{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:2298"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:2298","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparasi laporan keuangan partai politik","abstract":"INDONESIA: Melihat dari banyaknya kasus yang terjadi dalam pemerintahan terkait penyelewengan dana yang tidak jelas kepada partai politik.Setelah di telaah lagi, ternyata dalam prakteknya partai politik ini kurang mampu menjawab tuntutan masyarakat dalam mentranparansikan dan mengakuntabilitasikan laporan keuangannya. Ini menunjukkan bahwa partai politik belum optimaldalam proses pencatatan sampai dengan pelaporan untuk laporan keuangan, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dan hasil penelitian dikaitkan dengan salah satu kasus korupsi yang ada di Malang. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikelompokkan atas jawaban responden berdasarkan frekuensi tertentu yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. Analisa datanya melalui tahapan: uji validitas, uji reliabilitas, distribusi frekuensi, analisis deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 70,35% responden setuju bahwa laporan keuagan partai politik telah akuntabel dan 75,39% responden setuju bahwa laporan keuangan partai politik telah transparan. Artinya partai politik harus lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Berdasarkan kasus dana hibah dan bansos, dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan pada partai politik sangat penting, mengingat bahwa sumber dana keuangan partai politik salah satunya berasal dari dana bansos APBN/APBD dimana dana tersebut yang seharusnya disusun secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan sarana prasarana dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Malang. ENGLISH: Several cases have been occurred in the Government related to misappropriation of funds of political parties. The practice of political parties are unable to respond the demands of the community foracountability and transparency of financial report. It indicates that the political parties are inadequate in the process of financial reporting record is therefore purpose of this research is to tell the readers related to the perception of Auditors in Malang for the accountability and transparency of political parties financial reports and research results is associated with one of the corruption cases in Malang. This research is a descriptive qualitative analysis research and that used the distribution of frequencies as one of the methods for getting an accurate data. The data was obtained through questionnaire which were spread in the city of Malang. Analysis of data through the stages of validity test, reliability test, distribution of frequencies, descriptive analysis, and conclusion. The results indicate 70,35% respondents were agreed that political parties must accountable in presenting financial report and 75,39% also agreed in transparency of financial report. This results shows that the political parties must acountable and transparency for manage and present of financial report. Next based on the case of grants and grant-in-aid, it can be concluded that the level of financial accountability and transparency in political parties is crucial.It haven because the source of the financial funds of political parties is derived the grant-in-aid fromAPBN/APBD. Those funds are supposed to be organized effectively and efficiently to achieve the goal to improve infrastructure and communities prosper in Malang.","abstract_html":"INDONESIA: Melihat dari banyaknya kasus yang terjadi dalam pemerintahan terkait penyelewengan dana yang tidak jelas kepada partai politik.Setelah di telaah lagi, ternyata dalam prakteknya partai politik ini kurang mampu menjawab tuntutan masyarakat dalam mentranparansikan dan mengakuntabilitasikan laporan keuangannya. Ini menunjukkan bahwa partai politik belum optimaldalam proses pencatatan sampai dengan pelaporan untuk laporan keuangan, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dan hasil penelitian dikaitkan dengan salah satu kasus korupsi yang ada di Malang. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikelompokkan atas jawaban responden berdasarkan frekuensi tertentu yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. Analisa datanya melalui tahapan: uji validitas, uji reliabilitas, distribusi frekuensi, analisis deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 70,35% responden setuju bahwa laporan keuagan partai politik telah akuntabel dan 75,39% responden setuju bahwa laporan keuangan partai politik telah transparan. Artinya partai politik harus lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Berdasarkan kasus dana hibah dan bansos, dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan pada partai politik sangat penting, mengingat bahwa sumber dana keuangan partai politik salah satunya berasal dari dana bansos APBN/APBD dimana dana tersebut yang seharusnya disusun secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan sarana prasarana dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Malang. ENGLISH: Several cases have been occurred in the Government related to misappropriation of funds of political parties. The practice of political parties are unable to respond the demands of the community foracountability and transparency of financial report. It indicates that the political parties are inadequate in the process of financial reporting record is therefore purpose of this research is to tell the readers related to the perception of Auditors in Malang for the accountability and transparency of political parties financial reports and research results is associated with one of the corruption cases in Malang. This research is a descriptive qualitative analysis research and that used the distribution of frequencies as one of the methods for getting an accurate data. The data was obtained through questionnaire which were spread in the city of Malang. Analysis of data through the stages of validity test, reliability test, distribution of frequencies, descriptive analysis, and conclusion. The results indicate 70,35% respondents were agreed that political parties must accountable in presenting financial report and 75,39% also agreed in transparency of financial report. This results shows that the political parties must acountable and transparency for manage and present of financial report. Next based on the case of grants and grant-in-aid, it can be concluded that the level of financial accountability and transparency in political parties is crucial.It haven because the source of the financial funds of political parties is derived the grant-in-aid fromAPBN/APBD. Those funds are supposed to be organized effectively and efficiently to achieve the goal to improve infrastructure and communities prosper in Malang.","abstract_has_math":false,"creators":["Arsianti, Riska"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-04","date_published":"2015-04","updated_at":"2026-11-18T20:41:02Z","subjects":["150102 Auditing and Accountability"],"languages":["en","id","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/11/11520052_Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/11/11520052_Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/4/11520052_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A2298","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Arsianti, Riska"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-04-27"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Agoes, Sukrisno. (2012). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Jakarta : Salemba Empat Anzar, Dahnil. (2011) Akuntabilitas keuangan Partai Politik Di Banten. 2(7), 978602-96848. Diperoleh tanggal 3 Desember 2014 dari http://ejurnal.fisip-untirta.ac.id/index.php/eJLAN/article/download/7/8 Baroroh, Ali. (2006). Trik-Trik Analisis Statistik SPSS 15. Jakarta: Elex Media Komputindo Bastian, Indra. (2007). Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik. Jakarta: Erlangga Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: Erlangga Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga Dana Hibah Dan Bansos Rawan Diselewengkan (Kabupaten Malang). (24 Maret 2015). Malang Corruption Watch. Diperoleh tanggal 29 Maret 2015 dari http://mcw-malang.org/s2-berita/dana-hibah-dan-bansos-rawan- diselewengkan-kabupaten-malang#more-513 Dwiyanto, Agus. (2009). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Elder, Randal J., Beasley, Mark S. Beasley., Arens, Alvin A. (2011). Auditing dan Jasa Assurance. Jakarta: Salemba Empat Guy, Dan M., Alderman, C. Wayne., Winters, Alan J. (2002). Auditing. Jakarta: Erlangga Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat http://www.iapi.or.id/iapi/directory.php/, di akses 3 Desember 2014 Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). PSAK 45 Revisi 2011. Jakarta. Diperoleh tanggal 19 April 2014 dari http://keuanganlsm.com/finance/wp- content/plugins/download-monitor/download.php?id=PSAK-No.-45- Pelaporan-Keuangan-Entitas-Nirlaba-Revisi-2011.pdf Kartono, Kartini. (1998). Psikologi Umum. Bandung: CV. Mandar Maju Kholmi, Masiyah. (2011) Persepsi Pengurus Partai Politik terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. 3(1), 2088-0685. Diperoleh tanggal 17 April 2014 dari http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/viewFile/1468/1568/ Komisi Pemilihan Umum. (2003). Keputusan KPU Tentang Tata Administrasi Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, Serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2003. Jakarta. Diperoleh tanggal 17 November 2014 dari http://keuanganlsm.com/finance/wp- content/plugins/download-monitor/download.php?id=73.-Kep-KPU-676- th-2003-Tata-Administrasi-Sistem-Keuangan-Parpol.pdf Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta Muchlas, Makmuri. (2008). Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Munir, Misbahul. 2007. Ajaran – Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadist Nabi Dalam Perspektif Ekonomi. Malang: UIN Press Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Peraturan Komisi pemilihan Umum No. 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["150102 Auditing and Accountability"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["en","id","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/4/11520052_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/1/11520052_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/2/11520052_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/3/11520052_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/5/11520052_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/6/11520052_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/7/11520052_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/9/11520052_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/10/11520052_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/8/11520052_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/11/11520052_Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/12/11520052_Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Melihat dari banyaknya kasus yang terjadi dalam pemerintahan terkait penyelewengan dana yang tidak jelas kepada partai politik.Setelah di telaah lagi, ternyata dalam prakteknya partai politik ini kurang mampu menjawab tuntutan masyarakat dalam mentranparansikan dan mengakuntabilitasikan laporan keuangannya. Ini menunjukkan bahwa partai politik belum optimaldalam proses pencatatan sampai dengan pelaporan untuk laporan keuangan, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dan hasil penelitian dikaitkan dengan salah satu kasus korupsi yang ada di Malang. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikelompokkan atas jawaban responden berdasarkan frekuensi tertentu yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. Analisa datanya melalui tahapan: uji validitas, uji reliabilitas, distribusi frekuensi, analisis deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 70,35% responden setuju bahwa laporan keuagan partai politik telah akuntabel dan 75,39% responden setuju bahwa laporan keuangan partai politik telah transparan. Artinya partai politik harus lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Berdasarkan kasus dana hibah dan bansos, dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan pada partai politik sangat penting, mengingat bahwa sumber dana keuangan partai politik salah satunya berasal dari dana bansos APBN/APBD dimana dana tersebut yang seharusnya disusun secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan sarana prasarana dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Malang. ENGLISH: Several cases have been occurred in the Government related to misappropriation of funds of political parties. The practice of political parties are unable to respond the demands of the community foracountability and transparency of financial report. It indicates that the political parties are inadequate in the process of financial reporting record is therefore purpose of this research is to tell the readers related to the perception of Auditors in Malang for the accountability and transparency of political parties financial reports and research results is associated with one of the corruption cases in Malang. This research is a descriptive qualitative analysis research and that used the distribution of frequencies as one of the methods for getting an accurate data. The data was obtained through questionnaire which were spread in the city of Malang. Analysis of data through the stages of validity test, reliability test, distribution of frequencies, descriptive analysis, and conclusion. The results indicate 70,35% respondents were agreed that political parties must accountable in presenting financial report and 75,39% also agreed in transparency of financial report. This results shows that the political parties must acountable and transparency for manage and present of financial report. Next based on the case of grants and grant-in-aid, it can be concluded that the level of financial accountability and transparency in political parties is crucial.It haven because the source of the financial funds of political parties is derived the grant-in-aid fromAPBN/APBD. Those funds are supposed to be organized effectively and efficiently to achieve the goal to improve infrastructure and communities prosper in Malang."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparasi laporan keuangan partai politik"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Arsianti, Riska"],"dc:date":["2015-04-27"],"dc:date.issued":["2015-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Melihat dari banyaknya kasus yang terjadi dalam pemerintahan terkait penyelewengan dana yang tidak jelas kepada partai politik.Setelah di telaah lagi, ternyata dalam prakteknya partai politik ini kurang mampu menjawab tuntutan masyarakat dalam mentranparansikan dan mengakuntabilitasikan laporan keuangannya. Ini menunjukkan bahwa partai politik belum optimaldalam proses pencatatan sampai dengan pelaporan untuk laporan keuangan, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dan hasil penelitian dikaitkan dengan salah satu kasus korupsi yang ada di Malang. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang telah dikelompokkan atas jawaban responden berdasarkan frekuensi tertentu yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. Analisa datanya melalui tahapan: uji validitas, uji reliabilitas, distribusi frekuensi, analisis deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 70,35% responden setuju bahwa laporan keuagan partai politik telah akuntabel dan 75,39% responden setuju bahwa laporan keuangan partai politik telah transparan. Artinya partai politik harus lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Berdasarkan kasus dana hibah dan bansos, dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan pada partai politik sangat penting, mengingat bahwa sumber dana keuangan partai politik salah satunya berasal dari dana bansos APBN/APBD dimana dana tersebut yang seharusnya disusun secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan sarana prasarana dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Malang. ENGLISH: Several cases have been occurred in the Government related to misappropriation of funds of political parties. The practice of political parties are unable to respond the demands of the community foracountability and transparency of financial report. It indicates that the political parties are inadequate in the process of financial reporting record is therefore purpose of this research is to tell the readers related to the perception of Auditors in Malang for the accountability and transparency of political parties financial reports and research results is associated with one of the corruption cases in Malang. This research is a descriptive qualitative analysis research and that used the distribution of frequencies as one of the methods for getting an accurate data. The data was obtained through questionnaire which were spread in the city of Malang. Analysis of data through the stages of validity test, reliability test, distribution of frequencies, descriptive analysis, and conclusion. The results indicate 70,35% respondents were agreed that political parties must accountable in presenting financial report and 75,39% also agreed in transparency of financial report. This results shows that the political parties must acountable and transparency for manage and present of financial report. Next based on the case of grants and grant-in-aid, it can be concluded that the level of financial accountability and transparency in political parties is crucial.It haven because the source of the financial funds of political parties is derived the grant-in-aid fromAPBN/APBD. Those funds are supposed to be organized effectively and efficiently to achieve the goal to improve infrastructure and communities prosper in Malang."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/4/11520052_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/1/11520052_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/2/11520052_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/3/11520052_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/5/11520052_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/6/11520052_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/7/11520052_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/9/11520052_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/10/11520052_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/8/11520052_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/11/11520052_Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/12/11520052_Ringkasan.pdf"],"dc:language":["en","id","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2298/"],"dc:relation.references":["Agoes, Sukrisno. (2012). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Jakarta : Salemba Empat Anzar, Dahnil. (2011) Akuntabilitas keuangan Partai Politik Di Banten. 2(7), 978602-96848. Diperoleh tanggal 3 Desember 2014 dari http://ejurnal.fisip-untirta.ac.id/index.php/eJLAN/article/download/7/8 Baroroh, Ali. (2006). Trik-Trik Analisis Statistik SPSS 15. Jakarta: Elex Media Komputindo Bastian, Indra. (2007). Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik. Jakarta: Erlangga Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: Erlangga Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga Dana Hibah Dan Bansos Rawan Diselewengkan (Kabupaten Malang). (24 Maret 2015). Malang Corruption Watch. Diperoleh tanggal 29 Maret 2015 dari http://mcw-malang.org/s2-berita/dana-hibah-dan-bansos-rawan- diselewengkan-kabupaten-malang#more-513 Dwiyanto, Agus. (2009). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Elder, Randal J., Beasley, Mark S. Beasley., Arens, Alvin A. (2011). Auditing dan Jasa Assurance. Jakarta: Salemba Empat Guy, Dan M., Alderman, C. Wayne., Winters, Alan J. (2002). Auditing. Jakarta: Erlangga Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat http://www.iapi.or.id/iapi/directory.php/, di akses 3 Desember 2014 Ikatan Akuntansi Indonesia. (2011). PSAK 45 Revisi 2011. Jakarta. Diperoleh tanggal 19 April 2014 dari http://keuanganlsm.com/finance/wp- content/plugins/download-monitor/download.php?id=PSAK-No.-45- Pelaporan-Keuangan-Entitas-Nirlaba-Revisi-2011.pdf Kartono, Kartini. (1998). Psikologi Umum. Bandung: CV. Mandar Maju Kholmi, Masiyah. (2011) Persepsi Pengurus Partai Politik terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. 3(1), 2088-0685. Diperoleh tanggal 17 April 2014 dari http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/viewFile/1468/1568/ Komisi Pemilihan Umum. (2003). Keputusan KPU Tentang Tata Administrasi Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, Serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2003. Jakarta. Diperoleh tanggal 17 November 2014 dari http://keuanganlsm.com/finance/wp- content/plugins/download-monitor/download.php?id=73.-Kep-KPU-676- th-2003-Tata-Administrasi-Sistem-Keuangan-Parpol.pdf Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta Muchlas, Makmuri. (2008). Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Munir, Misbahul. 2007. Ajaran – Ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadist Nabi Dalam Perspektif Ekonomi. Malang: UIN Press Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Peraturan Komisi pemilihan Umum No. 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah"],"dc:subject":["150102 Auditing and Accountability"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparasi laporan keuangan partai politik"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:41:02Z"}