{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:224"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:224","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif: Perspektif UU nomor 19 tahun 2000 jo UU nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan hukum Islam","abstract":"INDONESIA: Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak kooperatif. Salah satunya adalah dengan menerapkan penyanderaan (gijzeling) yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (gijzeling) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gijzeling. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep gijzeling dalam hukum pajak maupun dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep gijzeling dalam hukum pajak memiliki konsep yang sama dengan gijzeling dalam hukum perdata. Hal ini mengingat bahwa hukum pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Selain itu, gijzeling juga mirip dengan sanksi pidana yaitu sama-sama mengekang kebebasan seseorang. Meskipun memiliki beberapa kesamaan konsep dengan hukum perdata maupun pidana, gijzeling dalam hukum pajak termasuk hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak sebagai upaya terakhir penagihan pajak. Penerapan gijzeling dalam hukum pajak ini diperbolehkan menurut hukum Islam dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, yaitu untuk memperlancar pemasukan kas negara. Di dalam hukum Islam, gijzeling dikenal dengan istilah al-Habs (penahanan). Al-Habs merupakan salah satu bentuk hukuman ta’zir yang ditentukan oleh penguasa. Al-Habs bisa diterapkan kepada seseorang agar memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana konsep gijzeling dalam hukum pajak yaitu dengan menahan sementara wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melunasi utang pajak. ENGLISH: Taxation in Indonesia uses the Self Assessment System that gives full credence to the taxpayer to calculate, deposit and report tax obligations. Self Assessment System allows the potential of the taxpayer does not pay off the tax obligations. Therefore, it needs to take the effort of law enforcement to uncooperative taxpayer. One way is to apply an hostage as stipulated in Law No. 19 of 1997 about Tax Billing with Forced Letter as amended by Act No. 19 of 2000. In this study, there are two formulations of the problem, they are: 1) How is the concept of hostage to uncooperative personal taxpayer in accordance with the tax laws in Indonesia? 2) How is the view of Islamic law to hostage to uncooperative personal taxpayer? This study is a normative juridical research. It uses statute approach by reviewing legislation relating to hostage. It also uses conceptual approach by reviewing the concepts of hostage in tax law or Islamic law. The results of this study indicate that the concept of hostage in tax law has the same concept with hostage in civil law. It is given that the tax law is an engagement by legislation. In addition, hostage is also similar to criminal sanction because they both restrain someone freedom. Although it has some similarities with the concept of civil and criminal law, hostage in tax law belongs to administrative law because it is based on Hostage Warrant issued by state official, the Directorate General of Taxation, as the last effort of tax billing. The application of hostage in tax law is permissible under Islamic law by considering benefit aspect, which is to facilitate the treasury funds income. In Islamic law, hostage is known as al-Habs (detention). Al-Habs is one of ta'zir punishment determined by the authority. Al-Habs can be applied to a person in order to meet his obligation. This is as hostage concept in tax law to arrest the taxpayer temporary in oder to pay off the tax debt .","abstract_html":"INDONESIA: Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak kooperatif. Salah satunya adalah dengan menerapkan penyanderaan (gijzeling) yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (gijzeling) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gijzeling. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep gijzeling dalam hukum pajak maupun dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep gijzeling dalam hukum pajak memiliki konsep yang sama dengan gijzeling dalam hukum perdata. Hal ini mengingat bahwa hukum pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Selain itu, gijzeling juga mirip dengan sanksi pidana yaitu sama-sama mengekang kebebasan seseorang. Meskipun memiliki beberapa kesamaan konsep dengan hukum perdata maupun pidana, gijzeling dalam hukum pajak termasuk hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak sebagai upaya terakhir penagihan pajak. Penerapan gijzeling dalam hukum pajak ini diperbolehkan menurut hukum Islam dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, yaitu untuk memperlancar pemasukan kas negara. Di dalam hukum Islam, gijzeling dikenal dengan istilah al-Habs (penahanan). Al-Habs merupakan salah satu bentuk hukuman ta’zir yang ditentukan oleh penguasa. Al-Habs bisa diterapkan kepada seseorang agar memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana konsep gijzeling dalam hukum pajak yaitu dengan menahan sementara wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melunasi utang pajak. ENGLISH: Taxation in Indonesia uses the Self Assessment System that gives full credence to the taxpayer to calculate, deposit and report tax obligations. Self Assessment System allows the potential of the taxpayer does not pay off the tax obligations. Therefore, it needs to take the effort of law enforcement to uncooperative taxpayer. One way is to apply an hostage as stipulated in Law No. 19 of 1997 about Tax Billing with Forced Letter as amended by Act No. 19 of 2000. In this study, there are two formulations of the problem, they are: 1) How is the concept of hostage to uncooperative personal taxpayer in accordance with the tax laws in Indonesia? 2) How is the view of Islamic law to hostage to uncooperative personal taxpayer? This study is a normative juridical research. It uses statute approach by reviewing legislation relating to hostage. It also uses conceptual approach by reviewing the concepts of hostage in tax law or Islamic law. The results of this study indicate that the concept of hostage in tax law has the same concept with hostage in civil law. It is given that the tax law is an engagement by legislation. In addition, hostage is also similar to criminal sanction because they both restrain someone freedom. Although it has some similarities with the concept of civil and criminal law, hostage in tax law belongs to administrative law because it is based on Hostage Warrant issued by state official, the Directorate General of Taxation, as the last effort of tax billing. The application of hostage in tax law is permissible under Islamic law by considering benefit aspect, which is to facilitate the treasury funds income. In Islamic law, hostage is known as al-Habs (detention). Al-Habs is one of ta&#x27;zir punishment determined by the authority. Al-Habs can be applied to a person in order to meet his obligation. This is as hostage concept in tax law to arrest the taxpayer temporary in oder to pay off the tax debt .","abstract_has_math":false,"creators":["Mudawamah, Mudawamah"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-02","date_published":"2015-02","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012728 Jizya, Kharaj, 'Ushr, Pajak (Tax)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/224/10/11220079%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/224/10/11220079%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/224/1/11220079%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A224","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Mudawamah, Mudawamah"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-02-12"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-02"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/224/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Buku Al-Qur’ân al-Karîm. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Bohari. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Brotodihardjo, R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama, 2008. Chamid, Nur. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002. al-Faruq, Asadullah. Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009. Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011. Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002. al-Haritsi, Jaribah ibn Ahmad. Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khattab. Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadra’, 2003. al-Haritsi, Jaribah ibn Ahmad. Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab. Terj. Asmuni Sholihan. Jakarta: Khalifa, 2006. Huda, Nurul dan Ahmad Muti. Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011. Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metode Penelitain Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006. Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2010. Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. Hukum Pajak Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2007. Jusmaliani, dkk. Kebijakan Ekonomi dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993. Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009. Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum. Cet. I. Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. Penagihan Pajak di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2006. Pudyamoko, Y. Sri. Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak. Jakarta: Salemba, 2007. Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat. Terj. Didin Hafidhuddin, dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996. Rusjdi, Muhammad. PPSP: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta: PT Indeks, 2007. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 10. Terj. A. Ali.Bandung: Al Ma’arif,1994. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 14. Terj. Mudzakir, Jakarta: Al Ma’arif,1994. Saidi, Muhammad Djafar. Pembaharuan Hukum Pajak. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Santoso, Sani Imam. Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling.Jakarta: Penaku, 2014. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Soemitro, Rochmat. Asas dan Dasar Perpajakan 2 (Edisi Revisi). Bandung: PT Refika Aditama, 1998. Soemitro, Rochmat. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco,1992. Soeroso, R. Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, Rbg, dan Yurisprudensi). Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Suandy, Erly. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2005. Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013. Widodo, Widi. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta, 2010. Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto. Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam 7. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Herzienen Inlandsch Reglement (HIR) Reglement Buitengewesten (RBg)Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tentang Penghapusan Sandera (Gijzeling) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tentang Gijzeling(Penyanderaan) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/Kmk.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera C. Skripsi Agustianti S., Revvina. Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitor Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Sistem Hukum Kepailitan Di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2010. Akbar, Faisal. Paksa Badan Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitur Yang Beritikad Tidak Baik dalam Sistem Perbankan Syariah, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009. Kadir, Taufiq Akbar. Permasalahan Pengaturan Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) Terhadap Debitor Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Kepailitan. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2013. D. Website Darumurti, Krishna D. Hukum Pajak Ataukah Hukum dan Pajak?. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010, http://repository.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/3219/ART_Krishna%20D.%20Darumurti_Hukum%20pajak%20Ataukah20Hukum20dan%20Pajak_Abstrak.pdf?sequence=1 Hamida, Siti. Analisis Perbandingan Paksa Badan Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Positif Indonesia. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol.7 No.1 Edisi Juni 2011, risalah.fhunmul.ac.id Latif, Muh. Arasy. Penerapan Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) pada Pelaksanaan Putusan (Executie Verkoop) dalam Perkara Perkawinan, http://www.pdfiz.net/6002338.html"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012728 Jizya, Kharaj, 'Ushr, Pajak (Tax)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/224/1/11220079%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/2/11220079%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/3/11220079%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/4/11220079%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/5/11220079%20BAb%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/6/11220079%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/7/11220079%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/8/11220079%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/9/11220079%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/10/11220079%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/11/11220079%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak kooperatif. Salah satunya adalah dengan menerapkan penyanderaan (gijzeling) yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (gijzeling) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gijzeling. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep gijzeling dalam hukum pajak maupun dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep gijzeling dalam hukum pajak memiliki konsep yang sama dengan gijzeling dalam hukum perdata. Hal ini mengingat bahwa hukum pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Selain itu, gijzeling juga mirip dengan sanksi pidana yaitu sama-sama mengekang kebebasan seseorang. Meskipun memiliki beberapa kesamaan konsep dengan hukum perdata maupun pidana, gijzeling dalam hukum pajak termasuk hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak sebagai upaya terakhir penagihan pajak. Penerapan gijzeling dalam hukum pajak ini diperbolehkan menurut hukum Islam dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, yaitu untuk memperlancar pemasukan kas negara. Di dalam hukum Islam, gijzeling dikenal dengan istilah al-Habs (penahanan). Al-Habs merupakan salah satu bentuk hukuman ta’zir yang ditentukan oleh penguasa. Al-Habs bisa diterapkan kepada seseorang agar memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana konsep gijzeling dalam hukum pajak yaitu dengan menahan sementara wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melunasi utang pajak. ENGLISH: Taxation in Indonesia uses the Self Assessment System that gives full credence to the taxpayer to calculate, deposit and report tax obligations. Self Assessment System allows the potential of the taxpayer does not pay off the tax obligations. Therefore, it needs to take the effort of law enforcement to uncooperative taxpayer. One way is to apply an hostage as stipulated in Law No. 19 of 1997 about Tax Billing with Forced Letter as amended by Act No. 19 of 2000. In this study, there are two formulations of the problem, they are: 1) How is the concept of hostage to uncooperative personal taxpayer in accordance with the tax laws in Indonesia? 2) How is the view of Islamic law to hostage to uncooperative personal taxpayer? This study is a normative juridical research. It uses statute approach by reviewing legislation relating to hostage. It also uses conceptual approach by reviewing the concepts of hostage in tax law or Islamic law. The results of this study indicate that the concept of hostage in tax law has the same concept with hostage in civil law. It is given that the tax law is an engagement by legislation. In addition, hostage is also similar to criminal sanction because they both restrain someone freedom. Although it has some similarities with the concept of civil and criminal law, hostage in tax law belongs to administrative law because it is based on Hostage Warrant issued by state official, the Directorate General of Taxation, as the last effort of tax billing. The application of hostage in tax law is permissible under Islamic law by considering benefit aspect, which is to facilitate the treasury funds income. In Islamic law, hostage is known as al-Habs (detention). Al-Habs is one of ta'zir punishment determined by the authority. Al-Habs can be applied to a person in order to meet his obligation. This is as hostage concept in tax law to arrest the taxpayer temporary in oder to pay off the tax debt ."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif: Perspektif UU nomor 19 tahun 2000 jo UU nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan hukum Islam"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Mudawamah, Mudawamah"],"dc:date":["2015-02-12"],"dc:date.issued":["2015-02"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak kooperatif. Salah satunya adalah dengan menerapkan penyanderaan (gijzeling) yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (gijzeling) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gijzeling. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep gijzeling dalam hukum pajak maupun dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep gijzeling dalam hukum pajak memiliki konsep yang sama dengan gijzeling dalam hukum perdata. Hal ini mengingat bahwa hukum pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Selain itu, gijzeling juga mirip dengan sanksi pidana yaitu sama-sama mengekang kebebasan seseorang. Meskipun memiliki beberapa kesamaan konsep dengan hukum perdata maupun pidana, gijzeling dalam hukum pajak termasuk hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak sebagai upaya terakhir penagihan pajak. Penerapan gijzeling dalam hukum pajak ini diperbolehkan menurut hukum Islam dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, yaitu untuk memperlancar pemasukan kas negara. Di dalam hukum Islam, gijzeling dikenal dengan istilah al-Habs (penahanan). Al-Habs merupakan salah satu bentuk hukuman ta’zir yang ditentukan oleh penguasa. Al-Habs bisa diterapkan kepada seseorang agar memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana konsep gijzeling dalam hukum pajak yaitu dengan menahan sementara wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melunasi utang pajak. ENGLISH: Taxation in Indonesia uses the Self Assessment System that gives full credence to the taxpayer to calculate, deposit and report tax obligations. Self Assessment System allows the potential of the taxpayer does not pay off the tax obligations. Therefore, it needs to take the effort of law enforcement to uncooperative taxpayer. One way is to apply an hostage as stipulated in Law No. 19 of 1997 about Tax Billing with Forced Letter as amended by Act No. 19 of 2000. In this study, there are two formulations of the problem, they are: 1) How is the concept of hostage to uncooperative personal taxpayer in accordance with the tax laws in Indonesia? 2) How is the view of Islamic law to hostage to uncooperative personal taxpayer? This study is a normative juridical research. It uses statute approach by reviewing legislation relating to hostage. It also uses conceptual approach by reviewing the concepts of hostage in tax law or Islamic law. The results of this study indicate that the concept of hostage in tax law has the same concept with hostage in civil law. It is given that the tax law is an engagement by legislation. In addition, hostage is also similar to criminal sanction because they both restrain someone freedom. Although it has some similarities with the concept of civil and criminal law, hostage in tax law belongs to administrative law because it is based on Hostage Warrant issued by state official, the Directorate General of Taxation, as the last effort of tax billing. The application of hostage in tax law is permissible under Islamic law by considering benefit aspect, which is to facilitate the treasury funds income. In Islamic law, hostage is known as al-Habs (detention). Al-Habs is one of ta'zir punishment determined by the authority. Al-Habs can be applied to a person in order to meet his obligation. This is as hostage concept in tax law to arrest the taxpayer temporary in oder to pay off the tax debt ."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/224/1/11220079%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/2/11220079%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/3/11220079%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/4/11220079%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/5/11220079%20BAb%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/6/11220079%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/7/11220079%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/8/11220079%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/9/11220079%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/10/11220079%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/224/11/11220079%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/224/"],"dc:relation.references":["A. Buku Al-Qur’ân al-Karîm. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Bohari. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Brotodihardjo, R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama, 2008. Chamid, Nur. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002. al-Faruq, Asadullah. Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009. Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011. Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002. al-Haritsi, Jaribah ibn Ahmad. Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khattab. Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadra’, 2003. al-Haritsi, Jaribah ibn Ahmad. Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab. Terj. Asmuni Sholihan. Jakarta: Khalifa, 2006. Huda, Nurul dan Ahmad Muti. Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011. Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metode Penelitain Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006. Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2010. Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. Hukum Pajak Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2007. Jusmaliani, dkk. Kebijakan Ekonomi dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993. Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009. Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum. Cet. I. Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. Penagihan Pajak di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2006. Pudyamoko, Y. Sri. Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak. Jakarta: Salemba, 2007. Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat. Terj. Didin Hafidhuddin, dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996. Rusjdi, Muhammad. PPSP: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta: PT Indeks, 2007. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 10. Terj. A. Ali.Bandung: Al Ma’arif,1994. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 14. Terj. Mudzakir, Jakarta: Al Ma’arif,1994. Saidi, Muhammad Djafar. Pembaharuan Hukum Pajak. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Santoso, Sani Imam. Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling.Jakarta: Penaku, 2014. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Soemitro, Rochmat. Asas dan Dasar Perpajakan 2 (Edisi Revisi). Bandung: PT Refika Aditama, 1998. Soemitro, Rochmat. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco,1992. Soeroso, R. Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, Rbg, dan Yurisprudensi). Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Suandy, Erly. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2005. Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013. Widodo, Widi. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta, 2010. Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto. Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam 7. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Herzienen Inlandsch Reglement (HIR) Reglement Buitengewesten (RBg)Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tentang Penghapusan Sandera (Gijzeling) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tentang Gijzeling(Penyanderaan) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/Kmk.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera C. Skripsi Agustianti S., Revvina. Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitor Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Sistem Hukum Kepailitan Di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2010. Akbar, Faisal. Paksa Badan Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitur Yang Beritikad Tidak Baik dalam Sistem Perbankan Syariah, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009. Kadir, Taufiq Akbar. Permasalahan Pengaturan Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) Terhadap Debitor Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Kepailitan. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2013. D. Website Darumurti, Krishna D. Hukum Pajak Ataukah Hukum dan Pajak?. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010, http://repository.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/3219/ART_Krishna%20D.%20Darumurti_Hukum%20pajak%20Ataukah20Hukum20dan%20Pajak_Abstrak.pdf?sequence=1 Hamida, Siti. Analisis Perbandingan Paksa Badan Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Positif Indonesia. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol.7 No.1 Edisi Juni 2011, risalah.fhunmul.ac.id Latif, Muh. Arasy. Penerapan Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) pada Pelaksanaan Putusan (Executie Verkoop) dalam Perkara Perkawinan, http://www.pdfiz.net/6002338.html"],"dc:subject":["18012728 Jizya, Kharaj, 'Ushr, Pajak (Tax)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif: Perspektif UU nomor 19 tahun 2000 jo UU nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan hukum Islam"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}