{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:207"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:207","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"The practice of cashing in invoice in brondong nusantara fish auction centre under perspective of Burgerlijk Wetboek and Fatwa DSN MUI concerning hawalah","abstract":"INDONESIA: Alat bukti pembayaran di era seperti sekarang jenisnya semakin banyak dan beragam, seperti halnya alat bukti pembayaran yang digunakan di TPI Nusantara Brondong, dimana dalam prakteknya antara supplier dan penjual dalam transaksinya menggunakan faktur sebagai alat bukti pembayaran dalam transaksi tidak tunai yang kemudian hari akan dilakukan pembayaran atau pencairan faktur. Namun dalam pencairannya penjual biasanya tidak langsung kepada supplier terkait, melainkan menukarkan faktur tersebut kepada pihak ketiga. Karena penjual merasa terlalu lama jika harus mencairkan kepada supplier, sehingga penjual tidak bisa memutar modalnya untuk usaha, kemudian yang menjadi fokus masalah dalam praktek pencairan tersebut adalah konsepnya tidak jelas, karena tanpa didasari akad apapun namun terdapat pemotongan nilai faktur oleh pihak ketiga, sehingga perlu dikaji melalui Burgerlijk Wetboek selaku hukum positif yang berlaku di Indonesia dan melalui Fatwa DSN MUI. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari konsep yang sesuai dengan praktek yang terdapat dilapangan sehingga dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis yaitu menelaah gejala sosial yang ada dan sebab terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa praktek pencairan faktur di TPI Nusantara Brondong tidak sesuai dengan konsep Cessie dalam Burgerlijk Wetboek dan Hawalah dalam Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dan No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil ujroh, dimana dalam prakteknya tidak memenuhi syarat adanya akta otentik atau akta dibawah tangan dalam pengalihan faktur tersebut, ijab-qabul tidak jelas, akad tidak tertulis, tidak dilakukan pencatatan dalam pengalihan piutang dari penjual ke pihak ketiga, dan pihak muhil atau supplier tidak mengetahui akad. Jadi praktek pencairan faktur selama ini tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, namun bisa menjadi sesuai apabila syarat-syarat yang tidak terpenuhi bisa di laksanakan. ENGLISH: In this era, the payment devices become so many kinds and vary, such as the payment device used in Brondong Nusantara fish auction centre, the supplier and the seller used invoice in doing the trasaction as payment device at credit transaction in which on the next day, it will be cashed or invoice clearing. However, at cashing in invoice, the seller usually didn’t give directly to the supplier, but changing the invoice to the third party. Because the seller felt that it was too long if he had to cash in the invoice to the supplier, so the seller could not turn over his money for trading, then the thing becoming the problem focus here is unclear concept, because it was not based on any kind of agreement however there was cutting of invoice value by the third party, so it was needed to be evaluated through Burgerlijk Wetboek as positive law prevailed in Indonesia and fatwa DSN MUI. The purpose of the research was to look for the suitable concept with the practice in field so it could be suitable with prevailed regulation both positive and Islamic law. This research was Empiric Legal research. The approach used in this research was sosiologic legal approach. It was studying about social phenomenom and the cause of unsuitability with prevailed rule. From this research could be seen that the practice of cashing in invoice in Brondong Nusantara fish auction centre was inappropiate with the cessie concept in Burgerlijk Wetboek and hawalah in fatwa DSN MUI Number 12/DSN- MUI/IV/2000 on Hawalah and Number 58/DSN-MUI/V/2007 on Hawalah bil ujroh, where in reality or in its practice did not meet the qualification of authentic deed or in under hand deed in exchanging the invoice, unclear ijab-qabul, unwritten document, unwritten note in exchanging claim from the seller to the third party, and muhil or the supplier did not know this matter. So the practice of cashing in invoice so far was not suitable with the positive and Islamic law, however it could be suitable if the unfulfilled qualification could be met.","abstract_html":"INDONESIA: Alat bukti pembayaran di era seperti sekarang jenisnya semakin banyak dan beragam, seperti halnya alat bukti pembayaran yang digunakan di TPI Nusantara Brondong, dimana dalam prakteknya antara supplier dan penjual dalam transaksinya menggunakan faktur sebagai alat bukti pembayaran dalam transaksi tidak tunai yang kemudian hari akan dilakukan pembayaran atau pencairan faktur. Namun dalam pencairannya penjual biasanya tidak langsung kepada supplier terkait, melainkan menukarkan faktur tersebut kepada pihak ketiga. Karena penjual merasa terlalu lama jika harus mencairkan kepada supplier, sehingga penjual tidak bisa memutar modalnya untuk usaha, kemudian yang menjadi fokus masalah dalam praktek pencairan tersebut adalah konsepnya tidak jelas, karena tanpa didasari akad apapun namun terdapat pemotongan nilai faktur oleh pihak ketiga, sehingga perlu dikaji melalui Burgerlijk Wetboek selaku hukum positif yang berlaku di Indonesia dan melalui Fatwa DSN MUI. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari konsep yang sesuai dengan praktek yang terdapat dilapangan sehingga dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis yaitu menelaah gejala sosial yang ada dan sebab terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa praktek pencairan faktur di TPI Nusantara Brondong tidak sesuai dengan konsep Cessie dalam Burgerlijk Wetboek dan Hawalah dalam Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dan No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil ujroh, dimana dalam prakteknya tidak memenuhi syarat adanya akta otentik atau akta dibawah tangan dalam pengalihan faktur tersebut, ijab-qabul tidak jelas, akad tidak tertulis, tidak dilakukan pencatatan dalam pengalihan piutang dari penjual ke pihak ketiga, dan pihak muhil atau supplier tidak mengetahui akad. Jadi praktek pencairan faktur selama ini tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, namun bisa menjadi sesuai apabila syarat-syarat yang tidak terpenuhi bisa di laksanakan. ENGLISH: In this era, the payment devices become so many kinds and vary, such as the payment device used in Brondong Nusantara fish auction centre, the supplier and the seller used invoice in doing the trasaction as payment device at credit transaction in which on the next day, it will be cashed or invoice clearing. However, at cashing in invoice, the seller usually didn’t give directly to the supplier, but changing the invoice to the third party. Because the seller felt that it was too long if he had to cash in the invoice to the supplier, so the seller could not turn over his money for trading, then the thing becoming the problem focus here is unclear concept, because it was not based on any kind of agreement however there was cutting of invoice value by the third party, so it was needed to be evaluated through Burgerlijk Wetboek as positive law prevailed in Indonesia and fatwa DSN MUI. The purpose of the research was to look for the suitable concept with the practice in field so it could be suitable with prevailed regulation both positive and Islamic law. This research was Empiric Legal research. The approach used in this research was sosiologic legal approach. It was studying about social phenomenom and the cause of unsuitability with prevailed rule. From this research could be seen that the practice of cashing in invoice in Brondong Nusantara fish auction centre was inappropiate with the cessie concept in Burgerlijk Wetboek and hawalah in fatwa DSN MUI Number 12/DSN- MUI/IV/2000 on Hawalah and Number 58/DSN-MUI/V/2007 on Hawalah bil ujroh, where in reality or in its practice did not meet the qualification of authentic deed or in under hand deed in exchanging the invoice, unclear ijab-qabul, unwritten document, unwritten note in exchanging claim from the seller to the third party, and muhil or the supplier did not know this matter. So the practice of cashing in invoice so far was not suitable with the positive and Islamic law, however it could be suitable if the unfulfilled qualification could be met.","abstract_has_math":false,"creators":["Mawahib, Muhammad Aufarul"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-02","date_published":"2015-02","updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z","subjects":["18012708 al-Hiwalah & al-Maqashshah (Pengalihan Piutang)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/207/11/11220101%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/207/11/11220101%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/207/1/11220101%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A207","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Mawahib, Muhammad Aufarul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-02-16"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-02"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/207/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Amiruddin and Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Antonio, Muhammad Safi’i, 1999, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta: alvabet Ascarya, 2008, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Burgerlijk Wetboek, 2004, Translated by R.Subekti and R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramita Fatwa DSN MUI Number 12/DSN-MUI/IV/2000 on Hawalah Fatwa DSN MUI Number 58/DSN-MUI/V/2007 on Hawalah bil ujroh Haroen, Nasrun, 2000, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama Haroen, Nasrun, 2001, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Translated by Harun Zen and Zenal Mutaqin, Bulughul Maram pesan-pesan Nabi untuk perbaikan Akhlak,Ibadah, dan Kebahagian Dunia Akhirat, Bandung: Jabal Kie, Tan Thong, 2007, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, Libis, Suhrawardi K, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika Mansuri, Muhammad Tahil, 2006, Islamic Law of Contract and Business and Transaction, New Delhi: adam publishers and distributors Miru, Ahmadi, 2007, Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Muslich, Ahmad Wardi, 2010, Fiqih Muamalah, Jakarta: Amzah Murni, Wahid, 2008, Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Malang: UM Press Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju PPHIMM, 2009, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana R. Soeroso, 2010, Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika Soekanto, Soejono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press Subekti, 1992, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Bandung: Alumni ---------,1998, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. Suharnoko, 2008, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Jakarta: Kencana Suhendi, Hendi, 2002, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada Syahmin, 2006, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: Raja Gravindo Tim Penyusun, 2012, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Malang: UIN Press"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012708 al-Hiwalah & al-Maqashshah (Pengalihan Piutang)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/207/1/11220101%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/2/11220101%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/3/11220101%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/4/11220101%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/5/11220101%20Chapter%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/6/11220101%20Chapter%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/7/11220101%20Chapter%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/8/11220101%20Chapter%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/9/11220101%20Chapter%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/10/11220101%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/11/11220101%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/12/11220101%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Alat bukti pembayaran di era seperti sekarang jenisnya semakin banyak dan beragam, seperti halnya alat bukti pembayaran yang digunakan di TPI Nusantara Brondong, dimana dalam prakteknya antara supplier dan penjual dalam transaksinya menggunakan faktur sebagai alat bukti pembayaran dalam transaksi tidak tunai yang kemudian hari akan dilakukan pembayaran atau pencairan faktur. Namun dalam pencairannya penjual biasanya tidak langsung kepada supplier terkait, melainkan menukarkan faktur tersebut kepada pihak ketiga. Karena penjual merasa terlalu lama jika harus mencairkan kepada supplier, sehingga penjual tidak bisa memutar modalnya untuk usaha, kemudian yang menjadi fokus masalah dalam praktek pencairan tersebut adalah konsepnya tidak jelas, karena tanpa didasari akad apapun namun terdapat pemotongan nilai faktur oleh pihak ketiga, sehingga perlu dikaji melalui Burgerlijk Wetboek selaku hukum positif yang berlaku di Indonesia dan melalui Fatwa DSN MUI. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari konsep yang sesuai dengan praktek yang terdapat dilapangan sehingga dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis yaitu menelaah gejala sosial yang ada dan sebab terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa praktek pencairan faktur di TPI Nusantara Brondong tidak sesuai dengan konsep Cessie dalam Burgerlijk Wetboek dan Hawalah dalam Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dan No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil ujroh, dimana dalam prakteknya tidak memenuhi syarat adanya akta otentik atau akta dibawah tangan dalam pengalihan faktur tersebut, ijab-qabul tidak jelas, akad tidak tertulis, tidak dilakukan pencatatan dalam pengalihan piutang dari penjual ke pihak ketiga, dan pihak muhil atau supplier tidak mengetahui akad. Jadi praktek pencairan faktur selama ini tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, namun bisa menjadi sesuai apabila syarat-syarat yang tidak terpenuhi bisa di laksanakan. ENGLISH: In this era, the payment devices become so many kinds and vary, such as the payment device used in Brondong Nusantara fish auction centre, the supplier and the seller used invoice in doing the trasaction as payment device at credit transaction in which on the next day, it will be cashed or invoice clearing. However, at cashing in invoice, the seller usually didn’t give directly to the supplier, but changing the invoice to the third party. Because the seller felt that it was too long if he had to cash in the invoice to the supplier, so the seller could not turn over his money for trading, then the thing becoming the problem focus here is unclear concept, because it was not based on any kind of agreement however there was cutting of invoice value by the third party, so it was needed to be evaluated through Burgerlijk Wetboek as positive law prevailed in Indonesia and fatwa DSN MUI. The purpose of the research was to look for the suitable concept with the practice in field so it could be suitable with prevailed regulation both positive and Islamic law. This research was Empiric Legal research. The approach used in this research was sosiologic legal approach. It was studying about social phenomenom and the cause of unsuitability with prevailed rule. From this research could be seen that the practice of cashing in invoice in Brondong Nusantara fish auction centre was inappropiate with the cessie concept in Burgerlijk Wetboek and hawalah in fatwa DSN MUI Number 12/DSN- MUI/IV/2000 on Hawalah and Number 58/DSN-MUI/V/2007 on Hawalah bil ujroh, where in reality or in its practice did not meet the qualification of authentic deed or in under hand deed in exchanging the invoice, unclear ijab-qabul, unwritten document, unwritten note in exchanging claim from the seller to the third party, and muhil or the supplier did not know this matter. So the practice of cashing in invoice so far was not suitable with the positive and Islamic law, however it could be suitable if the unfulfilled qualification could be met."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["The practice of cashing in invoice in brondong nusantara fish auction centre under perspective of Burgerlijk Wetboek and Fatwa DSN MUI concerning hawalah"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Mawahib, Muhammad Aufarul"],"dc:date":["2015-02-16"],"dc:date.issued":["2015-02"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Alat bukti pembayaran di era seperti sekarang jenisnya semakin banyak dan beragam, seperti halnya alat bukti pembayaran yang digunakan di TPI Nusantara Brondong, dimana dalam prakteknya antara supplier dan penjual dalam transaksinya menggunakan faktur sebagai alat bukti pembayaran dalam transaksi tidak tunai yang kemudian hari akan dilakukan pembayaran atau pencairan faktur. Namun dalam pencairannya penjual biasanya tidak langsung kepada supplier terkait, melainkan menukarkan faktur tersebut kepada pihak ketiga. Karena penjual merasa terlalu lama jika harus mencairkan kepada supplier, sehingga penjual tidak bisa memutar modalnya untuk usaha, kemudian yang menjadi fokus masalah dalam praktek pencairan tersebut adalah konsepnya tidak jelas, karena tanpa didasari akad apapun namun terdapat pemotongan nilai faktur oleh pihak ketiga, sehingga perlu dikaji melalui Burgerlijk Wetboek selaku hukum positif yang berlaku di Indonesia dan melalui Fatwa DSN MUI. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari konsep yang sesuai dengan praktek yang terdapat dilapangan sehingga dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis yaitu menelaah gejala sosial yang ada dan sebab terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa praktek pencairan faktur di TPI Nusantara Brondong tidak sesuai dengan konsep Cessie dalam Burgerlijk Wetboek dan Hawalah dalam Fatwa DSN MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dan No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil ujroh, dimana dalam prakteknya tidak memenuhi syarat adanya akta otentik atau akta dibawah tangan dalam pengalihan faktur tersebut, ijab-qabul tidak jelas, akad tidak tertulis, tidak dilakukan pencatatan dalam pengalihan piutang dari penjual ke pihak ketiga, dan pihak muhil atau supplier tidak mengetahui akad. Jadi praktek pencairan faktur selama ini tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, namun bisa menjadi sesuai apabila syarat-syarat yang tidak terpenuhi bisa di laksanakan. ENGLISH: In this era, the payment devices become so many kinds and vary, such as the payment device used in Brondong Nusantara fish auction centre, the supplier and the seller used invoice in doing the trasaction as payment device at credit transaction in which on the next day, it will be cashed or invoice clearing. However, at cashing in invoice, the seller usually didn’t give directly to the supplier, but changing the invoice to the third party. Because the seller felt that it was too long if he had to cash in the invoice to the supplier, so the seller could not turn over his money for trading, then the thing becoming the problem focus here is unclear concept, because it was not based on any kind of agreement however there was cutting of invoice value by the third party, so it was needed to be evaluated through Burgerlijk Wetboek as positive law prevailed in Indonesia and fatwa DSN MUI. The purpose of the research was to look for the suitable concept with the practice in field so it could be suitable with prevailed regulation both positive and Islamic law. This research was Empiric Legal research. The approach used in this research was sosiologic legal approach. It was studying about social phenomenom and the cause of unsuitability with prevailed rule. From this research could be seen that the practice of cashing in invoice in Brondong Nusantara fish auction centre was inappropiate with the cessie concept in Burgerlijk Wetboek and hawalah in fatwa DSN MUI Number 12/DSN- MUI/IV/2000 on Hawalah and Number 58/DSN-MUI/V/2007 on Hawalah bil ujroh, where in reality or in its practice did not meet the qualification of authentic deed or in under hand deed in exchanging the invoice, unclear ijab-qabul, unwritten document, unwritten note in exchanging claim from the seller to the third party, and muhil or the supplier did not know this matter. So the practice of cashing in invoice so far was not suitable with the positive and Islamic law, however it could be suitable if the unfulfilled qualification could be met."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/207/1/11220101%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/2/11220101%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/3/11220101%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/4/11220101%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/5/11220101%20Chapter%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/6/11220101%20Chapter%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/7/11220101%20Chapter%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/8/11220101%20Chapter%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/9/11220101%20Chapter%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/10/11220101%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/11/11220101%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/207/12/11220101%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/207/"],"dc:relation.references":["Amiruddin and Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Antonio, Muhammad Safi’i, 1999, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta: alvabet Ascarya, 2008, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Burgerlijk Wetboek, 2004, Translated by R.Subekti and R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Pradnya Paramita Fatwa DSN MUI Number 12/DSN-MUI/IV/2000 on Hawalah Fatwa DSN MUI Number 58/DSN-MUI/V/2007 on Hawalah bil ujroh Haroen, Nasrun, 2000, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama Haroen, Nasrun, 2001, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2013, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Translated by Harun Zen and Zenal Mutaqin, Bulughul Maram pesan-pesan Nabi untuk perbaikan Akhlak,Ibadah, dan Kebahagian Dunia Akhirat, Bandung: Jabal Kie, Tan Thong, 2007, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, Libis, Suhrawardi K, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika Mansuri, Muhammad Tahil, 2006, Islamic Law of Contract and Business and Transaction, New Delhi: adam publishers and distributors Miru, Ahmadi, 2007, Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Muslich, Ahmad Wardi, 2010, Fiqih Muamalah, Jakarta: Amzah Murni, Wahid, 2008, Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Malang: UM Press Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju PPHIMM, 2009, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana R. Soeroso, 2010, Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika Soekanto, Soejono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press Subekti, 1992, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Bandung: Alumni ---------,1998, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. Suharnoko, 2008, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, Jakarta: Kencana Suhendi, Hendi, 2002, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada Syahmin, 2006, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: Raja Gravindo Tim Penyusun, 2012, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Malang: UIN Press"],"dc:subject":["18012708 al-Hiwalah & al-Maqashshah (Pengalihan Piutang)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["The practice of cashing in invoice in brondong nusantara fish auction centre under perspective of Burgerlijk Wetboek and Fatwa DSN MUI concerning hawalah"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z"}