{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:210"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:210","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Konsep small claim procedure untuk menyelesaikan perkara perdata permohonan (volunter) di Pengadilan Agama","abstract":"INDONESIA: Beberapa kendala yang dihadapi pengadilan agama, seperti banyaknya perkara, kurangnya tenaga hakim, dan masalah lain mengakibatkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terlaksana secara maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan hukum, penerapan small claim procedure misalnya. Small claim procedure masih baru di Indonesia sehingga tidak ada regulasinya, khususnya small claim procedure untuk memeriksa perkara permohonan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian untuk merumuskan small claim procedure yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara permohonan (volunter) di pengadilan agama, serta perkara apa saja yang dapat diperiksa menggunakan small claim procedure. Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan koseptual. Sumber data penelitian ini adalah sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa asas bahwa pengadilan mengadili dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terdapat di dalam UU No 7 Tahun 1989 dan bahan hukum sekunder lainnya. Namun untuk melengkapi penelitian ini serta untuk menguatkan argumen peneliti, maka peneliti juga melakukan wawancara. Kesimpulan yang peneliti temukan adalah bahwa small claim procedure sangat memungkinkan untuk diterapkan di pengadilan agama, khususnya untuk memeriksa perkara permohonan karena kesederhanannya dengan konsep sebagai berikut: hakim yang memeriksa perkara hanya hakim tunggal karena perkara tersebut sederhana, hanya ada satu pihak, sebagai bentuk penyederhanaan proses pemeriksaan, dan karena hakim dianggap tahu hukum. Oleh karena menggunakan hakim tunggal, maka harus ada kriteria hakim, antara lain adalah: berpengalaman menjadi hakim selama minimal tujuh tahun, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, dan memiliki track record yang bagus yang ditentukan oleh ketua pengadilan agama. Agar terdapat peraturan yang pasti, maka baiknya small claim procedure diatur di dalam suatu produk hukum, dan yang palingmemungkinkan adalah diundang-undangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Perkara permohonan yang sederhana harus memenuhi kriteria: nilai materi atau haknya kecil, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan diperiksa dalam satu kali sidang. Berdasarkan kriteria tersebut, perkara yang memenuhinya antara lain adalah permohonan izin kawin, permohonan wali adhol, permohonan dispensasi kawin, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan penetapan asal-usul anak, permohonan istbat nikah, permohonan perubahan identitas nikah, dan permohonan pengangkatan wali. ENGLISH: There are some obstacles that faced by Religion Court, such as many suits, lack of judge, and other problems that caused the simple, quick, low cost principles cannot be implemented maximally. It needs renewing of law. For example is implementing small claim procedure. Small claim procedure is something new in Indonesia so there is no regulation, especially small claim procedure to examine suit of petition. Based on the explanation above, the writer was interested to study to formulate about small claim procedure that can be used to examine suit of petition (volunteer) in the religion court, and what suits are that can be examined by using small claim procedures. This research is normative with conceptual approach. Source of data is secondary data, by using primary legal materials, it is the principle that the court tries with the simple, quick, and low cost which is existing in Act Number 7 of 1989 and other secondary legal materials. But to complete this research and to toughen the researcher argument, the researcher also did interview. The conclusion which was found by researcher is small claim procedure can be implemented in religion court, especially for examining suit of petition because the simplicity with concept are: judge who examines suit is only single judge because the suit is simple, only a party, as simplification form of examination process, and judge is considered to know the law. Because of using single judge, it must has judge criteria, as follows: has judge experiences during minimum seven years, joined training was performed by supreme court, and has good track record which was determined by head of religion court. To provide exact regulation, the small claim procedure should be regulated in regulation, the most possible is enacted in the Regulation of Supreme Court. The simple suit of petition should fulfill criteria: material value or small right, simple petition, and possible to examine in one session. Based on that criteria, the suits which fulfills are such as the petition of marriage license, petition of adhol guardian, petition of dispensation of marriage, petition of prevention of marriage, petition of children parentage, petition of determining marriage (itsbat nikah), petition of marriage identity change, and petition of guardian adoption.","abstract_html":"INDONESIA: Beberapa kendala yang dihadapi pengadilan agama, seperti banyaknya perkara, kurangnya tenaga hakim, dan masalah lain mengakibatkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terlaksana secara maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan hukum, penerapan small claim procedure misalnya. Small claim procedure masih baru di Indonesia sehingga tidak ada regulasinya, khususnya small claim procedure untuk memeriksa perkara permohonan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian untuk merumuskan small claim procedure yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara permohonan (volunter) di pengadilan agama, serta perkara apa saja yang dapat diperiksa menggunakan small claim procedure. Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan koseptual. Sumber data penelitian ini adalah sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa asas bahwa pengadilan mengadili dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terdapat di dalam UU No 7 Tahun 1989 dan bahan hukum sekunder lainnya. Namun untuk melengkapi penelitian ini serta untuk menguatkan argumen peneliti, maka peneliti juga melakukan wawancara. Kesimpulan yang peneliti temukan adalah bahwa small claim procedure sangat memungkinkan untuk diterapkan di pengadilan agama, khususnya untuk memeriksa perkara permohonan karena kesederhanannya dengan konsep sebagai berikut: hakim yang memeriksa perkara hanya hakim tunggal karena perkara tersebut sederhana, hanya ada satu pihak, sebagai bentuk penyederhanaan proses pemeriksaan, dan karena hakim dianggap tahu hukum. Oleh karena menggunakan hakim tunggal, maka harus ada kriteria hakim, antara lain adalah: berpengalaman menjadi hakim selama minimal tujuh tahun, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, dan memiliki track record yang bagus yang ditentukan oleh ketua pengadilan agama. Agar terdapat peraturan yang pasti, maka baiknya small claim procedure diatur di dalam suatu produk hukum, dan yang palingmemungkinkan adalah diundang-undangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Perkara permohonan yang sederhana harus memenuhi kriteria: nilai materi atau haknya kecil, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan diperiksa dalam satu kali sidang. Berdasarkan kriteria tersebut, perkara yang memenuhinya antara lain adalah permohonan izin kawin, permohonan wali adhol, permohonan dispensasi kawin, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan penetapan asal-usul anak, permohonan istbat nikah, permohonan perubahan identitas nikah, dan permohonan pengangkatan wali. ENGLISH: There are some obstacles that faced by Religion Court, such as many suits, lack of judge, and other problems that caused the simple, quick, low cost principles cannot be implemented maximally. It needs renewing of law. For example is implementing small claim procedure. Small claim procedure is something new in Indonesia so there is no regulation, especially small claim procedure to examine suit of petition. Based on the explanation above, the writer was interested to study to formulate about small claim procedure that can be used to examine suit of petition (volunteer) in the religion court, and what suits are that can be examined by using small claim procedures. This research is normative with conceptual approach. Source of data is secondary data, by using primary legal materials, it is the principle that the court tries with the simple, quick, and low cost which is existing in Act Number 7 of 1989 and other secondary legal materials. But to complete this research and to toughen the researcher argument, the researcher also did interview. The conclusion which was found by researcher is small claim procedure can be implemented in religion court, especially for examining suit of petition because the simplicity with concept are: judge who examines suit is only single judge because the suit is simple, only a party, as simplification form of examination process, and judge is considered to know the law. Because of using single judge, it must has judge criteria, as follows: has judge experiences during minimum seven years, joined training was performed by supreme court, and has good track record which was determined by head of religion court. To provide exact regulation, the small claim procedure should be regulated in regulation, the most possible is enacted in the Regulation of Supreme Court. The simple suit of petition should fulfill criteria: material value or small right, simple petition, and possible to examine in one session. Based on that criteria, the suits which fulfills are such as the petition of marriage license, petition of adhol guardian, petition of dispensation of marriage, petition of prevention of marriage, petition of children parentage, petition of determining marriage (itsbat nikah), petition of marriage identity change, and petition of guardian adoption.","abstract_has_math":false,"creators":["Yaqin, Muharrom Ainul"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-02","date_published":"2015-02","updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z","subjects":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"],"languages":["id"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/210/10/LAMPIRAN.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/210/10/LAMPIRAN.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/210/1/11210063%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A210","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Yaqin, Muharrom Ainul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-02-12"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-02"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/210/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. Arbetman, dkk. Street Law: A Course in Practicial Law. USA: West. 1994. Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008. Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al- Qadha. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012. Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Raja Graindo Persada, 2000. Djalil, Basiq. Peradilan Islam. Jakarta: Amzah, 2012. Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi), 2013. Manan, Abdul. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam. Jakarta: Kencana, 2007. Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2006. Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kuaitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2012. Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2006. Warner, Ralph. Everybody’s Guide to Small Claim Court. USA: Nolo, 2006. Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita). Malang: UIN Malang Press, 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangakatan Anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. http://www.hukumacaraperdata.com/2012/01/17/perbedaan-prinsip-antara- permohonan-dengan-gugatan/ http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a4ec8d18092/ma-bakal- terbitkan-perma-ismall-claim-court-i www.jud.ct.gov/Publication/CV045.pdf , How Small Claims Court Works https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3963 http://pa-gorontalo.go.id/ http://pa-stabat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7915:pelayanan-terpadu-pastabat-meriah-gunakan-hakim-tunggal&catid=74:internal&Itenmid=427 http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi- penyelesaian-gugatan-perdata-sederhana/ Fakhriah, Efa Laela. Mekanisme Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Mimbar Hukum. Volume 25. Nomor 2. Juni 2013."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/210/1/11210063%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/2/11210063%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/3/11210063%20Abstrak%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/4/11210063%20Abstrak%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/5/11210063%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/6/11210063%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/7/11210063%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/8/11210063%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/9/11210063%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/10/LAMPIRAN.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/11/11210063%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Beberapa kendala yang dihadapi pengadilan agama, seperti banyaknya perkara, kurangnya tenaga hakim, dan masalah lain mengakibatkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terlaksana secara maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan hukum, penerapan small claim procedure misalnya. Small claim procedure masih baru di Indonesia sehingga tidak ada regulasinya, khususnya small claim procedure untuk memeriksa perkara permohonan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian untuk merumuskan small claim procedure yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara permohonan (volunter) di pengadilan agama, serta perkara apa saja yang dapat diperiksa menggunakan small claim procedure. Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan koseptual. Sumber data penelitian ini adalah sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa asas bahwa pengadilan mengadili dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terdapat di dalam UU No 7 Tahun 1989 dan bahan hukum sekunder lainnya. Namun untuk melengkapi penelitian ini serta untuk menguatkan argumen peneliti, maka peneliti juga melakukan wawancara. Kesimpulan yang peneliti temukan adalah bahwa small claim procedure sangat memungkinkan untuk diterapkan di pengadilan agama, khususnya untuk memeriksa perkara permohonan karena kesederhanannya dengan konsep sebagai berikut: hakim yang memeriksa perkara hanya hakim tunggal karena perkara tersebut sederhana, hanya ada satu pihak, sebagai bentuk penyederhanaan proses pemeriksaan, dan karena hakim dianggap tahu hukum. Oleh karena menggunakan hakim tunggal, maka harus ada kriteria hakim, antara lain adalah: berpengalaman menjadi hakim selama minimal tujuh tahun, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, dan memiliki track record yang bagus yang ditentukan oleh ketua pengadilan agama. Agar terdapat peraturan yang pasti, maka baiknya small claim procedure diatur di dalam suatu produk hukum, dan yang palingmemungkinkan adalah diundang-undangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Perkara permohonan yang sederhana harus memenuhi kriteria: nilai materi atau haknya kecil, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan diperiksa dalam satu kali sidang. Berdasarkan kriteria tersebut, perkara yang memenuhinya antara lain adalah permohonan izin kawin, permohonan wali adhol, permohonan dispensasi kawin, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan penetapan asal-usul anak, permohonan istbat nikah, permohonan perubahan identitas nikah, dan permohonan pengangkatan wali. ENGLISH: There are some obstacles that faced by Religion Court, such as many suits, lack of judge, and other problems that caused the simple, quick, low cost principles cannot be implemented maximally. It needs renewing of law. For example is implementing small claim procedure. Small claim procedure is something new in Indonesia so there is no regulation, especially small claim procedure to examine suit of petition. Based on the explanation above, the writer was interested to study to formulate about small claim procedure that can be used to examine suit of petition (volunteer) in the religion court, and what suits are that can be examined by using small claim procedures. This research is normative with conceptual approach. Source of data is secondary data, by using primary legal materials, it is the principle that the court tries with the simple, quick, and low cost which is existing in Act Number 7 of 1989 and other secondary legal materials. But to complete this research and to toughen the researcher argument, the researcher also did interview. The conclusion which was found by researcher is small claim procedure can be implemented in religion court, especially for examining suit of petition because the simplicity with concept are: judge who examines suit is only single judge because the suit is simple, only a party, as simplification form of examination process, and judge is considered to know the law. Because of using single judge, it must has judge criteria, as follows: has judge experiences during minimum seven years, joined training was performed by supreme court, and has good track record which was determined by head of religion court. To provide exact regulation, the small claim procedure should be regulated in regulation, the most possible is enacted in the Regulation of Supreme Court. The simple suit of petition should fulfill criteria: material value or small right, simple petition, and possible to examine in one session. Based on that criteria, the suits which fulfills are such as the petition of marriage license, petition of adhol guardian, petition of dispensation of marriage, petition of prevention of marriage, petition of children parentage, petition of determining marriage (itsbat nikah), petition of marriage identity change, and petition of guardian adoption."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Konsep small claim procedure untuk menyelesaikan perkara perdata permohonan (volunter) di Pengadilan Agama"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Yaqin, Muharrom Ainul"],"dc:date":["2015-02-12"],"dc:date.issued":["2015-02"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Beberapa kendala yang dihadapi pengadilan agama, seperti banyaknya perkara, kurangnya tenaga hakim, dan masalah lain mengakibatkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terlaksana secara maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan hukum, penerapan small claim procedure misalnya. Small claim procedure masih baru di Indonesia sehingga tidak ada regulasinya, khususnya small claim procedure untuk memeriksa perkara permohonan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian untuk merumuskan small claim procedure yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara permohonan (volunter) di pengadilan agama, serta perkara apa saja yang dapat diperiksa menggunakan small claim procedure. Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan koseptual. Sumber data penelitian ini adalah sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa asas bahwa pengadilan mengadili dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terdapat di dalam UU No 7 Tahun 1989 dan bahan hukum sekunder lainnya. Namun untuk melengkapi penelitian ini serta untuk menguatkan argumen peneliti, maka peneliti juga melakukan wawancara. Kesimpulan yang peneliti temukan adalah bahwa small claim procedure sangat memungkinkan untuk diterapkan di pengadilan agama, khususnya untuk memeriksa perkara permohonan karena kesederhanannya dengan konsep sebagai berikut: hakim yang memeriksa perkara hanya hakim tunggal karena perkara tersebut sederhana, hanya ada satu pihak, sebagai bentuk penyederhanaan proses pemeriksaan, dan karena hakim dianggap tahu hukum. Oleh karena menggunakan hakim tunggal, maka harus ada kriteria hakim, antara lain adalah: berpengalaman menjadi hakim selama minimal tujuh tahun, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, dan memiliki track record yang bagus yang ditentukan oleh ketua pengadilan agama. Agar terdapat peraturan yang pasti, maka baiknya small claim procedure diatur di dalam suatu produk hukum, dan yang palingmemungkinkan adalah diundang-undangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Perkara permohonan yang sederhana harus memenuhi kriteria: nilai materi atau haknya kecil, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan diperiksa dalam satu kali sidang. Berdasarkan kriteria tersebut, perkara yang memenuhinya antara lain adalah permohonan izin kawin, permohonan wali adhol, permohonan dispensasi kawin, permohonan pencegahan perkawinan, permohonan penetapan asal-usul anak, permohonan istbat nikah, permohonan perubahan identitas nikah, dan permohonan pengangkatan wali. ENGLISH: There are some obstacles that faced by Religion Court, such as many suits, lack of judge, and other problems that caused the simple, quick, low cost principles cannot be implemented maximally. It needs renewing of law. For example is implementing small claim procedure. Small claim procedure is something new in Indonesia so there is no regulation, especially small claim procedure to examine suit of petition. Based on the explanation above, the writer was interested to study to formulate about small claim procedure that can be used to examine suit of petition (volunteer) in the religion court, and what suits are that can be examined by using small claim procedures. This research is normative with conceptual approach. Source of data is secondary data, by using primary legal materials, it is the principle that the court tries with the simple, quick, and low cost which is existing in Act Number 7 of 1989 and other secondary legal materials. But to complete this research and to toughen the researcher argument, the researcher also did interview. The conclusion which was found by researcher is small claim procedure can be implemented in religion court, especially for examining suit of petition because the simplicity with concept are: judge who examines suit is only single judge because the suit is simple, only a party, as simplification form of examination process, and judge is considered to know the law. Because of using single judge, it must has judge criteria, as follows: has judge experiences during minimum seven years, joined training was performed by supreme court, and has good track record which was determined by head of religion court. To provide exact regulation, the small claim procedure should be regulated in regulation, the most possible is enacted in the Regulation of Supreme Court. The simple suit of petition should fulfill criteria: material value or small right, simple petition, and possible to examine in one session. Based on that criteria, the suits which fulfills are such as the petition of marriage license, petition of adhol guardian, petition of dispensation of marriage, petition of prevention of marriage, petition of children parentage, petition of determining marriage (itsbat nikah), petition of marriage identity change, and petition of guardian adoption."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/210/1/11210063%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/2/11210063%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/3/11210063%20Abstrak%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/4/11210063%20Abstrak%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/5/11210063%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/6/11210063%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/7/11210063%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/8/11210063%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/9/11210063%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/10/LAMPIRAN.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/210/11/11210063%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/210/"],"dc:relation.references":["Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. Arbetman, dkk. Street Law: A Course in Practicial Law. USA: West. 1994. Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008. Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al- Qadha. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012. Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Raja Graindo Persada, 2000. Djalil, Basiq. Peradilan Islam. Jakarta: Amzah, 2012. Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi), 2013. Manan, Abdul. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam. Jakarta: Kencana, 2007. Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2006. Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kuaitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2012. Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2006. Warner, Ralph. Everybody’s Guide to Small Claim Court. USA: Nolo, 2006. Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita). Malang: UIN Malang Press, 2009. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangakatan Anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. http://www.hukumacaraperdata.com/2012/01/17/perbedaan-prinsip-antara- permohonan-dengan-gugatan/ http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a4ec8d18092/ma-bakal- terbitkan-perma-ismall-claim-court-i www.jud.ct.gov/Publication/CV045.pdf , How Small Claims Court Works https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3963 http://pa-gorontalo.go.id/ http://pa-stabat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7915:pelayanan-terpadu-pastabat-meriah-gunakan-hakim-tunggal&catid=74:internal&Itenmid=427 http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi- penyelesaian-gugatan-perdata-sederhana/ Fakhriah, Efa Laela. Mekanisme Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Mimbar Hukum. Volume 25. Nomor 2. Juni 2013."],"dc:subject":["18012827 Islamic Court & Civil Procedure"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Konsep small claim procedure untuk menyelesaikan perkara perdata permohonan (volunter) di Pengadilan Agama"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:07Z"}