{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:2163"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:2163","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan mikro syariah: Studi kasus pada OJK Cabang Malang","abstract":"INDONESIA: Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Kondisi ini membuat LKMS mengalami persaingan yang ketat sehingga tidak menutup kemungkinan persaingan tersebut akan mengarah kepada persaingan tidak sehat dan dapat merugikan konsumen bahkan perekonomian nasional. Selain itu bentuk LKMS juga sangat beragam, baik bank maupun non- bank, dan pengawasannya masih belum terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada OJK Cabang Malang)” yang bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi implementasi pengawasan. Subyek dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keungan. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisa data melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan OJK terhadap LKMS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengawasan tersebut kemudian didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ENGLISH: Today, the Sharia Microfinance Institutions (LKMS) has been growing rapidly in Indonesia. This makes the LKMS experiencing an intense competition in which it does not rule out the possibility of the competition that will lead to unfair competition, and can harm consumers and even the national economy. In addition, the form of LKMS also varies, either banks or non-banks, and its supervision has not been integrated. In order to solve these problems, the government established the Indonesia Financial Services Authority (OJK), which serves to implement the integrated regulation and supervision system of the entire activities in financial services sector. For this reason, this study entitled \"The Implementation of Supervision for Indonesia Financial Services Authority (OJK) toward the Sharia Microfinance Institutions (a Case Study on OJK in Malang)\" is conducted in which it aims to find out the implementation of the Indonesia Financial Services Authority (OJK) supervision toward the Sharia Microfinance Institutions. This study uses descriptive qualitative approach where its goal is to systematically describe the research focus which includes the implementation of the supervision. The subject in this study is the Indonesia Financial Services Authority (OJK). The data analysis is aimed to simplify the result of data processing in order to make it easy to read and to interpret. The data are collected through interviews and documentations. There are three steps in analyzing the data: data reduction, data presentation and drawing the conclusion. The result shows that the supervision conducted by OJK toward LKMS is based on Indonesian Law, No. 21 of 2011 on the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and Indonesian Law, No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions. The supervision is then delegated to the District/City Government through Regional Work Units (SKPD).","abstract_html":"INDONESIA: Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Kondisi ini membuat LKMS mengalami persaingan yang ketat sehingga tidak menutup kemungkinan persaingan tersebut akan mengarah kepada persaingan tidak sehat dan dapat merugikan konsumen bahkan perekonomian nasional. Selain itu bentuk LKMS juga sangat beragam, baik bank maupun non- bank, dan pengawasannya masih belum terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada OJK Cabang Malang)” yang bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi implementasi pengawasan. Subyek dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keungan. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisa data melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan OJK terhadap LKMS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengawasan tersebut kemudian didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ENGLISH: Today, the Sharia Microfinance Institutions (LKMS) has been growing rapidly in Indonesia. This makes the LKMS experiencing an intense competition in which it does not rule out the possibility of the competition that will lead to unfair competition, and can harm consumers and even the national economy. In addition, the form of LKMS also varies, either banks or non-banks, and its supervision has not been integrated. In order to solve these problems, the government established the Indonesia Financial Services Authority (OJK), which serves to implement the integrated regulation and supervision system of the entire activities in financial services sector. For this reason, this study entitled &quot;The Implementation of Supervision for Indonesia Financial Services Authority (OJK) toward the Sharia Microfinance Institutions (a Case Study on OJK in Malang)&quot; is conducted in which it aims to find out the implementation of the Indonesia Financial Services Authority (OJK) supervision toward the Sharia Microfinance Institutions. This study uses descriptive qualitative approach where its goal is to systematically describe the research focus which includes the implementation of the supervision. The subject in this study is the Indonesia Financial Services Authority (OJK). The data analysis is aimed to simplify the result of data processing in order to make it easy to read and to interpret. The data are collected through interviews and documentations. There are three steps in analyzing the data: data reduction, data presentation and drawing the conclusion. The result shows that the supervision conducted by OJK toward LKMS is based on Indonesian Law, No. 21 of 2011 on the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and Indonesian Law, No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions. The supervision is then delegated to the District/City Government through Regional Work Units (SKPD).","abstract_has_math":false,"creators":["Rido, Muhammad"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-04","date_published":"2015-04","updated_at":"2026-11-18T20:40:54Z","subjects":["150102 Auditing and Accountability"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/1/11520081_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A2163","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Rido, Muhammad"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-04-27"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Agoes, Sukrisno. (2012). Auditing, Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Jilid Satu Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta. Arsyad, Lincolin. (2008). Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustanabilitas, CV Andi Offset, Yogyakarta. Balfas, M. Hamud. (2012). Hukum Pasar Modal Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta. Baskara, I Gde Kanjeng. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Volume 18. 114-125. Halidayati, Ira. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Artikel Ilmiah, 1-22. Haryani, Wiwin Sri. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012. 45-46. Hendrawan, Sanerya. (2009). Spiritual Management, PT Mizan Pustaka, cet. 1, Bandung, Hermansyah. (2011). Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta. InterCAFE. (2013). Proposal Support to Bappenas on Financial Inclusion, InterCAFE LPPM IPB, Bogor. Krishnamurti, B. (2005). Pengembangan Keuangan Mikro Bagi Pembangunan Indonesia, Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat, Edisi IV Maret 2005, Jakarta. Makmur. (2011). Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT. Refika Aditama, Bandung. Mannan, Abdul. (2000). Membangun Islam Kaffah, Madina Pustaka, Jakarta. Moleong, L. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda karya, Bandung. Nainggolan, Pahala. (2005). Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tentang Koordinasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Nuryartono, Nunung. (2009). Membangun Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia: Solusi Mengatasi Masalah Kemiskinan dan Pengangguran. Laporan Kemajuan Kegiatan Penelitian Perguruan Tinggi Hibah Kompetensi, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Otoritas Jasa Keuangan Malang. (2014). Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Malang. Diperoleh dari Kantor OJK Malang pada 10 April 2015. Otoritas Jasa Keuangan Malang. (2015). Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Malang. Diperoleh dari Kantor OJK Malang pada 10 April 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung. Simbolon, Maringan Masry. (2004). Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta. Solichin, Abdul Wahab. (2006). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Tachjan, Dr. H, M.Si. (2006). Implementasi Kebijakan Publik, AIPI, Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Widodo, Joko. (2011). Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing, Malang. www.ojk.go.id, diakses pada 10 Januari 2015 www.skalanews.com, diakses pada 14 April 2015 www.surabaya.bisnis.com, diakses pada 14 April 2015 www.syariah.bisnis.com, diakses pada 4 Mei 2015"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["150102 Auditing and Accountability"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/1/11520081_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/2/11520081_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/3/11520081_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/4/11520081_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/5/11520081_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/6/11520081_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/7/11520081_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/8/11520081_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/9/11520081_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/10/11520081_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/11/11520081_Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/12/11520081_Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Kondisi ini membuat LKMS mengalami persaingan yang ketat sehingga tidak menutup kemungkinan persaingan tersebut akan mengarah kepada persaingan tidak sehat dan dapat merugikan konsumen bahkan perekonomian nasional. Selain itu bentuk LKMS juga sangat beragam, baik bank maupun non- bank, dan pengawasannya masih belum terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada OJK Cabang Malang)” yang bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi implementasi pengawasan. Subyek dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keungan. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisa data melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan OJK terhadap LKMS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengawasan tersebut kemudian didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ENGLISH: Today, the Sharia Microfinance Institutions (LKMS) has been growing rapidly in Indonesia. This makes the LKMS experiencing an intense competition in which it does not rule out the possibility of the competition that will lead to unfair competition, and can harm consumers and even the national economy. In addition, the form of LKMS also varies, either banks or non-banks, and its supervision has not been integrated. In order to solve these problems, the government established the Indonesia Financial Services Authority (OJK), which serves to implement the integrated regulation and supervision system of the entire activities in financial services sector. For this reason, this study entitled \"The Implementation of Supervision for Indonesia Financial Services Authority (OJK) toward the Sharia Microfinance Institutions (a Case Study on OJK in Malang)\" is conducted in which it aims to find out the implementation of the Indonesia Financial Services Authority (OJK) supervision toward the Sharia Microfinance Institutions. This study uses descriptive qualitative approach where its goal is to systematically describe the research focus which includes the implementation of the supervision. The subject in this study is the Indonesia Financial Services Authority (OJK). The data analysis is aimed to simplify the result of data processing in order to make it easy to read and to interpret. The data are collected through interviews and documentations. There are three steps in analyzing the data: data reduction, data presentation and drawing the conclusion. The result shows that the supervision conducted by OJK toward LKMS is based on Indonesian Law, No. 21 of 2011 on the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and Indonesian Law, No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions. The supervision is then delegated to the District/City Government through Regional Work Units (SKPD)."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan mikro syariah: Studi kasus pada OJK Cabang Malang"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Rido, Muhammad"],"dc:date":["2015-04-27"],"dc:date.issued":["2015-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Kondisi ini membuat LKMS mengalami persaingan yang ketat sehingga tidak menutup kemungkinan persaingan tersebut akan mengarah kepada persaingan tidak sehat dan dapat merugikan konsumen bahkan perekonomian nasional. Selain itu bentuk LKMS juga sangat beragam, baik bank maupun non- bank, dan pengawasannya masih belum terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada OJK Cabang Malang)” yang bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi implementasi pengawasan. Subyek dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keungan. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisa data melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan OJK terhadap LKMS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengawasan tersebut kemudian didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ENGLISH: Today, the Sharia Microfinance Institutions (LKMS) has been growing rapidly in Indonesia. This makes the LKMS experiencing an intense competition in which it does not rule out the possibility of the competition that will lead to unfair competition, and can harm consumers and even the national economy. In addition, the form of LKMS also varies, either banks or non-banks, and its supervision has not been integrated. In order to solve these problems, the government established the Indonesia Financial Services Authority (OJK), which serves to implement the integrated regulation and supervision system of the entire activities in financial services sector. For this reason, this study entitled \"The Implementation of Supervision for Indonesia Financial Services Authority (OJK) toward the Sharia Microfinance Institutions (a Case Study on OJK in Malang)\" is conducted in which it aims to find out the implementation of the Indonesia Financial Services Authority (OJK) supervision toward the Sharia Microfinance Institutions. This study uses descriptive qualitative approach where its goal is to systematically describe the research focus which includes the implementation of the supervision. The subject in this study is the Indonesia Financial Services Authority (OJK). The data analysis is aimed to simplify the result of data processing in order to make it easy to read and to interpret. The data are collected through interviews and documentations. There are three steps in analyzing the data: data reduction, data presentation and drawing the conclusion. The result shows that the supervision conducted by OJK toward LKMS is based on Indonesian Law, No. 21 of 2011 on the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and Indonesian Law, No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions. The supervision is then delegated to the District/City Government through Regional Work Units (SKPD)."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/1/11520081_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/2/11520081_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/3/11520081_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/4/11520081_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/5/11520081_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/6/11520081_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/7/11520081_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/8/11520081_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/9/11520081_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/10/11520081_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/11/11520081_Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/12/11520081_Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2163/"],"dc:relation.references":["Agoes, Sukrisno. (2012). Auditing, Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Jilid Satu Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta. Arsyad, Lincolin. (2008). Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustanabilitas, CV Andi Offset, Yogyakarta. Balfas, M. Hamud. (2012). Hukum Pasar Modal Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta. Baskara, I Gde Kanjeng. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Volume 18. 114-125. Halidayati, Ira. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Artikel Ilmiah, 1-22. Haryani, Wiwin Sri. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012. 45-46. Hendrawan, Sanerya. (2009). Spiritual Management, PT Mizan Pustaka, cet. 1, Bandung, Hermansyah. (2011). Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta. InterCAFE. (2013). Proposal Support to Bappenas on Financial Inclusion, InterCAFE LPPM IPB, Bogor. Krishnamurti, B. (2005). Pengembangan Keuangan Mikro Bagi Pembangunan Indonesia, Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat, Edisi IV Maret 2005, Jakarta. Makmur. (2011). Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT. Refika Aditama, Bandung. Mannan, Abdul. (2000). Membangun Islam Kaffah, Madina Pustaka, Jakarta. Moleong, L. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda karya, Bandung. Nainggolan, Pahala. (2005). Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tentang Koordinasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Nuryartono, Nunung. (2009). Membangun Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia: Solusi Mengatasi Masalah Kemiskinan dan Pengangguran. Laporan Kemajuan Kegiatan Penelitian Perguruan Tinggi Hibah Kompetensi, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Otoritas Jasa Keuangan Malang. (2014). Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Malang. Diperoleh dari Kantor OJK Malang pada 10 April 2015. Otoritas Jasa Keuangan Malang. (2015). Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Malang. Diperoleh dari Kantor OJK Malang pada 10 April 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung. Simbolon, Maringan Masry. (2004). Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta. Solichin, Abdul Wahab. (2006). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Tachjan, Dr. H, M.Si. (2006). Implementasi Kebijakan Publik, AIPI, Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Widodo, Joko. (2011). Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing, Malang. www.ojk.go.id, diakses pada 10 Januari 2015 www.skalanews.com, diakses pada 14 April 2015 www.surabaya.bisnis.com, diakses pada 14 April 2015 www.syariah.bisnis.com, diakses pada 4 Mei 2015"],"dc:subject":["150102 Auditing and Accountability"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Implementasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan mikro syariah: Studi kasus pada OJK Cabang Malang"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:40:54Z"}