{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1928"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1928","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Nilai­-nilai hukum progresif dalam aturan perceraian dan izin poligami","abstract":"INDONESIA: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Telah banyak karya yang membahas masalah ini, namun jarang sekali (atau belum ada) yang menghubungkannya dengan hukum Islam di Indonesia. Padahal hukum Islam di Indonesia telah berkembang dan diakui eksistensinya, contohnya adalah hukum perkawinan yang didalamnya dibahas hal­hal yang dulu belum disentuh oleh kitab­kitab fikih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian antara hukum progresif dan asas­asas hukum Islam, terutama asas hukum perkawinan Islam. Serta melihat nilai­nilai hukum progresif yang terkandung dalam latarbelakang kelahiran Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maupun dalam materi hukum yang diaturnya, yang difokuskan pada aturan perceraian dan izin poligami yang dulu tidak banyak dibicarakan ulama fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dnegan bantuan pendekatan perundang­undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh buku­buku atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memiliki kesesuaian dengan asas­asas hukum Islam, karena sama­sama mementingkan kemaslahatan manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam juga menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Asas­asas hukum perkawinan Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Lahirnya hukum perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan untuk mengeser pemahaman dalam hukum perkawinan yang telah mengakar kuat, terutama paham private affairs. Aturan perceraian dan izin poligami bertujuan untuk melindungi kemaslahatan semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan. Aturan­aturan ini juga sekaligus sebagai perwujudan usaha untuk menggeser pemahaman yang telah berada pada posisi status quo, yaitu paham bahwa perceraian dan poligami adalah urusan pribadi (suami) yang tidak bisa dicampuri penguasa.","abstract_html":"INDONESIA: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Telah banyak karya yang membahas masalah ini, namun jarang sekali (atau belum ada) yang menghubungkannya dengan hukum Islam di Indonesia. Padahal hukum Islam di Indonesia telah berkembang dan diakui eksistensinya, contohnya adalah hukum perkawinan yang didalamnya dibahas hal­hal yang dulu belum disentuh oleh kitab­kitab fikih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian antara hukum progresif dan asas­asas hukum Islam, terutama asas hukum perkawinan Islam. Serta melihat nilai­nilai hukum progresif yang terkandung dalam latarbelakang kelahiran Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maupun dalam materi hukum yang diaturnya, yang difokuskan pada aturan perceraian dan izin poligami yang dulu tidak banyak dibicarakan ulama fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dnegan bantuan pendekatan perundang­undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh buku­buku atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memiliki kesesuaian dengan asas­asas hukum Islam, karena sama­sama mementingkan kemaslahatan manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam juga menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Asas­asas hukum perkawinan Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Lahirnya hukum perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan untuk mengeser pemahaman dalam hukum perkawinan yang telah mengakar kuat, terutama paham private affairs. Aturan perceraian dan izin poligami bertujuan untuk melindungi kemaslahatan semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan. Aturan­aturan ini juga sekaligus sebagai perwujudan usaha untuk menggeser pemahaman yang telah berada pada posisi status quo, yaitu paham bahwa perceraian dan poligami adalah urusan pribadi (suami) yang tidak bisa dicampuri penguasa.","abstract_has_math":false,"creators":["Fariha, M. Yudi"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2010,"date_issued":"2010-05","date_published":"2010-05","updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z","subjects":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)","18012817 Polygamy"],"languages":["id"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1928/1/06210002_Skripsi.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1928","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Fariha, M. Yudi"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2010-05-03"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2010-05"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1928/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abdurrahman (2005) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cet 5; Jakarta: Akademika Pressindo. Afdol (2006) Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Cet 1; Surabaya: Airlangga University Press. Ali, Mohammad Daud (2002) Hukum Islam dan Peradilan Agama. Cet 2; Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. ­­­­­, (2009) Hukum Islam. Cet 6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Arifin, Busthanul (2001) Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional. Cet 1; Jakarta: Yayasan al­Hikmah. Ash Shiddieqy, T.M Hasbi (2001) Falsafah Hukum Islam. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Baltaji, Muhammad (2005) “Manhaj Umar Ibn al­Khathab fi al­Tasyri’”, diterjemahkan H. Masturi Irham, Metodologi Ijtihad Umar bin al­Khathab. Jakarta: Khalifa. Bik, Hudari (1980) “Tarikh al­Tasyri’ al­Islami”, diterjemahkan Mohammad Zuhri, Sejarah Pembinaan Hukum Islam. Darul Ihya. Bisri, Cik Hasan (2003) Model Penelitian Fiqh. Cet 1;Jakarta: Prenada Media. ­­­­­(2004) Pilar­pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Darmodiharjo Darji dan Shidarta (2008) Pokok­pokok Filsafat Hukum. Cet 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Djamil, Fathurrahman (1997) Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Fuady, Munir (2005) Filsafat dan Teori Hukum Postmodern. Cet 1; Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Haq, Abdul, Ahmad Mubarok, dan Agus Ro’uf (2006), Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual. (Buku Satu) Cet 2; Khalista: Surabaya. Hartono, Sunaryati (1994) Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke­ 20. Cet. 1; Bandung: Alumni. Ibrahim, Johnny (2006) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet 2; Malang: Bayumedia Publishing. Khalaf, Abdul Wahhab (t.th) Ilmu Ushul Fiqh, t.kt: al­Haramain. Kusuma, Mahmud (2009) Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Hukum Indonesia). Cet 1; Yogyakarta: antonyLib. Manan, Abdul (2006) Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet 1; Jakarta: Kencana. ­­­­­(2007) Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Marzuki, Peter Mahmud (2007) Penelitian Hukum. Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Moenawar, Chalil (1993) Kembali Kepada Al­Qur’an dan As­Sunnah. Jakarta: PT.Midas Surya. Muhammad, Abdulkadir (2004) Hukum dan Penelitian Hukum. Cet 1; Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Mustofa H. dan H. Abdul Wahid (2009) Hukum Islam Kontemporer. Cet I; Jakarta: Sinar Grafika. Moloeng, Lexy J. (2006) Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet 22; Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mubarok, Jaih (2006) Hukum Islam. Cet 1; Bandung: Benang Merah Press. Nonet Philippe dan Philip Selznick (2008) “Law and Society in Transition: Toward Responsive Law”, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif. Cet 2; Bandung: Nusamedia. Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan (2006) Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet 3; Jakarta: Kencana. Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (t.th.) Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press. Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry (2001) Kamus Ilmiah Populer Surabaya: Arkola. al­Qaradhawi, Yusuf (2002) “Taisir al­Fiqh li al­Muslim al­Mua’shir fi Dahu al­ Qur’an wa as­Sunnah”, diterjemahkan Abdul Hayyie al­Kattani, M. Yusuf Wijaya, dan Noor Cholis Hamzain, Fiqih Praktis bagi Kehidupan Modern. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press. ­­­­­(2007) “Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari’ah”, diterjemahkan H. Arif Munandar Riswantom Fiqih Maqashid Syariah. Jakarta: Pustaka al­Kautsar. Rahardjo, Satjipto (2006) Ilmu Hukum. Cet 6; Bandung: PT Citra Aditya Bakti. ­­­­­(2002) Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia. Cet 1; Jakarta:Penerbit Buku Kompas. ­­­­­(2006) Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press. ­­­­­(2007) Membedah Hukum Progresif. Ed, I Gede A.B Wiranata, Joni Emirzon, dan FirmanMuntaqo, Cet 2; Jakarta: Penertbit Buku Kompas. ­­­­­(2008) Biarkan Hukum Mengalir. Cet 2; Jakarta: Penerbit Buku Kompas. ­­­­­(2009) Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Cet 1; Yogyakarta:Genta Pubishing. ­­­­­(2009) Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Ufran (ed), et. al., Cet 1; Yogyakarta: Genta Publishing. ­­­­­(2009) Lapisan­lapisan dalam Studi Hukum. Cet 1; Malang: Bayumedia Publishing. ­­­­­(2009) Hukum dan Perilaku. Cet 1; Jakarta: Penerbit Buku Kompas. ­­­­­(2009) Hukum dan Perubahan Sosial. Cet 3; Yogyakarta: Genta Publishing. ­­­­­(2009) Membangun dan Merombak Hukum Indonesia. Cet 1; Yogyakarta: Genta Publishing. S., H.R. Otje Salman (2009) Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamia Masalah) Cet 1; Bandung: PT Refika Aditama. Sabiq, Sayyid (1983) Fiqh al­Sunnah Jilid II. Beirut: Dar al­Fikr. Saifullah, (2006) Konsep Dasar Proposal Penelitian. dalam Buku Panduan Metodologi Penelitian. Fakultas Syariah UIN Malang. ­­­­­(2007) Refleksi Sosiologi Hukum Cet 1; Bandung: PT Refika Aditama. Shihab, M. Quraish (2007) Membumikan al­Qur’an. Cet30; Bandung: Mizan. Soekanto, Soerjono (2008) Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3; Jakarta: UI­ Press. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2006) Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sumitro, Warkum (2005) Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia. Cet 1; Malang: Bayumedia. Sunggono, Bambang (1998) Metodologi Penelitian Hukum. Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Syarifuddin Amir (2007) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cet II; Jakarta: Prenada Media. ­­­­­ (2008) Ushul Fiqh Jilid 2. Cet 4; Jakarta: Kencana. Talimah, Ishom (2001) “al­Qaradhawi Faqihan”, diterjemahkan Samson Rahman, Manhaj Fikih Yusuf al­Qaradhawi. Jakarta: Pustaka al­Kautsar. Usman, H. Muchlis (1999) Kaidah­kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. Cet 3; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Yahya Mukhtar dan Fatchurrahman (1993) Dasar­dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Cet 3; Al­Ma’arif: Bandung. Zuhaily, Wahbah (1997) al­Fiqh al­Islami wa Adillatuhu 9. Damasyq: Dar al­ Fikr. Aulawi, A. Wasit (1996) “Sejarah Perkembangan Hukum Islam”, dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Ed Amrullah Ahmad, dkk Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press. Azizy,A. Qodri (2006) Menggagas Ilmu Hukum Indonesia. Dalam Ahnad Gunawan BS dan Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., Menggagas Hukum Progresif Indonesia Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Djatnika, Rachmat (1996) “Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad”, dalam, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Amrullah Ahmad, dkk (ed), et. al., Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press. Harahap, Yahya (1999) “Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Cet 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama (PP­IKAHA) (1996) kata pengantar Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Amrullah Ahmad, dkk (ed), et. al., Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press. Rakhmawati, N. Rosyidah (2005) “ Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif,” dalam Rochayah Mahalli (ed.) , Wacana Poligami di Indonesia Cet. 1; Bandung: Mizan. Zamzami, Mukhtar (2009) “Mencari Jejak Hukum Progresif dalam Sistem Khadi Justice”, Varia Peraadilan, Tahun XXIV No. 286. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Kompilasi Hukum Islam"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)","18012817 Polygamy"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1928/1/06210002_Skripsi.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Telah banyak karya yang membahas masalah ini, namun jarang sekali (atau belum ada) yang menghubungkannya dengan hukum Islam di Indonesia. Padahal hukum Islam di Indonesia telah berkembang dan diakui eksistensinya, contohnya adalah hukum perkawinan yang didalamnya dibahas hal­hal yang dulu belum disentuh oleh kitab­kitab fikih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian antara hukum progresif dan asas­asas hukum Islam, terutama asas hukum perkawinan Islam. Serta melihat nilai­nilai hukum progresif yang terkandung dalam latarbelakang kelahiran Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maupun dalam materi hukum yang diaturnya, yang difokuskan pada aturan perceraian dan izin poligami yang dulu tidak banyak dibicarakan ulama fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dnegan bantuan pendekatan perundang­undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh buku­buku atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memiliki kesesuaian dengan asas­asas hukum Islam, karena sama­sama mementingkan kemaslahatan manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam juga menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Asas­asas hukum perkawinan Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Lahirnya hukum perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan untuk mengeser pemahaman dalam hukum perkawinan yang telah mengakar kuat, terutama paham private affairs. Aturan perceraian dan izin poligami bertujuan untuk melindungi kemaslahatan semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan. Aturan­aturan ini juga sekaligus sebagai perwujudan usaha untuk menggeser pemahaman yang telah berada pada posisi status quo, yaitu paham bahwa perceraian dan poligami adalah urusan pribadi (suami) yang tidak bisa dicampuri penguasa."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Nilai­-nilai hukum progresif dalam aturan perceraian dan izin poligami"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Fariha, M. Yudi"],"dc:date":["2010-05-03"],"dc:date.issued":["2010-05"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya gagasan hukum progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Telah banyak karya yang membahas masalah ini, namun jarang sekali (atau belum ada) yang menghubungkannya dengan hukum Islam di Indonesia. Padahal hukum Islam di Indonesia telah berkembang dan diakui eksistensinya, contohnya adalah hukum perkawinan yang didalamnya dibahas hal­hal yang dulu belum disentuh oleh kitab­kitab fikih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian antara hukum progresif dan asas­asas hukum Islam, terutama asas hukum perkawinan Islam. Serta melihat nilai­nilai hukum progresif yang terkandung dalam latarbelakang kelahiran Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maupun dalam materi hukum yang diaturnya, yang difokuskan pada aturan perceraian dan izin poligami yang dulu tidak banyak dibicarakan ulama fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dnegan bantuan pendekatan perundang­undangan dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang­undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh buku­buku atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memiliki kesesuaian dengan asas­asas hukum Islam, karena sama­sama mementingkan kemaslahatan manusia. Ijtihad dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam hukum Islam juga menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Asas­asas hukum perkawinan Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Lahirnya hukum perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan untuk mengeser pemahaman dalam hukum perkawinan yang telah mengakar kuat, terutama paham private affairs. Aturan perceraian dan izin poligami bertujuan untuk melindungi kemaslahatan semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan. Aturan­aturan ini juga sekaligus sebagai perwujudan usaha untuk menggeser pemahaman yang telah berada pada posisi status quo, yaitu paham bahwa perceraian dan poligami adalah urusan pribadi (suami) yang tidak bisa dicampuri penguasa."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1928/1/06210002_Skripsi.pdf"],"dc:language":["id"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1928/"],"dc:relation.references":["Abdurrahman (2005) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cet 5; Jakarta: Akademika Pressindo. Afdol (2006) Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Cet 1; Surabaya: Airlangga University Press. Ali, Mohammad Daud (2002) Hukum Islam dan Peradilan Agama. Cet 2; Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. ­­­­­, (2009) Hukum Islam. Cet 6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Arifin, Busthanul (2001) Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional. Cet 1; Jakarta: Yayasan al­Hikmah. Ash Shiddieqy, T.M Hasbi (2001) Falsafah Hukum Islam. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Baltaji, Muhammad (2005) “Manhaj Umar Ibn al­Khathab fi al­Tasyri’”, diterjemahkan H. Masturi Irham, Metodologi Ijtihad Umar bin al­Khathab. Jakarta: Khalifa. Bik, Hudari (1980) “Tarikh al­Tasyri’ al­Islami”, diterjemahkan Mohammad Zuhri, Sejarah Pembinaan Hukum Islam. Darul Ihya. Bisri, Cik Hasan (2003) Model Penelitian Fiqh. Cet 1;Jakarta: Prenada Media. ­­­­­(2004) Pilar­pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Darmodiharjo Darji dan Shidarta (2008) Pokok­pokok Filsafat Hukum. Cet 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Djamil, Fathurrahman (1997) Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Fuady, Munir (2005) Filsafat dan Teori Hukum Postmodern. Cet 1; Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Haq, Abdul, Ahmad Mubarok, dan Agus Ro’uf (2006), Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual. (Buku Satu) Cet 2; Khalista: Surabaya. Hartono, Sunaryati (1994) Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke­ 20. Cet. 1; Bandung: Alumni. Ibrahim, Johnny (2006) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet 2; Malang: Bayumedia Publishing. Khalaf, Abdul Wahhab (t.th) Ilmu Ushul Fiqh, t.kt: al­Haramain. Kusuma, Mahmud (2009) Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Hukum Indonesia). Cet 1; Yogyakarta: antonyLib. Manan, Abdul (2006) Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet 1; Jakarta: Kencana. ­­­­­(2007) Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Marzuki, Peter Mahmud (2007) Penelitian Hukum. Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Moenawar, Chalil (1993) Kembali Kepada Al­Qur’an dan As­Sunnah. Jakarta: PT.Midas Surya. Muhammad, Abdulkadir (2004) Hukum dan Penelitian Hukum. Cet 1; Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Mustofa H. dan H. Abdul Wahid (2009) Hukum Islam Kontemporer. Cet I; Jakarta: Sinar Grafika. Moloeng, Lexy J. (2006) Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet 22; Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mubarok, Jaih (2006) Hukum Islam. Cet 1; Bandung: Benang Merah Press. Nonet Philippe dan Philip Selznick (2008) “Law and Society in Transition: Toward Responsive Law”, diterjemahkan Raisul Muttaqien, Hukum Responsif. Cet 2; Bandung: Nusamedia. Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan (2006) Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet 3; Jakarta: Kencana. Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (t.th.) Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press. Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry (2001) Kamus Ilmiah Populer Surabaya: Arkola. al­Qaradhawi, Yusuf (2002) “Taisir al­Fiqh li al­Muslim al­Mua’shir fi Dahu al­ Qur’an wa as­Sunnah”, diterjemahkan Abdul Hayyie al­Kattani, M. Yusuf Wijaya, dan Noor Cholis Hamzain, Fiqih Praktis bagi Kehidupan Modern. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press. ­­­­­(2007) “Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari’ah”, diterjemahkan H. Arif Munandar Riswantom Fiqih Maqashid Syariah. Jakarta: Pustaka al­Kautsar. Rahardjo, Satjipto (2006) Ilmu Hukum. Cet 6; Bandung: PT Citra Aditya Bakti. ­­­­­(2002) Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia. Cet 1; Jakarta:Penerbit Buku Kompas. ­­­­­(2006) Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press. ­­­­­(2007) Membedah Hukum Progresif. Ed, I Gede A.B Wiranata, Joni Emirzon, dan FirmanMuntaqo, Cet 2; Jakarta: Penertbit Buku Kompas. ­­­­­(2008) Biarkan Hukum Mengalir. Cet 2; Jakarta: Penerbit Buku Kompas. ­­­­­(2009) Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Cet 1; Yogyakarta:Genta Pubishing. ­­­­­(2009) Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Ufran (ed), et. al., Cet 1; Yogyakarta: Genta Publishing. ­­­­­(2009) Lapisan­lapisan dalam Studi Hukum. Cet 1; Malang: Bayumedia Publishing. ­­­­­(2009) Hukum dan Perilaku. Cet 1; Jakarta: Penerbit Buku Kompas. ­­­­­(2009) Hukum dan Perubahan Sosial. Cet 3; Yogyakarta: Genta Publishing. ­­­­­(2009) Membangun dan Merombak Hukum Indonesia. Cet 1; Yogyakarta: Genta Publishing. S., H.R. Otje Salman (2009) Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamia Masalah) Cet 1; Bandung: PT Refika Aditama. Sabiq, Sayyid (1983) Fiqh al­Sunnah Jilid II. Beirut: Dar al­Fikr. Saifullah, (2006) Konsep Dasar Proposal Penelitian. dalam Buku Panduan Metodologi Penelitian. Fakultas Syariah UIN Malang. ­­­­­(2007) Refleksi Sosiologi Hukum Cet 1; Bandung: PT Refika Aditama. Shihab, M. Quraish (2007) Membumikan al­Qur’an. Cet30; Bandung: Mizan. Soekanto, Soerjono (2008) Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3; Jakarta: UI­ Press. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2006) Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sumitro, Warkum (2005) Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia. Cet 1; Malang: Bayumedia. Sunggono, Bambang (1998) Metodologi Penelitian Hukum. Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Syarifuddin Amir (2007) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cet II; Jakarta: Prenada Media. ­­­­­ (2008) Ushul Fiqh Jilid 2. Cet 4; Jakarta: Kencana. Talimah, Ishom (2001) “al­Qaradhawi Faqihan”, diterjemahkan Samson Rahman, Manhaj Fikih Yusuf al­Qaradhawi. Jakarta: Pustaka al­Kautsar. Usman, H. Muchlis (1999) Kaidah­kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. Cet 3; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Yahya Mukhtar dan Fatchurrahman (1993) Dasar­dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Cet 3; Al­Ma’arif: Bandung. Zuhaily, Wahbah (1997) al­Fiqh al­Islami wa Adillatuhu 9. Damasyq: Dar al­ Fikr. Aulawi, A. Wasit (1996) “Sejarah Perkembangan Hukum Islam”, dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Ed Amrullah Ahmad, dkk Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press. Azizy,A. Qodri (2006) Menggagas Ilmu Hukum Indonesia. Dalam Ahnad Gunawan BS dan Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., Menggagas Hukum Progresif Indonesia Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Djatnika, Rachmat (1996) “Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad”, dalam, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Amrullah Ahmad, dkk (ed), et. al., Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press. Harahap, Yahya (1999) “Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, dalam Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Cet 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama (PP­IKAHA) (1996) kata pengantar Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Amrullah Ahmad, dkk (ed), et. al., Cet 1; Jakarta: Gema Insani Press. Rakhmawati, N. Rosyidah (2005) “ Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif,” dalam Rochayah Mahalli (ed.) , Wacana Poligami di Indonesia Cet. 1; Bandung: Mizan. Zamzami, Mukhtar (2009) “Mencari Jejak Hukum Progresif dalam Sistem Khadi Justice”, Varia Peraadilan, Tahun XXIV No. 286. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Kompilasi Hukum Islam"],"dc:subject":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)","18012817 Polygamy"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Nilai­-nilai hukum progresif dalam aturan perceraian dan izin poligami"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z"}