{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:226"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:226","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Engagement cancellation and its legal implication in Malaysia: Woman's right perspective","abstract":"INDONESIA: Proses pernikahan di Malaysia pada umumnya didahului dengan berbagai adat yang mengiringinya. Adat- adat tersebut diterima dalam Islam sebagai suatu yang baik dan dirasa memberikan banyak manfaat seperti prosesi upacara peminangan atau pertunangan. Enactment Undang- undang Keluarga Islam yang berada di negeri-negeri di Malaysia pada dasarnya tidak memberikan pengertian secara spesifik tentang istilah pertunangan. Dalam salah satu seksyennya menyebutkan dengan istilah janji untuk berkahwin yang diadakan secara lisan atau tertuis dan dilakukan secara langsung sendiri dengan melalui perantara untuk menyatakan permohonan kepada seorang perempuan. Peraturan mengenai pembatalan pertunangan termuat dalam seksyen 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. Seksyen ini menyebutkan bahwa pembatalan pertunangan mempunyai legal implikasi padahal berdasarkan pendapat jumhur ulama pertunangan belum termasuk pada kontrak perkawinan.Dalam hal ini perempuan di Malaysia masih kabur mengenai hak-haknya dalam kasus pembatalan pertunangan yang telah diatur dalam undang- undang. Sehingga banyak diantara perempuan mengalami kerugian akibat pembatalan pertunangan baik dari segi financial maupun non financial. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa legal implikasi pembatalan pertunangan di Malaysia , 2) bagaimana aspek perlindungan hak-hak perempuan dalam Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia dari perspective hak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertunangan di malaysia telah mengandung akibat hukum sebagaimana termuat dalam seksyen 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia.Hal ini karena pertunangan dianggap sebagai suatu kontrak. Semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut harus mematuhi selama tidak ada suatu alasan yang dibenarkan untuk mengingkarinya.Implikasi dari pembatalan pertunangan di Malaysia adalah pihak yang menjadi korban dapat memiliki secara mutlak semua pemberian yang diberikan pada waktu pertunangan. Sebaliknya pihak yang membatalkan pertunangan harus mengembalikan semua pemberian dan menanggung semua kerugian yang telah dibelanjakan untuk pesta pertunangan dan perkawinan. Dalam hal ini untuk mendapatkan hak- haknya korban pembatalan pertunangan dapat melakukan suatu tuntutan di Mahkamah Syariah. Peraturan dalam Akta 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia mengandung aspek perlindungan hak-hak perempuan.Dalam undang- undang ini perempuan mempunyai hak sesuai dengan posisinya, yaitu hak sebelum terjadinya pernikahan, hak dalam pernikahan dan hak setelah putusnya pernikahan. Perlindungan hak perempuan ini bertujuan agar perempuan dapat memperoleh hak-haknya dalam perkawinan dan mendorong terjadinya kesetaraan gender dalam keluarga.Aspek perlindungan hak perempuan ini sesuai dengan pandangan dari beberapa perspektif tokoh seperti Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, dan pandangan hak perempuan yang lain. ENGLISH: Process of Marriage in Malaysia is commonly undertaken with various accompanying Customs. It is accepted in Islam as something good and considered beneficial like peminangan or Engagement. Enactment of Islamic Family Law which is used in States of Malaysia essentially does not give meaningful and specific term of engagement. In one section of Islamic Family Law mentions agreement for marriage that done orally or in writing and done directly or through intermediary i.e. the man who trusts to express application to a girl. The regulation about engagement cancellation is contained in Section 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. This section explains that engagement cancellation has legal implication although according to opinion of scholars (jumhur ulamâ) engagement is not marriage contract. In this matter, woman in Malaysia still blur about their rights in the case of engagement cancellation that has been regulated in Legislation. Many of women are ruined because of engagement cancellation in financial and non- financial side. Base on the background above, the problems are as follows: 1) what is legal implication of engagement cancellation in Malaysia, 2) what are woman’s protection aspects in Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia viewed from woman’s rights perspective. This research is normative research which use library material or library research. Approach used in this research is statue approach. Data collecting method is done by documentation method begun from legal material determination, legal material inventirization, and legal material observation comprehensively, systematically, and structural analysis. The result of this research can get the conclusion that engagement in Malaysia contains legal implication as explain in section 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. It is because engagement is considered as a contract. All of parties that involved in this contract must obey it as long as there is no legal reason to deny it. Implications of engagement cancellation in Malaysia are someone who become the victim of engagement cancellation can absolutely posses all of gifts given in time of engagement. Conversely, someone who cancels the engagement must return all of gifts and carry all of losses expenses to prepare engagement and wedding party. In this matter, to get their rights the victim of engagement cancellation can do prosecution in Syariah Court. Regulation of Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia contains woman’s rights protection aspect. In this Legislation woman has their rights according to her position, i.e. rights before marriage, rights in marriage, and rights after marriage is broken. The purpose of Woman’s rights protection is to woman can get her rights in marriage life and support gender equality in family life. This woman’s protection aspects are accordance with some views of gender figure like Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, and other woman’s rights view.","abstract_html":"INDONESIA: Proses pernikahan di Malaysia pada umumnya didahului dengan berbagai adat yang mengiringinya. Adat- adat tersebut diterima dalam Islam sebagai suatu yang baik dan dirasa memberikan banyak manfaat seperti prosesi upacara peminangan atau pertunangan. Enactment Undang- undang Keluarga Islam yang berada di negeri-negeri di Malaysia pada dasarnya tidak memberikan pengertian secara spesifik tentang istilah pertunangan. Dalam salah satu seksyennya menyebutkan dengan istilah janji untuk berkahwin yang diadakan secara lisan atau tertuis dan dilakukan secara langsung sendiri dengan melalui perantara untuk menyatakan permohonan kepada seorang perempuan. Peraturan mengenai pembatalan pertunangan termuat dalam seksyen 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. Seksyen ini menyebutkan bahwa pembatalan pertunangan mempunyai legal implikasi padahal berdasarkan pendapat jumhur ulama pertunangan belum termasuk pada kontrak perkawinan.Dalam hal ini perempuan di Malaysia masih kabur mengenai hak-haknya dalam kasus pembatalan pertunangan yang telah diatur dalam undang- undang. Sehingga banyak diantara perempuan mengalami kerugian akibat pembatalan pertunangan baik dari segi financial maupun non financial. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa legal implikasi pembatalan pertunangan di Malaysia , 2) bagaimana aspek perlindungan hak-hak perempuan dalam Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia dari perspective hak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertunangan di malaysia telah mengandung akibat hukum sebagaimana termuat dalam seksyen 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia.Hal ini karena pertunangan dianggap sebagai suatu kontrak. Semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut harus mematuhi selama tidak ada suatu alasan yang dibenarkan untuk mengingkarinya.Implikasi dari pembatalan pertunangan di Malaysia adalah pihak yang menjadi korban dapat memiliki secara mutlak semua pemberian yang diberikan pada waktu pertunangan. Sebaliknya pihak yang membatalkan pertunangan harus mengembalikan semua pemberian dan menanggung semua kerugian yang telah dibelanjakan untuk pesta pertunangan dan perkawinan. Dalam hal ini untuk mendapatkan hak- haknya korban pembatalan pertunangan dapat melakukan suatu tuntutan di Mahkamah Syariah. Peraturan dalam Akta 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia mengandung aspek perlindungan hak-hak perempuan.Dalam undang- undang ini perempuan mempunyai hak sesuai dengan posisinya, yaitu hak sebelum terjadinya pernikahan, hak dalam pernikahan dan hak setelah putusnya pernikahan. Perlindungan hak perempuan ini bertujuan agar perempuan dapat memperoleh hak-haknya dalam perkawinan dan mendorong terjadinya kesetaraan gender dalam keluarga.Aspek perlindungan hak perempuan ini sesuai dengan pandangan dari beberapa perspektif tokoh seperti Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, dan pandangan hak perempuan yang lain. ENGLISH: Process of Marriage in Malaysia is commonly undertaken with various accompanying Customs. It is accepted in Islam as something good and considered beneficial like peminangan or Engagement. Enactment of Islamic Family Law which is used in States of Malaysia essentially does not give meaningful and specific term of engagement. In one section of Islamic Family Law mentions agreement for marriage that done orally or in writing and done directly or through intermediary i.e. the man who trusts to express application to a girl. The regulation about engagement cancellation is contained in Section 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. This section explains that engagement cancellation has legal implication although according to opinion of scholars (jumhur ulamâ) engagement is not marriage contract. In this matter, woman in Malaysia still blur about their rights in the case of engagement cancellation that has been regulated in Legislation. Many of women are ruined because of engagement cancellation in financial and non- financial side. Base on the background above, the problems are as follows: 1) what is legal implication of engagement cancellation in Malaysia, 2) what are woman’s protection aspects in Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia viewed from woman’s rights perspective. This research is normative research which use library material or library research. Approach used in this research is statue approach. Data collecting method is done by documentation method begun from legal material determination, legal material inventirization, and legal material observation comprehensively, systematically, and structural analysis. The result of this research can get the conclusion that engagement in Malaysia contains legal implication as explain in section 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. It is because engagement is considered as a contract. All of parties that involved in this contract must obey it as long as there is no legal reason to deny it. Implications of engagement cancellation in Malaysia are someone who become the victim of engagement cancellation can absolutely posses all of gifts given in time of engagement. Conversely, someone who cancels the engagement must return all of gifts and carry all of losses expenses to prepare engagement and wedding party. In this matter, to get their rights the victim of engagement cancellation can do prosecution in Syariah Court. Regulation of Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia contains woman’s rights protection aspect. In this Legislation woman has their rights according to her position, i.e. rights before marriage, rights in marriage, and rights after marriage is broken. The purpose of Woman’s rights protection is to woman can get her rights in marriage life and support gender equality in family life. This woman’s protection aspects are accordance with some views of gender figure like Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, and other woman’s rights view.","abstract_has_math":false,"creators":["Fikriyah, Uswatul"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-02","date_published":"2015-02","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012802 Khitbah & Kafaah"],"languages":["en","id","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/226/1/11210071%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A226","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Fikriyah, Uswatul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-02-19"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-02"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/226/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Quran al-Karim Abdullah, Nuraisyah Chua. Family Law for Non-Muslims in Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Golden Books Centre SDN.BHD. 2006 Act 505 Akta Pentadbiran Undang- Undang Islam, Wilayah Persekutuan) 1993. Ali, H. Zaenuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika 2006. Amin, Qasim. Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat “Islam laki-laki”, Menggugat “Perempuan Baru”. Yogyakarta: IRCiSoD. 2003. ahrir al-Mar’ah. Dar al-Ma’arif: Cairo. 1933 Artikel, Persatuan Peguam Muslim Syarie Malaysia (PGSM), www.pgsm.com.my, Azam, Zainal. Perkahwinan dan pertunangan Dalam Islam. Subang Jaya: Al- Ramadhan,1996. Azmi,Tun seri Zaki Tun. The Common Law of Malaysian in the 21st Century. Singapore: Academy of Law Journal, 21.(2012). Basyir, Ahmad Azar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000. Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1999. Dawud, Abu. Kitab an-Nikah, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1996. Engineer, Asghar Ali. Hak- Hak Perempuan dalam Islam, Terj. Farij Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Cet.I. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1994. slam, Women, and Gender Justice in What Men Owe to Women edited by John C. Raines and Daniel C. Maguire,. New York: State University of New York Press. 2001. Fuady, M. Samir. Peran Urf dalam Formalisasi Hukum Peminangan di Malaysia dan Pakistan meurut Tinjauan Dalil Al-Qur’an dan Sunnah. Jurnal Al-Mu’ashirah Vol.10 (Januari 2013) Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin), dalam Bias Jender dalam Pemahaman Islam, ed. Sri Suhandjati Sukri. Yogyakarta: Gama Media. 2002. Hasan, Zulkifli. Hak-Hak Wanita Islam Dalam Kes Mungkir Janji Untuk Berkahwin Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Undang- Undang Sivil Dan Syariah. Jurnal Hukum .Kolej University Islam Malaysia. 2005. Ibrahim, Ahmad. Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Malaysian Law Journal Sdn. Bhd. 1999. Idris, Wanda. Pertunangan –Hikmahnya Debarannya. Kuala Lumpur: RIAS. April 2003. Ihromi, Tapi Omas. Sulistyowati Irianto, dkk, Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Bandung: Alumni,. 2000 Ilahi, Karim. Jodoh, Perkahwinan dan Rumah Tangga Bahagia. Perniagaan Jahabersa: Johor Baru, 2000. Ismail, An-Najwa. Mencari Calon Idaman. Selangor: Galeri Watikah Jaafar, Abdul Majid Haaji. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. 1993. Karim, Wazir Johan. Emotions of Culture A Malay Perspective. Singapore: Oxford University Press. Kasim, Amran. Perkawinan Melayu. Kuala Lumpur: BDP. 2001. Kharofa, Ala’eddin. Islamic Family Law A Comparative Study with Other Religion. , International Law Book Service. 2010. Legal Research Board. Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303). Selangor Darul Ehsan: International Law Book Service. 2012. Mahmood, Tahir. Personal Law in Islamic Countries- History, Taxs and Comparative Analysis. New Delhi: Academy of Law and Religion. 1987. Majid, Mimi Kamariyah. Undang- Undang Keluarga di Malaysia. Kuala Lumpur: Butterworths Asia. 1992. Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Mernissi, Fatima , dan Riffat Hassan. Setara di Hadapan Allah (Relasi Perepmpuan dan Laki-laki di dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi). Yogyakarta : LSPPA Yayasan Prakarsa:,1995. Mohamad, Tun Abdul Hamid. Harmonization of Common Law and Shari’ah in Malaysia: A Practical Approach, Abd al-Razzaq al-Sanhuri Lecture: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, (6 November 2008) Muhammad, Abi al-Walid. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al- Muqtasid. Beirut: Dar al-Kutb al-Islamiyah. 2004 Mufidah, Ch. Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga,. Malang: UIN Maliki Press. 2010) Mukhtar, Kamal. Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. 1993 Muzhar, M. Atho’. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Cet ke-I. Jakarta: Ciputat Press. 2003 Naily, Nabiela. Kemal Riza. Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan dan , Dinamika di Malaysia, Executive Summary . Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2013 Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih , UU No 1/1974 dan KHI. Jakarta, Kencana. 2006 Nur, Djaman. Fiqh Munakahat. Semarang: Dina Utama, 1993 Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinana di Indonesia. Bandung: Sumur. 1960 Sabiq, Sayyid. Perkawinan dan Pertunangan Dalam Islam. Sabang Jaya: Al-Ramadhan.1996 Fiqh al-Sunnah. Terjemah Mudzakkir AS, Fikih Sunnah, Jilid VI.Bandung: PT. al-Ma’arif. 1980 Salleh, Anis Shuhaiza Bt Md, dan Noor ‘Aza Bt Ahmad. Cross Boundary Marriage under Malaysian Family Law: Between a Dream of Life and Reality of Legal Requirements. Journal of Politics and Law. Kedah: Law Department, College of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia. 2010 Syarifuddin, Amir. Garis- Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana. 2003 al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. Ensiklopedi Islam di Indonesia. Jakarta: CV. Anda Utama. 1992 al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. Mughni al-Muhtaj, Juz III. Beirut: Dar al- Fikr.tt Qardhawi, Yusuf . al- Ijtihad al-Mu’asir bain al-Indibat wa al-Infirat,(t.c,t.t: Dar al-Tauzi’ wa al-Islamiyah, 1414h/1994. Qureshi, M.A. Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance. New Delhi: Deep and Deep Publication Taimiyah, Ibnu. Hukum- Hukum Perkawinan, Alih bahasa oleh Rusnan Yahya, Cet.I, . Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1997 Zarkasyi, Mukhtar. Hukum Keluarga Islam di Malaysia, makalah. dirbinbapera:depag, 19 september 2002 Zin, Najibah M. The Training Appointment and Supervision of Islamic Judges in Malaysia, Pacific Rim and Policy Journal, 21: (1) 2012 Al Zuhaili, Wahbah. Fiqh Perundangan Islam. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000 http://kes2syariah.blogspot.com/search/label/Putus%20Tunang, diakses pada senin 26 Januari 2015 pukul 16.00 WIB http://musaawang.blogspot.com/2011/11/dilema-putus-tunang.html, diakses pada Jum’at, 6 Februari 2015 http://senadakpwkm.wordpress.com/2011/02/16/pemungkiran-pertunangan/, diakses pada jum’at, 6 februari 2015"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012802 Khitbah & Kafaah"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["en","id","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/226/1/11210071%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/2/11210071%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/3/11210071%20Abstrak%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/4/11210071%20Abstrak%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/5/11210071%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/6/11210071%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/7/11210071%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/8/11210071%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/9/11210071%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/10/11210071%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Proses pernikahan di Malaysia pada umumnya didahului dengan berbagai adat yang mengiringinya. Adat- adat tersebut diterima dalam Islam sebagai suatu yang baik dan dirasa memberikan banyak manfaat seperti prosesi upacara peminangan atau pertunangan. Enactment Undang- undang Keluarga Islam yang berada di negeri-negeri di Malaysia pada dasarnya tidak memberikan pengertian secara spesifik tentang istilah pertunangan. Dalam salah satu seksyennya menyebutkan dengan istilah janji untuk berkahwin yang diadakan secara lisan atau tertuis dan dilakukan secara langsung sendiri dengan melalui perantara untuk menyatakan permohonan kepada seorang perempuan. Peraturan mengenai pembatalan pertunangan termuat dalam seksyen 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. Seksyen ini menyebutkan bahwa pembatalan pertunangan mempunyai legal implikasi padahal berdasarkan pendapat jumhur ulama pertunangan belum termasuk pada kontrak perkawinan.Dalam hal ini perempuan di Malaysia masih kabur mengenai hak-haknya dalam kasus pembatalan pertunangan yang telah diatur dalam undang- undang. Sehingga banyak diantara perempuan mengalami kerugian akibat pembatalan pertunangan baik dari segi financial maupun non financial. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa legal implikasi pembatalan pertunangan di Malaysia , 2) bagaimana aspek perlindungan hak-hak perempuan dalam Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia dari perspective hak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertunangan di malaysia telah mengandung akibat hukum sebagaimana termuat dalam seksyen 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia.Hal ini karena pertunangan dianggap sebagai suatu kontrak. Semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut harus mematuhi selama tidak ada suatu alasan yang dibenarkan untuk mengingkarinya.Implikasi dari pembatalan pertunangan di Malaysia adalah pihak yang menjadi korban dapat memiliki secara mutlak semua pemberian yang diberikan pada waktu pertunangan. Sebaliknya pihak yang membatalkan pertunangan harus mengembalikan semua pemberian dan menanggung semua kerugian yang telah dibelanjakan untuk pesta pertunangan dan perkawinan. Dalam hal ini untuk mendapatkan hak- haknya korban pembatalan pertunangan dapat melakukan suatu tuntutan di Mahkamah Syariah. Peraturan dalam Akta 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia mengandung aspek perlindungan hak-hak perempuan.Dalam undang- undang ini perempuan mempunyai hak sesuai dengan posisinya, yaitu hak sebelum terjadinya pernikahan, hak dalam pernikahan dan hak setelah putusnya pernikahan. Perlindungan hak perempuan ini bertujuan agar perempuan dapat memperoleh hak-haknya dalam perkawinan dan mendorong terjadinya kesetaraan gender dalam keluarga.Aspek perlindungan hak perempuan ini sesuai dengan pandangan dari beberapa perspektif tokoh seperti Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, dan pandangan hak perempuan yang lain. ENGLISH: Process of Marriage in Malaysia is commonly undertaken with various accompanying Customs. It is accepted in Islam as something good and considered beneficial like peminangan or Engagement. Enactment of Islamic Family Law which is used in States of Malaysia essentially does not give meaningful and specific term of engagement. In one section of Islamic Family Law mentions agreement for marriage that done orally or in writing and done directly or through intermediary i.e. the man who trusts to express application to a girl. The regulation about engagement cancellation is contained in Section 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. This section explains that engagement cancellation has legal implication although according to opinion of scholars (jumhur ulamâ) engagement is not marriage contract. In this matter, woman in Malaysia still blur about their rights in the case of engagement cancellation that has been regulated in Legislation. Many of women are ruined because of engagement cancellation in financial and non- financial side. Base on the background above, the problems are as follows: 1) what is legal implication of engagement cancellation in Malaysia, 2) what are woman’s protection aspects in Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia viewed from woman’s rights perspective. This research is normative research which use library material or library research. Approach used in this research is statue approach. Data collecting method is done by documentation method begun from legal material determination, legal material inventirization, and legal material observation comprehensively, systematically, and structural analysis. The result of this research can get the conclusion that engagement in Malaysia contains legal implication as explain in section 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. It is because engagement is considered as a contract. All of parties that involved in this contract must obey it as long as there is no legal reason to deny it. Implications of engagement cancellation in Malaysia are someone who become the victim of engagement cancellation can absolutely posses all of gifts given in time of engagement. Conversely, someone who cancels the engagement must return all of gifts and carry all of losses expenses to prepare engagement and wedding party. In this matter, to get their rights the victim of engagement cancellation can do prosecution in Syariah Court. Regulation of Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia contains woman’s rights protection aspect. In this Legislation woman has their rights according to her position, i.e. rights before marriage, rights in marriage, and rights after marriage is broken. The purpose of Woman’s rights protection is to woman can get her rights in marriage life and support gender equality in family life. This woman’s protection aspects are accordance with some views of gender figure like Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, and other woman’s rights view."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Engagement cancellation and its legal implication in Malaysia: Woman's right perspective"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Fikriyah, Uswatul"],"dc:date":["2015-02-19"],"dc:date.issued":["2015-02"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Proses pernikahan di Malaysia pada umumnya didahului dengan berbagai adat yang mengiringinya. Adat- adat tersebut diterima dalam Islam sebagai suatu yang baik dan dirasa memberikan banyak manfaat seperti prosesi upacara peminangan atau pertunangan. Enactment Undang- undang Keluarga Islam yang berada di negeri-negeri di Malaysia pada dasarnya tidak memberikan pengertian secara spesifik tentang istilah pertunangan. Dalam salah satu seksyennya menyebutkan dengan istilah janji untuk berkahwin yang diadakan secara lisan atau tertuis dan dilakukan secara langsung sendiri dengan melalui perantara untuk menyatakan permohonan kepada seorang perempuan. Peraturan mengenai pembatalan pertunangan termuat dalam seksyen 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. Seksyen ini menyebutkan bahwa pembatalan pertunangan mempunyai legal implikasi padahal berdasarkan pendapat jumhur ulama pertunangan belum termasuk pada kontrak perkawinan.Dalam hal ini perempuan di Malaysia masih kabur mengenai hak-haknya dalam kasus pembatalan pertunangan yang telah diatur dalam undang- undang. Sehingga banyak diantara perempuan mengalami kerugian akibat pembatalan pertunangan baik dari segi financial maupun non financial. Atas dasar ini maka muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa legal implikasi pembatalan pertunangan di Malaysia , 2) bagaimana aspek perlindungan hak-hak perempuan dalam Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia dari perspective hak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mulai dari penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, dan pengkajian bahan hukum secara komprehensif, sistematis, dan terstruktur. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertunangan di malaysia telah mengandung akibat hukum sebagaimana termuat dalam seksyen 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia.Hal ini karena pertunangan dianggap sebagai suatu kontrak. Semua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut harus mematuhi selama tidak ada suatu alasan yang dibenarkan untuk mengingkarinya.Implikasi dari pembatalan pertunangan di Malaysia adalah pihak yang menjadi korban dapat memiliki secara mutlak semua pemberian yang diberikan pada waktu pertunangan. Sebaliknya pihak yang membatalkan pertunangan harus mengembalikan semua pemberian dan menanggung semua kerugian yang telah dibelanjakan untuk pesta pertunangan dan perkawinan. Dalam hal ini untuk mendapatkan hak- haknya korban pembatalan pertunangan dapat melakukan suatu tuntutan di Mahkamah Syariah. Peraturan dalam Akta 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia mengandung aspek perlindungan hak-hak perempuan.Dalam undang- undang ini perempuan mempunyai hak sesuai dengan posisinya, yaitu hak sebelum terjadinya pernikahan, hak dalam pernikahan dan hak setelah putusnya pernikahan. Perlindungan hak perempuan ini bertujuan agar perempuan dapat memperoleh hak-haknya dalam perkawinan dan mendorong terjadinya kesetaraan gender dalam keluarga.Aspek perlindungan hak perempuan ini sesuai dengan pandangan dari beberapa perspektif tokoh seperti Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, dan pandangan hak perempuan yang lain. ENGLISH: Process of Marriage in Malaysia is commonly undertaken with various accompanying Customs. It is accepted in Islam as something good and considered beneficial like peminangan or Engagement. Enactment of Islamic Family Law which is used in States of Malaysia essentially does not give meaningful and specific term of engagement. In one section of Islamic Family Law mentions agreement for marriage that done orally or in writing and done directly or through intermediary i.e. the man who trusts to express application to a girl. The regulation about engagement cancellation is contained in Section 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. This section explains that engagement cancellation has legal implication although according to opinion of scholars (jumhur ulamâ) engagement is not marriage contract. In this matter, woman in Malaysia still blur about their rights in the case of engagement cancellation that has been regulated in Legislation. Many of women are ruined because of engagement cancellation in financial and non- financial side. Base on the background above, the problems are as follows: 1) what is legal implication of engagement cancellation in Malaysia, 2) what are woman’s protection aspects in Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia viewed from woman’s rights perspective. This research is normative research which use library material or library research. Approach used in this research is statue approach. Data collecting method is done by documentation method begun from legal material determination, legal material inventirization, and legal material observation comprehensively, systematically, and structural analysis. The result of this research can get the conclusion that engagement in Malaysia contains legal implication as explain in section 15 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia. It is because engagement is considered as a contract. All of parties that involved in this contract must obey it as long as there is no legal reason to deny it. Implications of engagement cancellation in Malaysia are someone who become the victim of engagement cancellation can absolutely posses all of gifts given in time of engagement. Conversely, someone who cancels the engagement must return all of gifts and carry all of losses expenses to prepare engagement and wedding party. In this matter, to get their rights the victim of engagement cancellation can do prosecution in Syariah Court. Regulation of Act 303 Islamic Family Law Federal Territory 1984 Malaysia contains woman’s rights protection aspect. In this Legislation woman has their rights according to her position, i.e. rights before marriage, rights in marriage, and rights after marriage is broken. The purpose of Woman’s rights protection is to woman can get her rights in marriage life and support gender equality in family life. This woman’s protection aspects are accordance with some views of gender figure like Asghar Ali Engineer, Qasim Amin, and other woman’s rights view."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/226/1/11210071%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/2/11210071%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/3/11210071%20Abstrak%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/4/11210071%20Abstrak%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/5/11210071%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/6/11210071%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/7/11210071%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/8/11210071%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/9/11210071%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/226/10/11210071%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["en","id","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/226/"],"dc:relation.references":["Al-Quran al-Karim Abdullah, Nuraisyah Chua. Family Law for Non-Muslims in Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Golden Books Centre SDN.BHD. 2006 Act 505 Akta Pentadbiran Undang- Undang Islam, Wilayah Persekutuan) 1993. Ali, H. Zaenuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika 2006. Amin, Qasim. Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat “Islam laki-laki”, Menggugat “Perempuan Baru”. Yogyakarta: IRCiSoD. 2003. ahrir al-Mar’ah. Dar al-Ma’arif: Cairo. 1933 Artikel, Persatuan Peguam Muslim Syarie Malaysia (PGSM), www.pgsm.com.my, Azam, Zainal. Perkahwinan dan pertunangan Dalam Islam. Subang Jaya: Al- Ramadhan,1996. Azmi,Tun seri Zaki Tun. The Common Law of Malaysian in the 21st Century. Singapore: Academy of Law Journal, 21.(2012). Basyir, Ahmad Azar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000. Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1999. Dawud, Abu. Kitab an-Nikah, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1996. Engineer, Asghar Ali. Hak- Hak Perempuan dalam Islam, Terj. Farij Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Cet.I. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1994. slam, Women, and Gender Justice in What Men Owe to Women edited by John C. Raines and Daniel C. Maguire,. New York: State University of New York Press. 2001. Fuady, M. Samir. Peran Urf dalam Formalisasi Hukum Peminangan di Malaysia dan Pakistan meurut Tinjauan Dalil Al-Qur’an dan Sunnah. Jurnal Al-Mu’ashirah Vol.10 (Januari 2013) Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin), dalam Bias Jender dalam Pemahaman Islam, ed. Sri Suhandjati Sukri. Yogyakarta: Gama Media. 2002. Hasan, Zulkifli. Hak-Hak Wanita Islam Dalam Kes Mungkir Janji Untuk Berkahwin Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Undang- Undang Sivil Dan Syariah. Jurnal Hukum .Kolej University Islam Malaysia. 2005. Ibrahim, Ahmad. Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Malaysian Law Journal Sdn. Bhd. 1999. Idris, Wanda. Pertunangan –Hikmahnya Debarannya. Kuala Lumpur: RIAS. April 2003. Ihromi, Tapi Omas. Sulistyowati Irianto, dkk, Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Bandung: Alumni,. 2000 Ilahi, Karim. Jodoh, Perkahwinan dan Rumah Tangga Bahagia. Perniagaan Jahabersa: Johor Baru, 2000. Ismail, An-Najwa. Mencari Calon Idaman. Selangor: Galeri Watikah Jaafar, Abdul Majid Haaji. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. 1993. Karim, Wazir Johan. Emotions of Culture A Malay Perspective. Singapore: Oxford University Press. Kasim, Amran. Perkawinan Melayu. Kuala Lumpur: BDP. 2001. Kharofa, Ala’eddin. Islamic Family Law A Comparative Study with Other Religion. , International Law Book Service. 2010. Legal Research Board. Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303). Selangor Darul Ehsan: International Law Book Service. 2012. Mahmood, Tahir. Personal Law in Islamic Countries- History, Taxs and Comparative Analysis. New Delhi: Academy of Law and Religion. 1987. Majid, Mimi Kamariyah. Undang- Undang Keluarga di Malaysia. Kuala Lumpur: Butterworths Asia. 1992. Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Mernissi, Fatima , dan Riffat Hassan. Setara di Hadapan Allah (Relasi Perepmpuan dan Laki-laki di dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi). Yogyakarta : LSPPA Yayasan Prakarsa:,1995. Mohamad, Tun Abdul Hamid. Harmonization of Common Law and Shari’ah in Malaysia: A Practical Approach, Abd al-Razzaq al-Sanhuri Lecture: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, (6 November 2008) Muhammad, Abi al-Walid. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al- Muqtasid. Beirut: Dar al-Kutb al-Islamiyah. 2004 Mufidah, Ch. Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga,. Malang: UIN Maliki Press. 2010) Mukhtar, Kamal. Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang. 1993 Muzhar, M. Atho’. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Cet ke-I. Jakarta: Ciputat Press. 2003 Naily, Nabiela. Kemal Riza. Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan dan , Dinamika di Malaysia, Executive Summary . Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2013 Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih , UU No 1/1974 dan KHI. Jakarta, Kencana. 2006 Nur, Djaman. Fiqh Munakahat. Semarang: Dina Utama, 1993 Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinana di Indonesia. Bandung: Sumur. 1960 Sabiq, Sayyid. Perkawinan dan Pertunangan Dalam Islam. Sabang Jaya: Al-Ramadhan.1996 Fiqh al-Sunnah. Terjemah Mudzakkir AS, Fikih Sunnah, Jilid VI.Bandung: PT. al-Ma’arif. 1980 Salleh, Anis Shuhaiza Bt Md, dan Noor ‘Aza Bt Ahmad. Cross Boundary Marriage under Malaysian Family Law: Between a Dream of Life and Reality of Legal Requirements. Journal of Politics and Law. Kedah: Law Department, College of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia. 2010 Syarifuddin, Amir. Garis- Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana. 2003 al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. Ensiklopedi Islam di Indonesia. Jakarta: CV. Anda Utama. 1992 al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. Mughni al-Muhtaj, Juz III. Beirut: Dar al- Fikr.tt Qardhawi, Yusuf . al- Ijtihad al-Mu’asir bain al-Indibat wa al-Infirat,(t.c,t.t: Dar al-Tauzi’ wa al-Islamiyah, 1414h/1994. Qureshi, M.A. Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance. New Delhi: Deep and Deep Publication Taimiyah, Ibnu. Hukum- Hukum Perkawinan, Alih bahasa oleh Rusnan Yahya, Cet.I, . Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1997 Zarkasyi, Mukhtar. Hukum Keluarga Islam di Malaysia, makalah. dirbinbapera:depag, 19 september 2002 Zin, Najibah M. The Training Appointment and Supervision of Islamic Judges in Malaysia, Pacific Rim and Policy Journal, 21: (1) 2012 Al Zuhaili, Wahbah. Fiqh Perundangan Islam. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000 http://kes2syariah.blogspot.com/search/label/Putus%20Tunang, diakses pada senin 26 Januari 2015 pukul 16.00 WIB http://musaawang.blogspot.com/2011/11/dilema-putus-tunang.html, diakses pada Jum’at, 6 Februari 2015 http://senadakpwkm.wordpress.com/2011/02/16/pemungkiran-pertunangan/, diakses pada jum’at, 6 februari 2015"],"dc:subject":["18012802 Khitbah & Kafaah"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Engagement cancellation and its legal implication in Malaysia: Woman's right perspective"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}