{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:180"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:180","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Nafkah madliyah anak pasca perceraian dalam putusan Mahkamah agung RI Nomor 608/AG/2003 menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak","abstract":"INDONESIA Nafkah madliyah atau nafkah lampau merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.Nafkah tersebut dapat menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya.Statusnya menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan atau dengan adanya kerelaan dari istri.Namun jika ayah melalaikan kewajibannya terhadap anak, apakah nafkah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah.Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menyebutkan bahwa nafkah madliyah anak tidak dapat digugat, sedangkan hukum Islam memberikan penjelasan berbeda mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanatinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan bagaimana nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui nafkah madliyah anak berdasarkan hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menurut pendapatulama Syafi’iyyahbahwa nafkah tersebut dapat menjadi hutang berdasarkan ketentuan hakim, jika ayah sengaja tidak memberikan nafkah.Nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika ayah yang sengaja tidak memberikan nafkah, sehingga selama anak tidak diberi nafkah oleh ayah mengakibatkan anak mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran. ENGLISH: Nafkah madliyahor living past is the duty of a husband to a wife who has been neglected. The wife living can become debt since become a liability and the husband refused to implement it. The status can be powerful debt except by paid or by the willingness of the wife. But if the father neglect his duty to the child, whether a living child can be considered as a debt to the father. The supreme court verdict number 608/K/AG/2003 stated that nafkah madliyah of a child cannot be sued, but Islamic law gives a different explanation of a father’s obligation who had been neglecting his child’s living. The focus of this research is to find out Islamic legal reviewsthe obligation of a father who had neglected a child’s living in Indonesian supreme court verdict number 608/K/AG/2003 and a post-divorce child’s nafkah madliyah is reviewedin the aspects of the children's protection rights in law number 23 of 2002 on children’s protection. This type of research is the normative legal research conducted by researching library materials, at law approach and conceptual approach. The approach aims to determine children’s nafkah madliyah under Islamic law and the law number 23 of 2002 on children’s protection. Based on the previous description, it can be concluded that according to the Islamic law regarding the obligation of a father who had neglected his children’s livingin Indonesian supreme court’s verdict number 608/K/AG/2003 and inthe Syafi'iyyah scholars’ opinion, that thechild’s livingcan be a debt to a father, which will be under the court’s provision, if he deliberately neglects his obligation. Post- divorce child’s nafkah madliyahas reviewedin the aspects of child’s protection rights in law number 23 of 2002 on child’sprotection, if the father was deliberately did not provide a living. So, as long as the child has not been given a living by his fatherwhich results in the child’s suffering in both moral and material, it can be said that it is an act of abandonment.","abstract_html":"INDONESIA Nafkah madliyah atau nafkah lampau merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.Nafkah tersebut dapat menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya.Statusnya menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan atau dengan adanya kerelaan dari istri.Namun jika ayah melalaikan kewajibannya terhadap anak, apakah nafkah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah.Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menyebutkan bahwa nafkah madliyah anak tidak dapat digugat, sedangkan hukum Islam memberikan penjelasan berbeda mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanatinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan bagaimana nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui nafkah madliyah anak berdasarkan hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menurut pendapatulama Syafi’iyyahbahwa nafkah tersebut dapat menjadi hutang berdasarkan ketentuan hakim, jika ayah sengaja tidak memberikan nafkah.Nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika ayah yang sengaja tidak memberikan nafkah, sehingga selama anak tidak diberi nafkah oleh ayah mengakibatkan anak mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran. ENGLISH: Nafkah madliyahor living past is the duty of a husband to a wife who has been neglected. The wife living can become debt since become a liability and the husband refused to implement it. The status can be powerful debt except by paid or by the willingness of the wife. But if the father neglect his duty to the child, whether a living child can be considered as a debt to the father. The supreme court verdict number 608/K/AG/2003 stated that nafkah madliyah of a child cannot be sued, but Islamic law gives a different explanation of a father’s obligation who had been neglecting his child’s living. The focus of this research is to find out Islamic legal reviewsthe obligation of a father who had neglected a child’s living in Indonesian supreme court verdict number 608/K/AG/2003 and a post-divorce child’s nafkah madliyah is reviewedin the aspects of the children&#x27;s protection rights in law number 23 of 2002 on children’s protection. This type of research is the normative legal research conducted by researching library materials, at law approach and conceptual approach. The approach aims to determine children’s nafkah madliyah under Islamic law and the law number 23 of 2002 on children’s protection. Based on the previous description, it can be concluded that according to the Islamic law regarding the obligation of a father who had neglected his children’s livingin Indonesian supreme court’s verdict number 608/K/AG/2003 and inthe Syafi&#x27;iyyah scholars’ opinion, that thechild’s livingcan be a debt to a father, which will be under the court’s provision, if he deliberately neglects his obligation. Post- divorce child’s nafkah madliyahas reviewedin the aspects of child’s protection rights in law number 23 of 2002 on child’sprotection, if the father was deliberately did not provide a living. So, as long as the child has not been given a living by his fatherwhich results in the child’s suffering in both moral and material, it can be said that it is an act of abandonment.","abstract_has_math":false,"creators":["Amiriyyah, Nuriel"],"institution":"Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-05","date_published":"2015-05","updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z","subjects":["18012815 Nafaqah"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/180/11/11210002%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/180/11/11210002%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/180/2/11210002%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A180","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Amiriyyah, Nuriel"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-05-05"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-05"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/180/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Buku Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004. Aripin, Jaenal Ah. Azharuddin Lathif, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2004. Aziz, Abdul Muhammd Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat “Khitbah, Nafkah dan Talak”, Jakarta: Amzah, 2009. Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al- Kattani dkk, Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2011. Bagir, Muhammad, Fiqih Praktis II, Bandung: Karisma, 2008. Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak (kumpulan karangan), Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2004. Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008. Kamus Arab-Indonesia, Al-Azhar, Cet I; Jakarta: Senayan Publishing, 2009. Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Krisnawati, Emeliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung: CV. Utomo,2005. Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007. Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010. Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Moenier, Rahman, Hak, Kewajiban dan Keadilan, Universitas Muslim Indonesia. Mufidah, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN – Maliki Press, 2013. Panggabean, Henry Pandapotan, Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan(Making Power), Cet. Pertama; Yogyakarta: Liberty, 2005. Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Marthalena Pohan, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Surabaya: Airlangga University Press,1996. Qaimi, Ali, Menggapai Langit Masa Depan Anak, terj.Muhammad Jawad Bafaqih, Cet I; Bogor: Cahaya, 2002. Rahman, Abdur, Perkawinan dalam Syariat Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992. Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 6, terj. Drs. Moh. Thalib, Cet. 5; Bandung: Alma’arif,1987. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 7, Bandung: PT Alma’arif, 1981. Shomad, Abd, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 1985. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994. Suryani, Noni Eka, Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugul Kecamatan Bugul Kota Pasuruan), Malang: UIN Malang, 2010. Syafi’i, Imam, Ringkasan Kitab Al-Umm, Buku 2,terj. Muhammad Yasir Abd.Muthalib, Cet 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika,2013. Syaikh, Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj. M. Abdul Ghaffar E.M., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997. Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju,2009. Witanto, D.Y., Hukum Keluarga “Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin”, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012. W, Mulyana Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: CV. Rajawali, 1986. Ya’qub, Muhammad Thalib Ubaidi, Nafkah Istri “Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam”, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002. Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991. C. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 D. Website https://www.mahkamahagung.go.id"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012815 Nafaqah"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/180/2/11210002%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/1/11210002%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/3/11210002%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/4/11210002%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/5/11210002%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/6/11210002%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/8/11210002%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/7/11210002%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/9/11210002%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/11/11210002%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/10/11210002%20Ringkasasn.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA Nafkah madliyah atau nafkah lampau merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.Nafkah tersebut dapat menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya.Statusnya menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan atau dengan adanya kerelaan dari istri.Namun jika ayah melalaikan kewajibannya terhadap anak, apakah nafkah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah.Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menyebutkan bahwa nafkah madliyah anak tidak dapat digugat, sedangkan hukum Islam memberikan penjelasan berbeda mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanatinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan bagaimana nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui nafkah madliyah anak berdasarkan hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menurut pendapatulama Syafi’iyyahbahwa nafkah tersebut dapat menjadi hutang berdasarkan ketentuan hakim, jika ayah sengaja tidak memberikan nafkah.Nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika ayah yang sengaja tidak memberikan nafkah, sehingga selama anak tidak diberi nafkah oleh ayah mengakibatkan anak mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran. ENGLISH: Nafkah madliyahor living past is the duty of a husband to a wife who has been neglected. The wife living can become debt since become a liability and the husband refused to implement it. The status can be powerful debt except by paid or by the willingness of the wife. But if the father neglect his duty to the child, whether a living child can be considered as a debt to the father. The supreme court verdict number 608/K/AG/2003 stated that nafkah madliyah of a child cannot be sued, but Islamic law gives a different explanation of a father’s obligation who had been neglecting his child’s living. The focus of this research is to find out Islamic legal reviewsthe obligation of a father who had neglected a child’s living in Indonesian supreme court verdict number 608/K/AG/2003 and a post-divorce child’s nafkah madliyah is reviewedin the aspects of the children's protection rights in law number 23 of 2002 on children’s protection. This type of research is the normative legal research conducted by researching library materials, at law approach and conceptual approach. The approach aims to determine children’s nafkah madliyah under Islamic law and the law number 23 of 2002 on children’s protection. Based on the previous description, it can be concluded that according to the Islamic law regarding the obligation of a father who had neglected his children’s livingin Indonesian supreme court’s verdict number 608/K/AG/2003 and inthe Syafi'iyyah scholars’ opinion, that thechild’s livingcan be a debt to a father, which will be under the court’s provision, if he deliberately neglects his obligation. Post- divorce child’s nafkah madliyahas reviewedin the aspects of child’s protection rights in law number 23 of 2002 on child’sprotection, if the father was deliberately did not provide a living. So, as long as the child has not been given a living by his fatherwhich results in the child’s suffering in both moral and material, it can be said that it is an act of abandonment."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Nafkah madliyah anak pasca perceraian dalam putusan Mahkamah agung RI Nomor 608/AG/2003 menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Amiriyyah, Nuriel"],"dc:date":["2015-05-05"],"dc:date.issued":["2015-05"],"dc:description.abstract":["INDONESIA Nafkah madliyah atau nafkah lampau merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.Nafkah tersebut dapat menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya.Statusnya menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan atau dengan adanya kerelaan dari istri.Namun jika ayah melalaikan kewajibannya terhadap anak, apakah nafkah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah.Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menyebutkan bahwa nafkah madliyah anak tidak dapat digugat, sedangkan hukum Islam memberikan penjelasan berbeda mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanatinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan bagaimana nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui nafkah madliyah anak berdasarkan hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menurut pendapatulama Syafi’iyyahbahwa nafkah tersebut dapat menjadi hutang berdasarkan ketentuan hakim, jika ayah sengaja tidak memberikan nafkah.Nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika ayah yang sengaja tidak memberikan nafkah, sehingga selama anak tidak diberi nafkah oleh ayah mengakibatkan anak mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran. ENGLISH: Nafkah madliyahor living past is the duty of a husband to a wife who has been neglected. The wife living can become debt since become a liability and the husband refused to implement it. The status can be powerful debt except by paid or by the willingness of the wife. But if the father neglect his duty to the child, whether a living child can be considered as a debt to the father. The supreme court verdict number 608/K/AG/2003 stated that nafkah madliyah of a child cannot be sued, but Islamic law gives a different explanation of a father’s obligation who had been neglecting his child’s living. The focus of this research is to find out Islamic legal reviewsthe obligation of a father who had neglected a child’s living in Indonesian supreme court verdict number 608/K/AG/2003 and a post-divorce child’s nafkah madliyah is reviewedin the aspects of the children's protection rights in law number 23 of 2002 on children’s protection. This type of research is the normative legal research conducted by researching library materials, at law approach and conceptual approach. The approach aims to determine children’s nafkah madliyah under Islamic law and the law number 23 of 2002 on children’s protection. Based on the previous description, it can be concluded that according to the Islamic law regarding the obligation of a father who had neglected his children’s livingin Indonesian supreme court’s verdict number 608/K/AG/2003 and inthe Syafi'iyyah scholars’ opinion, that thechild’s livingcan be a debt to a father, which will be under the court’s provision, if he deliberately neglects his obligation. Post- divorce child’s nafkah madliyahas reviewedin the aspects of child’s protection rights in law number 23 of 2002 on child’sprotection, if the father was deliberately did not provide a living. So, as long as the child has not been given a living by his fatherwhich results in the child’s suffering in both moral and material, it can be said that it is an act of abandonment."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/180/2/11210002%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/1/11210002%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/3/11210002%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/4/11210002%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/5/11210002%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/6/11210002%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/8/11210002%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/7/11210002%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/9/11210002%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/11/11210002%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/180/10/11210002%20Ringkasasn.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/180/"],"dc:relation.references":["A. Buku Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004. Aripin, Jaenal Ah. Azharuddin Lathif, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2004. Aziz, Abdul Muhammd Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat “Khitbah, Nafkah dan Talak”, Jakarta: Amzah, 2009. Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al- Kattani dkk, Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2011. Bagir, Muhammad, Fiqih Praktis II, Bandung: Karisma, 2008. Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak (kumpulan karangan), Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2004. Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008. Kamus Arab-Indonesia, Al-Azhar, Cet I; Jakarta: Senayan Publishing, 2009. Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Krisnawati, Emeliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung: CV. Utomo,2005. Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007. Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010. Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Moenier, Rahman, Hak, Kewajiban dan Keadilan, Universitas Muslim Indonesia. Mufidah, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang: UIN – Maliki Press, 2013. Panggabean, Henry Pandapotan, Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan(Making Power), Cet. Pertama; Yogyakarta: Liberty, 2005. Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Marthalena Pohan, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Surabaya: Airlangga University Press,1996. Qaimi, Ali, Menggapai Langit Masa Depan Anak, terj.Muhammad Jawad Bafaqih, Cet I; Bogor: Cahaya, 2002. Rahman, Abdur, Perkawinan dalam Syariat Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992. Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 6, terj. Drs. Moh. Thalib, Cet. 5; Bandung: Alma’arif,1987. Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 7, Bandung: PT Alma’arif, 1981. Shomad, Abd, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 1985. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994. Suryani, Noni Eka, Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugul Kecamatan Bugul Kota Pasuruan), Malang: UIN Malang, 2010. Syafi’i, Imam, Ringkasan Kitab Al-Umm, Buku 2,terj. Muhammad Yasir Abd.Muthalib, Cet 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika,2013. Syaikh, Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj. M. Abdul Ghaffar E.M., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997. Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju,2009. Witanto, D.Y., Hukum Keluarga “Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin”, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012. W, Mulyana Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: CV. Rajawali, 1986. Ya’qub, Muhammad Thalib Ubaidi, Nafkah Istri “Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam”, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007. B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002. Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991. C. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 D. Website https://www.mahkamahagung.go.id"],"dc:subject":["18012815 Nafaqah"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Nafkah madliyah anak pasca perceraian dalam putusan Mahkamah agung RI Nomor 608/AG/2003 menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z"}