{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:187"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:187","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Comparative study on marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in Maslahah al-Mursalah: The act No. 1 year 1974 on marriage Indonesia and Islamic family law enactment No. 17 year of Johor State 2003","abstract":"INDONESIA: Pembatalan perkawinan adalah salah satu akibat dari adanya persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Dalam pandangan islam pembatalan perkawinan memiliki istilah fasakh. fasakh dibagi menjadi dua; nikahul fasid dan nikahul bathil. Masing-masing memiliki factor dan akibat yang berbeda terhadap suami dan istri. Di Indonesia peraturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Malaysia yang merupakan Negara kesatuan terdiri dari 14 negara bagian. Salah satunya adalah Negara bagian johor, Negara ini memiliki undang-undang keluarga sendiri yang mana juga mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Baik di Indonesia dan johor memiliki berbagai persamaan dan perbedaan, seperti mayoritas penduduknya muslim dan juga mempunyai ras yang sama yaitu suku melayu. Begitu juga dalam masalah pembatalan perkawinan terdapat perbedaan factor yang menyebabkannya, sehingga menimbulkan dampak hukum yang berbeda juga. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa persamaan dan perbedaan factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan UU no. 1 tahun 1974 dan Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003, 2) Apa akibat hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan maslahah al-mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia terdapat dalam pasal 26 dan 27 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan di Johor terdapat pada pasal 53 Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Ada factor yang menjadikan batalnya perkawinan, Johor menyebutkan secara lebih detail dari pada Indonesia. Untuk akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah putusnya perkawinan. Tidak adanya iddah dalam UU di Indonesia menjadikan suatu masalah bagi istri yang perkawinannya berakhir akibat pembatalan perkawinan. Sedangkan Johor mengatur perkara tersebut Sehingga untuk Negara johor hak istri setelah putusnya perkawinan tetap terlaksana. Tidak adanya masa iddah di Indonesia dalam pembatalan perkawinan menimbulkan masalah baru terutama bagi anak yang masih dalam kandungan. Sehingga perlu adanya suatu aturan yang bisa mengatasi masalah ini, yang mana aturan tersebut harus memnuhi aspek kemaslahatan bagi suami dan istri. ENGLISH: Marriage cancellation is one of the consequences of any problems that arise in households. In the Islamic view of marriage cancellation it is called as fasakh. In practice fasakh was divided into two; marriage fasid and marriage bathil. Each of that has a different factor and effect against the couple husband and wife. In Indonesia the rules about marriage cancellation regulated in Act No. 1 Year 1974 on marriage. Malaysia which is a unitary State composed of 14 States. One that is the State of Johor, that country has own family laws which also regulate the marriage cancellation, is Islamic Family Law Enactment No.17 Year 2003 Johor State. Both in Johor and Indonesia have various similarities and differences, such as the majority of the citizens are muslims and also has the same race that Malays. So, on the issue of marriage cancellation there are differences causative factor in the marriage cancellation, rising a different legal effects also. Based on problems above, the researcher designed object problems as follows: 1) what the similar and different factors that causing the marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in view Act No. 1 Year 1974 on marriage and Islamic family law Enactment No. 17 Year 2003, 2) what legal impact of the marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in view of maslahah al-mursalah. This research is normative research which uses library material or library research. Approach used in this research is statue approach. Data collecting method done by documentation method, begun from legal material determination, legal material inventory, and legal material observation comprehensively, systematically, and structural analysis. The conclusions of this study show that the factor causing the marriage cancellation in Indonesia is contained in Article 26 and 27 of Act No. 1 Year 1974 on marriage in the State of Johor contained in Article 53 Islamic family law Enactment No. 17 Year 2003. There are various factors which make the marriage cancellation, Johor mention it more detail, while in Indonesia Mentioning globally. While the legal consequence arising from the marriage cancellation is the breakdown in the marriage. The absence of Iddah in Act No. 1 Year 1974 on marriage makes it a problem for the wife that her marriage ended as a result of marriage cancellation. meanwhile Johor was rule it, For Johor State the wife’s right after breakdown marriage remain fulfilled. The lack of Iddah period in Indonesia in the event of marriage cancellation gives rise to new problems, especially for children who are still in the fetus. So the need for a rule that could solve this problem, which is where these rules must meet this aspect of the benefit of husband and wife","abstract_html":"INDONESIA: Pembatalan perkawinan adalah salah satu akibat dari adanya persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Dalam pandangan islam pembatalan perkawinan memiliki istilah fasakh. fasakh dibagi menjadi dua; nikahul fasid dan nikahul bathil. Masing-masing memiliki factor dan akibat yang berbeda terhadap suami dan istri. Di Indonesia peraturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Malaysia yang merupakan Negara kesatuan terdiri dari 14 negara bagian. Salah satunya adalah Negara bagian johor, Negara ini memiliki undang-undang keluarga sendiri yang mana juga mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Baik di Indonesia dan johor memiliki berbagai persamaan dan perbedaan, seperti mayoritas penduduknya muslim dan juga mempunyai ras yang sama yaitu suku melayu. Begitu juga dalam masalah pembatalan perkawinan terdapat perbedaan factor yang menyebabkannya, sehingga menimbulkan dampak hukum yang berbeda juga. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa persamaan dan perbedaan factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan UU no. 1 tahun 1974 dan Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003, 2) Apa akibat hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan maslahah al-mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia terdapat dalam pasal 26 dan 27 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan di Johor terdapat pada pasal 53 Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Ada factor yang menjadikan batalnya perkawinan, Johor menyebutkan secara lebih detail dari pada Indonesia. Untuk akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah putusnya perkawinan. Tidak adanya iddah dalam UU di Indonesia menjadikan suatu masalah bagi istri yang perkawinannya berakhir akibat pembatalan perkawinan. Sedangkan Johor mengatur perkara tersebut Sehingga untuk Negara johor hak istri setelah putusnya perkawinan tetap terlaksana. Tidak adanya masa iddah di Indonesia dalam pembatalan perkawinan menimbulkan masalah baru terutama bagi anak yang masih dalam kandungan. Sehingga perlu adanya suatu aturan yang bisa mengatasi masalah ini, yang mana aturan tersebut harus memnuhi aspek kemaslahatan bagi suami dan istri. ENGLISH: Marriage cancellation is one of the consequences of any problems that arise in households. In the Islamic view of marriage cancellation it is called as fasakh. In practice fasakh was divided into two; marriage fasid and marriage bathil. Each of that has a different factor and effect against the couple husband and wife. In Indonesia the rules about marriage cancellation regulated in Act No. 1 Year 1974 on marriage. Malaysia which is a unitary State composed of 14 States. One that is the State of Johor, that country has own family laws which also regulate the marriage cancellation, is Islamic Family Law Enactment No.17 Year 2003 Johor State. Both in Johor and Indonesia have various similarities and differences, such as the majority of the citizens are muslims and also has the same race that Malays. So, on the issue of marriage cancellation there are differences causative factor in the marriage cancellation, rising a different legal effects also. Based on problems above, the researcher designed object problems as follows: 1) what the similar and different factors that causing the marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in view Act No. 1 Year 1974 on marriage and Islamic family law Enactment No. 17 Year 2003, 2) what legal impact of the marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in view of maslahah al-mursalah. This research is normative research which uses library material or library research. Approach used in this research is statue approach. Data collecting method done by documentation method, begun from legal material determination, legal material inventory, and legal material observation comprehensively, systematically, and structural analysis. The conclusions of this study show that the factor causing the marriage cancellation in Indonesia is contained in Article 26 and 27 of Act No. 1 Year 1974 on marriage in the State of Johor contained in Article 53 Islamic family law Enactment No. 17 Year 2003. There are various factors which make the marriage cancellation, Johor mention it more detail, while in Indonesia Mentioning globally. While the legal consequence arising from the marriage cancellation is the breakdown in the marriage. The absence of Iddah in Act No. 1 Year 1974 on marriage makes it a problem for the wife that her marriage ended as a result of marriage cancellation. meanwhile Johor was rule it, For Johor State the wife’s right after breakdown marriage remain fulfilled. The lack of Iddah period in Indonesia in the event of marriage cancellation gives rise to new problems, especially for children who are still in the fetus. So the need for a rule that could solve this problem, which is where these rules must meet this aspect of the benefit of husband and wife","abstract_has_math":false,"creators":["Khusaini, Amirul"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-05","date_published":"2015-05","updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z","subjects":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"languages":["en","id","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/187/1/11210056%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A187","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Khusaini, Amirul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-05-13"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-05"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/187/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’an Alimin Dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Islam Di Indonesia, Tangerang: Orbit Publishing, 2013. Amin Summa Muhammad, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004 Amirudin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneltian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2006. Asmawi Muhammad. Nikah dalam perbincangan dan perdebatan. Yogyakarta Darussalam 2004. Cansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, publised. X Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Creswell Jhon W., Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Djazuli A., Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2010 Djubaidah Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2012. Malang. 2012 Ghazaly Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006 Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2007. Mahmood Tahir, Personal Law In Islamic Countries (History, Text And Comparative Analisis), New Delhi: Academy Of Law And Religion,1987. Manan Abdul, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradlan: Suatu Kajian Dalam Sisitem Peradilan Islam, Jakarta: Kencana, 2007 Mudzhar M. Atho’ Dan Khoirudin Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, Jakarta: Ciputat Press, 2003 Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum, 6th Edition, Jakarta: Kencana, 2010. Nazir Moh, Metode penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011. Oxford, Learner’s Pocket Dictionary. English: Oxford University Press, 4th Edition 2008 Prawirohamidjojo Soetojo, Pluralism dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2006. Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru, 1992. Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, Jilid 2, Beirut: DarAl-Fkr, 2002 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 2004 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa. 2011. Sudarsono, Hokum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta. 2005. Suryabrata Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 1 Jakarta: Kencana. 2006. Articles: Abdul Hak Nora, Role Of The Conciliatory Committee And Hakam (Arbitrator): The Practice And Provisions Of The Islamic Family Law In Malaysia, International Islamic University Malaysia. Ayu Sofyana Putri Nabella Artha, Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karanganyar, Garis Panduan bagi Prosedur Pentadbiran Perkahwinan Perceraian dan Ruju’. Halimatus Sa’diyah Nur, Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No. 394/Pdt.G/2008/PA/Pasuruan.), Uin Malang, 2011, Nasution Khoiruddin, Status Wanita Di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia,(Jakarta: INIS, 2002), p. 88. Loaded in Miftahul Rohmah, “Perkawinan Di Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya Di Indonesia dan Malaysia”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011 Rusliansyah, Mengenal Sistem Kekuasaan Kehakiman di Malaysia, Nunukan. Shuaib Farid S., “The Islamic Legal System In Malaysia,” Pacific Rim Law And Policy Journal, Vol 2, January-2012. Sikun, Tinjauan Hokum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Warisan Anak,2009. Yusnidar Rachman, Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi. Regulation: Regulation No.1 Of 1974 About Marriage, LNRI No. 1 of 1974 Islamic Law Compilation, Presiden Instruction No. 1 of 1991 Islamic Family law (Federal Territories) Act No. 303 of 1984 Enactment no. 17 family law of Johor State of 2003 Websites: http://www.lawyerment.com/library/kb/Families/Marriage/1019.htm. http://www.jksm.gov.my/jksmv2/index.php?option=com_wrapper&view=wrappe r&Itemid=8&lang=bm http://www.jksm.gov.my/jksmv2/index.php?option=com_wrapper&view=wrappe r&Ite http://o-nice.blogspot.com/2012/03/bidang-kuasa-mahkamah-syariah-di.html. http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng_Enactmnt .no.17_Ori_lib.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/8a3accb491fc77c7482576c10031ed2b?OpenDocument http://ikim.gov.my/"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["en","id","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/187/1/11210056%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/2/11210056%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/3/11210056%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/4/11210056%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/5/11210056%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/6/11210056%20bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/7/11210056%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/8/11210056%20bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/9/11210056%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/10/11210056%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Pembatalan perkawinan adalah salah satu akibat dari adanya persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Dalam pandangan islam pembatalan perkawinan memiliki istilah fasakh. fasakh dibagi menjadi dua; nikahul fasid dan nikahul bathil. Masing-masing memiliki factor dan akibat yang berbeda terhadap suami dan istri. Di Indonesia peraturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Malaysia yang merupakan Negara kesatuan terdiri dari 14 negara bagian. Salah satunya adalah Negara bagian johor, Negara ini memiliki undang-undang keluarga sendiri yang mana juga mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Baik di Indonesia dan johor memiliki berbagai persamaan dan perbedaan, seperti mayoritas penduduknya muslim dan juga mempunyai ras yang sama yaitu suku melayu. Begitu juga dalam masalah pembatalan perkawinan terdapat perbedaan factor yang menyebabkannya, sehingga menimbulkan dampak hukum yang berbeda juga. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa persamaan dan perbedaan factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan UU no. 1 tahun 1974 dan Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003, 2) Apa akibat hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan maslahah al-mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia terdapat dalam pasal 26 dan 27 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan di Johor terdapat pada pasal 53 Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Ada factor yang menjadikan batalnya perkawinan, Johor menyebutkan secara lebih detail dari pada Indonesia. Untuk akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah putusnya perkawinan. Tidak adanya iddah dalam UU di Indonesia menjadikan suatu masalah bagi istri yang perkawinannya berakhir akibat pembatalan perkawinan. Sedangkan Johor mengatur perkara tersebut Sehingga untuk Negara johor hak istri setelah putusnya perkawinan tetap terlaksana. Tidak adanya masa iddah di Indonesia dalam pembatalan perkawinan menimbulkan masalah baru terutama bagi anak yang masih dalam kandungan. Sehingga perlu adanya suatu aturan yang bisa mengatasi masalah ini, yang mana aturan tersebut harus memnuhi aspek kemaslahatan bagi suami dan istri. ENGLISH: Marriage cancellation is one of the consequences of any problems that arise in households. In the Islamic view of marriage cancellation it is called as fasakh. In practice fasakh was divided into two; marriage fasid and marriage bathil. Each of that has a different factor and effect against the couple husband and wife. In Indonesia the rules about marriage cancellation regulated in Act No. 1 Year 1974 on marriage. Malaysia which is a unitary State composed of 14 States. One that is the State of Johor, that country has own family laws which also regulate the marriage cancellation, is Islamic Family Law Enactment No.17 Year 2003 Johor State. Both in Johor and Indonesia have various similarities and differences, such as the majority of the citizens are muslims and also has the same race that Malays. So, on the issue of marriage cancellation there are differences causative factor in the marriage cancellation, rising a different legal effects also. Based on problems above, the researcher designed object problems as follows: 1) what the similar and different factors that causing the marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in view Act No. 1 Year 1974 on marriage and Islamic family law Enactment No. 17 Year 2003, 2) what legal impact of the marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in view of maslahah al-mursalah. This research is normative research which uses library material or library research. Approach used in this research is statue approach. Data collecting method done by documentation method, begun from legal material determination, legal material inventory, and legal material observation comprehensively, systematically, and structural analysis. The conclusions of this study show that the factor causing the marriage cancellation in Indonesia is contained in Article 26 and 27 of Act No. 1 Year 1974 on marriage in the State of Johor contained in Article 53 Islamic family law Enactment No. 17 Year 2003. There are various factors which make the marriage cancellation, Johor mention it more detail, while in Indonesia Mentioning globally. While the legal consequence arising from the marriage cancellation is the breakdown in the marriage. The absence of Iddah in Act No. 1 Year 1974 on marriage makes it a problem for the wife that her marriage ended as a result of marriage cancellation. meanwhile Johor was rule it, For Johor State the wife’s right after breakdown marriage remain fulfilled. The lack of Iddah period in Indonesia in the event of marriage cancellation gives rise to new problems, especially for children who are still in the fetus. So the need for a rule that could solve this problem, which is where these rules must meet this aspect of the benefit of husband and wife"]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Comparative study on marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in Maslahah al-Mursalah: The act No. 1 year 1974 on marriage Indonesia and Islamic family law enactment No. 17 year of Johor State 2003"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Khusaini, Amirul"],"dc:date":["2015-05-13"],"dc:date.issued":["2015-05"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Pembatalan perkawinan adalah salah satu akibat dari adanya persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Dalam pandangan islam pembatalan perkawinan memiliki istilah fasakh. fasakh dibagi menjadi dua; nikahul fasid dan nikahul bathil. Masing-masing memiliki factor dan akibat yang berbeda terhadap suami dan istri. Di Indonesia peraturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Malaysia yang merupakan Negara kesatuan terdiri dari 14 negara bagian. Salah satunya adalah Negara bagian johor, Negara ini memiliki undang-undang keluarga sendiri yang mana juga mengatur tentang pembatalan perkawinan yaitu Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Baik di Indonesia dan johor memiliki berbagai persamaan dan perbedaan, seperti mayoritas penduduknya muslim dan juga mempunyai ras yang sama yaitu suku melayu. Begitu juga dalam masalah pembatalan perkawinan terdapat perbedaan factor yang menyebabkannya, sehingga menimbulkan dampak hukum yang berbeda juga. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa persamaan dan perbedaan factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan UU no. 1 tahun 1974 dan Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003, 2) Apa akibat hukum pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam pandangan maslahah al-mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa factor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Indonesia terdapat dalam pasal 26 dan 27 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan di Johor terdapat pada pasal 53 Enakment hukum keluarga islam no. 17 tahun 2003. Ada factor yang menjadikan batalnya perkawinan, Johor menyebutkan secara lebih detail dari pada Indonesia. Untuk akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah putusnya perkawinan. Tidak adanya iddah dalam UU di Indonesia menjadikan suatu masalah bagi istri yang perkawinannya berakhir akibat pembatalan perkawinan. Sedangkan Johor mengatur perkara tersebut Sehingga untuk Negara johor hak istri setelah putusnya perkawinan tetap terlaksana. Tidak adanya masa iddah di Indonesia dalam pembatalan perkawinan menimbulkan masalah baru terutama bagi anak yang masih dalam kandungan. Sehingga perlu adanya suatu aturan yang bisa mengatasi masalah ini, yang mana aturan tersebut harus memnuhi aspek kemaslahatan bagi suami dan istri. ENGLISH: Marriage cancellation is one of the consequences of any problems that arise in households. In the Islamic view of marriage cancellation it is called as fasakh. In practice fasakh was divided into two; marriage fasid and marriage bathil. Each of that has a different factor and effect against the couple husband and wife. In Indonesia the rules about marriage cancellation regulated in Act No. 1 Year 1974 on marriage. Malaysia which is a unitary State composed of 14 States. One that is the State of Johor, that country has own family laws which also regulate the marriage cancellation, is Islamic Family Law Enactment No.17 Year 2003 Johor State. Both in Johor and Indonesia have various similarities and differences, such as the majority of the citizens are muslims and also has the same race that Malays. So, on the issue of marriage cancellation there are differences causative factor in the marriage cancellation, rising a different legal effects also. Based on problems above, the researcher designed object problems as follows: 1) what the similar and different factors that causing the marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in view Act No. 1 Year 1974 on marriage and Islamic family law Enactment No. 17 Year 2003, 2) what legal impact of the marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in view of maslahah al-mursalah. This research is normative research which uses library material or library research. Approach used in this research is statue approach. Data collecting method done by documentation method, begun from legal material determination, legal material inventory, and legal material observation comprehensively, systematically, and structural analysis. The conclusions of this study show that the factor causing the marriage cancellation in Indonesia is contained in Article 26 and 27 of Act No. 1 Year 1974 on marriage in the State of Johor contained in Article 53 Islamic family law Enactment No. 17 Year 2003. There are various factors which make the marriage cancellation, Johor mention it more detail, while in Indonesia Mentioning globally. While the legal consequence arising from the marriage cancellation is the breakdown in the marriage. The absence of Iddah in Act No. 1 Year 1974 on marriage makes it a problem for the wife that her marriage ended as a result of marriage cancellation. meanwhile Johor was rule it, For Johor State the wife’s right after breakdown marriage remain fulfilled. The lack of Iddah period in Indonesia in the event of marriage cancellation gives rise to new problems, especially for children who are still in the fetus. So the need for a rule that could solve this problem, which is where these rules must meet this aspect of the benefit of husband and wife"],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/187/1/11210056%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/2/11210056%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/3/11210056%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/4/11210056%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/5/11210056%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/6/11210056%20bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/7/11210056%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/8/11210056%20bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/9/11210056%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/187/10/11210056%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["en","id","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/187/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’an Alimin Dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Islam Di Indonesia, Tangerang: Orbit Publishing, 2013. Amin Summa Muhammad, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004 Amirudin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneltian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2006. Asmawi Muhammad. Nikah dalam perbincangan dan perdebatan. Yogyakarta Darussalam 2004. Cansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, publised. X Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Creswell Jhon W., Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Djazuli A., Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2010 Djubaidah Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2012. Malang. 2012 Ghazaly Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006 Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2007. Mahmood Tahir, Personal Law In Islamic Countries (History, Text And Comparative Analisis), New Delhi: Academy Of Law And Religion,1987. Manan Abdul, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradlan: Suatu Kajian Dalam Sisitem Peradilan Islam, Jakarta: Kencana, 2007 Mudzhar M. Atho’ Dan Khoirudin Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, Jakarta: Ciputat Press, 2003 Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum, 6th Edition, Jakarta: Kencana, 2010. Nazir Moh, Metode penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011. Oxford, Learner’s Pocket Dictionary. English: Oxford University Press, 4th Edition 2008 Prawirohamidjojo Soetojo, Pluralism dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2006. Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru, 1992. Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, Jilid 2, Beirut: DarAl-Fkr, 2002 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 2004 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa. 2011. Sudarsono, Hokum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta. 2005. Suryabrata Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 1 Jakarta: Kencana. 2006. Articles: Abdul Hak Nora, Role Of The Conciliatory Committee And Hakam (Arbitrator): The Practice And Provisions Of The Islamic Family Law In Malaysia, International Islamic University Malaysia. Ayu Sofyana Putri Nabella Artha, Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karanganyar, Garis Panduan bagi Prosedur Pentadbiran Perkahwinan Perceraian dan Ruju’. Halimatus Sa’diyah Nur, Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan No. 394/Pdt.G/2008/PA/Pasuruan.), Uin Malang, 2011, Nasution Khoiruddin, Status Wanita Di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia,(Jakarta: INIS, 2002), p. 88. Loaded in Miftahul Rohmah, “Perkawinan Di Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya Di Indonesia dan Malaysia”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011 Rusliansyah, Mengenal Sistem Kekuasaan Kehakiman di Malaysia, Nunukan. Shuaib Farid S., “The Islamic Legal System In Malaysia,” Pacific Rim Law And Policy Journal, Vol 2, January-2012. Sikun, Tinjauan Hokum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Warisan Anak,2009. Yusnidar Rachman, Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi. Regulation: Regulation No.1 Of 1974 About Marriage, LNRI No. 1 of 1974 Islamic Law Compilation, Presiden Instruction No. 1 of 1991 Islamic Family law (Federal Territories) Act No. 303 of 1984 Enactment no. 17 family law of Johor State of 2003 Websites: http://www.lawyerment.com/library/kb/Families/Marriage/1019.htm. http://www.jksm.gov.my/jksmv2/index.php?option=com_wrapper&view=wrappe r&Itemid=8&lang=bm http://www.jksm.gov.my/jksmv2/index.php?option=com_wrapper&view=wrappe r&Ite http://o-nice.blogspot.com/2012/03/bidang-kuasa-mahkamah-syariah-di.html. http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng_Enactmnt .no.17_Ori_lib.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/8a3accb491fc77c7482576c10031ed2b?OpenDocument http://ikim.gov.my/"],"dc:subject":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Comparative study on marriage cancellation in Indonesia and Malaysia in Maslahah al-Mursalah: The act No. 1 year 1974 on marriage Indonesia and Islamic family law enactment No. 17 year of Johor State 2003"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z"}