{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:229"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:229","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Formalisasi syariah: Studi konstruksi sosial elit partai politik di Kabupaten Pamekasan","abstract":"INDONESIA: Peran para legislator dari partai Islam sangat menentukan masa depan formalisasi syariah di daerah Pamekasan. Sebab, pintu pengakomodiran hukum Islam melalui jalur Perundang-undangan Daerah (Proglegsda) merupakan satu-satunya pintu yang paling efektif dalam mentransformasikan hukum Islam. Namun seringkali perjuangan para elit partai Islam daerah kandas di tengah jalan karena persoalan minoritas suara yang diperoleh, sehingga dalam mengupayakan formalisasi syariat harus juga ditopang secara sinergis oleh suara dari partai Nasionalis dan partai nasionalis-religius di parlemen. Namun upaya sinergis formalisasi syariat dari partai Islam, partai nasionalis religius dan partai nasionalis mempunyai defrensiasi pola perjuangan yang signifikan. Satu sisi para elit partai Islam mengupayakan formalisasi syariat Islam secara tekstual normatif, sementara partai elit partai nasionalis dan elit partai nasionalis- religius mengupayakan formalisasi secara subtantif. Sehingga berangkat dari persoalan tersebut peneliti memfokuskan penelitian ini ke dalam dua persoalan penting yaitu 1) Bagaimana pandangan elit partai politik mengenai upaya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana pola konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan? Sehingga secara teoritis ekspektasi dari temuan dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi penting, diantaranya adalah; hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rule model formalisasi syariat Islam yang ideal sehingga bisa menjadi outstanding theoritic di bidang ilmu hukum khususnya studi tentang formalisasi hukum Islam. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau bahan kebijakan baru bagi para elit partai politik dalam mereaktualisasikan formalisasi hukum Islam yang progresif di Pamekasn dan di daerah-daerah lain yang menghendaki formalisasi syariah. Dalam penelitian ini, cara pandang para elit partai dalam upaya formalisasi syariah, akan dianalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial Berger. Dengan argumentasi, teori konstruksi sosial berguna untuk mengetahui behind motive keagamaan masing-masing elit partai Islam, elit partai nasionalis-religius dan elit partai nasionalis yang menjadi legislator daerah, sehingga akan terkonfigurasi dalam formalsasi syariah yang transformatif. Selain itu dari segi metode penelitianya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma naturalistic. Sedangkan dari segi pengolahan datanya peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dalam penyajian datanya peneliti melalui tahap-tahap editing, verifikasi, klasifikasi, analisis data hingga sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Sementara hasil penelitian dalam tesis ini adalah 1) Seluruh para elit partai politik baik partai yang berideologikan Islam, nasionalis-sekuler, maupun partai politik nasionalis-religius memandang perlu adanya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan; 2) Adapun konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Pamekasan, mereka memahami bahwa: Pertama, Konstruksi teologis elit partai Islam cenderung dogmatis dan menghendaki formalisasi syariah secara normatif- tekstual. Sementara para elit partai politik nasionalis sekuler dan nasionalis religius dalam sistem konstruksi teologisnya lebih cenderung teologis substansial, yaitu upaya perjuangan dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam program legislasi daerah secara substansi. Kedua, Konstruksi sosiologis para elit partai Islam menyandarkan argumentasinya pada Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Pamekasan. Dalam kapasitas ini para elit partai nasionalis juga mempunyai argumentasi sosiologis yang sama dengan para elit partai Islam, hanya saja mereka menambahkan argumentasi adanya sistem demokratisasi yang dibangun di Indonesia sebagai alasan sosiologis untuk memberikan kebebasan masyarakatnya memilih hukum apa yang harus diakomodir dalam program legislasi daerah. Ketiga, Konstruksi politik para elit partai Islam menyandarkan argumentasi konstruksinya dengan alasan komitmen ideologis masing-masing partainya. Sementara konstruksi politik yang coba dibangun oleh para elit partai nasionalis sekuler dan partai nasionalis religius kecuali PKB cenderung prgamatis. Adapun PKB dari partai nasionalis-religius konstruksi politisnya cenderung kompromistis antara pragmatis dan ideologis. ENGLISH: The role of legislators from the Islamic parties will determine the future of the formalization of sharia in Pamekasan. Because the accomodation of Islamic law through the Regional Legislation (Proglegsda) is the only way that’s most effective in transforming Islamic law. But the struggle of elite’s Islamic parties foundered because of the way the issue of minority votes obtained, so that the law should also seek formalization synergistically supported by the sound of the Nationalist Party and the nationalist - religious parties in parliament. However synergistic efforts formalization of sharia Islamic party, religious and nationalist parties nationalist parties have differentiation pattern of significant struggle. One side of the elite Islamic party seeking textual formalization of normative Islamic law, while the party elite and elite nationalist party of nationalist-religious party seeking substantive formalization. Thus departing from the problem research focus of this research into two important questions : 1) How do elite political parties regarding the formalization of sharia in Pamekasan? , 2 ) How does the pattern of elite social construction of political parties in the fight for the formalization of sharia in Pamekasan? Expectations, this study could provide important contributions, such as; are theoretically capable of becoming a model rule formalization of Islamic law that could be ideal theoritic outstanding in the field of legal science, especially the study of the formalization of Islamic law. As a practical manner, the results of this study are expected to be a reference or a new material for the elite policies of political parties in mereaktualisasikan progressive formalization of Islamic law in Pamekasan and in other areas that require formalization of sharia. In this study, the views of the party elite in the formalization of sharia, will be analyzed using the theory of social construction Berger. This is to find out the motive behind each other's religious elite Islamic party, the party elite and elite nationalist-religious nationalist party into a regional legislator, so it will be configured in the formalization of sharia transformative. Also in terms of research method, the researchers used a qualitative approach with naturalistic paradigm. While the results of the research in this thesis are 1) political party elites both parties berideologikan Islamic, nationalist-secular, and nationalist-religious political parties saw the need for formalization of sharia in Pamekasan; 2 ) The social construction of political elites in the fight for the formalization sharia in Pamekasan, they understand that : First, the construction of theological elite Islamic parties tend dogmatic and normatively requires formalization of sharia - textual. While the elite secular nationalist political parties and religious nationalists in the construction of his theological system theological substantially more likely. Secondly, Construction sociological elite Islamic parties rested his argument on Islam as the religion of the majority community Pamekasan. In this capacity the party elite nationalist and nationalist-religious also have the same sociological argument with the elite Islamic party, it's just that they added a system built democratization in Indonesia as a sociological reasons to give the people the freedom to choose the law what must be accommodated in prolegsda. Third, the political construction of the elite Islamic party construction argument rested on the grounds of ideological commitments of each party. While trying to built a political construction by the secular nationalist party elite and religious nationalist parties except CLA tended prgamatis. The CLA of nationalist-religious parties tend to be a compromise between the political construction of pragmatic and ideological.","abstract_html":"INDONESIA: Peran para legislator dari partai Islam sangat menentukan masa depan formalisasi syariah di daerah Pamekasan. Sebab, pintu pengakomodiran hukum Islam melalui jalur Perundang-undangan Daerah (Proglegsda) merupakan satu-satunya pintu yang paling efektif dalam mentransformasikan hukum Islam. Namun seringkali perjuangan para elit partai Islam daerah kandas di tengah jalan karena persoalan minoritas suara yang diperoleh, sehingga dalam mengupayakan formalisasi syariat harus juga ditopang secara sinergis oleh suara dari partai Nasionalis dan partai nasionalis-religius di parlemen. Namun upaya sinergis formalisasi syariat dari partai Islam, partai nasionalis religius dan partai nasionalis mempunyai defrensiasi pola perjuangan yang signifikan. Satu sisi para elit partai Islam mengupayakan formalisasi syariat Islam secara tekstual normatif, sementara partai elit partai nasionalis dan elit partai nasionalis- religius mengupayakan formalisasi secara subtantif. Sehingga berangkat dari persoalan tersebut peneliti memfokuskan penelitian ini ke dalam dua persoalan penting yaitu 1) Bagaimana pandangan elit partai politik mengenai upaya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana pola konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan? Sehingga secara teoritis ekspektasi dari temuan dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi penting, diantaranya adalah; hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rule model formalisasi syariat Islam yang ideal sehingga bisa menjadi outstanding theoritic di bidang ilmu hukum khususnya studi tentang formalisasi hukum Islam. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau bahan kebijakan baru bagi para elit partai politik dalam mereaktualisasikan formalisasi hukum Islam yang progresif di Pamekasn dan di daerah-daerah lain yang menghendaki formalisasi syariah. Dalam penelitian ini, cara pandang para elit partai dalam upaya formalisasi syariah, akan dianalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial Berger. Dengan argumentasi, teori konstruksi sosial berguna untuk mengetahui behind motive keagamaan masing-masing elit partai Islam, elit partai nasionalis-religius dan elit partai nasionalis yang menjadi legislator daerah, sehingga akan terkonfigurasi dalam formalsasi syariah yang transformatif. Selain itu dari segi metode penelitianya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma naturalistic. Sedangkan dari segi pengolahan datanya peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dalam penyajian datanya peneliti melalui tahap-tahap editing, verifikasi, klasifikasi, analisis data hingga sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Sementara hasil penelitian dalam tesis ini adalah 1) Seluruh para elit partai politik baik partai yang berideologikan Islam, nasionalis-sekuler, maupun partai politik nasionalis-religius memandang perlu adanya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan; 2) Adapun konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Pamekasan, mereka memahami bahwa: Pertama, Konstruksi teologis elit partai Islam cenderung dogmatis dan menghendaki formalisasi syariah secara normatif- tekstual. Sementara para elit partai politik nasionalis sekuler dan nasionalis religius dalam sistem konstruksi teologisnya lebih cenderung teologis substansial, yaitu upaya perjuangan dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam program legislasi daerah secara substansi. Kedua, Konstruksi sosiologis para elit partai Islam menyandarkan argumentasinya pada Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Pamekasan. Dalam kapasitas ini para elit partai nasionalis juga mempunyai argumentasi sosiologis yang sama dengan para elit partai Islam, hanya saja mereka menambahkan argumentasi adanya sistem demokratisasi yang dibangun di Indonesia sebagai alasan sosiologis untuk memberikan kebebasan masyarakatnya memilih hukum apa yang harus diakomodir dalam program legislasi daerah. Ketiga, Konstruksi politik para elit partai Islam menyandarkan argumentasi konstruksinya dengan alasan komitmen ideologis masing-masing partainya. Sementara konstruksi politik yang coba dibangun oleh para elit partai nasionalis sekuler dan partai nasionalis religius kecuali PKB cenderung prgamatis. Adapun PKB dari partai nasionalis-religius konstruksi politisnya cenderung kompromistis antara pragmatis dan ideologis. ENGLISH: The role of legislators from the Islamic parties will determine the future of the formalization of sharia in Pamekasan. Because the accomodation of Islamic law through the Regional Legislation (Proglegsda) is the only way that’s most effective in transforming Islamic law. But the struggle of elite’s Islamic parties foundered because of the way the issue of minority votes obtained, so that the law should also seek formalization synergistically supported by the sound of the Nationalist Party and the nationalist - religious parties in parliament. However synergistic efforts formalization of sharia Islamic party, religious and nationalist parties nationalist parties have differentiation pattern of significant struggle. One side of the elite Islamic party seeking textual formalization of normative Islamic law, while the party elite and elite nationalist party of nationalist-religious party seeking substantive formalization. Thus departing from the problem research focus of this research into two important questions : 1) How do elite political parties regarding the formalization of sharia in Pamekasan? , 2 ) How does the pattern of elite social construction of political parties in the fight for the formalization of sharia in Pamekasan? Expectations, this study could provide important contributions, such as; are theoretically capable of becoming a model rule formalization of Islamic law that could be ideal theoritic outstanding in the field of legal science, especially the study of the formalization of Islamic law. As a practical manner, the results of this study are expected to be a reference or a new material for the elite policies of political parties in mereaktualisasikan progressive formalization of Islamic law in Pamekasan and in other areas that require formalization of sharia. In this study, the views of the party elite in the formalization of sharia, will be analyzed using the theory of social construction Berger. This is to find out the motive behind each other&#x27;s religious elite Islamic party, the party elite and elite nationalist-religious nationalist party into a regional legislator, so it will be configured in the formalization of sharia transformative. Also in terms of research method, the researchers used a qualitative approach with naturalistic paradigm. While the results of the research in this thesis are 1) political party elites both parties berideologikan Islamic, nationalist-secular, and nationalist-religious political parties saw the need for formalization of sharia in Pamekasan; 2 ) The social construction of political elites in the fight for the formalization sharia in Pamekasan, they understand that : First, the construction of theological elite Islamic parties tend dogmatic and normatively requires formalization of sharia - textual. While the elite secular nationalist political parties and religious nationalists in the construction of his theological system theological substantially more likely. Secondly, Construction sociological elite Islamic parties rested his argument on Islam as the religion of the majority community Pamekasan. In this capacity the party elite nationalist and nationalist-religious also have the same sociological argument with the elite Islamic party, it&#x27;s just that they added a system built democratization in Indonesia as a sociological reasons to give the people the freedom to choose the law what must be accommodated in prolegsda. Third, the political construction of the elite Islamic party construction argument rested on the grounds of ideological commitments of each party. While trying to built a political construction by the secular nationalist party elite and religious nationalist parties except CLA tended prgamatis. The CLA of nationalist-religious parties tend to be a compromise between the political construction of pragmatic and ideological.","abstract_has_math":false,"creators":["Rohmah, Siti"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"masters","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2013,"date_issued":"2013-08","date_published":"2013-08","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/229/11/11780010%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/229/11/11780010%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/229/1/11780010%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A229","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Rohmah, Siti"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2013-08-01"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2013-08"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/229/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abdurrahman, Moeslim. Islam transformatif, (Yogyakarta: LKIS 2005) Adi, Rianto Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004) Ahmad, Amrullah; dkk. Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, SH, (Jakarta: PP IKAHA, 1994) al-Marsudi, Subandi. Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, (Jakarta: RajaGrapindo Persada, 2001) al-Sadlan, Shalih bin Ghanim Aplikasi Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah) Ali, Daud. Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali, 2005) An Na‟im, Abdullah Ahmad, Dekonstruksi Syari’ah (Yogyakarta: LKiS, 2004) Ar-Raghib al-Asfahani, al-Mu’jam Mufradaat li Alfadz Al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) Asshiddiqie, Jimly. Konsulidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, 2002) Azhary, Muhammad Thohir. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, (Jakarta: Prenada Media, 2003). Batuah, A.M. Datuk Maruhun & D.K. Bagindo Tananeh, Hukum Adat dan Adat Minangkabau, (Jakarta: NV. Poesaka Asli) Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, Tafsir social atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1990). Berger, Peter L. The Sacred Canopy: Elements of a Sosiological Theory of Religion. (New York: Anchor Books, 1967) Bisri, Cik Hasan. Model Penelitian Fiqih Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004) Dahlan, Moh, Abdullah Ahmad An Na’im: epitemologi hukum islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Djazuli, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Prenada, 2005) Efendi, Satria M. Zein, Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam, (Diktat pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tt) Fanani, Muhyar, Membumikan hukum Islam: nasionalisasi hukum islam dan islamisasi hukum nasional Pasca Reformasi, Yogyakarta: Tiara wacana, 2008) Firmansyah Dody “Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan Menerapkan Syariat Islam di Kabupaten Pamekasan. Skripsi. (Surabaya: FISIP UNAIR, 2008) Hazairin dalam Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia, Bayumedia, (Malang: 2005) Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Jakarta: Tinta Mas, 1974) Halim, Abdul. Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam politik hokum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008) Hurgronje, C. Snouk, De Islam in Nederlandsh Indie, terj. S. Gunawan, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983, cet. ke 2) Jazuni, Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional: Pasang Surut Legislasi Hukum Islam Dari Uu No 1 Tahun 1974 Sampai Lahirnya Uu No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Acehsebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Disertasi UI Jakarta, 2005 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta:PT Bina Aksara, 1984) Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushulul Fiqhi, (Qahirah: Dakwah Islamiyah sabab Al Azhar, 1998) Lincoln,S. Vyonna dan Egon G. Guba, Natuiralistic Inquiry (Beverly Hills: SAGE Publications, 1985) Marzuki, Metodologi Riset, (BPFE-UII, 1995) MD, Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 2011) MD, Mahfud, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), Miswari Zuhairi, Dekonstruksi Syariat: Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi dan Depolitisasi, dalam Jurnal Tashwirul Afkar: Deformalisasi Syariat, edisi 12 (Jakarta: Lakpesdam dan TAF, 2002) Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan VII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996) Mu‟ti, Abdul. Deformalisasi Islam, Yogyakarta: LKIS, 2001 Qardhawi, Yusuf, “al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyah Ma’a Nadharat Tahliliyah fi al- Ijtihad al-Ma’ashir”, diterjemahkan Achmad Syathori, Ijtihad Dalam Syari‟at Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) Rahardjo, Satjipto, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Perss, 2002) Rasyadi, Rahmat, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2006) Rahardjo, Sajipto, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Adiya, 2006) Ritzer, George Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, pen. Alimandan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) Sadzali, Munawir. Hukum Tata Negara dalam Islam, Jakarta: UPI Pers, 1996 Sahid HM, Formalisasi Syariat Islam Dalam Konstruksi Kiai NU Struktural Jawa Timur, Disertasi IAIN Surabaya 2009 Sastroatmodjo, H. Asro & H.A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks ke-Indonesiaan, CV. Utomo, (Bandung:2009) Singarimbun, Irawati. “Teknik Wawancara”, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1989) Soehino. Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1980) Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, “Basic of Qualitative Research:Grounded Theory procedures and technicques ”, diterjemahkan oleh M. Junaidi Ghony, Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan teori grounded (Surabaya: PT Bina Imu, 1997) Sudjana, Nana Ahwal Kusuma, Pro, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek ( Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada, 2002) Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) Supomo, Jokosutomo, Sejarah Politik Hukum Adat, (Jakarta: 1955) Suprayogo, Imam dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001) Syaltut, Mahmud Al-Islam Aqidah wa Syariah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966) Syalabi, Muhammad al-Madkhal fi Ta’rif bi al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-„Arabiyyah, 1969) Takariawan Agus (ed), Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2001) Thalib, Sajuti. Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1985) Wahid, Marzuki; & Rumadi, Fiqih Mazhab Negara, (Yogyakarta: LKIS, 2001) Waluyo, Bambang, Penelitian hukum dan Praktek, Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) Zahrah, Abu. Ushul Fiqh, (Kairo: Daar Al-fikr, 1967) Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Daar al-Fikr, cet IV, 2004)"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["masters"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/229/1/11780010%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/2/11780010%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/3/11780010%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/12/11780010%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/4/11780010%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/5/11780010%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/6/11780010%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/7/11780010%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/8/11780010%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/9/11780010%20Bab%206.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/10/11780010%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/11/11780010%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Peran para legislator dari partai Islam sangat menentukan masa depan formalisasi syariah di daerah Pamekasan. Sebab, pintu pengakomodiran hukum Islam melalui jalur Perundang-undangan Daerah (Proglegsda) merupakan satu-satunya pintu yang paling efektif dalam mentransformasikan hukum Islam. Namun seringkali perjuangan para elit partai Islam daerah kandas di tengah jalan karena persoalan minoritas suara yang diperoleh, sehingga dalam mengupayakan formalisasi syariat harus juga ditopang secara sinergis oleh suara dari partai Nasionalis dan partai nasionalis-religius di parlemen. Namun upaya sinergis formalisasi syariat dari partai Islam, partai nasionalis religius dan partai nasionalis mempunyai defrensiasi pola perjuangan yang signifikan. Satu sisi para elit partai Islam mengupayakan formalisasi syariat Islam secara tekstual normatif, sementara partai elit partai nasionalis dan elit partai nasionalis- religius mengupayakan formalisasi secara subtantif. Sehingga berangkat dari persoalan tersebut peneliti memfokuskan penelitian ini ke dalam dua persoalan penting yaitu 1) Bagaimana pandangan elit partai politik mengenai upaya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana pola konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan? Sehingga secara teoritis ekspektasi dari temuan dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi penting, diantaranya adalah; hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rule model formalisasi syariat Islam yang ideal sehingga bisa menjadi outstanding theoritic di bidang ilmu hukum khususnya studi tentang formalisasi hukum Islam. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau bahan kebijakan baru bagi para elit partai politik dalam mereaktualisasikan formalisasi hukum Islam yang progresif di Pamekasn dan di daerah-daerah lain yang menghendaki formalisasi syariah. Dalam penelitian ini, cara pandang para elit partai dalam upaya formalisasi syariah, akan dianalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial Berger. Dengan argumentasi, teori konstruksi sosial berguna untuk mengetahui behind motive keagamaan masing-masing elit partai Islam, elit partai nasionalis-religius dan elit partai nasionalis yang menjadi legislator daerah, sehingga akan terkonfigurasi dalam formalsasi syariah yang transformatif. Selain itu dari segi metode penelitianya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma naturalistic. Sedangkan dari segi pengolahan datanya peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dalam penyajian datanya peneliti melalui tahap-tahap editing, verifikasi, klasifikasi, analisis data hingga sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Sementara hasil penelitian dalam tesis ini adalah 1) Seluruh para elit partai politik baik partai yang berideologikan Islam, nasionalis-sekuler, maupun partai politik nasionalis-religius memandang perlu adanya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan; 2) Adapun konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Pamekasan, mereka memahami bahwa: Pertama, Konstruksi teologis elit partai Islam cenderung dogmatis dan menghendaki formalisasi syariah secara normatif- tekstual. Sementara para elit partai politik nasionalis sekuler dan nasionalis religius dalam sistem konstruksi teologisnya lebih cenderung teologis substansial, yaitu upaya perjuangan dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam program legislasi daerah secara substansi. Kedua, Konstruksi sosiologis para elit partai Islam menyandarkan argumentasinya pada Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Pamekasan. Dalam kapasitas ini para elit partai nasionalis juga mempunyai argumentasi sosiologis yang sama dengan para elit partai Islam, hanya saja mereka menambahkan argumentasi adanya sistem demokratisasi yang dibangun di Indonesia sebagai alasan sosiologis untuk memberikan kebebasan masyarakatnya memilih hukum apa yang harus diakomodir dalam program legislasi daerah. Ketiga, Konstruksi politik para elit partai Islam menyandarkan argumentasi konstruksinya dengan alasan komitmen ideologis masing-masing partainya. Sementara konstruksi politik yang coba dibangun oleh para elit partai nasionalis sekuler dan partai nasionalis religius kecuali PKB cenderung prgamatis. Adapun PKB dari partai nasionalis-religius konstruksi politisnya cenderung kompromistis antara pragmatis dan ideologis. ENGLISH: The role of legislators from the Islamic parties will determine the future of the formalization of sharia in Pamekasan. Because the accomodation of Islamic law through the Regional Legislation (Proglegsda) is the only way that’s most effective in transforming Islamic law. But the struggle of elite’s Islamic parties foundered because of the way the issue of minority votes obtained, so that the law should also seek formalization synergistically supported by the sound of the Nationalist Party and the nationalist - religious parties in parliament. However synergistic efforts formalization of sharia Islamic party, religious and nationalist parties nationalist parties have differentiation pattern of significant struggle. One side of the elite Islamic party seeking textual formalization of normative Islamic law, while the party elite and elite nationalist party of nationalist-religious party seeking substantive formalization. Thus departing from the problem research focus of this research into two important questions : 1) How do elite political parties regarding the formalization of sharia in Pamekasan? , 2 ) How does the pattern of elite social construction of political parties in the fight for the formalization of sharia in Pamekasan? Expectations, this study could provide important contributions, such as; are theoretically capable of becoming a model rule formalization of Islamic law that could be ideal theoritic outstanding in the field of legal science, especially the study of the formalization of Islamic law. As a practical manner, the results of this study are expected to be a reference or a new material for the elite policies of political parties in mereaktualisasikan progressive formalization of Islamic law in Pamekasan and in other areas that require formalization of sharia. In this study, the views of the party elite in the formalization of sharia, will be analyzed using the theory of social construction Berger. This is to find out the motive behind each other's religious elite Islamic party, the party elite and elite nationalist-religious nationalist party into a regional legislator, so it will be configured in the formalization of sharia transformative. Also in terms of research method, the researchers used a qualitative approach with naturalistic paradigm. While the results of the research in this thesis are 1) political party elites both parties berideologikan Islamic, nationalist-secular, and nationalist-religious political parties saw the need for formalization of sharia in Pamekasan; 2 ) The social construction of political elites in the fight for the formalization sharia in Pamekasan, they understand that : First, the construction of theological elite Islamic parties tend dogmatic and normatively requires formalization of sharia - textual. While the elite secular nationalist political parties and religious nationalists in the construction of his theological system theological substantially more likely. Secondly, Construction sociological elite Islamic parties rested his argument on Islam as the religion of the majority community Pamekasan. In this capacity the party elite nationalist and nationalist-religious also have the same sociological argument with the elite Islamic party, it's just that they added a system built democratization in Indonesia as a sociological reasons to give the people the freedom to choose the law what must be accommodated in prolegsda. Third, the political construction of the elite Islamic party construction argument rested on the grounds of ideological commitments of each party. While trying to built a political construction by the secular nationalist party elite and religious nationalist parties except CLA tended prgamatis. The CLA of nationalist-religious parties tend to be a compromise between the political construction of pragmatic and ideological."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Formalisasi syariah: Studi konstruksi sosial elit partai politik di Kabupaten Pamekasan"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Rohmah, Siti"],"dc:date":["2013-08-01"],"dc:date.issued":["2013-08"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Peran para legislator dari partai Islam sangat menentukan masa depan formalisasi syariah di daerah Pamekasan. Sebab, pintu pengakomodiran hukum Islam melalui jalur Perundang-undangan Daerah (Proglegsda) merupakan satu-satunya pintu yang paling efektif dalam mentransformasikan hukum Islam. Namun seringkali perjuangan para elit partai Islam daerah kandas di tengah jalan karena persoalan minoritas suara yang diperoleh, sehingga dalam mengupayakan formalisasi syariat harus juga ditopang secara sinergis oleh suara dari partai Nasionalis dan partai nasionalis-religius di parlemen. Namun upaya sinergis formalisasi syariat dari partai Islam, partai nasionalis religius dan partai nasionalis mempunyai defrensiasi pola perjuangan yang signifikan. Satu sisi para elit partai Islam mengupayakan formalisasi syariat Islam secara tekstual normatif, sementara partai elit partai nasionalis dan elit partai nasionalis- religius mengupayakan formalisasi secara subtantif. Sehingga berangkat dari persoalan tersebut peneliti memfokuskan penelitian ini ke dalam dua persoalan penting yaitu 1) Bagaimana pandangan elit partai politik mengenai upaya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana pola konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan? Sehingga secara teoritis ekspektasi dari temuan dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi penting, diantaranya adalah; hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rule model formalisasi syariat Islam yang ideal sehingga bisa menjadi outstanding theoritic di bidang ilmu hukum khususnya studi tentang formalisasi hukum Islam. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau bahan kebijakan baru bagi para elit partai politik dalam mereaktualisasikan formalisasi hukum Islam yang progresif di Pamekasn dan di daerah-daerah lain yang menghendaki formalisasi syariah. Dalam penelitian ini, cara pandang para elit partai dalam upaya formalisasi syariah, akan dianalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial Berger. Dengan argumentasi, teori konstruksi sosial berguna untuk mengetahui behind motive keagamaan masing-masing elit partai Islam, elit partai nasionalis-religius dan elit partai nasionalis yang menjadi legislator daerah, sehingga akan terkonfigurasi dalam formalsasi syariah yang transformatif. Selain itu dari segi metode penelitianya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma naturalistic. Sedangkan dari segi pengolahan datanya peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dalam penyajian datanya peneliti melalui tahap-tahap editing, verifikasi, klasifikasi, analisis data hingga sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Sementara hasil penelitian dalam tesis ini adalah 1) Seluruh para elit partai politik baik partai yang berideologikan Islam, nasionalis-sekuler, maupun partai politik nasionalis-religius memandang perlu adanya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan; 2) Adapun konstruksi sosial elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Pamekasan, mereka memahami bahwa: Pertama, Konstruksi teologis elit partai Islam cenderung dogmatis dan menghendaki formalisasi syariah secara normatif- tekstual. Sementara para elit partai politik nasionalis sekuler dan nasionalis religius dalam sistem konstruksi teologisnya lebih cenderung teologis substansial, yaitu upaya perjuangan dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam program legislasi daerah secara substansi. Kedua, Konstruksi sosiologis para elit partai Islam menyandarkan argumentasinya pada Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Pamekasan. Dalam kapasitas ini para elit partai nasionalis juga mempunyai argumentasi sosiologis yang sama dengan para elit partai Islam, hanya saja mereka menambahkan argumentasi adanya sistem demokratisasi yang dibangun di Indonesia sebagai alasan sosiologis untuk memberikan kebebasan masyarakatnya memilih hukum apa yang harus diakomodir dalam program legislasi daerah. Ketiga, Konstruksi politik para elit partai Islam menyandarkan argumentasi konstruksinya dengan alasan komitmen ideologis masing-masing partainya. Sementara konstruksi politik yang coba dibangun oleh para elit partai nasionalis sekuler dan partai nasionalis religius kecuali PKB cenderung prgamatis. Adapun PKB dari partai nasionalis-religius konstruksi politisnya cenderung kompromistis antara pragmatis dan ideologis. ENGLISH: The role of legislators from the Islamic parties will determine the future of the formalization of sharia in Pamekasan. Because the accomodation of Islamic law through the Regional Legislation (Proglegsda) is the only way that’s most effective in transforming Islamic law. But the struggle of elite’s Islamic parties foundered because of the way the issue of minority votes obtained, so that the law should also seek formalization synergistically supported by the sound of the Nationalist Party and the nationalist - religious parties in parliament. However synergistic efforts formalization of sharia Islamic party, religious and nationalist parties nationalist parties have differentiation pattern of significant struggle. One side of the elite Islamic party seeking textual formalization of normative Islamic law, while the party elite and elite nationalist party of nationalist-religious party seeking substantive formalization. Thus departing from the problem research focus of this research into two important questions : 1) How do elite political parties regarding the formalization of sharia in Pamekasan? , 2 ) How does the pattern of elite social construction of political parties in the fight for the formalization of sharia in Pamekasan? Expectations, this study could provide important contributions, such as; are theoretically capable of becoming a model rule formalization of Islamic law that could be ideal theoritic outstanding in the field of legal science, especially the study of the formalization of Islamic law. As a practical manner, the results of this study are expected to be a reference or a new material for the elite policies of political parties in mereaktualisasikan progressive formalization of Islamic law in Pamekasan and in other areas that require formalization of sharia. In this study, the views of the party elite in the formalization of sharia, will be analyzed using the theory of social construction Berger. This is to find out the motive behind each other's religious elite Islamic party, the party elite and elite nationalist-religious nationalist party into a regional legislator, so it will be configured in the formalization of sharia transformative. Also in terms of research method, the researchers used a qualitative approach with naturalistic paradigm. While the results of the research in this thesis are 1) political party elites both parties berideologikan Islamic, nationalist-secular, and nationalist-religious political parties saw the need for formalization of sharia in Pamekasan; 2 ) The social construction of political elites in the fight for the formalization sharia in Pamekasan, they understand that : First, the construction of theological elite Islamic parties tend dogmatic and normatively requires formalization of sharia - textual. While the elite secular nationalist political parties and religious nationalists in the construction of his theological system theological substantially more likely. Secondly, Construction sociological elite Islamic parties rested his argument on Islam as the religion of the majority community Pamekasan. In this capacity the party elite nationalist and nationalist-religious also have the same sociological argument with the elite Islamic party, it's just that they added a system built democratization in Indonesia as a sociological reasons to give the people the freedom to choose the law what must be accommodated in prolegsda. Third, the political construction of the elite Islamic party construction argument rested on the grounds of ideological commitments of each party. While trying to built a political construction by the secular nationalist party elite and religious nationalist parties except CLA tended prgamatis. The CLA of nationalist-religious parties tend to be a compromise between the political construction of pragmatic and ideological."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/229/1/11780010%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/2/11780010%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/3/11780010%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/12/11780010%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/4/11780010%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/5/11780010%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/6/11780010%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/7/11780010%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/8/11780010%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/9/11780010%20Bab%206.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/10/11780010%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/229/11/11780010%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/229/"],"dc:relation.references":["Abdurrahman, Moeslim. Islam transformatif, (Yogyakarta: LKIS 2005) Adi, Rianto Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004) Ahmad, Amrullah; dkk. Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, SH, (Jakarta: PP IKAHA, 1994) al-Marsudi, Subandi. Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, (Jakarta: RajaGrapindo Persada, 2001) al-Sadlan, Shalih bin Ghanim Aplikasi Syariat Islam, (Jakarta: Darul Falah) Ali, Daud. Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali, 2005) An Na‟im, Abdullah Ahmad, Dekonstruksi Syari’ah (Yogyakarta: LKiS, 2004) Ar-Raghib al-Asfahani, al-Mu’jam Mufradaat li Alfadz Al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) Asshiddiqie, Jimly. Konsulidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, 2002) Azhary, Muhammad Thohir. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, (Jakarta: Prenada Media, 2003). Batuah, A.M. Datuk Maruhun & D.K. Bagindo Tananeh, Hukum Adat dan Adat Minangkabau, (Jakarta: NV. Poesaka Asli) Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, Tafsir social atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1990). Berger, Peter L. The Sacred Canopy: Elements of a Sosiological Theory of Religion. (New York: Anchor Books, 1967) Bisri, Cik Hasan. Model Penelitian Fiqih Jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004) Dahlan, Moh, Abdullah Ahmad An Na’im: epitemologi hukum islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Djazuli, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Prenada, 2005) Efendi, Satria M. Zein, Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam, (Diktat pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tt) Fanani, Muhyar, Membumikan hukum Islam: nasionalisasi hukum islam dan islamisasi hukum nasional Pasca Reformasi, Yogyakarta: Tiara wacana, 2008) Firmansyah Dody “Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan Menerapkan Syariat Islam di Kabupaten Pamekasan. Skripsi. (Surabaya: FISIP UNAIR, 2008) Hazairin dalam Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia, Bayumedia, (Malang: 2005) Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Jakarta: Tinta Mas, 1974) Halim, Abdul. Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam politik hokum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008) Hurgronje, C. Snouk, De Islam in Nederlandsh Indie, terj. S. Gunawan, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983, cet. ke 2) Jazuni, Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional: Pasang Surut Legislasi Hukum Islam Dari Uu No 1 Tahun 1974 Sampai Lahirnya Uu No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Acehsebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Disertasi UI Jakarta, 2005 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta:PT Bina Aksara, 1984) Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushulul Fiqhi, (Qahirah: Dakwah Islamiyah sabab Al Azhar, 1998) Lincoln,S. Vyonna dan Egon G. Guba, Natuiralistic Inquiry (Beverly Hills: SAGE Publications, 1985) Marzuki, Metodologi Riset, (BPFE-UII, 1995) MD, Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 2011) MD, Mahfud, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), Miswari Zuhairi, Dekonstruksi Syariat: Jalan Menuju Desakralisasi, Reinterpretasi dan Depolitisasi, dalam Jurnal Tashwirul Afkar: Deformalisasi Syariat, edisi 12 (Jakarta: Lakpesdam dan TAF, 2002) Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan VII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996) Mu‟ti, Abdul. Deformalisasi Islam, Yogyakarta: LKIS, 2001 Qardhawi, Yusuf, “al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyah Ma’a Nadharat Tahliliyah fi al- Ijtihad al-Ma’ashir”, diterjemahkan Achmad Syathori, Ijtihad Dalam Syari‟at Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) Rahardjo, Satjipto, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Perss, 2002) Rasyadi, Rahmat, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2006) Rahardjo, Sajipto, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Adiya, 2006) Ritzer, George Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, pen. Alimandan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) Sadzali, Munawir. Hukum Tata Negara dalam Islam, Jakarta: UPI Pers, 1996 Sahid HM, Formalisasi Syariat Islam Dalam Konstruksi Kiai NU Struktural Jawa Timur, Disertasi IAIN Surabaya 2009 Sastroatmodjo, H. Asro & H.A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks ke-Indonesiaan, CV. Utomo, (Bandung:2009) Singarimbun, Irawati. “Teknik Wawancara”, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1989) Soehino. Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1980) Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, “Basic of Qualitative Research:Grounded Theory procedures and technicques ”, diterjemahkan oleh M. Junaidi Ghony, Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan teori grounded (Surabaya: PT Bina Imu, 1997) Sudjana, Nana Ahwal Kusuma, Pro, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek ( Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada, 2002) Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) Supomo, Jokosutomo, Sejarah Politik Hukum Adat, (Jakarta: 1955) Suprayogo, Imam dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001) Syaltut, Mahmud Al-Islam Aqidah wa Syariah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966) Syalabi, Muhammad al-Madkhal fi Ta’rif bi al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-„Arabiyyah, 1969) Takariawan Agus (ed), Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2001) Thalib, Sajuti. Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1985) Wahid, Marzuki; & Rumadi, Fiqih Mazhab Negara, (Yogyakarta: LKIS, 2001) Waluyo, Bambang, Penelitian hukum dan Praktek, Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) Zahrah, Abu. Ushul Fiqh, (Kairo: Daar Al-fikr, 1967) Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Daar al-Fikr, cet IV, 2004)"],"dc:subject":["18012899 Islamic Family Law not elsewhere classified"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Formalisasi syariah: Studi konstruksi sosial elit partai politik di Kabupaten Pamekasan"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["masters"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}