{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:182"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:182","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Asuransi ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai standarisasi asuransi ketenagakerjaan dalam tinjauan fatwa DSN-MUI","abstract":"INDONESIA: Tenaga kerja sebagai pelaku proses produksi perlu mendapatkan perlindungan terutama kepastian kerja, pengupahan, jaminan sosial, maupun kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan tersebut sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Adanya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah bentuk peduli Pemerintah kepada Tenaga Kerja di Indonesia agar mendapatkan hak yang layak dalam kesejahteraan berupa Jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? Dan Bagaimana asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan hukum Islam? Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (Library resaerch). Pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan perundang- undangan (Statue approach). Sedangkan bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yang berisi Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hukum islam berupa Fatwa Dewan Syariah nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, Kemudian bahan hukum tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa asuransi ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah dalam bentuk Asuransi Sosial yaitu BPJS Ketenegakerjaan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PP No. 86 Tahun 2013 tentang sanksi administratif bagi perusahaan atau lembaga yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut hukum islam telah sesuai untuk kesejahteraan tenaga kerja karena prinsip yang menjadi dasar dalam setiap ketentuan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan asuransi yang diperbolehkan dalam Islam. adanya keterkaitan antara prinsip satu dengan yang lain bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan para tenaga kerja dan adanya tolong- menolong antara peserta dan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. ENGLISH: The labor as the actor of production process should get the protection especially about the assurance of work, wage, social guarantee, the prosperity of the worker and his family. The protection should be suitable with the human necessary. The Act No. 24 Year 2011 About Badan Penyelenggara Jaminan Sosial is a shape of government’s attention for the Indonesian labor to get their right especially in the prosperity side with the social guarantee, it usually called BPJS in labor. In this research, there are two theoretical problems, they are how about the standaritation of insurance in the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) and how about the insurance in the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) considered to Islamic Law. This research is juridical normative or library research. The approach of this research is statue approach. While the law material used is primary law material, it is the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial and Islamic law such Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 About the guidance of Sharia insurance. Then, the law material edited, checked, and arranged clearly after that it analyzed with descriptive qualitative. The result of this research is that the labor insurance made by government as social insurance in BPJS labor within the regulation made by government with the Act No.24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial and PP No. 86 Year 2013 about the administration punishment for the corporation and the institution which does not participate its labor to follow BPJS labor. Based on the Islamic law, it has suitable for the prosperity labor because the principle used for the fundamental in the practical regulation has been suitable with the allowed Islamic law. The relationship between each other has the goal to create the prosperity of labors and the helping between the participants and government for the poor society to get the health facility in the same level.","abstract_html":"INDONESIA: Tenaga kerja sebagai pelaku proses produksi perlu mendapatkan perlindungan terutama kepastian kerja, pengupahan, jaminan sosial, maupun kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan tersebut sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Adanya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah bentuk peduli Pemerintah kepada Tenaga Kerja di Indonesia agar mendapatkan hak yang layak dalam kesejahteraan berupa Jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? Dan Bagaimana asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan hukum Islam? Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (Library resaerch). Pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan perundang- undangan (Statue approach). Sedangkan bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yang berisi Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hukum islam berupa Fatwa Dewan Syariah nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, Kemudian bahan hukum tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa asuransi ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah dalam bentuk Asuransi Sosial yaitu BPJS Ketenegakerjaan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PP No. 86 Tahun 2013 tentang sanksi administratif bagi perusahaan atau lembaga yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut hukum islam telah sesuai untuk kesejahteraan tenaga kerja karena prinsip yang menjadi dasar dalam setiap ketentuan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan asuransi yang diperbolehkan dalam Islam. adanya keterkaitan antara prinsip satu dengan yang lain bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan para tenaga kerja dan adanya tolong- menolong antara peserta dan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. ENGLISH: The labor as the actor of production process should get the protection especially about the assurance of work, wage, social guarantee, the prosperity of the worker and his family. The protection should be suitable with the human necessary. The Act No. 24 Year 2011 About Badan Penyelenggara Jaminan Sosial is a shape of government’s attention for the Indonesian labor to get their right especially in the prosperity side with the social guarantee, it usually called BPJS in labor. In this research, there are two theoretical problems, they are how about the standaritation of insurance in the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) and how about the insurance in the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) considered to Islamic Law. This research is juridical normative or library research. The approach of this research is statue approach. While the law material used is primary law material, it is the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial and Islamic law such Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 About the guidance of Sharia insurance. Then, the law material edited, checked, and arranged clearly after that it analyzed with descriptive qualitative. The result of this research is that the labor insurance made by government as social insurance in BPJS labor within the regulation made by government with the Act No.24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial and PP No. 86 Year 2013 about the administration punishment for the corporation and the institution which does not participate its labor to follow BPJS labor. Based on the Islamic law, it has suitable for the prosperity labor because the principle used for the fundamental in the practical regulation has been suitable with the allowed Islamic law. The relationship between each other has the goal to create the prosperity of labors and the helping between the participants and government for the poor society to get the health facility in the same level.","abstract_has_math":false,"creators":["Wati, Novia Eka"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-05","date_published":"2015-05","updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z","subjects":["18012722 al-Takaful (Islamic Insurance)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/182/10/11220070%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/182/10/11220070%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/182/1/11220070%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A182","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Wati, Novia Eka"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-05-08"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-05"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/182/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al- Qur’an al- Karim dan Terjemahannya Kudus: Menar Kudus, 2006 Ali, Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media. 2004 Anwar, Khoirul. Asuransi Syariah Halal, Haram, dan Maslahat. Jakarta: PT. Tiga Serangkai Mandiri. 2007 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Roneka Cipta. 2002 Asih, Eka Putri. Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: CV. Komunitas Mediatama. 2014 Azkar, S. Kamus Arab- Indonesia Al- Azhar. Jakarta: Senayan Publishing. 2009 Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1996 Eka, Asih Putri. Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Hari Tua. Jakarta: CV. Komunitas Pejaten Mediatama. 2014 Ghofur, Abdul Anshori. Asuransi Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. 2008 Ibrahim, Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. 2006 Muhajir, Neong. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Samasin, 1998 Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004 Mahmud, Peter Marzuki. Penelitan Hukum Cet. 6. Jakarta: Kencana. 2004 Nasution, Badhex Lohan. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju. 2008 Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Asuransi di Indonesia. Jakarta: Intermasa. 1987 Purba, Radika. Memahami asuransi di Indonesia. Jakarta: PPM. 2000 Rusli, Hardijan. Hukum Ketenagakerjaan Cet. II. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004 Salim, Abbas. Asuransi dan Menejemen Resiko. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000 Soekamto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986 Soerjono Soekamto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali pers Sutedi, Adrian. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika. 2009 Syahatan, Husain. Asuransi Dalam Perspektif Syariah. Jakarta: Amzah. 2006 Utami, Ayudhia. Tinjauan Yuridis Menyenai Penyelenggaraan Hari Tua. Depok: Universitas Indinesia. 2012 Utami, Ayudhia. Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua. Depok: Universitas Indonesia, 2012 Yusri. Keselamatan Kerja (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013 Surya Online. Ribuan Buruh Surabaya Desak Risma Tetapkan UMK Rp. 3 Juta, diakses Kamis 06 November 2014, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang- Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Aset Jaminan Sosial Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Fatwa Dewan Syariah No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012722 al-Takaful (Islamic Insurance)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/182/1/11220070%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/2/11220070%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/3/11220070%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/4/11220070%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/5/11220070%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/6/11220070%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/7/11220070%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/8/11220070%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/9/11220070%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/10/11220070%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/11/11220070%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Tenaga kerja sebagai pelaku proses produksi perlu mendapatkan perlindungan terutama kepastian kerja, pengupahan, jaminan sosial, maupun kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan tersebut sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Adanya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah bentuk peduli Pemerintah kepada Tenaga Kerja di Indonesia agar mendapatkan hak yang layak dalam kesejahteraan berupa Jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? Dan Bagaimana asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan hukum Islam? Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (Library resaerch). Pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan perundang- undangan (Statue approach). Sedangkan bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yang berisi Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hukum islam berupa Fatwa Dewan Syariah nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, Kemudian bahan hukum tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa asuransi ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah dalam bentuk Asuransi Sosial yaitu BPJS Ketenegakerjaan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PP No. 86 Tahun 2013 tentang sanksi administratif bagi perusahaan atau lembaga yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut hukum islam telah sesuai untuk kesejahteraan tenaga kerja karena prinsip yang menjadi dasar dalam setiap ketentuan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan asuransi yang diperbolehkan dalam Islam. adanya keterkaitan antara prinsip satu dengan yang lain bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan para tenaga kerja dan adanya tolong- menolong antara peserta dan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. ENGLISH: The labor as the actor of production process should get the protection especially about the assurance of work, wage, social guarantee, the prosperity of the worker and his family. The protection should be suitable with the human necessary. The Act No. 24 Year 2011 About Badan Penyelenggara Jaminan Sosial is a shape of government’s attention for the Indonesian labor to get their right especially in the prosperity side with the social guarantee, it usually called BPJS in labor. In this research, there are two theoretical problems, they are how about the standaritation of insurance in the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) and how about the insurance in the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) considered to Islamic Law. This research is juridical normative or library research. The approach of this research is statue approach. While the law material used is primary law material, it is the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial and Islamic law such Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 About the guidance of Sharia insurance. Then, the law material edited, checked, and arranged clearly after that it analyzed with descriptive qualitative. The result of this research is that the labor insurance made by government as social insurance in BPJS labor within the regulation made by government with the Act No.24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial and PP No. 86 Year 2013 about the administration punishment for the corporation and the institution which does not participate its labor to follow BPJS labor. Based on the Islamic law, it has suitable for the prosperity labor because the principle used for the fundamental in the practical regulation has been suitable with the allowed Islamic law. The relationship between each other has the goal to create the prosperity of labors and the helping between the participants and government for the poor society to get the health facility in the same level."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Asuransi ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai standarisasi asuransi ketenagakerjaan dalam tinjauan fatwa DSN-MUI"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Wati, Novia Eka"],"dc:date":["2015-05-08"],"dc:date.issued":["2015-05"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Tenaga kerja sebagai pelaku proses produksi perlu mendapatkan perlindungan terutama kepastian kerja, pengupahan, jaminan sosial, maupun kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan tersebut sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Adanya UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah bentuk peduli Pemerintah kepada Tenaga Kerja di Indonesia agar mendapatkan hak yang layak dalam kesejahteraan berupa Jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana standarisasi asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? Dan Bagaimana asuransi dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam tinjauan hukum Islam? Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (Library resaerch). Pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan perundang- undangan (Statue approach). Sedangkan bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yang berisi Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hukum islam berupa Fatwa Dewan Syariah nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, Kemudian bahan hukum tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa asuransi ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah dalam bentuk Asuransi Sosial yaitu BPJS Ketenegakerjaan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan PP No. 86 Tahun 2013 tentang sanksi administratif bagi perusahaan atau lembaga yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut hukum islam telah sesuai untuk kesejahteraan tenaga kerja karena prinsip yang menjadi dasar dalam setiap ketentuan pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan asuransi yang diperbolehkan dalam Islam. adanya keterkaitan antara prinsip satu dengan yang lain bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan para tenaga kerja dan adanya tolong- menolong antara peserta dan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. ENGLISH: The labor as the actor of production process should get the protection especially about the assurance of work, wage, social guarantee, the prosperity of the worker and his family. The protection should be suitable with the human necessary. The Act No. 24 Year 2011 About Badan Penyelenggara Jaminan Sosial is a shape of government’s attention for the Indonesian labor to get their right especially in the prosperity side with the social guarantee, it usually called BPJS in labor. In this research, there are two theoretical problems, they are how about the standaritation of insurance in the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) and how about the insurance in the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) considered to Islamic Law. This research is juridical normative or library research. The approach of this research is statue approach. While the law material used is primary law material, it is the Act No. 24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial and Islamic law such Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 About the guidance of Sharia insurance. Then, the law material edited, checked, and arranged clearly after that it analyzed with descriptive qualitative. The result of this research is that the labor insurance made by government as social insurance in BPJS labor within the regulation made by government with the Act No.24 Year 2011 about Badan Penyelenggara Jaminan Sosial and PP No. 86 Year 2013 about the administration punishment for the corporation and the institution which does not participate its labor to follow BPJS labor. Based on the Islamic law, it has suitable for the prosperity labor because the principle used for the fundamental in the practical regulation has been suitable with the allowed Islamic law. The relationship between each other has the goal to create the prosperity of labors and the helping between the participants and government for the poor society to get the health facility in the same level."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/182/1/11220070%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/2/11220070%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/3/11220070%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/4/11220070%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/5/11220070%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/6/11220070%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/7/11220070%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/8/11220070%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/9/11220070%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/10/11220070%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/182/11/11220070%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/182/"],"dc:relation.references":["Al- Qur’an al- Karim dan Terjemahannya Kudus: Menar Kudus, 2006 Ali, Hasan. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Prenada Media. 2004 Anwar, Khoirul. Asuransi Syariah Halal, Haram, dan Maslahat. Jakarta: PT. Tiga Serangkai Mandiri. 2007 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Roneka Cipta. 2002 Asih, Eka Putri. Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: CV. Komunitas Mediatama. 2014 Azkar, S. Kamus Arab- Indonesia Al- Azhar. Jakarta: Senayan Publishing. 2009 Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1996 Eka, Asih Putri. Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Hari Tua. Jakarta: CV. Komunitas Pejaten Mediatama. 2014 Ghofur, Abdul Anshori. Asuransi Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. 2008 Ibrahim, Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. 2006 Muhajir, Neong. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Samasin, 1998 Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004 Mahmud, Peter Marzuki. Penelitan Hukum Cet. 6. Jakarta: Kencana. 2004 Nasution, Badhex Lohan. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju. 2008 Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Asuransi di Indonesia. Jakarta: Intermasa. 1987 Purba, Radika. Memahami asuransi di Indonesia. Jakarta: PPM. 2000 Rusli, Hardijan. Hukum Ketenagakerjaan Cet. II. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004 Salim, Abbas. Asuransi dan Menejemen Resiko. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000 Soekamto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986 Soerjono Soekamto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali pers Sutedi, Adrian. Hukum Perburuhan. Jakarta: Sinar Grafika. 2009 Syahatan, Husain. Asuransi Dalam Perspektif Syariah. Jakarta: Amzah. 2006 Utami, Ayudhia. Tinjauan Yuridis Menyenai Penyelenggaraan Hari Tua. Depok: Universitas Indinesia. 2012 Utami, Ayudhia. Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua. Depok: Universitas Indonesia, 2012 Yusri. Keselamatan Kerja (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013 Surya Online. Ribuan Buruh Surabaya Desak Risma Tetapkan UMK Rp. 3 Juta, diakses Kamis 06 November 2014, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang- Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Aset Jaminan Sosial Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Fatwa Dewan Syariah No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah"],"dc:subject":["18012722 al-Takaful (Islamic Insurance)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Asuransi ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai standarisasi asuransi ketenagakerjaan dalam tinjauan fatwa DSN-MUI"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z"}