{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1911"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1911","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pendapat hakim terhadap legalitas sumpah pocong sebagai sumpah decissoir: Studi perkara no: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj","abstract":"INDONESIA: Istilah sumpah pocong sudah tak asing lagi bagi banyak kalangan, karena di samping sumpah tersebut sering terjadi akhir-akhir ini, juga karena ketika ada peristiwa sumpah pocong hampir tidak lepas dari ekspos mass media. Bahkan dapat dikatakan bahwa eksistensi sumpah pocong di lingkungan masyarakat khususnya umat Islam sudah begitu mengakar bahkan menjadi kepercayaan dan diyakini kebenaran dan keampuhannya. Sumpah tersebut akan membawa dampak negatif yang berupa azab langsung dari Tuhan bagi orang yang berani bersumpah palsu melalui sumpah pocong. Masalah sumpah pocong sebagai sumpah pemutus menimbukan berbagai persepsi dikalangan ahli hukum. Banyak diantara mereka yang masih meragukan apakah sumpah pocong sudah memenuhi standart sebagai sumpah decissoir, atau justru sumpah pocong merupakan alternatif yang legal di dalam Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, khususnya di Pengadilan Agama Lumajang. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sumpah pocong bisa mempunyai kekuatan legalitas di dalam Pengadilan Agama menjadi sumpah decissoir, serta dengan menganalisis pendapat hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumpah pocong pada dasarnya bukanlah cara yang ditempuh oleh Hakim Pengadilan Agama ketika terdapat sengketa, dan juga tidak ada peraturan tertulis lainnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama yang mengatur sumpah dengan bentuk sumpah pocong. Akan tetapi praktik peradilan telah memperluas penafsiran rumah yang disebut pasal 1944 KUH Perdata, pasal 158 ayat (1) HIR, yang membolehkan pelaksanaan sumpah dimasjid, gereja dan klenteng. Selain itu jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004). Pihak Pengadilan Agama tidak begitu mempermasalahkan bentuk sumpahnya yang diajukan oleh pihak yang berperkara, selain itu sumpah pocong tersebut bisa disepakati antara kedua belah pihak. Yang pasti, isi atau kalimat sumpahnya itulah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim apakah sumpah pocong tersebut layak dijadikan sebagai sumpah pemutus yang bersifat litis decissoir dengan melihat syarat formil dan materiil sumpah decissoir.","abstract_html":"INDONESIA: Istilah sumpah pocong sudah tak asing lagi bagi banyak kalangan, karena di samping sumpah tersebut sering terjadi akhir-akhir ini, juga karena ketika ada peristiwa sumpah pocong hampir tidak lepas dari ekspos mass media. Bahkan dapat dikatakan bahwa eksistensi sumpah pocong di lingkungan masyarakat khususnya umat Islam sudah begitu mengakar bahkan menjadi kepercayaan dan diyakini kebenaran dan keampuhannya. Sumpah tersebut akan membawa dampak negatif yang berupa azab langsung dari Tuhan bagi orang yang berani bersumpah palsu melalui sumpah pocong. Masalah sumpah pocong sebagai sumpah pemutus menimbukan berbagai persepsi dikalangan ahli hukum. Banyak diantara mereka yang masih meragukan apakah sumpah pocong sudah memenuhi standart sebagai sumpah decissoir, atau justru sumpah pocong merupakan alternatif yang legal di dalam Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, khususnya di Pengadilan Agama Lumajang. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sumpah pocong bisa mempunyai kekuatan legalitas di dalam Pengadilan Agama menjadi sumpah decissoir, serta dengan menganalisis pendapat hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumpah pocong pada dasarnya bukanlah cara yang ditempuh oleh Hakim Pengadilan Agama ketika terdapat sengketa, dan juga tidak ada peraturan tertulis lainnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama yang mengatur sumpah dengan bentuk sumpah pocong. Akan tetapi praktik peradilan telah memperluas penafsiran rumah yang disebut pasal 1944 KUH Perdata, pasal 158 ayat (1) HIR, yang membolehkan pelaksanaan sumpah dimasjid, gereja dan klenteng. Selain itu jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004). Pihak Pengadilan Agama tidak begitu mempermasalahkan bentuk sumpahnya yang diajukan oleh pihak yang berperkara, selain itu sumpah pocong tersebut bisa disepakati antara kedua belah pihak. Yang pasti, isi atau kalimat sumpahnya itulah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim apakah sumpah pocong tersebut layak dijadikan sebagai sumpah pemutus yang bersifat litis decissoir dengan melihat syarat formil dan materiil sumpah decissoir.","abstract_has_math":false,"creators":["Wazzan, Rifqi Kurnia"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2010,"date_issued":"2010-07","date_published":"2010-07","updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z","subjects":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"],"languages":["id"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1911/1/06210038_Skripsi.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1911","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Wazzan, Rifqi Kurnia"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2010-07-15"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2010-07"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1911/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abdul Azis, Dahlan. Ensiklopedi Islam 5. (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996) Abdullah, M Sufyan Raji. 250 Aktualita Masalah Agama. (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2007) Achmadi, Abu dan Narbuko, Cholid, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) Al-Faruq, Asadulloh. Hukum Acara Peradilan Islam. (Jakarta: PT Buku Kita. 2009) Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006) Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) Fakultas Syari’ah UIN Malang, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: Fakultas Syari’ah Univesitas Islam Negeri Malang, tth ) Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Ismawati, Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. UIN Malang. 2004. Jurnal Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 285 Agustus 2009. Beberapa Catatan Tentang Penafsiran. Lubis, Sulaikin, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2006) Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 1993) Mujahidin, Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar‟iyah di Indonesia. (Jakarta: IKAHI, 2008) Moleong, Lexi. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002) Rasyid, Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi. (Bandung: Mandar Maju, 2005) Soerjono, dkk, Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta: UI Press, 1986) Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995) Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) Syah, Mudakir Iskandar. Hukum dan Keadilan. (Grafindo Utama: Jakarta, 1985) Samsudin, Aspek Pembuktian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama Perspektif Syari‟ah. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. UIN Malang. 2005 Syamsudin, Validitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Muncar Kabupaten Banyuwangi), Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. UIN Malang. 2002 http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_pocong. Wawancara Drs. Mafrudin Maliki, SH. Pada tanggal 20 Mei 2010 Wawancara Drs. Asy’ari. SH., M.Hum pada tanggal 10 Juni 2010."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1911/1/06210038_Skripsi.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Istilah sumpah pocong sudah tak asing lagi bagi banyak kalangan, karena di samping sumpah tersebut sering terjadi akhir-akhir ini, juga karena ketika ada peristiwa sumpah pocong hampir tidak lepas dari ekspos mass media. Bahkan dapat dikatakan bahwa eksistensi sumpah pocong di lingkungan masyarakat khususnya umat Islam sudah begitu mengakar bahkan menjadi kepercayaan dan diyakini kebenaran dan keampuhannya. Sumpah tersebut akan membawa dampak negatif yang berupa azab langsung dari Tuhan bagi orang yang berani bersumpah palsu melalui sumpah pocong. Masalah sumpah pocong sebagai sumpah pemutus menimbukan berbagai persepsi dikalangan ahli hukum. Banyak diantara mereka yang masih meragukan apakah sumpah pocong sudah memenuhi standart sebagai sumpah decissoir, atau justru sumpah pocong merupakan alternatif yang legal di dalam Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, khususnya di Pengadilan Agama Lumajang. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sumpah pocong bisa mempunyai kekuatan legalitas di dalam Pengadilan Agama menjadi sumpah decissoir, serta dengan menganalisis pendapat hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumpah pocong pada dasarnya bukanlah cara yang ditempuh oleh Hakim Pengadilan Agama ketika terdapat sengketa, dan juga tidak ada peraturan tertulis lainnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama yang mengatur sumpah dengan bentuk sumpah pocong. Akan tetapi praktik peradilan telah memperluas penafsiran rumah yang disebut pasal 1944 KUH Perdata, pasal 158 ayat (1) HIR, yang membolehkan pelaksanaan sumpah dimasjid, gereja dan klenteng. Selain itu jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004). Pihak Pengadilan Agama tidak begitu mempermasalahkan bentuk sumpahnya yang diajukan oleh pihak yang berperkara, selain itu sumpah pocong tersebut bisa disepakati antara kedua belah pihak. Yang pasti, isi atau kalimat sumpahnya itulah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim apakah sumpah pocong tersebut layak dijadikan sebagai sumpah pemutus yang bersifat litis decissoir dengan melihat syarat formil dan materiil sumpah decissoir."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pendapat hakim terhadap legalitas sumpah pocong sebagai sumpah decissoir: Studi perkara no: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Wazzan, Rifqi Kurnia"],"dc:date":["2010-07-15"],"dc:date.issued":["2010-07"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Istilah sumpah pocong sudah tak asing lagi bagi banyak kalangan, karena di samping sumpah tersebut sering terjadi akhir-akhir ini, juga karena ketika ada peristiwa sumpah pocong hampir tidak lepas dari ekspos mass media. Bahkan dapat dikatakan bahwa eksistensi sumpah pocong di lingkungan masyarakat khususnya umat Islam sudah begitu mengakar bahkan menjadi kepercayaan dan diyakini kebenaran dan keampuhannya. Sumpah tersebut akan membawa dampak negatif yang berupa azab langsung dari Tuhan bagi orang yang berani bersumpah palsu melalui sumpah pocong. Masalah sumpah pocong sebagai sumpah pemutus menimbukan berbagai persepsi dikalangan ahli hukum. Banyak diantara mereka yang masih meragukan apakah sumpah pocong sudah memenuhi standart sebagai sumpah decissoir, atau justru sumpah pocong merupakan alternatif yang legal di dalam Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, khususnya di Pengadilan Agama Lumajang. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sumpah pocong bisa mempunyai kekuatan legalitas di dalam Pengadilan Agama menjadi sumpah decissoir, serta dengan menganalisis pendapat hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumpah pocong pada dasarnya bukanlah cara yang ditempuh oleh Hakim Pengadilan Agama ketika terdapat sengketa, dan juga tidak ada peraturan tertulis lainnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama yang mengatur sumpah dengan bentuk sumpah pocong. Akan tetapi praktik peradilan telah memperluas penafsiran rumah yang disebut pasal 1944 KUH Perdata, pasal 158 ayat (1) HIR, yang membolehkan pelaksanaan sumpah dimasjid, gereja dan klenteng. Selain itu jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004). Pihak Pengadilan Agama tidak begitu mempermasalahkan bentuk sumpahnya yang diajukan oleh pihak yang berperkara, selain itu sumpah pocong tersebut bisa disepakati antara kedua belah pihak. Yang pasti, isi atau kalimat sumpahnya itulah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim apakah sumpah pocong tersebut layak dijadikan sebagai sumpah pemutus yang bersifat litis decissoir dengan melihat syarat formil dan materiil sumpah decissoir."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1911/1/06210038_Skripsi.pdf"],"dc:language":["id"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1911/"],"dc:relation.references":["Abdul Azis, Dahlan. Ensiklopedi Islam 5. (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996) Abdullah, M Sufyan Raji. 250 Aktualita Masalah Agama. (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2007) Achmadi, Abu dan Narbuko, Cholid, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) Al-Faruq, Asadulloh. Hukum Acara Peradilan Islam. (Jakarta: PT Buku Kita. 2009) Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006) Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005) Fakultas Syari’ah UIN Malang, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: Fakultas Syari’ah Univesitas Islam Negeri Malang, tth ) Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Ismawati, Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. UIN Malang. 2004. Jurnal Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 285 Agustus 2009. Beberapa Catatan Tentang Penafsiran. Lubis, Sulaikin, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2006) Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 1993) Mujahidin, Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar‟iyah di Indonesia. (Jakarta: IKAHI, 2008) Moleong, Lexi. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002) Rasyid, Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi. (Bandung: Mandar Maju, 2005) Soerjono, dkk, Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta: UI Press, 1986) Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995) Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) Syah, Mudakir Iskandar. Hukum dan Keadilan. (Grafindo Utama: Jakarta, 1985) Samsudin, Aspek Pembuktian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama Perspektif Syari‟ah. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. UIN Malang. 2005 Syamsudin, Validitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Muncar Kabupaten Banyuwangi), Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. UIN Malang. 2002 http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_pocong. Wawancara Drs. Mafrudin Maliki, SH. Pada tanggal 20 Mei 2010 Wawancara Drs. Asy’ari. SH., M.Hum pada tanggal 10 Juni 2010."],"dc:subject":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pendapat hakim terhadap legalitas sumpah pocong sebagai sumpah decissoir: Studi perkara no: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z"}