{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:233"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:233","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Pandangan hakim terhadap penolakan anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Malang: Studi perkara nomor : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg","abstract":"INDONESIA: Manusia tidak bisa dipisahkan dari permasalahan waris. Karena manusia yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pasti akan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Jika pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta peninggalannya diberikan kepada baitul mal begitu pula jika pewaris memiliki anak angkat atau orang tua angkat maka sebagian dari hartanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkatnya. Perkara waris yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Di Pengadilan Agama Malang misalnya, seorang anak angkat yang memperkarakan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalur hukum tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan anak angkat. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian dalam skripsi ini berisi tentang bagaimana pembuktian keabsahan anak angkat di muka persidangan dalam perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg, alat bukti apa saja yang harus diajukan dalam persidangan perkara tersebut dan bagaimana pandangan Hakim menolak perkara waris yang diajukan oleh anak angkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala macam pembuktian dapat dinyatakan sah tergantung bagaimana Penggugat menggunakan bukti tersebut. Alat bukti yang wajib diajukan di muka persidangan sesuai dengan Pasal 164 HIR yaitu berupa surat-surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi pada umumnya jika alat bukti berupa surat sudah dapat memberikan jawaban tentang kebenaran di depan Majelis Hakim, maka tidak perlu di buktikan dengan alat bukti yang lainnya, dan jika dianggap kurang, maka perlu diadakan pembuktian menggunakan saksi dan seterusnya. Majelis Hakim menetapkan untuk menolak perkara waris dengan dua alasan. Pertama, anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) melalui wasiat wajibah. Kedua, alat bukti yang diajukan oleh anak angkat terdapat cacat hukum dan tidak sempurna. ENGLISH: Humans can not be separated from the issue of inheritance. Since man who died and left property will certainly pass on their wealth to their heirs. If the heir does not have an heir, the assets were given to the treasury as well as if the heir has adopted child or the adoptive parents, the majority of his wealth given to the adopted child or the adoptive parents. Case of inheritance that can not be solved by means of kinship can be settled in court. In the Religious Malang for example, a foster child who sued the possessions of the adoptive parents through the legal system can not prove the argument of the claim so that the judges rejected a lawsuit filed adopted child. Based on these cases, the research in this paper provides evidence on how the validity of the adopted child before the court in case number: 0018 / Pdt.G / 2013 / PA.Mlg, what evidence must be filed in the trial of the case and how the judge rejected the view inheritance case filed by the foster child. The Research type is empirical research. The approach used is qualitative approach. Then the data sources derived from primary and secondary data. The method used in data collection are interviews and documentation. The data is processed by multiple stages of the examination of data, classificat ion, verification, analysis and conclusions. The results of this study indicate that all sorts of evidence can be considered valid depending on how the Plaintiff's use of such evidence. Evidence that must be presented in a court of law in accordance with Article 164 Herzien Inlandsch Reglement the form of papers, witness, allegation, admission and oath. But in general, if the evidence in the form of letters have been able to provide answers about the truth in front of the judges, it does not need to be proved by other evidence, and if it's less, it is necessary to use the evidence of witnesses and so on. Panel of Judges set to reject the case of inheritance by two reasons. First, the adopted child could not designated as heir. This is referred to in the Compilation of Islamic Law Article 209 paragraph (2) was borrowed through. Second, the evidence presented by the adopted children are legally flawed and imperfect.","abstract_html":"INDONESIA: Manusia tidak bisa dipisahkan dari permasalahan waris. Karena manusia yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pasti akan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Jika pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta peninggalannya diberikan kepada baitul mal begitu pula jika pewaris memiliki anak angkat atau orang tua angkat maka sebagian dari hartanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkatnya. Perkara waris yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Di Pengadilan Agama Malang misalnya, seorang anak angkat yang memperkarakan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalur hukum tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan anak angkat. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian dalam skripsi ini berisi tentang bagaimana pembuktian keabsahan anak angkat di muka persidangan dalam perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg, alat bukti apa saja yang harus diajukan dalam persidangan perkara tersebut dan bagaimana pandangan Hakim menolak perkara waris yang diajukan oleh anak angkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala macam pembuktian dapat dinyatakan sah tergantung bagaimana Penggugat menggunakan bukti tersebut. Alat bukti yang wajib diajukan di muka persidangan sesuai dengan Pasal 164 HIR yaitu berupa surat-surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi pada umumnya jika alat bukti berupa surat sudah dapat memberikan jawaban tentang kebenaran di depan Majelis Hakim, maka tidak perlu di buktikan dengan alat bukti yang lainnya, dan jika dianggap kurang, maka perlu diadakan pembuktian menggunakan saksi dan seterusnya. Majelis Hakim menetapkan untuk menolak perkara waris dengan dua alasan. Pertama, anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) melalui wasiat wajibah. Kedua, alat bukti yang diajukan oleh anak angkat terdapat cacat hukum dan tidak sempurna. ENGLISH: Humans can not be separated from the issue of inheritance. Since man who died and left property will certainly pass on their wealth to their heirs. If the heir does not have an heir, the assets were given to the treasury as well as if the heir has adopted child or the adoptive parents, the majority of his wealth given to the adopted child or the adoptive parents. Case of inheritance that can not be solved by means of kinship can be settled in court. In the Religious Malang for example, a foster child who sued the possessions of the adoptive parents through the legal system can not prove the argument of the claim so that the judges rejected a lawsuit filed adopted child. Based on these cases, the research in this paper provides evidence on how the validity of the adopted child before the court in case number: 0018 / Pdt.G / 2013 / PA.Mlg, what evidence must be filed in the trial of the case and how the judge rejected the view inheritance case filed by the foster child. The Research type is empirical research. The approach used is qualitative approach. Then the data sources derived from primary and secondary data. The method used in data collection are interviews and documentation. The data is processed by multiple stages of the examination of data, classificat ion, verification, analysis and conclusions. The results of this study indicate that all sorts of evidence can be considered valid depending on how the Plaintiff&#x27;s use of such evidence. Evidence that must be presented in a court of law in accordance with Article 164 Herzien Inlandsch Reglement the form of papers, witness, allegation, admission and oath. But in general, if the evidence in the form of letters have been able to provide answers about the truth in front of the judges, it does not need to be proved by other evidence, and if it&#x27;s less, it is necessary to use the evidence of witnesses and so on. Panel of Judges set to reject the case of inheritance by two reasons. First, the adopted child could not designated as heir. This is referred to in the Compilation of Islamic Law Article 209 paragraph (2) was borrowed through. Second, the evidence presented by the adopted children are legally flawed and imperfect.","abstract_has_math":false,"creators":["Kamalia, Ilmina Marfuati"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-09","date_published":"2014-09","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012816 Mawaris (Inheritance)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/233/1/10210095%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A233","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Kamalia, Ilmina Marfuati"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-09-26"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-09"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/233/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Buku Al-Qur’an al-Karim Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006. Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005. Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007. Hamami, Taufiq. Hukum Acara Perdata Agama. Jakarta: PT. Tatanusa, 2004. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Iqbal, M. Hasan. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: t.p., 2001. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: LIBERTY, 1979. Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet 1; Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Penyusun,Tim.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: t.p., 2012. Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press, 2009. Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. Saiban, Kasuwi. Hukum Waris Islam. Malang:UM PRESS, 2007. Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2005. Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta, 1989. Sudarsono. Kamus Agama. Jakarta: Rineka Cipta, 1999. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009. Umam, Dian Khairul. Fiqh Mawaris. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Umar, Dzulkifli dan Ustman Handoyo. Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition. t.t.: Quantum Media Press, 2010. Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 1997. Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. B. Skripsi Filia, Linda Fri. Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Skripsi Universitas Andalas Padang: Fak. Hukum. 2011. Haryati, Yuni Puji. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi di Kabupaten Wonosobo). Tesis Universitas Diponegoro Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, 2010. C. Website http://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-waris-menurut-al- quran.html, diakses pada tanggal 3 Januari 2014. http://hukum-hukumkeseluruhan.blogspot.com/2009/04/hukum-waris-ber- dasarkan-bw.html, diakses pada tanggal 3 April 2004. http://efiksholakhuddin.blogspot.com/2011/10/ahli-waris-dan-macam-ma- camnya.html, diakses pada tanggal 25 April 2014. http://pamalangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perce- raian-tahun 2009.html, diakses pada tanggal 14 Agustus 2014. http://Hakamabbas.blogspot.com/2014/02/wasiat-wajibah-dan-anak-ang- kat.html, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014. www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014. D. Undang – Undang HIR (Het Herzine Indonesisch Reglement). R.Bg (Reglement Tot Regeling Van Het Recht Swezen In Gewesten Buiten Java En Madura). Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk Weatboek). E. Wawancara Munasik, Wawancara (Malang, 8 Juli 2014). Musthofa, Wawancara (Malang, 6 Agustus 2014)."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012816 Mawaris (Inheritance)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/233/1/10210095%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/2/10210095%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/3/10210095%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/4/10210095%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/12/10210095%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/13/10210095%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/14/10210095%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/15/10210095%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/16/10210095%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/10/10210095%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/11/10210095%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/17/10210095%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Manusia tidak bisa dipisahkan dari permasalahan waris. Karena manusia yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pasti akan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Jika pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta peninggalannya diberikan kepada baitul mal begitu pula jika pewaris memiliki anak angkat atau orang tua angkat maka sebagian dari hartanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkatnya. Perkara waris yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Di Pengadilan Agama Malang misalnya, seorang anak angkat yang memperkarakan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalur hukum tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan anak angkat. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian dalam skripsi ini berisi tentang bagaimana pembuktian keabsahan anak angkat di muka persidangan dalam perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg, alat bukti apa saja yang harus diajukan dalam persidangan perkara tersebut dan bagaimana pandangan Hakim menolak perkara waris yang diajukan oleh anak angkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala macam pembuktian dapat dinyatakan sah tergantung bagaimana Penggugat menggunakan bukti tersebut. Alat bukti yang wajib diajukan di muka persidangan sesuai dengan Pasal 164 HIR yaitu berupa surat-surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi pada umumnya jika alat bukti berupa surat sudah dapat memberikan jawaban tentang kebenaran di depan Majelis Hakim, maka tidak perlu di buktikan dengan alat bukti yang lainnya, dan jika dianggap kurang, maka perlu diadakan pembuktian menggunakan saksi dan seterusnya. Majelis Hakim menetapkan untuk menolak perkara waris dengan dua alasan. Pertama, anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) melalui wasiat wajibah. Kedua, alat bukti yang diajukan oleh anak angkat terdapat cacat hukum dan tidak sempurna. ENGLISH: Humans can not be separated from the issue of inheritance. Since man who died and left property will certainly pass on their wealth to their heirs. If the heir does not have an heir, the assets were given to the treasury as well as if the heir has adopted child or the adoptive parents, the majority of his wealth given to the adopted child or the adoptive parents. Case of inheritance that can not be solved by means of kinship can be settled in court. In the Religious Malang for example, a foster child who sued the possessions of the adoptive parents through the legal system can not prove the argument of the claim so that the judges rejected a lawsuit filed adopted child. Based on these cases, the research in this paper provides evidence on how the validity of the adopted child before the court in case number: 0018 / Pdt.G / 2013 / PA.Mlg, what evidence must be filed in the trial of the case and how the judge rejected the view inheritance case filed by the foster child. The Research type is empirical research. The approach used is qualitative approach. Then the data sources derived from primary and secondary data. The method used in data collection are interviews and documentation. The data is processed by multiple stages of the examination of data, classificat ion, verification, analysis and conclusions. The results of this study indicate that all sorts of evidence can be considered valid depending on how the Plaintiff's use of such evidence. Evidence that must be presented in a court of law in accordance with Article 164 Herzien Inlandsch Reglement the form of papers, witness, allegation, admission and oath. But in general, if the evidence in the form of letters have been able to provide answers about the truth in front of the judges, it does not need to be proved by other evidence, and if it's less, it is necessary to use the evidence of witnesses and so on. Panel of Judges set to reject the case of inheritance by two reasons. First, the adopted child could not designated as heir. This is referred to in the Compilation of Islamic Law Article 209 paragraph (2) was borrowed through. Second, the evidence presented by the adopted children are legally flawed and imperfect."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Pandangan hakim terhadap penolakan anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Malang: Studi perkara nomor : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Kamalia, Ilmina Marfuati"],"dc:date":["2014-09-26"],"dc:date.issued":["2014-09"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Manusia tidak bisa dipisahkan dari permasalahan waris. Karena manusia yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pasti akan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Jika pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta peninggalannya diberikan kepada baitul mal begitu pula jika pewaris memiliki anak angkat atau orang tua angkat maka sebagian dari hartanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkatnya. Perkara waris yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Di Pengadilan Agama Malang misalnya, seorang anak angkat yang memperkarakan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalur hukum tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan anak angkat. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian dalam skripsi ini berisi tentang bagaimana pembuktian keabsahan anak angkat di muka persidangan dalam perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg, alat bukti apa saja yang harus diajukan dalam persidangan perkara tersebut dan bagaimana pandangan Hakim menolak perkara waris yang diajukan oleh anak angkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala macam pembuktian dapat dinyatakan sah tergantung bagaimana Penggugat menggunakan bukti tersebut. Alat bukti yang wajib diajukan di muka persidangan sesuai dengan Pasal 164 HIR yaitu berupa surat-surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi pada umumnya jika alat bukti berupa surat sudah dapat memberikan jawaban tentang kebenaran di depan Majelis Hakim, maka tidak perlu di buktikan dengan alat bukti yang lainnya, dan jika dianggap kurang, maka perlu diadakan pembuktian menggunakan saksi dan seterusnya. Majelis Hakim menetapkan untuk menolak perkara waris dengan dua alasan. Pertama, anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) melalui wasiat wajibah. Kedua, alat bukti yang diajukan oleh anak angkat terdapat cacat hukum dan tidak sempurna. ENGLISH: Humans can not be separated from the issue of inheritance. Since man who died and left property will certainly pass on their wealth to their heirs. If the heir does not have an heir, the assets were given to the treasury as well as if the heir has adopted child or the adoptive parents, the majority of his wealth given to the adopted child or the adoptive parents. Case of inheritance that can not be solved by means of kinship can be settled in court. In the Religious Malang for example, a foster child who sued the possessions of the adoptive parents through the legal system can not prove the argument of the claim so that the judges rejected a lawsuit filed adopted child. Based on these cases, the research in this paper provides evidence on how the validity of the adopted child before the court in case number: 0018 / Pdt.G / 2013 / PA.Mlg, what evidence must be filed in the trial of the case and how the judge rejected the view inheritance case filed by the foster child. The Research type is empirical research. The approach used is qualitative approach. Then the data sources derived from primary and secondary data. The method used in data collection are interviews and documentation. The data is processed by multiple stages of the examination of data, classificat ion, verification, analysis and conclusions. The results of this study indicate that all sorts of evidence can be considered valid depending on how the Plaintiff's use of such evidence. Evidence that must be presented in a court of law in accordance with Article 164 Herzien Inlandsch Reglement the form of papers, witness, allegation, admission and oath. But in general, if the evidence in the form of letters have been able to provide answers about the truth in front of the judges, it does not need to be proved by other evidence, and if it's less, it is necessary to use the evidence of witnesses and so on. Panel of Judges set to reject the case of inheritance by two reasons. First, the adopted child could not designated as heir. This is referred to in the Compilation of Islamic Law Article 209 paragraph (2) was borrowed through. Second, the evidence presented by the adopted children are legally flawed and imperfect."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/233/1/10210095%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/2/10210095%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/3/10210095%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/4/10210095%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/12/10210095%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/13/10210095%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/14/10210095%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/15/10210095%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/16/10210095%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/10/10210095%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/11/10210095%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/233/17/10210095%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/233/"],"dc:relation.references":["A. Buku Al-Qur’an al-Karim Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006. Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005. Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007. Hamami, Taufiq. Hukum Acara Perdata Agama. Jakarta: PT. Tatanusa, 2004. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Iqbal, M. Hasan. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: t.p., 2001. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: LIBERTY, 1979. Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet 1; Bandung: CV Mandar Maju, 2008. Penyusun,Tim.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: t.p., 2012. Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press, 2009. Rasyid, Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002. Saiban, Kasuwi. Hukum Waris Islam. Malang:UM PRESS, 2007. Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2005. Subekti, R. Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta, 1989. Sudarsono. Kamus Agama. Jakarta: Rineka Cipta, 1999. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2009. Umam, Dian Khairul. Fiqh Mawaris. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Umar, Dzulkifli dan Ustman Handoyo. Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition. t.t.: Quantum Media Press, 2010. Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 1997. Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. B. Skripsi Filia, Linda Fri. Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Skripsi Universitas Andalas Padang: Fak. Hukum. 2011. Haryati, Yuni Puji. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi di Kabupaten Wonosobo). Tesis Universitas Diponegoro Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, 2010. C. Website http://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-waris-menurut-al- quran.html, diakses pada tanggal 3 Januari 2014. http://hukum-hukumkeseluruhan.blogspot.com/2009/04/hukum-waris-ber- dasarkan-bw.html, diakses pada tanggal 3 April 2004. http://efiksholakhuddin.blogspot.com/2011/10/ahli-waris-dan-macam-ma- camnya.html, diakses pada tanggal 25 April 2014. http://pamalangkota.go.id/news/pengadilan/faktor-faktor-penyebab-perce- raian-tahun 2009.html, diakses pada tanggal 14 Agustus 2014. http://Hakamabbas.blogspot.com/2014/02/wasiat-wajibah-dan-anak-ang- kat.html, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014. www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014. D. Undang – Undang HIR (Het Herzine Indonesisch Reglement). R.Bg (Reglement Tot Regeling Van Het Recht Swezen In Gewesten Buiten Java En Madura). Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk Weatboek). E. Wawancara Munasik, Wawancara (Malang, 8 Juli 2014). Musthofa, Wawancara (Malang, 6 Agustus 2014)."],"dc:subject":["18012816 Mawaris (Inheritance)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Pandangan hakim terhadap penolakan anak angkat dalam perkara waris di Pengadilan Agama Malang: Studi perkara nomor : 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}