{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:1940"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:1940","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali: Perspektif fiqh kontemporer","abstract":"INDONESIA: Wali dikenal istilah Wali Nasab, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang dibawah perwaliannya, yang urutannya sudah ditentukan dalam fiqh Islam. Apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lain-lainnya, Sulthan (Pegawai Pemerintahan) yang berkuasa dibolehkan menjadi walinya. Sulthan disini adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi wali dalam Negeri Islam. Wali Sulthan disebut juga dengan Wali Hakim. Sedangkan di Negara Indonesia bukanlah Negara Islam, yang mana yang kedudukan Sulthan (Pegawai Pemerintahan) banyak juga di pegang oleh seorang perempuan. Seperti halnya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai kepala Negara dan juga banyak perempuan menjabat sebagai Hakim. Hal tersebut dikarenakan keadaan zaman semakin lama semakin berubah dan berkembang, tidak seperti pada zaman Nabi, yang ketentuan agama dan syari’atnya masih kental. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui Pandangan Fiqh Kontemporer terhadap Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali. Metode penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu library research atau penelitian kepustakaan. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan mencatat data secara sistematis dan konsisten. Sedangkan metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan analisis kemaslahatan (Metode Istislahy). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang telah didapat peneliti, bahwa seorang perempuan boleh menjadi Sulthan atau pemimpin sebagaimana Ratu Bilqis yang dikisah dalam Al-Quran, dengan syarat memiliki kreteria kepemimpinan, yaitu cerdas, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, berwibawa, dapat dipecaya, dan mengetahui mana yang baik dan buruk untuk orang lain dan dirinya. Perempuan bisa menjadi wali hakim atau Sulthan, apabila sudah tidak ada lagi laki-laki yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk menjadi wali atas perempuan tersebut, maka untuk mencari kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dibolehkannya seorang perempuan menjadi wali. Karena, jika seorang perempuan menikah tidak menggunakan wali, maka diragukan akan terjadi sesuatu (mudharah) yang tidak baik atas dirinya dikemudian hari. Jadi, untuk solusi agar tidak terjadi sesuatu, lebih baik ada seorang Sulthan perempuan yang menjadi wali hakim, yang mau bertanggung jawab dan dapat dipercaya atas perempuan itu. ENGLISH: Godfather who known with term Guardianship offspring is namely of people who have a relationship with a female under the tutelage, the order specified in Islamic jurisprudence. If the guardian does not want to marry because of reluctant, absent, or disagree, and others, sultan (Government Employees) of the ruling is allowed to be his godfather. Sultan here are the ones who are appointed to be guardians of Islamic Affairs. Guardianship of sultan also called the Guardianship of Judge. While in the State of Indonesia is not an Islamic State, which is the position of sultan (Government Employees) many are also on hold by a woman. Just as Mrs. Megawati Sukarnoputri as headmaster of state and also many women served as judges. This happens because more and more contemporary circumstances change and evolve, not as in time of the Prophet, the provisions of religion and shariah still strong. Based on this rationale, the researchers goaled to determine the Contemporary Fiqh perspective of Guardianship Women judge for Women who do not have a Godfather. This type research method used in writing this thesis is library research or literature research. While the research approach used is a qualitative approach. Methods of data collection is performed by selectively sorting according to the issues raised in the study and record data systematically and consistently. While the data analysis methods used qualitative research is descriptive analysis, using the benefit analysis approach (Method Istislahy). The research results has been conducted, researchers have found that a woman can be a sultan or leader who as Queen Bilqis story in the Qur’an, with the requirement to have criteria of leadership, that is intelligent, responsible for everything, authoritative, can be trusted, and know which ones are good and bad for others and himself. Women can become judges or sultan guardian, if there is no more a man who can be trusted and are responsible to become guardians over women, then to seek the benefit and eliminate the harm, permissibility of a woman becomes the guardian. This is caused, if a married woman does not use the guardian, it is doubtful anything will happen (mudharah) which is not good for her future. So, for a solution to avoid something, the better there was a sultan of women who become guardians of judges, who will be responsible and trustworthy over the woman.","abstract_html":"INDONESIA: Wali dikenal istilah Wali Nasab, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang dibawah perwaliannya, yang urutannya sudah ditentukan dalam fiqh Islam. Apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lain-lainnya, Sulthan (Pegawai Pemerintahan) yang berkuasa dibolehkan menjadi walinya. Sulthan disini adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi wali dalam Negeri Islam. Wali Sulthan disebut juga dengan Wali Hakim. Sedangkan di Negara Indonesia bukanlah Negara Islam, yang mana yang kedudukan Sulthan (Pegawai Pemerintahan) banyak juga di pegang oleh seorang perempuan. Seperti halnya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai kepala Negara dan juga banyak perempuan menjabat sebagai Hakim. Hal tersebut dikarenakan keadaan zaman semakin lama semakin berubah dan berkembang, tidak seperti pada zaman Nabi, yang ketentuan agama dan syari’atnya masih kental. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui Pandangan Fiqh Kontemporer terhadap Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali. Metode penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu library research atau penelitian kepustakaan. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan mencatat data secara sistematis dan konsisten. Sedangkan metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan analisis kemaslahatan (Metode Istislahy). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang telah didapat peneliti, bahwa seorang perempuan boleh menjadi Sulthan atau pemimpin sebagaimana Ratu Bilqis yang dikisah dalam Al-Quran, dengan syarat memiliki kreteria kepemimpinan, yaitu cerdas, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, berwibawa, dapat dipecaya, dan mengetahui mana yang baik dan buruk untuk orang lain dan dirinya. Perempuan bisa menjadi wali hakim atau Sulthan, apabila sudah tidak ada lagi laki-laki yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk menjadi wali atas perempuan tersebut, maka untuk mencari kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dibolehkannya seorang perempuan menjadi wali. Karena, jika seorang perempuan menikah tidak menggunakan wali, maka diragukan akan terjadi sesuatu (mudharah) yang tidak baik atas dirinya dikemudian hari. Jadi, untuk solusi agar tidak terjadi sesuatu, lebih baik ada seorang Sulthan perempuan yang menjadi wali hakim, yang mau bertanggung jawab dan dapat dipercaya atas perempuan itu. ENGLISH: Godfather who known with term Guardianship offspring is namely of people who have a relationship with a female under the tutelage, the order specified in Islamic jurisprudence. If the guardian does not want to marry because of reluctant, absent, or disagree, and others, sultan (Government Employees) of the ruling is allowed to be his godfather. Sultan here are the ones who are appointed to be guardians of Islamic Affairs. Guardianship of sultan also called the Guardianship of Judge. While in the State of Indonesia is not an Islamic State, which is the position of sultan (Government Employees) many are also on hold by a woman. Just as Mrs. Megawati Sukarnoputri as headmaster of state and also many women served as judges. This happens because more and more contemporary circumstances change and evolve, not as in time of the Prophet, the provisions of religion and shariah still strong. Based on this rationale, the researchers goaled to determine the Contemporary Fiqh perspective of Guardianship Women judge for Women who do not have a Godfather. This type research method used in writing this thesis is library research or literature research. While the research approach used is a qualitative approach. Methods of data collection is performed by selectively sorting according to the issues raised in the study and record data systematically and consistently. While the data analysis methods used qualitative research is descriptive analysis, using the benefit analysis approach (Method Istislahy). The research results has been conducted, researchers have found that a woman can be a sultan or leader who as Queen Bilqis story in the Qur’an, with the requirement to have criteria of leadership, that is intelligent, responsible for everything, authoritative, can be trusted, and know which ones are good and bad for others and himself. Women can become judges or sultan guardian, if there is no more a man who can be trusted and are responsible to become guardians over women, then to seek the benefit and eliminate the harm, permissibility of a woman becomes the guardian. This is caused, if a married woman does not use the guardian, it is doubtful anything will happen (mudharah) which is not good for her future. So, for a solution to avoid something, the better there was a sultan of women who become guardians of judges, who will be responsible and trustworthy over the woman.","abstract_has_math":false,"creators":["Jalalah, Umniyyah"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2011,"date_issued":"2011-08","date_published":"2011-08","updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z","subjects":["18012805 Wali & Saksi"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/1/07210032_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A1940","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Jalalah, Umniyyah"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2011-08-03"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2011-08"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abdurrahman dan Syahrani, Riduan. 1976. Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni. Ad-Dhahiri, Ibn Hazm. Tidak ada tahun. Al-Muhalla, juz IX. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. Shahih Sunan Abu Daud. Jakarta: Pustaka Azzam. Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. Syarah Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Azzam. Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. Tidak ada tahun. A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘alamin, Juz III, ed. Thaha Abdur Ra’uf. Kairo: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah. Al-Mawardi. 1960. Al-Ahkam as-Sulthaniyah. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Quran Al-Karim Al-Shan’aniy, Muhammad bin Ismail. 2006. Subul al-Salam Syarah Bulugh al- Maram, Jilid 3. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Amuli, Ibrahim. 2004. Kisah Pernikahan Rosulullah SAW dan Ahlulbaitnya (diterjemahkan dari buku “Dastane Izdevaje Maksumin as). Bogor: Yayasan Mulla Sadra. Arikunto, Suharsimi. 2003. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XII. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Basyir, Ahmad Azhar. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press. Bin ‘Abdurrahman ad-dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad. 2001. Fiqh Empat Madzhab. Diterjemahkan oleh: Abdullah Zaki Alkalaf. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit. Burhanudin, Jajad. 2002. Ulama Perempuan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Departemen Agama RI, 1982-1983. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. Kartono, Kartini. 1982. Pemimpin dan Kepemimpinan. Bandung: Raja Wali Press. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Buku I Hukum Perkawinan. Mardalis. 1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara. Mas’ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. 2007. Fiqh Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, dan Jinayat. Bandung: Pustaka Setia. Mawardi. 2010. Peluang Perempuan Untuk Menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husein Muhammad. Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. Mufidah. 2008. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN-Malang Press. Muhammad “Uwaidah, Syaikh kamil. 1998. Fiqh Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. Muhammad, Husein. 2001. Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LKIS. Mukhtar, Kamal. 1993. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: PT Bulan Bintang. Muqoddas, Djazimah. 2011. Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim. Jakarta: LKIS. Musthafa az-Zaila’i, Muhammad. 1988. At-Tanzhim al-Qadha’i fi al-Fiqh al- Islami. Damaskus: Dar al-Farabi. Nasir, Moh. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Rofiq, Ainur. 2010. Analisis Pandangan Ulama Terhadap Hadits al-Ayyimu Ahaqqu bi Nafsiha min Waliyyiha wa al-Bikru Tusta’dzanu fi Nafsiha wa Idzanuha Shumatuha. Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. Salam, Nor. 2010. Studi Atas Hadits “Laa Nikaha Illaa Biwaliyyin” (Analisis Ilmu Hadits). Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. Singarimbun, Misri dan Efendi, Sofian. 1984. Metode Penelitian Survey. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahah dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. Syukur, M. Asywadie. 2006. Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan. Banjarmasin: Media Dakwah. Tahido Yanggo, Huzaemah. 2010. Fiqh Perempuan Kontemporer. Tidak ada kota: Ghalia Indonesia. Tihami dan Sahrani, Sohari. 2009. Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Jakarta: Raja Wali Press. Umar, Hasbi. 2007. Nalar Fiqh Kontemporer. Jakarta: Gaung Persada Press. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. html#http://Farisah-amanda.blogspot.com/2010/03/fiqih-kontemporer.html. diakses pada tanggal 6 Agustus 2011. Jam: 20.30. WIB. http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/kedudukan-wali-hakim-dalam-pernikahan/join. diakses tanggal: 7 Maret 2011. Pukul: 09.45 WIB. http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri. diakses tanggal: 26 Mei 2011. Pukul 14.55 WIB. http://www.papadangpanjang.net/index.php?option=com.content&task=view&id=110&Itemid=1diakses tanggal: 26 Mei 2011. Pukul: 14.55 WIB."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012805 Wali & Saksi"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/1/07210032_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/2/07210032_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/3/07210032_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/4/07210032_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/5/07210032_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/6/07210032_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/7/07210032_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/8/07210032_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/9/07210032_Daftar_Pustaka.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Wali dikenal istilah Wali Nasab, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang dibawah perwaliannya, yang urutannya sudah ditentukan dalam fiqh Islam. Apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lain-lainnya, Sulthan (Pegawai Pemerintahan) yang berkuasa dibolehkan menjadi walinya. Sulthan disini adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi wali dalam Negeri Islam. Wali Sulthan disebut juga dengan Wali Hakim. Sedangkan di Negara Indonesia bukanlah Negara Islam, yang mana yang kedudukan Sulthan (Pegawai Pemerintahan) banyak juga di pegang oleh seorang perempuan. Seperti halnya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai kepala Negara dan juga banyak perempuan menjabat sebagai Hakim. Hal tersebut dikarenakan keadaan zaman semakin lama semakin berubah dan berkembang, tidak seperti pada zaman Nabi, yang ketentuan agama dan syari’atnya masih kental. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui Pandangan Fiqh Kontemporer terhadap Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali. Metode penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu library research atau penelitian kepustakaan. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan mencatat data secara sistematis dan konsisten. Sedangkan metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan analisis kemaslahatan (Metode Istislahy). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang telah didapat peneliti, bahwa seorang perempuan boleh menjadi Sulthan atau pemimpin sebagaimana Ratu Bilqis yang dikisah dalam Al-Quran, dengan syarat memiliki kreteria kepemimpinan, yaitu cerdas, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, berwibawa, dapat dipecaya, dan mengetahui mana yang baik dan buruk untuk orang lain dan dirinya. Perempuan bisa menjadi wali hakim atau Sulthan, apabila sudah tidak ada lagi laki-laki yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk menjadi wali atas perempuan tersebut, maka untuk mencari kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dibolehkannya seorang perempuan menjadi wali. Karena, jika seorang perempuan menikah tidak menggunakan wali, maka diragukan akan terjadi sesuatu (mudharah) yang tidak baik atas dirinya dikemudian hari. Jadi, untuk solusi agar tidak terjadi sesuatu, lebih baik ada seorang Sulthan perempuan yang menjadi wali hakim, yang mau bertanggung jawab dan dapat dipercaya atas perempuan itu. ENGLISH: Godfather who known with term Guardianship offspring is namely of people who have a relationship with a female under the tutelage, the order specified in Islamic jurisprudence. If the guardian does not want to marry because of reluctant, absent, or disagree, and others, sultan (Government Employees) of the ruling is allowed to be his godfather. Sultan here are the ones who are appointed to be guardians of Islamic Affairs. Guardianship of sultan also called the Guardianship of Judge. While in the State of Indonesia is not an Islamic State, which is the position of sultan (Government Employees) many are also on hold by a woman. Just as Mrs. Megawati Sukarnoputri as headmaster of state and also many women served as judges. This happens because more and more contemporary circumstances change and evolve, not as in time of the Prophet, the provisions of religion and shariah still strong. Based on this rationale, the researchers goaled to determine the Contemporary Fiqh perspective of Guardianship Women judge for Women who do not have a Godfather. This type research method used in writing this thesis is library research or literature research. While the research approach used is a qualitative approach. Methods of data collection is performed by selectively sorting according to the issues raised in the study and record data systematically and consistently. While the data analysis methods used qualitative research is descriptive analysis, using the benefit analysis approach (Method Istislahy). The research results has been conducted, researchers have found that a woman can be a sultan or leader who as Queen Bilqis story in the Qur’an, with the requirement to have criteria of leadership, that is intelligent, responsible for everything, authoritative, can be trusted, and know which ones are good and bad for others and himself. Women can become judges or sultan guardian, if there is no more a man who can be trusted and are responsible to become guardians over women, then to seek the benefit and eliminate the harm, permissibility of a woman becomes the guardian. This is caused, if a married woman does not use the guardian, it is doubtful anything will happen (mudharah) which is not good for her future. So, for a solution to avoid something, the better there was a sultan of women who become guardians of judges, who will be responsible and trustworthy over the woman."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali: Perspektif fiqh kontemporer"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Jalalah, Umniyyah"],"dc:date":["2011-08-03"],"dc:date.issued":["2011-08"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Wali dikenal istilah Wali Nasab, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang dibawah perwaliannya, yang urutannya sudah ditentukan dalam fiqh Islam. Apabila wali tidak mau menikahkan karena enggan, tidak ada, atau berselisih, dan lain-lainnya, Sulthan (Pegawai Pemerintahan) yang berkuasa dibolehkan menjadi walinya. Sulthan disini adalah orang-orang yang diangkat untuk menjadi wali dalam Negeri Islam. Wali Sulthan disebut juga dengan Wali Hakim. Sedangkan di Negara Indonesia bukanlah Negara Islam, yang mana yang kedudukan Sulthan (Pegawai Pemerintahan) banyak juga di pegang oleh seorang perempuan. Seperti halnya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai kepala Negara dan juga banyak perempuan menjabat sebagai Hakim. Hal tersebut dikarenakan keadaan zaman semakin lama semakin berubah dan berkembang, tidak seperti pada zaman Nabi, yang ketentuan agama dan syari’atnya masih kental. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui Pandangan Fiqh Kontemporer terhadap Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali. Metode penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu library research atau penelitian kepustakaan. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan mencatat data secara sistematis dan konsisten. Sedangkan metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan analisis kemaslahatan (Metode Istislahy). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang telah didapat peneliti, bahwa seorang perempuan boleh menjadi Sulthan atau pemimpin sebagaimana Ratu Bilqis yang dikisah dalam Al-Quran, dengan syarat memiliki kreteria kepemimpinan, yaitu cerdas, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, berwibawa, dapat dipecaya, dan mengetahui mana yang baik dan buruk untuk orang lain dan dirinya. Perempuan bisa menjadi wali hakim atau Sulthan, apabila sudah tidak ada lagi laki-laki yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab untuk menjadi wali atas perempuan tersebut, maka untuk mencari kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, dibolehkannya seorang perempuan menjadi wali. Karena, jika seorang perempuan menikah tidak menggunakan wali, maka diragukan akan terjadi sesuatu (mudharah) yang tidak baik atas dirinya dikemudian hari. Jadi, untuk solusi agar tidak terjadi sesuatu, lebih baik ada seorang Sulthan perempuan yang menjadi wali hakim, yang mau bertanggung jawab dan dapat dipercaya atas perempuan itu. ENGLISH: Godfather who known with term Guardianship offspring is namely of people who have a relationship with a female under the tutelage, the order specified in Islamic jurisprudence. If the guardian does not want to marry because of reluctant, absent, or disagree, and others, sultan (Government Employees) of the ruling is allowed to be his godfather. Sultan here are the ones who are appointed to be guardians of Islamic Affairs. Guardianship of sultan also called the Guardianship of Judge. While in the State of Indonesia is not an Islamic State, which is the position of sultan (Government Employees) many are also on hold by a woman. Just as Mrs. Megawati Sukarnoputri as headmaster of state and also many women served as judges. This happens because more and more contemporary circumstances change and evolve, not as in time of the Prophet, the provisions of religion and shariah still strong. Based on this rationale, the researchers goaled to determine the Contemporary Fiqh perspective of Guardianship Women judge for Women who do not have a Godfather. This type research method used in writing this thesis is library research or literature research. While the research approach used is a qualitative approach. Methods of data collection is performed by selectively sorting according to the issues raised in the study and record data systematically and consistently. While the data analysis methods used qualitative research is descriptive analysis, using the benefit analysis approach (Method Istislahy). The research results has been conducted, researchers have found that a woman can be a sultan or leader who as Queen Bilqis story in the Qur’an, with the requirement to have criteria of leadership, that is intelligent, responsible for everything, authoritative, can be trusted, and know which ones are good and bad for others and himself. Women can become judges or sultan guardian, if there is no more a man who can be trusted and are responsible to become guardians over women, then to seek the benefit and eliminate the harm, permissibility of a woman becomes the guardian. This is caused, if a married woman does not use the guardian, it is doubtful anything will happen (mudharah) which is not good for her future. So, for a solution to avoid something, the better there was a sultan of women who become guardians of judges, who will be responsible and trustworthy over the woman."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/1/07210032_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/2/07210032_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/3/07210032_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/4/07210032_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/5/07210032_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/6/07210032_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/7/07210032_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/8/07210032_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/9/07210032_Daftar_Pustaka.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al Ahwal al Syakhshiyyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/1940/"],"dc:relation.references":["Abdurrahman dan Syahrani, Riduan. 1976. Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni. Ad-Dhahiri, Ibn Hazm. Tidak ada tahun. Al-Muhalla, juz IX. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. Shahih Sunan Abu Daud. Jakarta: Pustaka Azzam. Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. Syarah Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Azzam. Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. Tidak ada tahun. A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘alamin, Juz III, ed. Thaha Abdur Ra’uf. Kairo: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah. Al-Mawardi. 1960. Al-Ahkam as-Sulthaniyah. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Quran Al-Karim Al-Shan’aniy, Muhammad bin Ismail. 2006. Subul al-Salam Syarah Bulugh al- Maram, Jilid 3. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Amuli, Ibrahim. 2004. Kisah Pernikahan Rosulullah SAW dan Ahlulbaitnya (diterjemahkan dari buku “Dastane Izdevaje Maksumin as). Bogor: Yayasan Mulla Sadra. Arikunto, Suharsimi. 2003. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XII. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Basyir, Ahmad Azhar. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press. Bin ‘Abdurrahman ad-dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad. 2001. Fiqh Empat Madzhab. Diterjemahkan oleh: Abdullah Zaki Alkalaf. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit. Burhanudin, Jajad. 2002. Ulama Perempuan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Departemen Agama RI, 1982-1983. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. Kartono, Kartini. 1982. Pemimpin dan Kepemimpinan. Bandung: Raja Wali Press. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Buku I Hukum Perkawinan. Mardalis. 1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara. Mas’ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. 2007. Fiqh Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, dan Jinayat. Bandung: Pustaka Setia. Mawardi. 2010. Peluang Perempuan Untuk Menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husein Muhammad. Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. Mufidah. 2008. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN-Malang Press. Muhammad “Uwaidah, Syaikh kamil. 1998. Fiqh Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. Muhammad, Husein. 2001. Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LKIS. Mukhtar, Kamal. 1993. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: PT Bulan Bintang. Muqoddas, Djazimah. 2011. Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam Di Negara-Negara Muslim. Jakarta: LKIS. Musthafa az-Zaila’i, Muhammad. 1988. At-Tanzhim al-Qadha’i fi al-Fiqh al- Islami. Damaskus: Dar al-Farabi. Nasir, Moh. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Rofiq, Ainur. 2010. Analisis Pandangan Ulama Terhadap Hadits al-Ayyimu Ahaqqu bi Nafsiha min Waliyyiha wa al-Bikru Tusta’dzanu fi Nafsiha wa Idzanuha Shumatuha. Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. Salam, Nor. 2010. Studi Atas Hadits “Laa Nikaha Illaa Biwaliyyin” (Analisis Ilmu Hadits). Skripsi UIN MALIKI Malang: Fak. Syariah. Singarimbun, Misri dan Efendi, Sofian. 1984. Metode Penelitian Survey. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahah dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. Syukur, M. Asywadie. 2006. Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan. Banjarmasin: Media Dakwah. Tahido Yanggo, Huzaemah. 2010. Fiqh Perempuan Kontemporer. Tidak ada kota: Ghalia Indonesia. Tihami dan Sahrani, Sohari. 2009. Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Jakarta: Raja Wali Press. Umar, Hasbi. 2007. Nalar Fiqh Kontemporer. Jakarta: Gaung Persada Press. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. html#http://Farisah-amanda.blogspot.com/2010/03/fiqih-kontemporer.html. diakses pada tanggal 6 Agustus 2011. Jam: 20.30. WIB. http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/kedudukan-wali-hakim-dalam-pernikahan/join. diakses tanggal: 7 Maret 2011. Pukul: 09.45 WIB. http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri. diakses tanggal: 26 Mei 2011. Pukul 14.55 WIB. http://www.papadangpanjang.net/index.php?option=com.content&task=view&id=110&Itemid=1diakses tanggal: 26 Mei 2011. Pukul: 14.55 WIB."],"dc:subject":["18012805 Wali & Saksi"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali: Perspektif fiqh kontemporer"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:39:47Z"}