{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:232"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:232","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2007","abstract":"INDONESIA: Pada saat sekarang ini banyak sekali jenis usaha yang dijalankan oleh umat manusia secara mudah, cepat, dan memberikan keuntungan berlipat ganda. Ada berbagai produk bisnis di era globalisasi ini dan akhir-akhir ini sering terdengar kata waralaba/franchising. Transaksi bisnis ini kini mulai marak karena selain biaya murah dan bahan sudah disediakan. Definisi waralaba adalah sebagai garansi kontraktual oleh satu orang (franchisor) ke pihak lain (franchisee) dengan mengizinkan atau meminta franchisee menjalankan usaha dalam periode tertentu dalam bisnis yang menggunakan merek yang dimiliki oleh franchisor. Pada saat ini juga terjadi kegairahan pada konsep bisnis yang berbasis syariah, sedangkan bisnis waralaba saat ini masih banyak menggunakan konsep umum. Akad syariah ini mempunyai potensi besar terhadap perkembangan ekonomi untuk saat ini walaupun sudah lama diterapkan oleh umat Islam di dunia. Dari uraian di atas maka penulis mengkaji mengenai beberapa masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, Bagaimana waralaba menurut fatwa DSN-MUI? Kedua, Bagaimana waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007? dan ketiga adalah bagaimana perbandingan antara Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 dan fatwa DSN- MUI? Penelitian ini menggunakan paradigma ilmiah yang bersumber dari perundang–undangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian statute approach. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian di analisis dengan deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Bisnis waralaba boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, Bisnis waralaba mempunyai hukum sebagai dasar menjalankan bisnis tersebut dan hukum pada bisnis waralaba adalah Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bisnis waralaba dengan akad Syirkah dan akad Ijarah mempunyai beberapa persamaan. Beberapa persamaan adalah sebagai berikut. kebebasan berkontrak bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dan adapun perbedaannya adalah pada dasar hukum bisnis waralaba. ENGLISH: Nowadays there are numerous businesses run in easy, fast, and multiple benefit oriented way. The globalization era provides many business products and recently the term franchise becomes more common. This business transaction rapidly increases due to its low cost and provided materials. The definition of franchise is a contractual warranty by one person (the franchisor) which permit another party (the franchisee) to use franchisor’s brand in a certain period. The passion of sharia-based business also grows, even though many franchise businesses still employ conventional concept. Even though has been applied by moslem for a long time, Sharia akad (agreement) still has great potential for the economical development. From the explanation, the researcher examines some issues which become main discussion of the research. First, how is franchise business according to the fatwa of DSN-MUI? Second, how is franchise business according to Government Regulation No. 42 Year 2007? Third, how is the comparison between Government Regulation No. 42 Year 2007 and fatwa of DSN-MUI? The research employs scientific paradigm derived from regulation using qualitative and statute approach. The research uses primary and secondary data collected by documentation. The data result then undergoes the process of editing, checking, and compiling and arranging before analyzed using descriptive qualitative analysis. The result concludes that franchise business is allowed and it has no conflict with Islamic law. Government Regulation No. 42 Year 2007 on franchise serves as legal basis for running franchise business. Franchise business using syirkah and ijarah akad have a common feature that is a contractual freedom for both franchisor and franchisee. On the other hand, these two akads have different legal basis for franchise business.","abstract_html":"INDONESIA: Pada saat sekarang ini banyak sekali jenis usaha yang dijalankan oleh umat manusia secara mudah, cepat, dan memberikan keuntungan berlipat ganda. Ada berbagai produk bisnis di era globalisasi ini dan akhir-akhir ini sering terdengar kata waralaba/franchising. Transaksi bisnis ini kini mulai marak karena selain biaya murah dan bahan sudah disediakan. Definisi waralaba adalah sebagai garansi kontraktual oleh satu orang (franchisor) ke pihak lain (franchisee) dengan mengizinkan atau meminta franchisee menjalankan usaha dalam periode tertentu dalam bisnis yang menggunakan merek yang dimiliki oleh franchisor. Pada saat ini juga terjadi kegairahan pada konsep bisnis yang berbasis syariah, sedangkan bisnis waralaba saat ini masih banyak menggunakan konsep umum. Akad syariah ini mempunyai potensi besar terhadap perkembangan ekonomi untuk saat ini walaupun sudah lama diterapkan oleh umat Islam di dunia. Dari uraian di atas maka penulis mengkaji mengenai beberapa masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, Bagaimana waralaba menurut fatwa DSN-MUI? Kedua, Bagaimana waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007? dan ketiga adalah bagaimana perbandingan antara Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 dan fatwa DSN- MUI? Penelitian ini menggunakan paradigma ilmiah yang bersumber dari perundang–undangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian statute approach. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian di analisis dengan deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Bisnis waralaba boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, Bisnis waralaba mempunyai hukum sebagai dasar menjalankan bisnis tersebut dan hukum pada bisnis waralaba adalah Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bisnis waralaba dengan akad Syirkah dan akad Ijarah mempunyai beberapa persamaan. Beberapa persamaan adalah sebagai berikut. kebebasan berkontrak bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dan adapun perbedaannya adalah pada dasar hukum bisnis waralaba. ENGLISH: Nowadays there are numerous businesses run in easy, fast, and multiple benefit oriented way. The globalization era provides many business products and recently the term franchise becomes more common. This business transaction rapidly increases due to its low cost and provided materials. The definition of franchise is a contractual warranty by one person (the franchisor) which permit another party (the franchisee) to use franchisor’s brand in a certain period. The passion of sharia-based business also grows, even though many franchise businesses still employ conventional concept. Even though has been applied by moslem for a long time, Sharia akad (agreement) still has great potential for the economical development. From the explanation, the researcher examines some issues which become main discussion of the research. First, how is franchise business according to the fatwa of DSN-MUI? Second, how is franchise business according to Government Regulation No. 42 Year 2007? Third, how is the comparison between Government Regulation No. 42 Year 2007 and fatwa of DSN-MUI? The research employs scientific paradigm derived from regulation using qualitative and statute approach. The research uses primary and secondary data collected by documentation. The data result then undergoes the process of editing, checking, and compiling and arranging before analyzed using descriptive qualitative analysis. The result concludes that franchise business is allowed and it has no conflict with Islamic law. Government Regulation No. 42 Year 2007 on franchise serves as legal basis for running franchise business. Franchise business using syirkah and ijarah akad have a common feature that is a contractual freedom for both franchisor and franchisee. On the other hand, these two akads have different legal basis for franchise business.","abstract_has_math":false,"creators":["Abidy, Qisthi"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2013,"date_issued":"2013-09","date_published":"2013-09","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012712 al-Syirkah (incl. al-Mudharabah, al-Musahamah)"],"languages":["id","en"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/232/1/08220062%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A232","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Abidy, Qisthi"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2013-09-17"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2013-09"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/232/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Buku dan Penelitian A. Masadi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 al Hamd, Abdul Qadir Syaibah, terjemah fiqhul Islam syarah bulughul maram, Jakarta: Tim pustaka Darul Haq, 2005 Ascarya, Akad dan Produk Syari’ah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 Departemen Agama RI al Qur’an dan Terjemahnya: Juz 1–Juz 30, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an, 1982-1983 Djazuli, A, Kaidah–Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 Djuaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 Hakim, Lukman, Info Lengkap Waralaba Yogyakarta: MedPress, 2008 Ibn Husain, Achmad, Fathul al- qarîb, Indonesia: Al Haramain Jaya, 2005. Ibnu Hajar, al-Asqalani, Bulughul al- Maram, Semarang: Karya Thoha Putra, 2007. Ichsan, Achmad, Hukum Perdata IA, Jakarta: Pembimbing Masa, 1996 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Malang: UIN-Malang Press, 2009 Machmudin, Dudu Duswara, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung: PT Refika Aditama, 2000 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : kencana prenada media group, 2010 Mas`adi, Ghufron A. Fiqih Muamalah Kontektual, Jakarta: Raja Grafindo Parsada.2002 Nazir, Habib & Muh. Hasan, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari’ah, Bandung: Kaki Langit, 2004 Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004 Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah Jilid 3, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1983 Sinamo, Nomensen,SH., MH., Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2008 Sugono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT raja Grafindo Utama, 2013 Suseno, Darmawan Budi, Waralaba Bisnis Minim Resiko Maksim di Laba, Yogjakarta : Pilar media, 2005 Tunggal, Imam Sjahputra, Franchising: Konsep dan Kasus, Jakarta: harvarindo, 2005 Saidin, Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 Sutedi, Adrian, Hukum Waralaba, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008 Sumardi, Juajir, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006 Tunggal, Imam Sjahputra, Franchising: Konsep dan Kasus, Jakarta: Harvarindo, 2000 Widjaja, gunawan, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh al Islamî wa Adillâtuhu, Juz IV Daar al Fikr, 1989 B. Peraturan Perundang – undangan Dewan Syariah Nasional, Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Uasah Waralaba Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/Mpp/Kep/10/2001 tentang ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) C. Website www.franchise-id.com Di akses pada tanggal 12-12-12 www.wikipedia.org/wiki/waralaba, Di akses pada tanggal 02-11-12 www.wikipedia.org/wiki/Lisensi, diakses pada tanggal 9 Februari 2013 Sejarah BASYARNAS www.mui.or.id, di akses pada tanggal 15 february"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012712 al-Syirkah (incl. al-Mudharabah, al-Musahamah)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/232/1/08220062%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/2/08220062%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/3/08220062%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/4/08220062%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/5/08220062%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/6/08220062%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/7/08220062%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/8/08220062%20Daftar%20Pustaka.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Pada saat sekarang ini banyak sekali jenis usaha yang dijalankan oleh umat manusia secara mudah, cepat, dan memberikan keuntungan berlipat ganda. Ada berbagai produk bisnis di era globalisasi ini dan akhir-akhir ini sering terdengar kata waralaba/franchising. Transaksi bisnis ini kini mulai marak karena selain biaya murah dan bahan sudah disediakan. Definisi waralaba adalah sebagai garansi kontraktual oleh satu orang (franchisor) ke pihak lain (franchisee) dengan mengizinkan atau meminta franchisee menjalankan usaha dalam periode tertentu dalam bisnis yang menggunakan merek yang dimiliki oleh franchisor. Pada saat ini juga terjadi kegairahan pada konsep bisnis yang berbasis syariah, sedangkan bisnis waralaba saat ini masih banyak menggunakan konsep umum. Akad syariah ini mempunyai potensi besar terhadap perkembangan ekonomi untuk saat ini walaupun sudah lama diterapkan oleh umat Islam di dunia. Dari uraian di atas maka penulis mengkaji mengenai beberapa masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, Bagaimana waralaba menurut fatwa DSN-MUI? Kedua, Bagaimana waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007? dan ketiga adalah bagaimana perbandingan antara Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 dan fatwa DSN- MUI? Penelitian ini menggunakan paradigma ilmiah yang bersumber dari perundang–undangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian statute approach. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian di analisis dengan deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Bisnis waralaba boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, Bisnis waralaba mempunyai hukum sebagai dasar menjalankan bisnis tersebut dan hukum pada bisnis waralaba adalah Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bisnis waralaba dengan akad Syirkah dan akad Ijarah mempunyai beberapa persamaan. Beberapa persamaan adalah sebagai berikut. kebebasan berkontrak bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dan adapun perbedaannya adalah pada dasar hukum bisnis waralaba. ENGLISH: Nowadays there are numerous businesses run in easy, fast, and multiple benefit oriented way. The globalization era provides many business products and recently the term franchise becomes more common. This business transaction rapidly increases due to its low cost and provided materials. The definition of franchise is a contractual warranty by one person (the franchisor) which permit another party (the franchisee) to use franchisor’s brand in a certain period. The passion of sharia-based business also grows, even though many franchise businesses still employ conventional concept. Even though has been applied by moslem for a long time, Sharia akad (agreement) still has great potential for the economical development. From the explanation, the researcher examines some issues which become main discussion of the research. First, how is franchise business according to the fatwa of DSN-MUI? Second, how is franchise business according to Government Regulation No. 42 Year 2007? Third, how is the comparison between Government Regulation No. 42 Year 2007 and fatwa of DSN-MUI? The research employs scientific paradigm derived from regulation using qualitative and statute approach. The research uses primary and secondary data collected by documentation. The data result then undergoes the process of editing, checking, and compiling and arranging before analyzed using descriptive qualitative analysis. The result concludes that franchise business is allowed and it has no conflict with Islamic law. Government Regulation No. 42 Year 2007 on franchise serves as legal basis for running franchise business. Franchise business using syirkah and ijarah akad have a common feature that is a contractual freedom for both franchisor and franchisee. On the other hand, these two akads have different legal basis for franchise business."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2007"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Abidy, Qisthi"],"dc:date":["2013-09-17"],"dc:date.issued":["2013-09"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Pada saat sekarang ini banyak sekali jenis usaha yang dijalankan oleh umat manusia secara mudah, cepat, dan memberikan keuntungan berlipat ganda. Ada berbagai produk bisnis di era globalisasi ini dan akhir-akhir ini sering terdengar kata waralaba/franchising. Transaksi bisnis ini kini mulai marak karena selain biaya murah dan bahan sudah disediakan. Definisi waralaba adalah sebagai garansi kontraktual oleh satu orang (franchisor) ke pihak lain (franchisee) dengan mengizinkan atau meminta franchisee menjalankan usaha dalam periode tertentu dalam bisnis yang menggunakan merek yang dimiliki oleh franchisor. Pada saat ini juga terjadi kegairahan pada konsep bisnis yang berbasis syariah, sedangkan bisnis waralaba saat ini masih banyak menggunakan konsep umum. Akad syariah ini mempunyai potensi besar terhadap perkembangan ekonomi untuk saat ini walaupun sudah lama diterapkan oleh umat Islam di dunia. Dari uraian di atas maka penulis mengkaji mengenai beberapa masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, Bagaimana waralaba menurut fatwa DSN-MUI? Kedua, Bagaimana waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007? dan ketiga adalah bagaimana perbandingan antara Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 dan fatwa DSN- MUI? Penelitian ini menggunakan paradigma ilmiah yang bersumber dari perundang–undangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian statute approach. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian di analisis dengan deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Bisnis waralaba boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, Bisnis waralaba mempunyai hukum sebagai dasar menjalankan bisnis tersebut dan hukum pada bisnis waralaba adalah Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bisnis waralaba dengan akad Syirkah dan akad Ijarah mempunyai beberapa persamaan. Beberapa persamaan adalah sebagai berikut. kebebasan berkontrak bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dan adapun perbedaannya adalah pada dasar hukum bisnis waralaba. ENGLISH: Nowadays there are numerous businesses run in easy, fast, and multiple benefit oriented way. The globalization era provides many business products and recently the term franchise becomes more common. This business transaction rapidly increases due to its low cost and provided materials. The definition of franchise is a contractual warranty by one person (the franchisor) which permit another party (the franchisee) to use franchisor’s brand in a certain period. The passion of sharia-based business also grows, even though many franchise businesses still employ conventional concept. Even though has been applied by moslem for a long time, Sharia akad (agreement) still has great potential for the economical development. From the explanation, the researcher examines some issues which become main discussion of the research. First, how is franchise business according to the fatwa of DSN-MUI? Second, how is franchise business according to Government Regulation No. 42 Year 2007? Third, how is the comparison between Government Regulation No. 42 Year 2007 and fatwa of DSN-MUI? The research employs scientific paradigm derived from regulation using qualitative and statute approach. The research uses primary and secondary data collected by documentation. The data result then undergoes the process of editing, checking, and compiling and arranging before analyzed using descriptive qualitative analysis. The result concludes that franchise business is allowed and it has no conflict with Islamic law. Government Regulation No. 42 Year 2007 on franchise serves as legal basis for running franchise business. Franchise business using syirkah and ijarah akad have a common feature that is a contractual freedom for both franchisor and franchisee. On the other hand, these two akads have different legal basis for franchise business."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/232/1/08220062%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/2/08220062%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/3/08220062%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/4/08220062%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/5/08220062%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/6/08220062%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/7/08220062%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/232/8/08220062%20Daftar%20Pustaka.pdf"],"dc:language":["id","en"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/232/"],"dc:relation.references":["A. Buku dan Penelitian A. Masadi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 al Hamd, Abdul Qadir Syaibah, terjemah fiqhul Islam syarah bulughul maram, Jakarta: Tim pustaka Darul Haq, 2005 Ascarya, Akad dan Produk Syari’ah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 Departemen Agama RI al Qur’an dan Terjemahnya: Juz 1–Juz 30, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an, 1982-1983 Djazuli, A, Kaidah–Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 Djuaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 Hakim, Lukman, Info Lengkap Waralaba Yogyakarta: MedPress, 2008 Ibn Husain, Achmad, Fathul al- qarîb, Indonesia: Al Haramain Jaya, 2005. Ibnu Hajar, al-Asqalani, Bulughul al- Maram, Semarang: Karya Thoha Putra, 2007. Ichsan, Achmad, Hukum Perdata IA, Jakarta: Pembimbing Masa, 1996 Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Malang: UIN-Malang Press, 2009 Machmudin, Dudu Duswara, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung: PT Refika Aditama, 2000 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : kencana prenada media group, 2010 Mas`adi, Ghufron A. Fiqih Muamalah Kontektual, Jakarta: Raja Grafindo Parsada.2002 Nazir, Habib & Muh. Hasan, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari’ah, Bandung: Kaki Langit, 2004 Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004 Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah Jilid 3, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1983 Sinamo, Nomensen,SH., MH., Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2008 Sugono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT raja Grafindo Utama, 2013 Suseno, Darmawan Budi, Waralaba Bisnis Minim Resiko Maksim di Laba, Yogjakarta : Pilar media, 2005 Tunggal, Imam Sjahputra, Franchising: Konsep dan Kasus, Jakarta: harvarindo, 2005 Saidin, Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 Sutedi, Adrian, Hukum Waralaba, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008 Sumardi, Juajir, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006 Tunggal, Imam Sjahputra, Franchising: Konsep dan Kasus, Jakarta: Harvarindo, 2000 Widjaja, gunawan, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh al Islamî wa Adillâtuhu, Juz IV Daar al Fikr, 1989 B. Peraturan Perundang – undangan Dewan Syariah Nasional, Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Uasah Waralaba Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/Mpp/Kep/10/2001 tentang ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) C. Website www.franchise-id.com Di akses pada tanggal 12-12-12 www.wikipedia.org/wiki/waralaba, Di akses pada tanggal 02-11-12 www.wikipedia.org/wiki/Lisensi, diakses pada tanggal 9 Februari 2013 Sejarah BASYARNAS www.mui.or.id, di akses pada tanggal 15 february"],"dc:subject":["18012712 al-Syirkah (incl. al-Mudharabah, al-Musahamah)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2007"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}