{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1932"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1932","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah","abstract":"INDONESIA: Dalam perkawinan calon pengantin harus memenuhi beberapa syarat, baik syarat secara Hukum Islam maupun syarat administrasi dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satunya dari syarat administrasi itu yaitu melampirkan surat keterangan suntik TT yang didapat dari Puskesmas setempat. Kewajiban melakukan suntik TT ini di dalam Hukum Islam belum ada ketentuan hukum yang jelas, karena bahan-bahan pembuat vaksin tetanus itu belum diketahui halal haramnya, maka perlu diketahui juga bagaimana pendapat ulama tentang vaksin yang dijadikan syarat administrasi nikah. Dan dalam administrasi KUA sangat dianjurkan untuk melakukan suntik TT, bahkan jika calon pengantin tidak melakukan suntik TT yang dibuktikan dengan surat keterangan TT akan dikenakan sanksi. Karena itulah dalam penulisan karya ilmiah ini juga perlu mengetahui status hukum dari suntik TT yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah. Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) tentang suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah. Dari data-data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan pendekatan ushul fiqh karenakarya ilmiah ini mencakup dalil-dalil dan pemikiran fuqaha, dan dalam berfikir atau penarikan kesimpulannya menggunakan metode berfikir deduktif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa suntik TT yang belum diatur dalam syarat Hukum Islam dan diwajibkannya dalam syarat administrasi nikah itu berdampak positif bagi calon pengantin. Meskipun bahan-bahan dari vaksin tetanus itu pada awalnya berbahaya untuk tubuh, tetapi setelah melalui proses penetralisiran dengan insulin, kemudian bahan yang membahayakan itu menjadi penahan penyakit atau obat sebagai kekebalan tubuh. Sehingga hajat yang seperti itu menimbulkan maslahah dan menjauhka mafsadat bagi manusia. Sedangkan ditinjau dari segi maslahah mursalahnya suntik TT ini bertujuan untuk menjaga istri terjangkit dari penyakit tetanus ketika berhubungan intim dengan suaminya, mengantisipasi istri yang melahirkan dari penyakit tetanus karena peralatan yang kurang seteril, dan menjaga bayi terkena penyakit tetanus ketika pemotongan tali pusar kemungkinan karena kurang sterilnya alat atau terkena kotoran yang tidak segera dibersihkan. ENGLISH: In marriage, the bride and groom must meet several requirements, both in terms of Islamic law and administrative requirements in the Office of Religious Affairs. One of its administration requirementsis certificate ofTetanus Toxoid Injectable that is obtained from the local health center. The obligation to do Tetanus Toxoid Injectable in Islamic law is no clear legal provisions, because the ingredients for the tetanus vaccine was not yet known its halal and haram, need to know how scholarly opinion 'regarding the administration of the vaccine which is used as terms of marriage. And in the administration of the Office of Religious Affairs highly recommended to have the treatment of Tetanus Toxoid Injectable, even if the bride and groom do not have the treatment as evidenced by Tetanus Toxoid Injecta’s certificate will be penalized. That's why in writing scientific papers is also necessary to know the legal status of Tetanus Toxoid Injectais used as the administrative requirements of marriage in terms of concept maslahah mursalah. This study is the result of library research about Tetanus Toxoid Injecta are used as administrative requirements of marriage in terms of the concept maslahahmursalah. From the data has been collected and then analyzed with a scientific approach Usulfiqh covering the arguments and ideas of jurists, and in thinking or drawing conclusions using deductive thinking methods. From these results the conclusion that the Tetanus Toxoid Injectable has not been regulated in terms of Islamic law and the mandatory requirement that the administration of marriage have positive impact for the bride and groom. Although the materials of the tetanus vaccine is harmful to the body at first, but after going through the process of netralitation with insulin, then it becomes harmful substances or drugs as a barrier disease immunity. So the intention that such a problem and keep the damage to humans. While the terms of the mursalahnyamaslahahin Tetanus Toxoid Injecta aims to keep the wife from the disease contracted tetanus when having sex with her husband, a wife who gave birth in anticipation of tetanus due to lack of equipment seteril, and keeping infants affected by tetanus disease when cutting the umbilical cord, probably due to lack of sterility tools or exposed to dirt that is not immediately cleaned","abstract_html":"INDONESIA: Dalam perkawinan calon pengantin harus memenuhi beberapa syarat, baik syarat secara Hukum Islam maupun syarat administrasi dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satunya dari syarat administrasi itu yaitu melampirkan surat keterangan suntik TT yang didapat dari Puskesmas setempat. Kewajiban melakukan suntik TT ini di dalam Hukum Islam belum ada ketentuan hukum yang jelas, karena bahan-bahan pembuat vaksin tetanus itu belum diketahui halal haramnya, maka perlu diketahui juga bagaimana pendapat ulama tentang vaksin yang dijadikan syarat administrasi nikah. Dan dalam administrasi KUA sangat dianjurkan untuk melakukan suntik TT, bahkan jika calon pengantin tidak melakukan suntik TT yang dibuktikan dengan surat keterangan TT akan dikenakan sanksi. Karena itulah dalam penulisan karya ilmiah ini juga perlu mengetahui status hukum dari suntik TT yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah. Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) tentang suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah. Dari data-data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan pendekatan ushul fiqh karenakarya ilmiah ini mencakup dalil-dalil dan pemikiran fuqaha, dan dalam berfikir atau penarikan kesimpulannya menggunakan metode berfikir deduktif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa suntik TT yang belum diatur dalam syarat Hukum Islam dan diwajibkannya dalam syarat administrasi nikah itu berdampak positif bagi calon pengantin. Meskipun bahan-bahan dari vaksin tetanus itu pada awalnya berbahaya untuk tubuh, tetapi setelah melalui proses penetralisiran dengan insulin, kemudian bahan yang membahayakan itu menjadi penahan penyakit atau obat sebagai kekebalan tubuh. Sehingga hajat yang seperti itu menimbulkan maslahah dan menjauhka mafsadat bagi manusia. Sedangkan ditinjau dari segi maslahah mursalahnya suntik TT ini bertujuan untuk menjaga istri terjangkit dari penyakit tetanus ketika berhubungan intim dengan suaminya, mengantisipasi istri yang melahirkan dari penyakit tetanus karena peralatan yang kurang seteril, dan menjaga bayi terkena penyakit tetanus ketika pemotongan tali pusar kemungkinan karena kurang sterilnya alat atau terkena kotoran yang tidak segera dibersihkan. ENGLISH: In marriage, the bride and groom must meet several requirements, both in terms of Islamic law and administrative requirements in the Office of Religious Affairs. One of its administration requirementsis certificate ofTetanus Toxoid Injectable that is obtained from the local health center. The obligation to do Tetanus Toxoid Injectable in Islamic law is no clear legal provisions, because the ingredients for the tetanus vaccine was not yet known its halal and haram, need to know how scholarly opinion &#x27;regarding the administration of the vaccine which is used as terms of marriage. And in the administration of the Office of Religious Affairs highly recommended to have the treatment of Tetanus Toxoid Injectable, even if the bride and groom do not have the treatment as evidenced by Tetanus Toxoid Injecta’s certificate will be penalized. That&#x27;s why in writing scientific papers is also necessary to know the legal status of Tetanus Toxoid Injectais used as the administrative requirements of marriage in terms of concept maslahah mursalah. This study is the result of library research about Tetanus Toxoid Injecta are used as administrative requirements of marriage in terms of the concept maslahahmursalah. From the data has been collected and then analyzed with a scientific approach Usulfiqh covering the arguments and ideas of jurists, and in thinking or drawing conclusions using deductive thinking methods. From these results the conclusion that the Tetanus Toxoid Injectable has not been regulated in terms of Islamic law and the mandatory requirement that the administration of marriage have positive impact for the bride and groom. Although the materials of the tetanus vaccine is harmful to the body at first, but after going through the process of netralitation with insulin, then it becomes harmful substances or drugs as a barrier disease immunity. So the intention that such a problem and keep the damage to humans. While the terms of the mursalahnyamaslahahin Tetanus Toxoid Injecta aims to keep the wife from the disease contracted tetanus when having sex with her husband, a wife who gave birth in anticipation of tetanus due to lack of equipment seteril, and keeping infants affected by tetanus disease when cutting the umbilical cord, probably due to lack of sterility tools or exposed to dirt that is not immediately cleaned","abstract_has_math":false,"creators":["Muhibbudin, Ahmad"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2011,"date_issued":"2011-09","date_published":"2011-09","updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z","subjects":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/1/07210043_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1932","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Muhibbudin, Ahmad"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2011-09-13"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2011-09"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":[". 1988. Al-Quran dan Terjemahannya. (Jakarta : Al-Hidayah) . 2005. Al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung: CV.Diponegoro) .2000. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. Kementrian Agama RI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung: CV.Diponegoro.). Agil Husin Munawar, Said. 2004. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani) Ahmad, Nazih. 1425 H. Al-Mawad al-Muharromah wa Najasah fil Ghidza’wad-Dawa’ (Cet, 1. Damaskus: Darul Qolam,) Al-Gazali, diterjemahkan Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. 1997 M/1418 H. al-Mustashfa min Ilm Ushul, (Bandung : Pustaka Setia) Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2000. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM, I’lamul Muwaqi’in; Panduan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Azzam) Al-„Asqalani, Ibnu Hajar. 1378. Bulghul Marom. (Surabaya: Nurul Huda.). Al-Ghazaly, .Abd. Rahman 2006. Fikih Munakahat. (Jakarta:Kencana,). Al-Syatibi, Abi Ishaq. 1991. al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah, (Bierut: Darul Kutub al-Ilmiyah) Amiruddin, Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Arief, Abd. Salam. 2003. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta, LESFI). Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT Rineka Cipta) As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar. 1429 H/2008 M. Majalah Al Furqan, Edisi 05 Th. ke-8 As-Siddiqi, Hasbi. 2001. Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta: Bulan Bintang) Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung. 1984. Obstetri Patologi. (Bandung: Elstar Offset) Bakri, Asafri Jaya. 2000. Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: Media Group) Bari, Abdul, dkk. 2001. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. (Jakarta: PT. Bina Pustaka) Cave, Stephanie dan Mitchell, Deborah. 2006. Vaksinasi Pada Anak. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) Entjang, Indan. 2000. Ilmu Kesehatan Masyarakat. (Bandung: Citra Aditiya Bakti) Halim Uways Abdul, 1998. Fiqh Statis dan Dinamis, (Bandung: Pustaka Hidayah). Hanifa Wiknjosastro, ed.. 2002. Ilmu Kebidanan. (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirorahardjo,) Haroen, Nasrun. 1997. Ushul Fiqh 1. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.). Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodlogi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia) http/www. pentingnya imunisasi tetanus toxoid bagi ibu hamil « herrysusant's blog.htm. diakses tanggal 1 april 2011 Ibrahim, Johnny, 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (CetIV. Malang: Bayumedia) Ishaq al-Syathiby, Abu. 2006. al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî`ah, komentar dan tahkik: Syeikh Abdullah Darraz, Juz I (Cairo-Egypt: al-Hay‟ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab James, Chin, “Pemberantasan Penyakit Menular”. http//ppmplp.depkes.go.id/pemberantasan-penyakit-menular/, diakses tanggal 13 Juli 2011. Karim Zaidan, Abdul. 1994. al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, (Amman: Maktabah al-Batsair) Karim, Abdul. 1993. al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh. (Birut: Darul Fikr.) Kurniasih, Dede dkk. 2006. Panduan Imunisasi. (Jakarta: PT. Sarana Kinasih Satya Sejati) Lexy. J., Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosda Karya) Muhammad Baltaji, 2005. Manhajiyah al-Ijtihad Umar Ibn KhaTetanus Toxoidab, diterjemahkan oleh Masturi Irham, Lc, Metodologi Ijtihad Umar Bin KhaTetanus Toxoidab, (Jakarta : Kholifa,) Nakho‟I, Imam, 2004. Revitalisasi Ushul al-Fiqh, an-Nadr (Jakarta: t.p,). Qadir Jailani, Abdul. 1995. Keluarga Sakinah. (Surabaya: PT. Bina Ilmu). Raqith, Hasan. 2007. Hidup Sehat Cara Islam. (Bandung: Jembar,). Ridjal Djauzi, Samsul. 2003. Konsensus Imunisasi Dewasa. (Jakarta; Balai Penerbit FKU) Saifullah. 2000. Buku Panduan Metodologi Penelitian. (Malang: UIN Press) Sudarmanto, Y. Agus. 1997. Petunjuk Praktis Imunisasi. (Semarang: PT. Trubus Agriwidya) Surakhmad, Winarno. 1989. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik, (Bandung: Tarsito) Syarifuddin, Ahmad. 2009. Imunisasi Anak Cara Islam. (Sukoharjo: Tiga Satu Tiga) Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. 2007. (Jakarta: Kencana.) Tjokronegoro, Ardjatmo dkk. 1987. Imunisasi. (Jakarta: Gaya Baru) Turobi, Hasan. 2003. Fiqh Demokratis, (Bandung: ARASY) Wahab Khallaf, Abdul. 2005. Ilmu Ushul Fikih. (Jakarta: Rineka Cipta) Widoyono. 2005. Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan, dan Pemberantasannya. (Jakrta:Erlangga) Yahya, Muchtar dan Rahman, Fatchur. 1993. Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islami. (Bandung: Al-Ma‟arif) Zaidan, Abdul Karim. 2008. Pengantar Study Syariat. (Jakarta; Robbani Press)"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/1/07210043_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/2/07210043_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/3/07210043_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/4/07210043_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/5/07210043_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/6/07210043_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/7/07210043_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/8/07210043_Bab_4.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Dalam perkawinan calon pengantin harus memenuhi beberapa syarat, baik syarat secara Hukum Islam maupun syarat administrasi dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satunya dari syarat administrasi itu yaitu melampirkan surat keterangan suntik TT yang didapat dari Puskesmas setempat. Kewajiban melakukan suntik TT ini di dalam Hukum Islam belum ada ketentuan hukum yang jelas, karena bahan-bahan pembuat vaksin tetanus itu belum diketahui halal haramnya, maka perlu diketahui juga bagaimana pendapat ulama tentang vaksin yang dijadikan syarat administrasi nikah. Dan dalam administrasi KUA sangat dianjurkan untuk melakukan suntik TT, bahkan jika calon pengantin tidak melakukan suntik TT yang dibuktikan dengan surat keterangan TT akan dikenakan sanksi. Karena itulah dalam penulisan karya ilmiah ini juga perlu mengetahui status hukum dari suntik TT yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah. Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) tentang suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah. Dari data-data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan pendekatan ushul fiqh karenakarya ilmiah ini mencakup dalil-dalil dan pemikiran fuqaha, dan dalam berfikir atau penarikan kesimpulannya menggunakan metode berfikir deduktif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa suntik TT yang belum diatur dalam syarat Hukum Islam dan diwajibkannya dalam syarat administrasi nikah itu berdampak positif bagi calon pengantin. Meskipun bahan-bahan dari vaksin tetanus itu pada awalnya berbahaya untuk tubuh, tetapi setelah melalui proses penetralisiran dengan insulin, kemudian bahan yang membahayakan itu menjadi penahan penyakit atau obat sebagai kekebalan tubuh. Sehingga hajat yang seperti itu menimbulkan maslahah dan menjauhka mafsadat bagi manusia. Sedangkan ditinjau dari segi maslahah mursalahnya suntik TT ini bertujuan untuk menjaga istri terjangkit dari penyakit tetanus ketika berhubungan intim dengan suaminya, mengantisipasi istri yang melahirkan dari penyakit tetanus karena peralatan yang kurang seteril, dan menjaga bayi terkena penyakit tetanus ketika pemotongan tali pusar kemungkinan karena kurang sterilnya alat atau terkena kotoran yang tidak segera dibersihkan. ENGLISH: In marriage, the bride and groom must meet several requirements, both in terms of Islamic law and administrative requirements in the Office of Religious Affairs. One of its administration requirementsis certificate ofTetanus Toxoid Injectable that is obtained from the local health center. The obligation to do Tetanus Toxoid Injectable in Islamic law is no clear legal provisions, because the ingredients for the tetanus vaccine was not yet known its halal and haram, need to know how scholarly opinion 'regarding the administration of the vaccine which is used as terms of marriage. And in the administration of the Office of Religious Affairs highly recommended to have the treatment of Tetanus Toxoid Injectable, even if the bride and groom do not have the treatment as evidenced by Tetanus Toxoid Injecta’s certificate will be penalized. That's why in writing scientific papers is also necessary to know the legal status of Tetanus Toxoid Injectais used as the administrative requirements of marriage in terms of concept maslahah mursalah. This study is the result of library research about Tetanus Toxoid Injecta are used as administrative requirements of marriage in terms of the concept maslahahmursalah. From the data has been collected and then analyzed with a scientific approach Usulfiqh covering the arguments and ideas of jurists, and in thinking or drawing conclusions using deductive thinking methods. From these results the conclusion that the Tetanus Toxoid Injectable has not been regulated in terms of Islamic law and the mandatory requirement that the administration of marriage have positive impact for the bride and groom. Although the materials of the tetanus vaccine is harmful to the body at first, but after going through the process of netralitation with insulin, then it becomes harmful substances or drugs as a barrier disease immunity. So the intention that such a problem and keep the damage to humans. While the terms of the mursalahnyamaslahahin Tetanus Toxoid Injecta aims to keep the wife from the disease contracted tetanus when having sex with her husband, a wife who gave birth in anticipation of tetanus due to lack of equipment seteril, and keeping infants affected by tetanus disease when cutting the umbilical cord, probably due to lack of sterility tools or exposed to dirt that is not immediately cleaned"]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Muhibbudin, Ahmad"],"dc:date":["2011-09-13"],"dc:date.issued":["2011-09"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Dalam perkawinan calon pengantin harus memenuhi beberapa syarat, baik syarat secara Hukum Islam maupun syarat administrasi dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satunya dari syarat administrasi itu yaitu melampirkan surat keterangan suntik TT yang didapat dari Puskesmas setempat. Kewajiban melakukan suntik TT ini di dalam Hukum Islam belum ada ketentuan hukum yang jelas, karena bahan-bahan pembuat vaksin tetanus itu belum diketahui halal haramnya, maka perlu diketahui juga bagaimana pendapat ulama tentang vaksin yang dijadikan syarat administrasi nikah. Dan dalam administrasi KUA sangat dianjurkan untuk melakukan suntik TT, bahkan jika calon pengantin tidak melakukan suntik TT yang dibuktikan dengan surat keterangan TT akan dikenakan sanksi. Karena itulah dalam penulisan karya ilmiah ini juga perlu mengetahui status hukum dari suntik TT yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah. Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) tentang suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah. Dari data-data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan pendekatan ushul fiqh karenakarya ilmiah ini mencakup dalil-dalil dan pemikiran fuqaha, dan dalam berfikir atau penarikan kesimpulannya menggunakan metode berfikir deduktif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa suntik TT yang belum diatur dalam syarat Hukum Islam dan diwajibkannya dalam syarat administrasi nikah itu berdampak positif bagi calon pengantin. Meskipun bahan-bahan dari vaksin tetanus itu pada awalnya berbahaya untuk tubuh, tetapi setelah melalui proses penetralisiran dengan insulin, kemudian bahan yang membahayakan itu menjadi penahan penyakit atau obat sebagai kekebalan tubuh. Sehingga hajat yang seperti itu menimbulkan maslahah dan menjauhka mafsadat bagi manusia. Sedangkan ditinjau dari segi maslahah mursalahnya suntik TT ini bertujuan untuk menjaga istri terjangkit dari penyakit tetanus ketika berhubungan intim dengan suaminya, mengantisipasi istri yang melahirkan dari penyakit tetanus karena peralatan yang kurang seteril, dan menjaga bayi terkena penyakit tetanus ketika pemotongan tali pusar kemungkinan karena kurang sterilnya alat atau terkena kotoran yang tidak segera dibersihkan. ENGLISH: In marriage, the bride and groom must meet several requirements, both in terms of Islamic law and administrative requirements in the Office of Religious Affairs. One of its administration requirementsis certificate ofTetanus Toxoid Injectable that is obtained from the local health center. The obligation to do Tetanus Toxoid Injectable in Islamic law is no clear legal provisions, because the ingredients for the tetanus vaccine was not yet known its halal and haram, need to know how scholarly opinion 'regarding the administration of the vaccine which is used as terms of marriage. And in the administration of the Office of Religious Affairs highly recommended to have the treatment of Tetanus Toxoid Injectable, even if the bride and groom do not have the treatment as evidenced by Tetanus Toxoid Injecta’s certificate will be penalized. That's why in writing scientific papers is also necessary to know the legal status of Tetanus Toxoid Injectais used as the administrative requirements of marriage in terms of concept maslahah mursalah. This study is the result of library research about Tetanus Toxoid Injecta are used as administrative requirements of marriage in terms of the concept maslahahmursalah. From the data has been collected and then analyzed with a scientific approach Usulfiqh covering the arguments and ideas of jurists, and in thinking or drawing conclusions using deductive thinking methods. From these results the conclusion that the Tetanus Toxoid Injectable has not been regulated in terms of Islamic law and the mandatory requirement that the administration of marriage have positive impact for the bride and groom. Although the materials of the tetanus vaccine is harmful to the body at first, but after going through the process of netralitation with insulin, then it becomes harmful substances or drugs as a barrier disease immunity. So the intention that such a problem and keep the damage to humans. While the terms of the mursalahnyamaslahahin Tetanus Toxoid Injecta aims to keep the wife from the disease contracted tetanus when having sex with her husband, a wife who gave birth in anticipation of tetanus due to lack of equipment seteril, and keeping infants affected by tetanus disease when cutting the umbilical cord, probably due to lack of sterility tools or exposed to dirt that is not immediately cleaned"],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/1/07210043_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/2/07210043_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/3/07210043_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/4/07210043_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/5/07210043_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/6/07210043_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/7/07210043_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/8/07210043_Bab_4.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1932/"],"dc:relation.references":[". 1988. Al-Quran dan Terjemahannya. (Jakarta : Al-Hidayah) . 2005. Al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung: CV.Diponegoro) .2000. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. Kementrian Agama RI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung: CV.Diponegoro.). Agil Husin Munawar, Said. 2004. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani) Ahmad, Nazih. 1425 H. Al-Mawad al-Muharromah wa Najasah fil Ghidza’wad-Dawa’ (Cet, 1. Damaskus: Darul Qolam,) Al-Gazali, diterjemahkan Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar. 1997 M/1418 H. al-Mustashfa min Ilm Ushul, (Bandung : Pustaka Setia) Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2000. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM, I’lamul Muwaqi’in; Panduan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Azzam) Al-„Asqalani, Ibnu Hajar. 1378. Bulghul Marom. (Surabaya: Nurul Huda.). Al-Ghazaly, .Abd. Rahman 2006. Fikih Munakahat. (Jakarta:Kencana,). Al-Syatibi, Abi Ishaq. 1991. al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah, (Bierut: Darul Kutub al-Ilmiyah) Amiruddin, Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Arief, Abd. Salam. 2003. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta, LESFI). Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT Rineka Cipta) As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar. 1429 H/2008 M. Majalah Al Furqan, Edisi 05 Th. ke-8 As-Siddiqi, Hasbi. 2001. Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta: Bulan Bintang) Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung. 1984. Obstetri Patologi. (Bandung: Elstar Offset) Bakri, Asafri Jaya. 2000. Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: Media Group) Bari, Abdul, dkk. 2001. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. (Jakarta: PT. Bina Pustaka) Cave, Stephanie dan Mitchell, Deborah. 2006. Vaksinasi Pada Anak. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) Entjang, Indan. 2000. Ilmu Kesehatan Masyarakat. (Bandung: Citra Aditiya Bakti) Halim Uways Abdul, 1998. Fiqh Statis dan Dinamis, (Bandung: Pustaka Hidayah). Hanifa Wiknjosastro, ed.. 2002. Ilmu Kebidanan. (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirorahardjo,) Haroen, Nasrun. 1997. Ushul Fiqh 1. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.). Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodlogi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia) http/www. pentingnya imunisasi tetanus toxoid bagi ibu hamil « herrysusant's blog.htm. diakses tanggal 1 april 2011 Ibrahim, Johnny, 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (CetIV. Malang: Bayumedia) Ishaq al-Syathiby, Abu. 2006. al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî`ah, komentar dan tahkik: Syeikh Abdullah Darraz, Juz I (Cairo-Egypt: al-Hay‟ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab James, Chin, “Pemberantasan Penyakit Menular”. http//ppmplp.depkes.go.id/pemberantasan-penyakit-menular/, diakses tanggal 13 Juli 2011. Karim Zaidan, Abdul. 1994. al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, (Amman: Maktabah al-Batsair) Karim, Abdul. 1993. al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh. (Birut: Darul Fikr.) Kurniasih, Dede dkk. 2006. Panduan Imunisasi. (Jakarta: PT. Sarana Kinasih Satya Sejati) Lexy. J., Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosda Karya) Muhammad Baltaji, 2005. Manhajiyah al-Ijtihad Umar Ibn KhaTetanus Toxoidab, diterjemahkan oleh Masturi Irham, Lc, Metodologi Ijtihad Umar Bin KhaTetanus Toxoidab, (Jakarta : Kholifa,) Nakho‟I, Imam, 2004. Revitalisasi Ushul al-Fiqh, an-Nadr (Jakarta: t.p,). Qadir Jailani, Abdul. 1995. Keluarga Sakinah. (Surabaya: PT. Bina Ilmu). Raqith, Hasan. 2007. Hidup Sehat Cara Islam. (Bandung: Jembar,). Ridjal Djauzi, Samsul. 2003. Konsensus Imunisasi Dewasa. (Jakarta; Balai Penerbit FKU) Saifullah. 2000. Buku Panduan Metodologi Penelitian. (Malang: UIN Press) Sudarmanto, Y. Agus. 1997. Petunjuk Praktis Imunisasi. (Semarang: PT. Trubus Agriwidya) Surakhmad, Winarno. 1989. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik, (Bandung: Tarsito) Syarifuddin, Ahmad. 2009. Imunisasi Anak Cara Islam. (Sukoharjo: Tiga Satu Tiga) Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. 2007. (Jakarta: Kencana.) Tjokronegoro, Ardjatmo dkk. 1987. Imunisasi. (Jakarta: Gaya Baru) Turobi, Hasan. 2003. Fiqh Demokratis, (Bandung: ARASY) Wahab Khallaf, Abdul. 2005. Ilmu Ushul Fikih. (Jakarta: Rineka Cipta) Widoyono. 2005. Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan, dan Pemberantasannya. (Jakrta:Erlangga) Yahya, Muchtar dan Rahman, Fatchur. 1993. Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islami. (Bandung: Al-Ma‟arif) Zaidan, Abdul Karim. 2008. Pengantar Study Syariat. (Jakarta; Robbani Press)"],"dc:subject":["18012801 Pernikahan (Secara Umum)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Suntik TT (tetanus toksoid) yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep maslahah mursalah"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z"}