_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/10/05210006_Daftar_Pustaka.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Ultra Petitum Partium adalah serangkaian kata dalam istilah hukum yang berasal dari kata ultra yang berarti lebih dan kata petitum partium yang berarti permohonan, gugatan yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan. Jadi makna dari ultra petitum partium adalah putusan ( keputusan) hakim yang melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat 3, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Kemudian pasal ini dikenal dengan asas Ultra Petitum Partium. Persoalanya menjadi lain apabila dalam suatu permohonan cerai talak ditumukan adanya pelanggaran hukum yang menyebabkan hakim memutuskan pembatalan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi hakim memutuskan putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara permohonan cerai talak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka dengan menggunakan metode deduktif. Dari sebuah hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan hakim yang memutuskan pembatalan perkawinan terhadap perkara permohonan cerai talak tersebut tidak terdapat asas ultra petitum partium karena hakim mengabulkan tuntutan subsider dari pemohon yang berisi mohon putusan seadil-adilnya, dan hakim menilai tuntutan primer yang diajukan oleh pemohon, dinilai tidak beralaskan hukum. ENGLISH: Ultra Petitum Partium is a series of words in a legal term that comes from the word which means more and ultra Petitum partium words that mean the petition, a lawsuit that began by stating the arguments and concludes by suing. So the meaning of ultra Petitum partium is the decision (making) a judge who exceeds the petition filed by the applicant. In Article 178 HIR/189 Rbg paragraph 3, the judge prohibited verdict for cases that are not prosecuted or granted more than is required. Then the article is known as the principle of Ultra Petitum Partium. Persoalanya be different if in a divorce petition ditumukan divorce law violation which causes the judge to decide the cancellation of marriage. This study aims to determine the factors underlying the decision of the judge ruled against the case of cancellation of marriage divorce divorce petition This research is a normative legal research using the conceptual approach and the approach to the law. While the method of collection of legal materials using documentary methods and a literature review using the deductive method. From a result of research conducted by the author concludes that the decision of the judge who decided the cancellation of marriage to divorce is a divorce petition case there is no principle of ultra Petitum partium because the judge granted the subsidiary of the applicant's claim that contains beg fairest decision, and judges assess the primary demands submitted by the applicant, judged not repose law."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Ultra petitum partium dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan: Studi putusan no. 394/Pdt.G/2008/PA/Pasuruan"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Sa'diyah, Nur Halimatus"],"dc:date":["2011-04-09"],"dc:date.issued":["2011-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Ultra Petitum Partium adalah serangkaian kata dalam istilah hukum yang berasal dari kata ultra yang berarti lebih dan kata petitum partium yang berarti permohonan, gugatan yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan. Jadi makna dari ultra petitum partium adalah putusan ( keputusan) hakim yang melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg ayat 3, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Kemudian pasal ini dikenal dengan asas Ultra Petitum Partium. Persoalanya menjadi lain apabila dalam suatu permohonan cerai talak ditumukan adanya pelanggaran hukum yang menyebabkan hakim memutuskan pembatalan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi hakim memutuskan putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara permohonan cerai talak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka dengan menggunakan metode deduktif. Dari sebuah hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan hakim yang memutuskan pembatalan perkawinan terhadap perkara permohonan cerai talak tersebut tidak terdapat asas ultra petitum partium karena hakim mengabulkan tuntutan subsider dari pemohon yang berisi mohon putusan seadil-adilnya, dan hakim menilai tuntutan primer yang diajukan oleh pemohon, dinilai tidak beralaskan hukum. ENGLISH: Ultra Petitum Partium is a series of words in a legal term that comes from the word which means more and ultra Petitum partium words that mean the petition, a lawsuit that began by stating the arguments and concludes by suing. So the meaning of ultra Petitum partium is the decision (making) a judge who exceeds the petition filed by the applicant. In Article 178 HIR/189 Rbg paragraph 3, the judge prohibited verdict for cases that are not prosecuted or granted more than is required. Then the article is known as the principle of Ultra Petitum Partium. Persoalanya be different if in a divorce petition ditumukan divorce law violation which causes the judge to decide the cancellation of marriage. This study aims to determine the factors underlying the decision of the judge ruled against the case of cancellation of marriage divorce divorce petition This research is a normative legal research using the conceptual approach and the approach to the law. While the method of collection of legal materials using documentary methods and a literature review using the deductive method. From a result of research conducted by the author concludes that the decision of the judge who decided the cancellation of marriage to divorce is a divorce petition case there is no principle of ultra Petitum partium because the judge granted the subsidiary of the applicant's claim that contains beg fairest decision, and judges assess the primary demands submitted by the applicant, judged not repose law."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/1/05210006_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/2/05210006_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/3/05210006_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/4/05210006_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/5/05210006_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/6/05210006_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/7/05210006_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/8/05210006_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/9/05210006_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/10/05210006_Daftar_Pustaka.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1739/"],"dc:relation.references":["Abdurrahman. 1995. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. Al-Dimyati, Muhammad Syata’. I’amat al-Talibin Juz III. t.tp.Darihya al-Kutub al-Arabiyah,tt. Al-Qur’an Al-Zuhailv, Wahbah. 1989. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII. Damsyiq Dar al Fikr. Bungin, Burhan. 2006. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Depdikbud. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Ghazaly, Abdurrahman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. Harahap , Krisna. Hukum Acara Perdata. PT Gafitri, Bandung. Hasbullah, Bakry. Kumpulan lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Djambatan. Ibrahim, Johny. 2007. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Malang: PT. Bayumedia Publishing. Kusuma, Hilman Hadi. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. Lawrens, Hasbi dan Burhani. Kamus ilmiah Populer. Jombang: Lintas Media. Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Kencana. Mertokusumo, Sudikno. 1999. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Mulyadi, Lilik. 2002. Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan. Nasution , Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: PT. Mandar Maju. Nuruddin, Amir dan AA. Tarigan. 2004. Hukum Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana. Sahrani, Martinus dan Ilham Gunawan. 2002. Kamus Hukum. Jakarta: Restu Agung. Soepomo. 2002. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita. Subekti dan Tjitrosoedibio. 1980. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Syahroni, Riduan. 1991. Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Alumni. Zahri, Hamid. 1978. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta. ____________. 2001. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I. PT. Ichtiar baru Van Hoeve."],"dc:subject":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Ultra petitum partium dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan: Studi putusan no. 394/Pdt.G/2008/PA/Pasuruan"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:32Z"}