{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:230"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:230","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Studi komparasi antara konsep hak jaminan resi gudang menurut Undang-Undang no.9 tahun 2011 dengan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam","abstract":"INDONESIA: Salah satu upaya untuk menambah khazanah keilmuan kita yaitu mengkaji terhadap persaingan global yang sekarang ini sering kita dengar di bidang pembiayaan perdagangan dan pengelolaan stok nasional dengan sebutan “Hak jaminan resi gudang” yang intinya dengan menerbitkan instrumen baru ini harga barang yang ditawarkan dapat bersaing dipasar global. Sistem pembiayaan perdagangan tersebut harus dapat diakses setiap waktu oleh setiap pelaku usaha terutama pengusaha dan petani, yang selama ini masih kesulitan dalam permodalan dan keterbatasan jaminan kredit. Dalam kaitan sistem ini ada kaitan erat antara konsep hak jaminan resi gudang yang diatur dalam Undang-undang no.9 tahun 2011 dengan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam, yang intinya kedua konsep ini merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat khususnya para petani untuk mendapatkan modal usaha. Tentunya kedua konsep ini dipastikan ada persaman dan perbedaan sehingga diperlukan studi komparasi untuk menambah wawasan keilmuan kita. Maka dari penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu :1)Bagaimana konsep hak jaminan resi gudang di Indonesia dan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam. 2)Bagaimana perbedaan dan persamaan antara konsep hak jaminan resi gudang di Indonesia dan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam. Di dalam penelitian ini mengkaji terhadap persamaan dan perbedaan dari kedua konsep yang nantinya akan me,peroleh wacana khazanah keintlektualan di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum penjamijnan. Sedangkan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif. adapun pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini ada tiga pendekatan.1) pendekatan secara undang- undang, 2)pendekatan konseptual (Conceptual Approach), 3)pendekatan perbandingan(comparativ Aprach), metode analisis data yang digunakan adalah ada beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara hak jaminan resi gudang dengan rahn (gadai) maka kedua konsep ini secara garis besar sama-sama merupakan konsep yang bergerak di bidang penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga, cuma kalau di hak jaminan resi gudang lebih fokus pada barang komoditi yang barangnya bisa bertahan lama apabila disimpan di dalam gudang, dan dari kedua konsep ini merupakan trobosan baru yang intinyan untuk meringankan dan mempermudah masyarakat khususnya para petani dalam mendapatkan modal usaha. Serta kedua konsep ini bergerak dibidang sosial yang notabeninya saling tolong-menolong antar sesama sesuai apa yang di anjurkan oleh baginda nabi Muhammad SAW. ENGLISH: One of the endeavors that can be applied to add our scientific treasure is that by discussing global competition that we usually hear in the field of trade finance and national supply management called “Warranty right of warehouse receipt” which is intended to rise new instruments, so that the good’s cost offered can ideally compete in global market. The trade finance system must be accessible every time by business agents especially the entrepreneur and farmer, that still find many difficulties in financing due to limited warranty credit during this time. In this related system, there is a strong relationship between warranty right of warehouse receipt systems regulated in a statute number 9, 2011 with Rahn (pawning) concept in Islamic law, which its point is that these two concepts are one of the endeavors to help the society especially farmers to get financial capital. Definitely, these two concepts have already been clarified if there are some similarities and differences. Thus comparison study is needed to add our scientific knowledge. Hence from this research, there are some problem formulations: 1. how the concept of Warranty Right of Warehouse Receipt is in Indonesia and rahn (pawning) concepts on Islamic law. 2) How the differences and similarities between the concepts of warranty right of warehouse receipt in Indonesia rahn (pawning) on Islamic law are. On this research, we discuss the similarities and differences between those two concepts which will give scientific knowledge discourse in law field that is still related to law of loaning. Yet on this research is classified as normative law research. The approaches on this research are using three approaches: 1) approach according to the law 2) Conceptual Approach. 3.) Comparative Approach. Data analysis method used here is some analysis materials as instrument in data processing as thesis material. As regards to this research result is based on similarities and differences between warranty right of warehouse receipt and rahn (pawning). Thus, these two concepts are globally the concepts which are the same in the field of good loan or treasure considered as precious. But warranty right of warehouse receipt concerns more on commodity goods which are long lasting when it is well saved in a warehouse. These two concepts are new innovations which are regarded to alleviate and ease the society especially the farmers to get financial capital for their business. As well as these concepts afoot on social sector which is notably purposed to help each other as what has already prophet Muhammad suggested","abstract_html":"INDONESIA: Salah satu upaya untuk menambah khazanah keilmuan kita yaitu mengkaji terhadap persaingan global yang sekarang ini sering kita dengar di bidang pembiayaan perdagangan dan pengelolaan stok nasional dengan sebutan “Hak jaminan resi gudang” yang intinya dengan menerbitkan instrumen baru ini harga barang yang ditawarkan dapat bersaing dipasar global. Sistem pembiayaan perdagangan tersebut harus dapat diakses setiap waktu oleh setiap pelaku usaha terutama pengusaha dan petani, yang selama ini masih kesulitan dalam permodalan dan keterbatasan jaminan kredit. Dalam kaitan sistem ini ada kaitan erat antara konsep hak jaminan resi gudang yang diatur dalam Undang-undang no.9 tahun 2011 dengan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam, yang intinya kedua konsep ini merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat khususnya para petani untuk mendapatkan modal usaha. Tentunya kedua konsep ini dipastikan ada persaman dan perbedaan sehingga diperlukan studi komparasi untuk menambah wawasan keilmuan kita. Maka dari penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu :1)Bagaimana konsep hak jaminan resi gudang di Indonesia dan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam. 2)Bagaimana perbedaan dan persamaan antara konsep hak jaminan resi gudang di Indonesia dan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam. Di dalam penelitian ini mengkaji terhadap persamaan dan perbedaan dari kedua konsep yang nantinya akan me,peroleh wacana khazanah keintlektualan di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum penjamijnan. Sedangkan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif. adapun pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini ada tiga pendekatan.1) pendekatan secara undang- undang, 2)pendekatan konseptual (Conceptual Approach), 3)pendekatan perbandingan(comparativ Aprach), metode analisis data yang digunakan adalah ada beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara hak jaminan resi gudang dengan rahn (gadai) maka kedua konsep ini secara garis besar sama-sama merupakan konsep yang bergerak di bidang penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga, cuma kalau di hak jaminan resi gudang lebih fokus pada barang komoditi yang barangnya bisa bertahan lama apabila disimpan di dalam gudang, dan dari kedua konsep ini merupakan trobosan baru yang intinyan untuk meringankan dan mempermudah masyarakat khususnya para petani dalam mendapatkan modal usaha. Serta kedua konsep ini bergerak dibidang sosial yang notabeninya saling tolong-menolong antar sesama sesuai apa yang di anjurkan oleh baginda nabi Muhammad SAW. ENGLISH: One of the endeavors that can be applied to add our scientific treasure is that by discussing global competition that we usually hear in the field of trade finance and national supply management called “Warranty right of warehouse receipt” which is intended to rise new instruments, so that the good’s cost offered can ideally compete in global market. The trade finance system must be accessible every time by business agents especially the entrepreneur and farmer, that still find many difficulties in financing due to limited warranty credit during this time. In this related system, there is a strong relationship between warranty right of warehouse receipt systems regulated in a statute number 9, 2011 with Rahn (pawning) concept in Islamic law, which its point is that these two concepts are one of the endeavors to help the society especially farmers to get financial capital. Definitely, these two concepts have already been clarified if there are some similarities and differences. Thus comparison study is needed to add our scientific knowledge. Hence from this research, there are some problem formulations: 1. how the concept of Warranty Right of Warehouse Receipt is in Indonesia and rahn (pawning) concepts on Islamic law. 2) How the differences and similarities between the concepts of warranty right of warehouse receipt in Indonesia rahn (pawning) on Islamic law are. On this research, we discuss the similarities and differences between those two concepts which will give scientific knowledge discourse in law field that is still related to law of loaning. Yet on this research is classified as normative law research. The approaches on this research are using three approaches: 1) approach according to the law 2) Conceptual Approach. 3.) Comparative Approach. Data analysis method used here is some analysis materials as instrument in data processing as thesis material. As regards to this research result is based on similarities and differences between warranty right of warehouse receipt and rahn (pawning). Thus, these two concepts are globally the concepts which are the same in the field of good loan or treasure considered as precious. But warranty right of warehouse receipt concerns more on commodity goods which are long lasting when it is well saved in a warehouse. These two concepts are new innovations which are regarded to alleviate and ease the society especially the farmers to get financial capital for their business. As well as these concepts afoot on social sector which is notably purposed to help each other as what has already prophet Muhammad suggested","abstract_has_math":false,"creators":["Anam, Ach. Dlofirul"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-05","date_published":"2015-05","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012705 al-Rahn (Pergadaian)"],"languages":["id","en"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/230/9/10220111%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/230/9/10220111%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/230/1/10220111%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A230","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Anam, Ach. Dlofirul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-05-10"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-05"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/230/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al-Qur‟an al-Karim Al-Qur‟an dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Bassaam, Abdullah, Taudhih al-Ahkam min Bulugh al- Maram. Cet. 5. Makkah: Maktabah al-Asadi. 2002 Al-Bukhari, Muhammad bin Isma‟il abu Abdillah. Shahih al-Bukhari. Juz 3 Istanbul: Dar al-Fikr. 1981. Al-Daruquthni, Abul Hasan al-Baqdadi, Sunan al-Daruquthni. Juz 3. Beirut: Dar al-Ma‟rifah. 1966. al-Dimyathi, Abu Bakar Utsman Al-Syafi’i. I’anatuth Thalibin. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.1997. al-Fiaanah Al „Amah Lihai‟at Kibar Al Ulama, Mu’jam Maqaayis Al Lughoh,.Juz.2 dinukiil dari Abhaats Hai‟at Kibaar Al Ulama Bil Mamlakah Al Arabiyah Al Su‟udiyah.Juz. 6. Cet. 1 2001. Al-Khalafi, bdul Azhim bin Badawi. Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah wal Kitab Al- Aziz. Mesir: Dar Ibn Rajb.2001. al-Malibari, Zainuddin Ahmad bin Abdil Aziz. Fathul Mu’in. Dar al-Hazm.Tt. Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab. Juz 12. Beirut: Dar al-Fikr. 1995. Al-Qusthalani Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad al- Syafi‟i.Irsyadus Syari. Juz 13. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1996. Al-Syafi,I, Muhammadad bin Idris Abu Abdullah. al-Umm. Juz 3, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub Ijtima‟iyah. 1998. Al-Syafi‟i, Muhammadad bin Idris Abu Abdullah, Musnad al-Syafi’i. Bairut: al- Kitabah al-Alamiah. 1979. Al--Syarbini, Muhammad bin Ahmad al-Khatib. Mughnil Muhtaj. Juz 2.Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah. 1994. Al-Thoyaar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muthliq dan Muhammad bin Ibrohim Alumusa. Al-Fiqh al-Muyassarah Qismul Mu’amalah. Cet. 1. Riyadh: Masdar al-Wathoni li al-Nasyr. 2001. Alturki, Abdullah bin Abdulmuhsin dan Abdulfatah Muhammad Al Hulwu, al-Mughni. Cet. 2. Kairo: Penerbit Hajar. 1991. Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990), hal. 1578. Hamidi, Jasim. Makna Dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan RI. Bandung: DisertasiUnpad. 2005. Hariyani, Iswi dan Serfianto. Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hasbulah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan. Jilid 2. Jakarta: Ind-Hill-Co. 2002. HMN Purwosucipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang VII: Hukum SuratBerharga, Cet. 5. Jakarta: Djambatan. 2000. http://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris) Ibnu Hambal, Ahmad, Musnad Ahmad bin Hambal. Juz 2. Kairo: Muassasah Qurthabah. tt. Ibnu Mandzur, Muhammad bin Mukaaram bin Ali. Lisan al-Arab. Juz 13. Beirut: Dar Shadir. 2001. Ibrahim, Johny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia publishing. 2010. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh.Soebekti dan Tjitrosudibio. Cet. 8. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, Ps. 1131. Jazuli. Kaidah-Kaidah Fiqh : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktisi. Jakarta Kencana. 2006. Latif, Abdullah dan Hasbi Ali. Politik Hukum. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. 2005. Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003. Nawawi, Muhammad bin Umar al-Bantani. Nihayah al-Zain. Beirut: Dar al- Fikr. 2008. Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Kitan al-Arabi. 1977. Samidjo. Pengantar Hukum Indonesia. Cet. 5. Cet. 5. Bandung: CV. AMIRCO.1993. Satrio, J. Hukum jaminan hak jaminan kebendaan. Cet 5. Jakarta: Citra Aditya bakti. 2007. Soebekti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Cet. 39. Jakarta: Pradnya Paramita. 2008. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali. 2004. Visser ‘t Hooft. Filosofie vande Recthwetenchaf, di terjemahkan oleh bernad arief Sidharta. Filsafat ilmu hukum. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Katholik Parahyangan,2001 Wardhani, Indah Kusuma. Aspek Yuridis Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan.Constitutum, Vol. 8, No. 1, Februari 2008. UNDANG-UNDANG Undang-undang No.9 Tahun 2011 tentang SRG Sistem Resi Gudang dan Peranan Perbankan”, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, TriWulan III Tahun 2007. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang, Huruf F.Bappebti, “Menggenjot Sektor Agro Melalui Instrumen SRG”, Majalah Futures Kontrak Berjangka, bappebti/mjl/097/iX /2009/edisi April 2009. Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang, Huruf G. Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang, Huruf H. Makalah disampaikan dalam Acara Sosialisasi Pasar Lelang dan SRG, Serdang Bedagai, 9 Desember 2011. Badan Litbang Pertanian. Resi Gudang: Suatu Model Pemasaran Komoditas Pertanian. 12 Mei 2008, Diakses dari situs www.litbang.deptan.go.id/berita/one/584."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012705 al-Rahn (Pergadaian)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/230/1/10220111%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/2/10220111%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/3/10220111%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/4/10220111%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/5/10220111%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/6/10220111%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/7/10220111%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/8/10220111%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/9/10220111%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/10/10220111%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Salah satu upaya untuk menambah khazanah keilmuan kita yaitu mengkaji terhadap persaingan global yang sekarang ini sering kita dengar di bidang pembiayaan perdagangan dan pengelolaan stok nasional dengan sebutan “Hak jaminan resi gudang” yang intinya dengan menerbitkan instrumen baru ini harga barang yang ditawarkan dapat bersaing dipasar global. Sistem pembiayaan perdagangan tersebut harus dapat diakses setiap waktu oleh setiap pelaku usaha terutama pengusaha dan petani, yang selama ini masih kesulitan dalam permodalan dan keterbatasan jaminan kredit. Dalam kaitan sistem ini ada kaitan erat antara konsep hak jaminan resi gudang yang diatur dalam Undang-undang no.9 tahun 2011 dengan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam, yang intinya kedua konsep ini merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat khususnya para petani untuk mendapatkan modal usaha. Tentunya kedua konsep ini dipastikan ada persaman dan perbedaan sehingga diperlukan studi komparasi untuk menambah wawasan keilmuan kita. Maka dari penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu :1)Bagaimana konsep hak jaminan resi gudang di Indonesia dan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam. 2)Bagaimana perbedaan dan persamaan antara konsep hak jaminan resi gudang di Indonesia dan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam. Di dalam penelitian ini mengkaji terhadap persamaan dan perbedaan dari kedua konsep yang nantinya akan me,peroleh wacana khazanah keintlektualan di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum penjamijnan. Sedangkan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif. adapun pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini ada tiga pendekatan.1) pendekatan secara undang- undang, 2)pendekatan konseptual (Conceptual Approach), 3)pendekatan perbandingan(comparativ Aprach), metode analisis data yang digunakan adalah ada beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara hak jaminan resi gudang dengan rahn (gadai) maka kedua konsep ini secara garis besar sama-sama merupakan konsep yang bergerak di bidang penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga, cuma kalau di hak jaminan resi gudang lebih fokus pada barang komoditi yang barangnya bisa bertahan lama apabila disimpan di dalam gudang, dan dari kedua konsep ini merupakan trobosan baru yang intinyan untuk meringankan dan mempermudah masyarakat khususnya para petani dalam mendapatkan modal usaha. Serta kedua konsep ini bergerak dibidang sosial yang notabeninya saling tolong-menolong antar sesama sesuai apa yang di anjurkan oleh baginda nabi Muhammad SAW. ENGLISH: One of the endeavors that can be applied to add our scientific treasure is that by discussing global competition that we usually hear in the field of trade finance and national supply management called “Warranty right of warehouse receipt” which is intended to rise new instruments, so that the good’s cost offered can ideally compete in global market. The trade finance system must be accessible every time by business agents especially the entrepreneur and farmer, that still find many difficulties in financing due to limited warranty credit during this time. In this related system, there is a strong relationship between warranty right of warehouse receipt systems regulated in a statute number 9, 2011 with Rahn (pawning) concept in Islamic law, which its point is that these two concepts are one of the endeavors to help the society especially farmers to get financial capital. Definitely, these two concepts have already been clarified if there are some similarities and differences. Thus comparison study is needed to add our scientific knowledge. Hence from this research, there are some problem formulations: 1. how the concept of Warranty Right of Warehouse Receipt is in Indonesia and rahn (pawning) concepts on Islamic law. 2) How the differences and similarities between the concepts of warranty right of warehouse receipt in Indonesia rahn (pawning) on Islamic law are. On this research, we discuss the similarities and differences between those two concepts which will give scientific knowledge discourse in law field that is still related to law of loaning. Yet on this research is classified as normative law research. The approaches on this research are using three approaches: 1) approach according to the law 2) Conceptual Approach. 3.) Comparative Approach. Data analysis method used here is some analysis materials as instrument in data processing as thesis material. As regards to this research result is based on similarities and differences between warranty right of warehouse receipt and rahn (pawning). Thus, these two concepts are globally the concepts which are the same in the field of good loan or treasure considered as precious. But warranty right of warehouse receipt concerns more on commodity goods which are long lasting when it is well saved in a warehouse. These two concepts are new innovations which are regarded to alleviate and ease the society especially the farmers to get financial capital for their business. As well as these concepts afoot on social sector which is notably purposed to help each other as what has already prophet Muhammad suggested"]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Studi komparasi antara konsep hak jaminan resi gudang menurut Undang-Undang no.9 tahun 2011 dengan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Anam, Ach. Dlofirul"],"dc:date":["2015-05-10"],"dc:date.issued":["2015-05"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Salah satu upaya untuk menambah khazanah keilmuan kita yaitu mengkaji terhadap persaingan global yang sekarang ini sering kita dengar di bidang pembiayaan perdagangan dan pengelolaan stok nasional dengan sebutan “Hak jaminan resi gudang” yang intinya dengan menerbitkan instrumen baru ini harga barang yang ditawarkan dapat bersaing dipasar global. Sistem pembiayaan perdagangan tersebut harus dapat diakses setiap waktu oleh setiap pelaku usaha terutama pengusaha dan petani, yang selama ini masih kesulitan dalam permodalan dan keterbatasan jaminan kredit. Dalam kaitan sistem ini ada kaitan erat antara konsep hak jaminan resi gudang yang diatur dalam Undang-undang no.9 tahun 2011 dengan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam, yang intinya kedua konsep ini merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat khususnya para petani untuk mendapatkan modal usaha. Tentunya kedua konsep ini dipastikan ada persaman dan perbedaan sehingga diperlukan studi komparasi untuk menambah wawasan keilmuan kita. Maka dari penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu :1)Bagaimana konsep hak jaminan resi gudang di Indonesia dan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam. 2)Bagaimana perbedaan dan persamaan antara konsep hak jaminan resi gudang di Indonesia dan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam. Di dalam penelitian ini mengkaji terhadap persamaan dan perbedaan dari kedua konsep yang nantinya akan me,peroleh wacana khazanah keintlektualan di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum penjamijnan. Sedangkan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif. adapun pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini ada tiga pendekatan.1) pendekatan secara undang- undang, 2)pendekatan konseptual (Conceptual Approach), 3)pendekatan perbandingan(comparativ Aprach), metode analisis data yang digunakan adalah ada beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data bahan skripsi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara hak jaminan resi gudang dengan rahn (gadai) maka kedua konsep ini secara garis besar sama-sama merupakan konsep yang bergerak di bidang penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga, cuma kalau di hak jaminan resi gudang lebih fokus pada barang komoditi yang barangnya bisa bertahan lama apabila disimpan di dalam gudang, dan dari kedua konsep ini merupakan trobosan baru yang intinyan untuk meringankan dan mempermudah masyarakat khususnya para petani dalam mendapatkan modal usaha. Serta kedua konsep ini bergerak dibidang sosial yang notabeninya saling tolong-menolong antar sesama sesuai apa yang di anjurkan oleh baginda nabi Muhammad SAW. ENGLISH: One of the endeavors that can be applied to add our scientific treasure is that by discussing global competition that we usually hear in the field of trade finance and national supply management called “Warranty right of warehouse receipt” which is intended to rise new instruments, so that the good’s cost offered can ideally compete in global market. The trade finance system must be accessible every time by business agents especially the entrepreneur and farmer, that still find many difficulties in financing due to limited warranty credit during this time. In this related system, there is a strong relationship between warranty right of warehouse receipt systems regulated in a statute number 9, 2011 with Rahn (pawning) concept in Islamic law, which its point is that these two concepts are one of the endeavors to help the society especially farmers to get financial capital. Definitely, these two concepts have already been clarified if there are some similarities and differences. Thus comparison study is needed to add our scientific knowledge. Hence from this research, there are some problem formulations: 1. how the concept of Warranty Right of Warehouse Receipt is in Indonesia and rahn (pawning) concepts on Islamic law. 2) How the differences and similarities between the concepts of warranty right of warehouse receipt in Indonesia rahn (pawning) on Islamic law are. On this research, we discuss the similarities and differences between those two concepts which will give scientific knowledge discourse in law field that is still related to law of loaning. Yet on this research is classified as normative law research. The approaches on this research are using three approaches: 1) approach according to the law 2) Conceptual Approach. 3.) Comparative Approach. Data analysis method used here is some analysis materials as instrument in data processing as thesis material. As regards to this research result is based on similarities and differences between warranty right of warehouse receipt and rahn (pawning). Thus, these two concepts are globally the concepts which are the same in the field of good loan or treasure considered as precious. But warranty right of warehouse receipt concerns more on commodity goods which are long lasting when it is well saved in a warehouse. These two concepts are new innovations which are regarded to alleviate and ease the society especially the farmers to get financial capital for their business. As well as these concepts afoot on social sector which is notably purposed to help each other as what has already prophet Muhammad suggested"],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/230/1/10220111%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/2/10220111%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/3/10220111%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/4/10220111%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/5/10220111%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/6/10220111%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/7/10220111%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/8/10220111%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/9/10220111%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/230/10/10220111%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/230/"],"dc:relation.references":["Al-Qur‟an al-Karim Al-Qur‟an dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Bassaam, Abdullah, Taudhih al-Ahkam min Bulugh al- Maram. Cet. 5. Makkah: Maktabah al-Asadi. 2002 Al-Bukhari, Muhammad bin Isma‟il abu Abdillah. Shahih al-Bukhari. Juz 3 Istanbul: Dar al-Fikr. 1981. Al-Daruquthni, Abul Hasan al-Baqdadi, Sunan al-Daruquthni. Juz 3. Beirut: Dar al-Ma‟rifah. 1966. al-Dimyathi, Abu Bakar Utsman Al-Syafi’i. I’anatuth Thalibin. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.1997. al-Fiaanah Al „Amah Lihai‟at Kibar Al Ulama, Mu’jam Maqaayis Al Lughoh,.Juz.2 dinukiil dari Abhaats Hai‟at Kibaar Al Ulama Bil Mamlakah Al Arabiyah Al Su‟udiyah.Juz. 6. Cet. 1 2001. Al-Khalafi, bdul Azhim bin Badawi. Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah wal Kitab Al- Aziz. Mesir: Dar Ibn Rajb.2001. al-Malibari, Zainuddin Ahmad bin Abdil Aziz. Fathul Mu’in. Dar al-Hazm.Tt. Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab. Juz 12. Beirut: Dar al-Fikr. 1995. Al-Qusthalani Syihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad al- Syafi‟i.Irsyadus Syari. Juz 13. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1996. Al-Syafi,I, Muhammadad bin Idris Abu Abdullah. al-Umm. Juz 3, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub Ijtima‟iyah. 1998. Al-Syafi‟i, Muhammadad bin Idris Abu Abdullah, Musnad al-Syafi’i. Bairut: al- Kitabah al-Alamiah. 1979. Al--Syarbini, Muhammad bin Ahmad al-Khatib. Mughnil Muhtaj. Juz 2.Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah. 1994. Al-Thoyaar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muthliq dan Muhammad bin Ibrohim Alumusa. Al-Fiqh al-Muyassarah Qismul Mu’amalah. Cet. 1. Riyadh: Masdar al-Wathoni li al-Nasyr. 2001. Alturki, Abdullah bin Abdulmuhsin dan Abdulfatah Muhammad Al Hulwu, al-Mughni. Cet. 2. Kairo: Penerbit Hajar. 1991. Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990), hal. 1578. Hamidi, Jasim. Makna Dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan RI. Bandung: DisertasiUnpad. 2005. Hariyani, Iswi dan Serfianto. Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hasbulah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan. Jilid 2. Jakarta: Ind-Hill-Co. 2002. HMN Purwosucipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang VII: Hukum SuratBerharga, Cet. 5. Jakarta: Djambatan. 2000. http://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris) Ibnu Hambal, Ahmad, Musnad Ahmad bin Hambal. Juz 2. Kairo: Muassasah Qurthabah. tt. Ibnu Mandzur, Muhammad bin Mukaaram bin Ali. Lisan al-Arab. Juz 13. Beirut: Dar Shadir. 2001. Ibrahim, Johny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia publishing. 2010. Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh.Soebekti dan Tjitrosudibio. Cet. 8. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, Ps. 1131. Jazuli. Kaidah-Kaidah Fiqh : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktisi. Jakarta Kencana. 2006. Latif, Abdullah dan Hasbi Ali. Politik Hukum. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. 2005. Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003. Nawawi, Muhammad bin Umar al-Bantani. Nihayah al-Zain. Beirut: Dar al- Fikr. 2008. Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Kitan al-Arabi. 1977. Samidjo. Pengantar Hukum Indonesia. Cet. 5. Cet. 5. Bandung: CV. AMIRCO.1993. Satrio, J. Hukum jaminan hak jaminan kebendaan. Cet 5. Jakarta: Citra Aditya bakti. 2007. Soebekti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Cet. 39. Jakarta: Pradnya Paramita. 2008. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali. 2004. Visser ‘t Hooft. Filosofie vande Recthwetenchaf, di terjemahkan oleh bernad arief Sidharta. Filsafat ilmu hukum. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Katholik Parahyangan,2001 Wardhani, Indah Kusuma. Aspek Yuridis Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan.Constitutum, Vol. 8, No. 1, Februari 2008. UNDANG-UNDANG Undang-undang No.9 Tahun 2011 tentang SRG Sistem Resi Gudang dan Peranan Perbankan”, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, TriWulan III Tahun 2007. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang, Huruf F.Bappebti, “Menggenjot Sektor Agro Melalui Instrumen SRG”, Majalah Futures Kontrak Berjangka, bappebti/mjl/097/iX /2009/edisi April 2009. Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang, Huruf G. Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang, Huruf H. Makalah disampaikan dalam Acara Sosialisasi Pasar Lelang dan SRG, Serdang Bedagai, 9 Desember 2011. Badan Litbang Pertanian. Resi Gudang: Suatu Model Pemasaran Komoditas Pertanian. 12 Mei 2008, Diakses dari situs www.litbang.deptan.go.id/berita/one/584."],"dc:subject":["18012705 al-Rahn (Pergadaian)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Studi komparasi antara konsep hak jaminan resi gudang menurut Undang-Undang no.9 tahun 2011 dengan konsep rahn (gadai) dalam hukum Islam"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}