{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:2305"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:2305","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Analisis penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai pada BUMN sebagai pemungutan dan tidak sebagai pemungutan pajak pertambahan nilai: Studi kasus pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa","abstract":"INDONESIA: BUMN mulai 1 Juli 2012 menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara BUMN sebagai pemungut dan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut sistem official assessment system sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menganut sistem self assessment system dimana PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wapu. Perbedaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut sistem self assesment system sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut sistem official assessment system. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap sedangakan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap. Untuk SSP sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi pemungut menggunakan 5 rangkap. ENGLISH: On 1st July 2012 SOE (State-Owned Enterprises) become the Value Added Tax (VAT) collector. According to the regulation of the Minister of Finance No. 85 / PMK.03 / 2012 about the appointment of the State Owned Enterprises to collect, deposit and reporting Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxurious Goods, and procedures for collecting, depositing and reporting. The purpose of this research is to determine the difference between SOE as a Value Added Tax collector and not as a Value Added Tax collector. This research use a qualitative descriptive method. The object of this research is PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. The data analysis in this research is to analyze the calculation and reporting of VAT before being VAT collector and when it became VAT collector. From the results of this research it is known that there are the application of the value added tax on PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa before becoming tax collector is charged directly by fiskus and has official assessment system and as a PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa has a self assessment system whereby PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa became ILL wapu. Difference in PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa as a collector, and the collector is a time before becoming a collector has a self just my assesment system whereas before becoming a collector has official assessment system. Tax receipt when it became a collector of VAT using duplicate counts 3 before becoming a collector only uses 2 of the double. For SSP before becoming a duplicate while using 4 collectors as a collector to use duplicate 5.","abstract_html":"INDONESIA: BUMN mulai 1 Juli 2012 menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara BUMN sebagai pemungut dan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut sistem official assessment system sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menganut sistem self assessment system dimana PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wapu. Perbedaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut sistem self assesment system sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut sistem official assessment system. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap sedangakan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap. Untuk SSP sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi pemungut menggunakan 5 rangkap. ENGLISH: On 1st July 2012 SOE (State-Owned Enterprises) become the Value Added Tax (VAT) collector. According to the regulation of the Minister of Finance No. 85 / PMK.03 / 2012 about the appointment of the State Owned Enterprises to collect, deposit and reporting Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxurious Goods, and procedures for collecting, depositing and reporting. The purpose of this research is to determine the difference between SOE as a Value Added Tax collector and not as a Value Added Tax collector. This research use a qualitative descriptive method. The object of this research is PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. The data analysis in this research is to analyze the calculation and reporting of VAT before being VAT collector and when it became VAT collector. From the results of this research it is known that there are the application of the value added tax on PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa before becoming tax collector is charged directly by fiskus and has official assessment system and as a PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa has a self assessment system whereby PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa became ILL wapu. Difference in PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa as a collector, and the collector is a time before becoming a collector has a self just my assesment system whereas before becoming a collector has official assessment system. Tax receipt when it became a collector of VAT using duplicate counts 3 before becoming a collector only uses 2 of the double. For SSP before becoming a duplicate while using 4 collectors as a collector to use duplicate 5.","abstract_has_math":false,"creators":["Aksari, Agista Ayu"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-01","date_published":"2015-01","updated_at":"2026-11-18T20:41:02Z","subjects":["150107 Taxation Accounting"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/12/11520002_Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/12/11520002_Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/3/11520002_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A2305","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Aksari, Agista Ayu"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-01-09"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-01"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al Qardhawi, Yusuf. 2007. Fiqh Al Zakah. Jakarta : Pustaka Nasional Darmayanti, Novi. (2012) Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya. 3(1), 29-44. Diperoleh tanggal 11 September 2014 dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114440&val=5240&titl e=5240 Djazuli A. 2007. Fiqh Siyasah. Jakarta : Prenada Media Group Israelka, Jefta. (2006) Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur. Diperoleh tanggal 1 September 2014 dari http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel _20205677.pdf Malahayati. (2007) Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Deli Utama Medan. Diperoleh tanggal 5 September 2014 dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/8685/1/040522140.pdf Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya Penunjukkan BUMN sebagai pemungut pajak. http://www.pajak.go.id/ , diakses 7 Agustus 2014 Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia 2010 PMK/85/2012 Tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melapor Pajak Pertambahan Nilai. www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PMK-85-2012.pdf , diakses 7 Agustus 2014 Putri, Anne Fharadilah (2013) Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Badak NGL Bontang. Diperoleh tanggal 7 September 2014 dari http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/7106 Resmi,Siti. 2011. Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 2. Jakarta : Salemba Empat Resmi,Siti. 2013. Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1. Jakarta : Salemba Empat Sugiyono.2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta Suharsaputra,Uhar. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Bandung:Refika Aditama Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["150107 Taxation Accounting"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/3/11520002_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/1/11520002_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/2/11520002_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/4/11520002_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/5/11520002_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/7/11520002_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/6/11520002_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/8/11520002_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/9/11520002_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/11/11520002_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/12/11520002_Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/10/11520002_Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: BUMN mulai 1 Juli 2012 menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara BUMN sebagai pemungut dan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut sistem official assessment system sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menganut sistem self assessment system dimana PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wapu. Perbedaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut sistem self assesment system sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut sistem official assessment system. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap sedangakan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap. Untuk SSP sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi pemungut menggunakan 5 rangkap. ENGLISH: On 1st July 2012 SOE (State-Owned Enterprises) become the Value Added Tax (VAT) collector. According to the regulation of the Minister of Finance No. 85 / PMK.03 / 2012 about the appointment of the State Owned Enterprises to collect, deposit and reporting Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxurious Goods, and procedures for collecting, depositing and reporting. The purpose of this research is to determine the difference between SOE as a Value Added Tax collector and not as a Value Added Tax collector. This research use a qualitative descriptive method. The object of this research is PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. The data analysis in this research is to analyze the calculation and reporting of VAT before being VAT collector and when it became VAT collector. From the results of this research it is known that there are the application of the value added tax on PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa before becoming tax collector is charged directly by fiskus and has official assessment system and as a PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa has a self assessment system whereby PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa became ILL wapu. Difference in PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa as a collector, and the collector is a time before becoming a collector has a self just my assesment system whereas before becoming a collector has official assessment system. Tax receipt when it became a collector of VAT using duplicate counts 3 before becoming a collector only uses 2 of the double. For SSP before becoming a duplicate while using 4 collectors as a collector to use duplicate 5."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Analisis penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai pada BUMN sebagai pemungutan dan tidak sebagai pemungutan pajak pertambahan nilai: Studi kasus pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Aksari, Agista Ayu"],"dc:date":["2015-01-09"],"dc:date.issued":["2015-01"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: BUMN mulai 1 Juli 2012 menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara BUMN sebagai pemungut dan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut sistem official assessment system sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menganut sistem self assessment system dimana PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wapu. Perbedaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut sistem self assesment system sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut sistem official assessment system. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap sedangakan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap. Untuk SSP sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi pemungut menggunakan 5 rangkap. ENGLISH: On 1st July 2012 SOE (State-Owned Enterprises) become the Value Added Tax (VAT) collector. According to the regulation of the Minister of Finance No. 85 / PMK.03 / 2012 about the appointment of the State Owned Enterprises to collect, deposit and reporting Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxurious Goods, and procedures for collecting, depositing and reporting. The purpose of this research is to determine the difference between SOE as a Value Added Tax collector and not as a Value Added Tax collector. This research use a qualitative descriptive method. The object of this research is PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. The data analysis in this research is to analyze the calculation and reporting of VAT before being VAT collector and when it became VAT collector. From the results of this research it is known that there are the application of the value added tax on PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa before becoming tax collector is charged directly by fiskus and has official assessment system and as a PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa has a self assessment system whereby PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa became ILL wapu. Difference in PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa as a collector, and the collector is a time before becoming a collector has a self just my assesment system whereas before becoming a collector has official assessment system. Tax receipt when it became a collector of VAT using duplicate counts 3 before becoming a collector only uses 2 of the double. For SSP before becoming a duplicate while using 4 collectors as a collector to use duplicate 5."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/3/11520002_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/1/11520002_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/2/11520002_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/4/11520002_Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/5/11520002_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/7/11520002_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/6/11520002_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/8/11520002_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/9/11520002_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/11/11520002_Daftar_Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/12/11520002_Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/10/11520002_Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2305/"],"dc:relation.references":["Al Qardhawi, Yusuf. 2007. Fiqh Al Zakah. Jakarta : Pustaka Nasional Darmayanti, Novi. (2012) Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya. 3(1), 29-44. Diperoleh tanggal 11 September 2014 dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114440&val=5240&titl e=5240 Djazuli A. 2007. Fiqh Siyasah. Jakarta : Prenada Media Group Israelka, Jefta. (2006) Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur. Diperoleh tanggal 1 September 2014 dari http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel _20205677.pdf Malahayati. (2007) Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Deli Utama Medan. Diperoleh tanggal 5 September 2014 dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/8685/1/040522140.pdf Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya Penunjukkan BUMN sebagai pemungut pajak. http://www.pajak.go.id/ , diakses 7 Agustus 2014 Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia 2010 PMK/85/2012 Tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melapor Pajak Pertambahan Nilai. www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PMK-85-2012.pdf , diakses 7 Agustus 2014 Putri, Anne Fharadilah (2013) Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Badak NGL Bontang. Diperoleh tanggal 7 September 2014 dari http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/7106 Resmi,Siti. 2011. Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 2. Jakarta : Salemba Empat Resmi,Siti. 2013. Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1. Jakarta : Salemba Empat Sugiyono.2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta Suharsaputra,Uhar. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Bandung:Refika Aditama Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai"],"dc:subject":["150107 Taxation Accounting"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Analisis penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai pada BUMN sebagai pemungutan dan tidak sebagai pemungutan pajak pertambahan nilai: Studi kasus pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:41:02Z"}