{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1923"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1923","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A wanita Malang","abstract":"INDONESIA: Judul dalam penelitian ini adalah Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang, yang dilatar belakangi oleh adanya kekaburan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang kondisinya sedang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan yang diasingkan kedalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai narapidana. Sehingga seorang narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lembaga pemasyrakatan. Selain agama, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Seorang istri sebagai narapidana tentu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh terhadap suami, anak maupun kerabat. Sehingga untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, diperlukan adanya informasi mengenai implementasi hak dan kewajiban istri yang dipidana. Hal ini dapat dirumuskan dalam beberapa beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi hak istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang serta apa implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri yang dipidana terbatas pada kebijakan dan peraturan yang diberlakukan didalam lapas. Kebijakan yang diberikan adalah adanya waktu kunjungan atau besukan, waktu berkomunikasi via telepon, cuti mengunjungi keluarga serta fasilitas khusus untuk narapidana yang memiliki bayi di dalam lapas. Kesempatan berkomunikasi dengan keluarga inilah yang menjadi perantara untuk tetap terjalinnya hubungan yang baik antara narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Adakalanya seorang narapidana kehilangan komunikasi dengan suami, anak maupun kerabat, yang berlanjut pada tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban sama sekali sebagai istri. Kedua hal tersebut berimplikasi pada masih adanya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau tidak. Adanya keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga narapidana disebabkan adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain. dan sebaliknya, dengan tidak adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain melalui komunikasi yang baik, maka yang terjadi adalah adanya kerengggangan hubungan antara istri sebagai narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya. ENGLISH: Title in this study is the implementation of the Rights and Obligations Penitentiary Inmates Wife For Class II-A Woman Malang, which is against the background by the vagueness of the rights and obligations of a wife who the condition currently serving a criminal in the penitentiary. Prisoners are people who have lost their independence consigned to the penitentiary having rights and obligations as a prisoner. So that, a prisoner can only has room to move the motion in accordance with the regulations and policies applicable in the penitentiary. Besides religion, legislation such as Law 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law have set the rights and obligations of husband and wife. A wife as a prisoner would not be able implement full rights and obligations of husband, children and relatives. So, to know the implementation of the rights and obligations, it is necessary information regarding the implementation of the rights and obligations of a convicted wife. This can be formulated in some formulation of the problem, namely how the implementation of the rights and obligations as a wife Penitentiary inmate Class II-A Woman Malang and what implications the implementation of the rights and obligations as a wife Penitentiary inmate Class II-A Woman Malang. This study included type of case study research with a qualitative approach. Method of data collection is performed by the method of observation, interviews and documentation as well as qualitatively analyzed descriptively. Fulfillment of rights and obligations as a wife who is convicted limited to policies and regulations imposed in prison. Given policy is the time of visit when communicating via telephone, on leave to visit family and special facilities for prisoners who have babies in prison. The opportunity of communication with the family is the intermediary to keep good relations between inmates with husband, children and relatives so that the unity and domestic harmony is maintained. Sometimes a prisoner lost communication with her husband, children and relatives, who continues in the absence of the rights and obligations as a wife at all. Both of these are implications for the persistence of the wholeness and harmony of the household or not. The existence of wholeness and harmony in the household of inmates is caused the lack of mutual understanding and respect for one another. And conversely, the absence of mutual understanding and respect for each other through good communication, then what happens is a rift between his wife as prisoner relationships with husbands, children and relatives.","abstract_html":"INDONESIA: Judul dalam penelitian ini adalah Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang, yang dilatar belakangi oleh adanya kekaburan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang kondisinya sedang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan yang diasingkan kedalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai narapidana. Sehingga seorang narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lembaga pemasyrakatan. Selain agama, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Seorang istri sebagai narapidana tentu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh terhadap suami, anak maupun kerabat. Sehingga untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, diperlukan adanya informasi mengenai implementasi hak dan kewajiban istri yang dipidana. Hal ini dapat dirumuskan dalam beberapa beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi hak istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang serta apa implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri yang dipidana terbatas pada kebijakan dan peraturan yang diberlakukan didalam lapas. Kebijakan yang diberikan adalah adanya waktu kunjungan atau besukan, waktu berkomunikasi via telepon, cuti mengunjungi keluarga serta fasilitas khusus untuk narapidana yang memiliki bayi di dalam lapas. Kesempatan berkomunikasi dengan keluarga inilah yang menjadi perantara untuk tetap terjalinnya hubungan yang baik antara narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Adakalanya seorang narapidana kehilangan komunikasi dengan suami, anak maupun kerabat, yang berlanjut pada tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban sama sekali sebagai istri. Kedua hal tersebut berimplikasi pada masih adanya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau tidak. Adanya keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga narapidana disebabkan adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain. dan sebaliknya, dengan tidak adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain melalui komunikasi yang baik, maka yang terjadi adalah adanya kerengggangan hubungan antara istri sebagai narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya. ENGLISH: Title in this study is the implementation of the Rights and Obligations Penitentiary Inmates Wife For Class II-A Woman Malang, which is against the background by the vagueness of the rights and obligations of a wife who the condition currently serving a criminal in the penitentiary. Prisoners are people who have lost their independence consigned to the penitentiary having rights and obligations as a prisoner. So that, a prisoner can only has room to move the motion in accordance with the regulations and policies applicable in the penitentiary. Besides religion, legislation such as Law 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law have set the rights and obligations of husband and wife. A wife as a prisoner would not be able implement full rights and obligations of husband, children and relatives. So, to know the implementation of the rights and obligations, it is necessary information regarding the implementation of the rights and obligations of a convicted wife. This can be formulated in some formulation of the problem, namely how the implementation of the rights and obligations as a wife Penitentiary inmate Class II-A Woman Malang and what implications the implementation of the rights and obligations as a wife Penitentiary inmate Class II-A Woman Malang. This study included type of case study research with a qualitative approach. Method of data collection is performed by the method of observation, interviews and documentation as well as qualitatively analyzed descriptively. Fulfillment of rights and obligations as a wife who is convicted limited to policies and regulations imposed in prison. Given policy is the time of visit when communicating via telephone, on leave to visit family and special facilities for prisoners who have babies in prison. The opportunity of communication with the family is the intermediary to keep good relations between inmates with husband, children and relatives so that the unity and domestic harmony is maintained. Sometimes a prisoner lost communication with her husband, children and relatives, who continues in the absence of the rights and obligations as a wife at all. Both of these are implications for the persistence of the wholeness and harmony of the household or not. The existence of wholeness and harmony in the household of inmates is caused the lack of mutual understanding and respect for one another. And conversely, the absence of mutual understanding and respect for each other through good communication, then what happens is a rift between his wife as prisoner relationships with husbands, children and relatives.","abstract_has_math":false,"creators":["Hanifah, Hanifah"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2011,"date_issued":"2011-07","date_published":"2011-07","updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z","subjects":["18012822 Muasyarah bil Ma'ruf (Mutual Rights and Responsibilities of Spouses)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/1/07210059_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1923","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Hanifah, Hanifah"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2011-07-01"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2011-07"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Abdullah, Abdul Gani (2002) Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press. Abi Daud, Imam (2002) Shahih Sunan Abi Daud, Jilid 6. Kuwait Ali Ash-Shobuni, muhammad (2008) Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa’adah wa Hashonah, Diterjemahkan Oleh Ahmad Nurrohim, Pernikahan Islami. Solo: Mumtaza Al-Nasa’i, Abu Abdurrahman (1997) Shahih Sunan An-Nasai. Riyadl: Maktabah Al-Ma’arif . Al-Nawawi, Syekh Muhammad ibn Umar (1994) Uquddullujain: Hak Dan Kewajiban Suami-Istri. Diterjemahkan oleh Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali. Bandung: Trigenda Karya Al-Wazan, Amin bin Yahya (2006) Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2. Jakarta: Darul Haq. Arikunto, Suharsimi (1997) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: Rineka Cipta. Azhar Basyir, Ahmad (2000) Hukum Perkawinan Islam .Yogyakarta: UII Press. Ayyub, Syaikh Hasan (2001) Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah, Diterjemahkan Oleh M. Abdul Ghofar, Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Ch, Mufidah (2008) Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Malang Press. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1989) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT:Ichtiar Baru Van Voelen Hoeve Faisal, Sanapiah (1995) Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Press. Faridl, Miftah (2005) Rumahku Surgaku. Jakarta: Gema Insani Press. Hamzah, Andi (2008) Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Hasan, M.Ali (2006) Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Prenada Media Group. Husain Syahatah,Husain (2005) Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban Dan Realitas. Jakarta: Amzah. Idris Ramulyo, Mohd. (1996) Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Kamal, Abdul Malik (2007) Fiqh Sunnah Wanita. jakarta: Pena Pundi Aksara. Diterjemahkan oleh Ghozi M, dkk Moeljatno (2003) KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara. Moleong, Lexi. J (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Muchtar, Kamal (1974) Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. Muhammad Nasirudin al-Albani, Syaikh (2002) Sahih Sunan Abi Daud, jilid 6. Kuwait. Muslim, Imam (1998) Shahih Muslim. Beirut-Libanon. Nazir, M. (1988) Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Pattilima, Hamid (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Priyatno, Dwidja (2006) Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat (1978)Metodologi Da’wah Terhadap Narapidana. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. Qardawi, Yusuf (1996) Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah, Diterjemahkan Oleh As’ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press. Rahmahnika, Alimah (2006) Hak dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Skripsi. Malang: UIN. Rahmah, Khariyati (2002) Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan: Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Perspektif Gender. Skripsi. Malang: UIN. Rahman Ghazaly, Abdul (2006) Fiqh Munakahat. Jakarta:Kencana. Rasyid, Sulaiman (1992) Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru. Sabiq, Sayyid (1981) Fiqhussunnah, diterjemahkan oleh Mohamad Thalib, Fikih Sunnah, Jilid 7. Bandung: Alma’arif. Shihab, Quraish, (2002) Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati. Singarimbun, Masri, (1989) Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Sudarsono, (1999), Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Soemiyati (1999) Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. Syarifudin, Amir (2007), Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media Syuaisyi’, Syaikh Hafizh Ali (2005), Tuhfah Al-‘Urs, Diterjemahkan Oleh Abdul Rosyad Shiddiq, Kado Pernikaha. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Tahido Yanggo, Huzaemah (2006), Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ya’qub Thalib Ubaidi, Muhammad (2007) Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah, Diterjemahkan Oleh M. Ashim, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Darus Sunnah Press. Yunus, Mahmud (1989) Hukum Perkawinan Dalam Islam; Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Jakarta: Hidakarya Agung. http://nasional.jurnas.com http://www.tobaonline.com"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012822 Muasyarah bil Ma'ruf (Mutual Rights and Responsibilities of Spouses)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/1/07210059_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/2/07210059_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/3/07210059_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/4/07210059_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/5/07210059_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/6/07210059_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/7/07210059_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/8/07210059_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/9/07210059_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/10/07210059_Daftar_Pustaka.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Judul dalam penelitian ini adalah Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang, yang dilatar belakangi oleh adanya kekaburan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang kondisinya sedang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan yang diasingkan kedalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai narapidana. Sehingga seorang narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lembaga pemasyrakatan. Selain agama, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Seorang istri sebagai narapidana tentu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh terhadap suami, anak maupun kerabat. Sehingga untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, diperlukan adanya informasi mengenai implementasi hak dan kewajiban istri yang dipidana. Hal ini dapat dirumuskan dalam beberapa beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi hak istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang serta apa implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri yang dipidana terbatas pada kebijakan dan peraturan yang diberlakukan didalam lapas. Kebijakan yang diberikan adalah adanya waktu kunjungan atau besukan, waktu berkomunikasi via telepon, cuti mengunjungi keluarga serta fasilitas khusus untuk narapidana yang memiliki bayi di dalam lapas. Kesempatan berkomunikasi dengan keluarga inilah yang menjadi perantara untuk tetap terjalinnya hubungan yang baik antara narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Adakalanya seorang narapidana kehilangan komunikasi dengan suami, anak maupun kerabat, yang berlanjut pada tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban sama sekali sebagai istri. Kedua hal tersebut berimplikasi pada masih adanya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau tidak. Adanya keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga narapidana disebabkan adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain. dan sebaliknya, dengan tidak adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain melalui komunikasi yang baik, maka yang terjadi adalah adanya kerengggangan hubungan antara istri sebagai narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya. ENGLISH: Title in this study is the implementation of the Rights and Obligations Penitentiary Inmates Wife For Class II-A Woman Malang, which is against the background by the vagueness of the rights and obligations of a wife who the condition currently serving a criminal in the penitentiary. Prisoners are people who have lost their independence consigned to the penitentiary having rights and obligations as a prisoner. So that, a prisoner can only has room to move the motion in accordance with the regulations and policies applicable in the penitentiary. Besides religion, legislation such as Law 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law have set the rights and obligations of husband and wife. A wife as a prisoner would not be able implement full rights and obligations of husband, children and relatives. So, to know the implementation of the rights and obligations, it is necessary information regarding the implementation of the rights and obligations of a convicted wife. This can be formulated in some formulation of the problem, namely how the implementation of the rights and obligations as a wife Penitentiary inmate Class II-A Woman Malang and what implications the implementation of the rights and obligations as a wife Penitentiary inmate Class II-A Woman Malang. This study included type of case study research with a qualitative approach. Method of data collection is performed by the method of observation, interviews and documentation as well as qualitatively analyzed descriptively. Fulfillment of rights and obligations as a wife who is convicted limited to policies and regulations imposed in prison. Given policy is the time of visit when communicating via telephone, on leave to visit family and special facilities for prisoners who have babies in prison. The opportunity of communication with the family is the intermediary to keep good relations between inmates with husband, children and relatives so that the unity and domestic harmony is maintained. Sometimes a prisoner lost communication with her husband, children and relatives, who continues in the absence of the rights and obligations as a wife at all. Both of these are implications for the persistence of the wholeness and harmony of the household or not. The existence of wholeness and harmony in the household of inmates is caused the lack of mutual understanding and respect for one another. And conversely, the absence of mutual understanding and respect for each other through good communication, then what happens is a rift between his wife as prisoner relationships with husbands, children and relatives."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A wanita Malang"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Hanifah, Hanifah"],"dc:date":["2011-07-01"],"dc:date.issued":["2011-07"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Judul dalam penelitian ini adalah Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang, yang dilatar belakangi oleh adanya kekaburan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang kondisinya sedang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan yang diasingkan kedalam lembaga pemasyarakatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai narapidana. Sehingga seorang narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lembaga pemasyrakatan. Selain agama, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Seorang istri sebagai narapidana tentu tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh terhadap suami, anak maupun kerabat. Sehingga untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, diperlukan adanya informasi mengenai implementasi hak dan kewajiban istri yang dipidana. Hal ini dapat dirumuskan dalam beberapa beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi hak istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang serta apa implikasi implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai seorang istri yang dipidana terbatas pada kebijakan dan peraturan yang diberlakukan didalam lapas. Kebijakan yang diberikan adalah adanya waktu kunjungan atau besukan, waktu berkomunikasi via telepon, cuti mengunjungi keluarga serta fasilitas khusus untuk narapidana yang memiliki bayi di dalam lapas. Kesempatan berkomunikasi dengan keluarga inilah yang menjadi perantara untuk tetap terjalinnya hubungan yang baik antara narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Adakalanya seorang narapidana kehilangan komunikasi dengan suami, anak maupun kerabat, yang berlanjut pada tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban sama sekali sebagai istri. Kedua hal tersebut berimplikasi pada masih adanya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau tidak. Adanya keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga narapidana disebabkan adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain. dan sebaliknya, dengan tidak adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain melalui komunikasi yang baik, maka yang terjadi adalah adanya kerengggangan hubungan antara istri sebagai narapidana dengan suami, anak dan kerabatnya. ENGLISH: Title in this study is the implementation of the Rights and Obligations Penitentiary Inmates Wife For Class II-A Woman Malang, which is against the background by the vagueness of the rights and obligations of a wife who the condition currently serving a criminal in the penitentiary. Prisoners are people who have lost their independence consigned to the penitentiary having rights and obligations as a prisoner. So that, a prisoner can only has room to move the motion in accordance with the regulations and policies applicable in the penitentiary. Besides religion, legislation such as Law 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law have set the rights and obligations of husband and wife. A wife as a prisoner would not be able implement full rights and obligations of husband, children and relatives. So, to know the implementation of the rights and obligations, it is necessary information regarding the implementation of the rights and obligations of a convicted wife. This can be formulated in some formulation of the problem, namely how the implementation of the rights and obligations as a wife Penitentiary inmate Class II-A Woman Malang and what implications the implementation of the rights and obligations as a wife Penitentiary inmate Class II-A Woman Malang. This study included type of case study research with a qualitative approach. Method of data collection is performed by the method of observation, interviews and documentation as well as qualitatively analyzed descriptively. Fulfillment of rights and obligations as a wife who is convicted limited to policies and regulations imposed in prison. Given policy is the time of visit when communicating via telephone, on leave to visit family and special facilities for prisoners who have babies in prison. The opportunity of communication with the family is the intermediary to keep good relations between inmates with husband, children and relatives so that the unity and domestic harmony is maintained. Sometimes a prisoner lost communication with her husband, children and relatives, who continues in the absence of the rights and obligations as a wife at all. Both of these are implications for the persistence of the wholeness and harmony of the household or not. The existence of wholeness and harmony in the household of inmates is caused the lack of mutual understanding and respect for one another. And conversely, the absence of mutual understanding and respect for each other through good communication, then what happens is a rift between his wife as prisoner relationships with husbands, children and relatives."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/1/07210059_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/2/07210059_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/3/07210059_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/4/07210059_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/5/07210059_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/6/07210059_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/7/07210059_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/8/07210059_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/9/07210059_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/10/07210059_Daftar_Pustaka.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1923/"],"dc:relation.references":["Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Abdullah, Abdul Gani (2002) Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press. Abi Daud, Imam (2002) Shahih Sunan Abi Daud, Jilid 6. Kuwait Ali Ash-Shobuni, muhammad (2008) Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa’adah wa Hashonah, Diterjemahkan Oleh Ahmad Nurrohim, Pernikahan Islami. Solo: Mumtaza Al-Nasa’i, Abu Abdurrahman (1997) Shahih Sunan An-Nasai. Riyadl: Maktabah Al-Ma’arif . Al-Nawawi, Syekh Muhammad ibn Umar (1994) Uquddullujain: Hak Dan Kewajiban Suami-Istri. Diterjemahkan oleh Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali. Bandung: Trigenda Karya Al-Wazan, Amin bin Yahya (2006) Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2. Jakarta: Darul Haq. Arikunto, Suharsimi (1997) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: Rineka Cipta. Azhar Basyir, Ahmad (2000) Hukum Perkawinan Islam .Yogyakarta: UII Press. Ayyub, Syaikh Hasan (2001) Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah, Diterjemahkan Oleh M. Abdul Ghofar, Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Ch, Mufidah (2008) Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Malang Press. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1989) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT:Ichtiar Baru Van Voelen Hoeve Faisal, Sanapiah (1995) Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Press. Faridl, Miftah (2005) Rumahku Surgaku. Jakarta: Gema Insani Press. Hamzah, Andi (2008) Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Hasan, M.Ali (2006) Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Prenada Media Group. Husain Syahatah,Husain (2005) Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban Dan Realitas. Jakarta: Amzah. Idris Ramulyo, Mohd. (1996) Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara. Kamal, Abdul Malik (2007) Fiqh Sunnah Wanita. jakarta: Pena Pundi Aksara. Diterjemahkan oleh Ghozi M, dkk Moeljatno (2003) KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara. Moleong, Lexi. J (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Muchtar, Kamal (1974) Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. Muhammad Nasirudin al-Albani, Syaikh (2002) Sahih Sunan Abi Daud, jilid 6. Kuwait. Muslim, Imam (1998) Shahih Muslim. Beirut-Libanon. Nazir, M. (1988) Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Pattilima, Hamid (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Priyatno, Dwidja (2006) Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Proyek Penerangan Bimbingan Dan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat (1978)Metodologi Da’wah Terhadap Narapidana. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. Qardawi, Yusuf (1996) Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah, Diterjemahkan Oleh As’ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press. Rahmahnika, Alimah (2006) Hak dan Kewajiban Suami Yang Berpoligami Dalam Kepengurusan Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Skripsi. Malang: UIN. Rahmah, Khariyati (2002) Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan: Suatu Kajian Terhadap Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Perspektif Gender. Skripsi. Malang: UIN. Rahman Ghazaly, Abdul (2006) Fiqh Munakahat. Jakarta:Kencana. Rasyid, Sulaiman (1992) Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru. Sabiq, Sayyid (1981) Fiqhussunnah, diterjemahkan oleh Mohamad Thalib, Fikih Sunnah, Jilid 7. Bandung: Alma’arif. Shihab, Quraish, (2002) Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati. Singarimbun, Masri, (1989) Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Sudarsono, (1999), Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Soemiyati (1999) Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. Syarifudin, Amir (2007), Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media Syuaisyi’, Syaikh Hafizh Ali (2005), Tuhfah Al-‘Urs, Diterjemahkan Oleh Abdul Rosyad Shiddiq, Kado Pernikaha. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Tahido Yanggo, Huzaemah (2006), Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ya’qub Thalib Ubaidi, Muhammad (2007) Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah, Diterjemahkan Oleh M. Ashim, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Darus Sunnah Press. Yunus, Mahmud (1989) Hukum Perkawinan Dalam Islam; Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Jakarta: Hidakarya Agung. http://nasional.jurnas.com http://www.tobaonline.com"],"dc:subject":["18012822 Muasyarah bil Ma'ruf (Mutual Rights and Responsibilities of Spouses)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A wanita Malang"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z"}