{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1908"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1908","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pendapat hakim terhadap kriteria adil bagi saksi dalam memberikan kesaksian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang: Studi perkara no. 597/Pdt.G/2008/PA.Mlg","abstract":"INDONESIA: Dalam Hukum Islam salah satu syarat menjadi saksi adalah adil, tapi dalam Hukum Acara Peradilan Agama tidak mengatur tentang keadilan seorang saksi. Syarat adil tersebut kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak terutama para hakim. Hakim mempunyai kriteria adil tersendiri untuk para saksi dan itu berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh para ulama. Dari berbagai kriteria yang muncul paneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim tentang adil, kriteria adil yang dirumuskan para ulama, serta untuk mengetahui alasan hakim menolak pencabutan keterangan saksi. Agar penelitian ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian case study. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Pendapat hakim mengenai sifat adil saksi agar kesaksiannya sah dan dapat diterima sebagaimana Hukum Islam mengacu pada Undang-undang No.7 Tahun 1989, karena sejak diberlakukannya undang-undang tersebut Hukum Acara Peradilan Agama diperbolehkan memakai Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum sebagai Hukum Acaranya, yaitu HIR dan R.Bg. Kriteria adil bagi saksi menurut hakim Pengadilan Agama Malang sesuai dengan yang ditentukan oleh HIR dan R.Bg, yaitu saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang salah satunya saksi harus mau disumpah, karena dengan disumpah saksi dianggap telah jujur. Menurut Hakim Pengadilan Agama Malang jujur merupakan salah satu kriteria adil.Dalam hal penolakan keterangan saksi hakim tidak berpatokan pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang karena tidak ada pasal yang mengatur secara pasti mengenai pencabutan keterangan saksi, tapi hakim menggunakan ijtihad sendiri. Saksi tidak boleh mencabut keterangan karena keterangannya telah dicatat dalam BAP yang merupakan Akta Autentik suatu perkara. Dalam penolakan keterangan saksi hakim melihat keadilan saksi dari kejujurannya yang dibuktikan dengan sumpah.","abstract_html":"INDONESIA: Dalam Hukum Islam salah satu syarat menjadi saksi adalah adil, tapi dalam Hukum Acara Peradilan Agama tidak mengatur tentang keadilan seorang saksi. Syarat adil tersebut kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak terutama para hakim. Hakim mempunyai kriteria adil tersendiri untuk para saksi dan itu berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh para ulama. Dari berbagai kriteria yang muncul paneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim tentang adil, kriteria adil yang dirumuskan para ulama, serta untuk mengetahui alasan hakim menolak pencabutan keterangan saksi. Agar penelitian ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian case study. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Pendapat hakim mengenai sifat adil saksi agar kesaksiannya sah dan dapat diterima sebagaimana Hukum Islam mengacu pada Undang-undang No.7 Tahun 1989, karena sejak diberlakukannya undang-undang tersebut Hukum Acara Peradilan Agama diperbolehkan memakai Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum sebagai Hukum Acaranya, yaitu HIR dan R.Bg. Kriteria adil bagi saksi menurut hakim Pengadilan Agama Malang sesuai dengan yang ditentukan oleh HIR dan R.Bg, yaitu saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang salah satunya saksi harus mau disumpah, karena dengan disumpah saksi dianggap telah jujur. Menurut Hakim Pengadilan Agama Malang jujur merupakan salah satu kriteria adil.Dalam hal penolakan keterangan saksi hakim tidak berpatokan pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang karena tidak ada pasal yang mengatur secara pasti mengenai pencabutan keterangan saksi, tapi hakim menggunakan ijtihad sendiri. Saksi tidak boleh mencabut keterangan karena keterangannya telah dicatat dalam BAP yang merupakan Akta Autentik suatu perkara. Dalam penolakan keterangan saksi hakim melihat keadilan saksi dari kejujurannya yang dibuktikan dengan sumpah.","abstract_has_math":false,"creators":["Rosidah, Siti Abidatur"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2010,"date_issued":"2010-03","date_published":"2010-03","updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z","subjects":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"languages":["id"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1908/1/06210013_Skripsi.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1908","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Rosidah, Siti Abidatur"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2010-03-19"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2010-03"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1908/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur‟an Dan Terjemah (2004) Al-Jumanatul „Ali: Bandung. Abidin, Slamet dan Amiruddin (1999) Fiqih Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia. Al-Faruq, Asadulloh (2009) Hukum Acara Peradilan Islam. Jakarta: PT. Buku Kita. Arto, Mukti (2005) Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet ke -6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arikunto, Suhrsimi (1998) Prosedur Penelitian. Jakarta: Bulan Bintang. Bungin, Burhan (2001) Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Press. Bin Fauzan, Al-Fauzan (2005) Shalih Ringkasan Fikuh Lengkap. Jilid I-II, Penerjemah Drs. Asmuni, Jakarta: PT Darul Falah. Endarmoko, Eko (2007) Tesaurus Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. ----------Fakultas Syaria‟ah Universitas Islam Negeri Malang (2005) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Cet. I, Malang: Fakultas Syari‟ah. Harahap, Yahya (2008) Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Cet ke-8, Jakarta: Sinar Grafika. J. Meleong, Lexy 2008 Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cet ke-25, Bandung: PT Rosda Karya. Jabir al Jazairy, Abu Bakar, Minhajul Muslim. Kairo: Maktabah Al-Mashad Husainiyah. Marzuki (1995) Metodologi Riset. BPFE-UII. Agama. Jakarta. Kencana. Mertokusumo, Sudikno (1993) Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Mulyana, Deddy (2001) Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Mudjid, Abdul (1984) Al-Qawa-„idul Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih). Yogyakarta: Nur Cahaya. Nazir (2003) Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Purwadarminta (1994) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. R. Subekti, R. Tjitrosudibio (2008) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet ke 38, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Rasyid, Chatib dan Syaifuddin (2009) Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press. Rasyid, Sulaiman (2000) Fikih Islam. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. Rusyid, Ibnu (2007) Bidayatul Mujtahid. Jilid 2, Penerjemah Abu Usamah, Jakarta: Pustaka Azzam. Rahman, Asjmuni (2005) Metode Penetapan Hukum Islam. Cet ke-3, Jakarta: PT Bulan Bintang. Rasyid, Raihan (2001) Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. VIII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sabiq, Sayyid (1989) Fikih Sunnah. Jilid 14, Bandung: PT. Al-Ma‟arif. --------------- (1990) Fikih Sunnah. Jilid 9, cet ke-9, Bandung: Al-Ma‟arif. Subekti dan Tjitrosoedibio (1980) Kamus Hukum. Cet ke 5, Jakarta: PT Pradnya Paramita Soepomo (1978) Hukum Acara Peradilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita. Sasangka, Hari (2005) Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju. Saifullah (2006) Buku Panduan Metodologi Penelitian. Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang. Strauss, Anselm dan Juliet Corbin (1997) Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Tehnik, dan Teori. Surabaya: Bina Ilmu Ofset. Sugono, Bambang (2003) Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Graffindo. Suaidi (2002) Skripsi Keadilan Saksi Nikah Perspektif Fiqih Islam. Malang: UIN Malang. Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai (2005) Perbandingan HIR Dengan R.Bg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju. ..........(2004) Tirmidzi. Juz III, Libanon: Bairut. Moeljatno (2008) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cet ke 7, Jakarta: Sinar Grafika Offset. Muhammad Zainal Abidin, “Alat Bukti Dalam Pengadila Agama” http://meetabied.wordpress.com/2009/10/29/alat-bukti-dalam-pengadilan- agama/, (diakses pada 20 Maret 2010). Ukie,“AlatBukti”http://elfatsani.blogspot.com/2009/04/alat-bukti-saksi.html, (diakses pada 23 Maret 2010). http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/05/profil Pengadilan Agama Malang.html, (diakses pada 23 Maret 2010)."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1908/1/06210013_Skripsi.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Dalam Hukum Islam salah satu syarat menjadi saksi adalah adil, tapi dalam Hukum Acara Peradilan Agama tidak mengatur tentang keadilan seorang saksi. Syarat adil tersebut kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak terutama para hakim. Hakim mempunyai kriteria adil tersendiri untuk para saksi dan itu berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh para ulama. Dari berbagai kriteria yang muncul paneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim tentang adil, kriteria adil yang dirumuskan para ulama, serta untuk mengetahui alasan hakim menolak pencabutan keterangan saksi. Agar penelitian ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian case study. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Pendapat hakim mengenai sifat adil saksi agar kesaksiannya sah dan dapat diterima sebagaimana Hukum Islam mengacu pada Undang-undang No.7 Tahun 1989, karena sejak diberlakukannya undang-undang tersebut Hukum Acara Peradilan Agama diperbolehkan memakai Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum sebagai Hukum Acaranya, yaitu HIR dan R.Bg. Kriteria adil bagi saksi menurut hakim Pengadilan Agama Malang sesuai dengan yang ditentukan oleh HIR dan R.Bg, yaitu saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang salah satunya saksi harus mau disumpah, karena dengan disumpah saksi dianggap telah jujur. Menurut Hakim Pengadilan Agama Malang jujur merupakan salah satu kriteria adil.Dalam hal penolakan keterangan saksi hakim tidak berpatokan pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang karena tidak ada pasal yang mengatur secara pasti mengenai pencabutan keterangan saksi, tapi hakim menggunakan ijtihad sendiri. Saksi tidak boleh mencabut keterangan karena keterangannya telah dicatat dalam BAP yang merupakan Akta Autentik suatu perkara. Dalam penolakan keterangan saksi hakim melihat keadilan saksi dari kejujurannya yang dibuktikan dengan sumpah."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pendapat hakim terhadap kriteria adil bagi saksi dalam memberikan kesaksian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang: Studi perkara no. 597/Pdt.G/2008/PA.Mlg"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Rosidah, Siti Abidatur"],"dc:date":["2010-03-19"],"dc:date.issued":["2010-03"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Dalam Hukum Islam salah satu syarat menjadi saksi adalah adil, tapi dalam Hukum Acara Peradilan Agama tidak mengatur tentang keadilan seorang saksi. Syarat adil tersebut kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak terutama para hakim. Hakim mempunyai kriteria adil tersendiri untuk para saksi dan itu berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh para ulama. Dari berbagai kriteria yang muncul paneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim tentang adil, kriteria adil yang dirumuskan para ulama, serta untuk mengetahui alasan hakim menolak pencabutan keterangan saksi. Agar penelitian ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian case study. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Pendapat hakim mengenai sifat adil saksi agar kesaksiannya sah dan dapat diterima sebagaimana Hukum Islam mengacu pada Undang-undang No.7 Tahun 1989, karena sejak diberlakukannya undang-undang tersebut Hukum Acara Peradilan Agama diperbolehkan memakai Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum sebagai Hukum Acaranya, yaitu HIR dan R.Bg. Kriteria adil bagi saksi menurut hakim Pengadilan Agama Malang sesuai dengan yang ditentukan oleh HIR dan R.Bg, yaitu saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang salah satunya saksi harus mau disumpah, karena dengan disumpah saksi dianggap telah jujur. Menurut Hakim Pengadilan Agama Malang jujur merupakan salah satu kriteria adil.Dalam hal penolakan keterangan saksi hakim tidak berpatokan pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang karena tidak ada pasal yang mengatur secara pasti mengenai pencabutan keterangan saksi, tapi hakim menggunakan ijtihad sendiri. Saksi tidak boleh mencabut keterangan karena keterangannya telah dicatat dalam BAP yang merupakan Akta Autentik suatu perkara. Dalam penolakan keterangan saksi hakim melihat keadilan saksi dari kejujurannya yang dibuktikan dengan sumpah."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1908/1/06210013_Skripsi.pdf"],"dc:language":["id"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1908/"],"dc:relation.references":["Al-Qur‟an Dan Terjemah (2004) Al-Jumanatul „Ali: Bandung. Abidin, Slamet dan Amiruddin (1999) Fiqih Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia. Al-Faruq, Asadulloh (2009) Hukum Acara Peradilan Islam. Jakarta: PT. Buku Kita. Arto, Mukti (2005) Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet ke -6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arikunto, Suhrsimi (1998) Prosedur Penelitian. Jakarta: Bulan Bintang. Bungin, Burhan (2001) Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Press. Bin Fauzan, Al-Fauzan (2005) Shalih Ringkasan Fikuh Lengkap. Jilid I-II, Penerjemah Drs. Asmuni, Jakarta: PT Darul Falah. Endarmoko, Eko (2007) Tesaurus Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. ----------Fakultas Syaria‟ah Universitas Islam Negeri Malang (2005) Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Cet. I, Malang: Fakultas Syari‟ah. Harahap, Yahya (2008) Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Cet ke-8, Jakarta: Sinar Grafika. J. Meleong, Lexy 2008 Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cet ke-25, Bandung: PT Rosda Karya. Jabir al Jazairy, Abu Bakar, Minhajul Muslim. Kairo: Maktabah Al-Mashad Husainiyah. Marzuki (1995) Metodologi Riset. BPFE-UII. Agama. Jakarta. Kencana. Mertokusumo, Sudikno (1993) Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Mulyana, Deddy (2001) Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Mudjid, Abdul (1984) Al-Qawa-„idul Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih). Yogyakarta: Nur Cahaya. Nazir (2003) Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Purwadarminta (1994) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. R. Subekti, R. Tjitrosudibio (2008) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet ke 38, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Rasyid, Chatib dan Syaifuddin (2009) Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press. Rasyid, Sulaiman (2000) Fikih Islam. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. Rusyid, Ibnu (2007) Bidayatul Mujtahid. Jilid 2, Penerjemah Abu Usamah, Jakarta: Pustaka Azzam. Rahman, Asjmuni (2005) Metode Penetapan Hukum Islam. Cet ke-3, Jakarta: PT Bulan Bintang. Rasyid, Raihan (2001) Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. VIII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sabiq, Sayyid (1989) Fikih Sunnah. Jilid 14, Bandung: PT. Al-Ma‟arif. --------------- (1990) Fikih Sunnah. Jilid 9, cet ke-9, Bandung: Al-Ma‟arif. Subekti dan Tjitrosoedibio (1980) Kamus Hukum. Cet ke 5, Jakarta: PT Pradnya Paramita Soepomo (1978) Hukum Acara Peradilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita. Sasangka, Hari (2005) Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju. Saifullah (2006) Buku Panduan Metodologi Penelitian. Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang. Strauss, Anselm dan Juliet Corbin (1997) Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Tehnik, dan Teori. Surabaya: Bina Ilmu Ofset. Sugono, Bambang (2003) Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Graffindo. Suaidi (2002) Skripsi Keadilan Saksi Nikah Perspektif Fiqih Islam. Malang: UIN Malang. Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai (2005) Perbandingan HIR Dengan R.Bg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju. ..........(2004) Tirmidzi. Juz III, Libanon: Bairut. Moeljatno (2008) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cet ke 7, Jakarta: Sinar Grafika Offset. Muhammad Zainal Abidin, “Alat Bukti Dalam Pengadila Agama” http://meetabied.wordpress.com/2009/10/29/alat-bukti-dalam-pengadilan- agama/, (diakses pada 20 Maret 2010). Ukie,“AlatBukti”http://elfatsani.blogspot.com/2009/04/alat-bukti-saksi.html, (diakses pada 23 Maret 2010). http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/05/profil Pengadilan Agama Malang.html, (diakses pada 23 Maret 2010)."],"dc:subject":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pendapat hakim terhadap kriteria adil bagi saksi dalam memberikan kesaksian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang: Studi perkara no. 597/Pdt.G/2008/PA.Mlg"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z"}