{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:238"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:238","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Tinjauan keadilan pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat: Studi pandangan hakim pengadilan agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember","abstract":"INDONESIA: Begitu pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan keluarga, terkadang membuat pasangan suami-istri rela melakukan cara apapun untuk memperolehnya, diantaranya dengan melakukan pengankatan anak. Dalam hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis. Anak angkat memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, seperti hak hidup, memperoleh identitas, memperoleh pendidikan yang layak, dan hak-hak lain yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Permasalahan muncul ketika salah satu diantaranya meninggal dunia karena dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian ini bersifat empiris, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil temuan penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama menganai Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat penulis menemukan bahwasanya para informan sepakat bahwa keadilan bisa bernilai subyektif, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat penulis menemukan. Dalam memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan. ENGLISH: Once the importance of the presence of children in the family life, sometimes making couples willing to do to get it any way, such as by doing her promotion of children. In positive law in Indonesia, adoption set out in Article 39 to Article 41 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Adoption deed contains juridical consequences. Adopted children have the basic rights that must be met by the adoptive parents, such as the right to life, acquiring identity, a proper education, and other rights are no different than children in general. Problems arise when one of them died because of the Islamic law, there is no mutual relationship between the adopted child to inherit his adoptive parents. So that adopted children are often in a weak position. This research was conducted in Jember aims to determine How do religious court judges and Jember Jember Islamic Law Expert of the concept of fairness in the distribution of adopted children was borrowed and How the Religious Court judgment and Jember Jember Islamic Legal Experts in the division was borrowed for foster child. In this study the authors use this type of empirical legal research. The method of this research approach is empirical, data collection through observation, interview and documentation. From the findings of this study, to address the first problem formulation about How do religious court judges Jember and Jember Islamic Law Expert of the concept of fairness in the distribution of adopted children was borrowed authors found that the informants agreed that justice could be worth subjective, everyone can define it differently. In the context of inheritance adopted child, the informants considered that part specified in Article 209 KHI is the embodiment of distributive justice or fairness that are proportional. The answer to the second problem formulation considerations regarding How religious court judges and Jember Jember Islamic Legal Experts in the division was borrowed for adopted children authors found. In rendering the verdict was borrowed, to use basic research informants consider the contribution of the child welfare and foster to adoptive parents. Thus, it is not essential that every person should be given the maximum part, that third part. In addition, it should be noted also treasures number and also the number of heirs entitled to inheritance.","abstract_html":"INDONESIA: Begitu pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan keluarga, terkadang membuat pasangan suami-istri rela melakukan cara apapun untuk memperolehnya, diantaranya dengan melakukan pengankatan anak. Dalam hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis. Anak angkat memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, seperti hak hidup, memperoleh identitas, memperoleh pendidikan yang layak, dan hak-hak lain yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Permasalahan muncul ketika salah satu diantaranya meninggal dunia karena dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian ini bersifat empiris, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil temuan penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama menganai Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat penulis menemukan bahwasanya para informan sepakat bahwa keadilan bisa bernilai subyektif, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat penulis menemukan. Dalam memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan. ENGLISH: Once the importance of the presence of children in the family life, sometimes making couples willing to do to get it any way, such as by doing her promotion of children. In positive law in Indonesia, adoption set out in Article 39 to Article 41 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Adoption deed contains juridical consequences. Adopted children have the basic rights that must be met by the adoptive parents, such as the right to life, acquiring identity, a proper education, and other rights are no different than children in general. Problems arise when one of them died because of the Islamic law, there is no mutual relationship between the adopted child to inherit his adoptive parents. So that adopted children are often in a weak position. This research was conducted in Jember aims to determine How do religious court judges and Jember Jember Islamic Law Expert of the concept of fairness in the distribution of adopted children was borrowed and How the Religious Court judgment and Jember Jember Islamic Legal Experts in the division was borrowed for foster child. In this study the authors use this type of empirical legal research. The method of this research approach is empirical, data collection through observation, interview and documentation. From the findings of this study, to address the first problem formulation about How do religious court judges Jember and Jember Islamic Law Expert of the concept of fairness in the distribution of adopted children was borrowed authors found that the informants agreed that justice could be worth subjective, everyone can define it differently. In the context of inheritance adopted child, the informants considered that part specified in Article 209 KHI is the embodiment of distributive justice or fairness that are proportional. The answer to the second problem formulation considerations regarding How religious court judges and Jember Jember Islamic Legal Experts in the division was borrowed for adopted children authors found. In rendering the verdict was borrowed, to use basic research informants consider the contribution of the child welfare and foster to adoptive parents. Thus, it is not essential that every person should be given the maximum part, that third part. In addition, it should be noted also treasures number and also the number of heirs entitled to inheritance.","abstract_has_math":false,"creators":["Maulidiah, Uzlah Wahidah"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"masters","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-04","date_published":"2014-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012816 Mawaris (Inheritance)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/238/11/11790020%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/238/11/11790020%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/238/1/11790020%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A238","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Maulidiah, Uzlah Wahidah"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-04-24"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/238/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abdul Haq dkk., 2006. Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Kedua. Surabaya:Kaki Lima Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan,. 2008. Hukum Pengangkatan Anak Perspekif Islam. Jakarta:Kencana al-Amruzi, M. Fahmi. 2012. Rekonsruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Aswaja Presindo Ali, Achmad. 2012. Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (legisprudence). Jakarta: Kencana Ali, Mohammad Daud. 2009. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta:Rajawali Press Ali, Zainuddin. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika Alim, Muhammad. 2010. Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan. Yogyakarta: LkiS Al-Zuhaily, Wahbah al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 2011. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta:Gema Insani Press Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada Anshori, Abdul Ghafur. 2010. Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin. Yogyakarta: UII-Press Ashshofa, Burhan. 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta Budiono, A. Rachmad. 1999. Pembaharian Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti Dahlan, Abdul Aziz (et.al). Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI. Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka Djatikumoro, Lulik.2011. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Elizabeth A. Martin (ed.). 2002. Oxford Dictionary of Law Fifth Edition. United Kingdom: Oxford University Press Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta:Rajawali Press Faturachman. 2002. Keadilan Perspektif Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Fuady, Munir. 2010. Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia Habiburrahman. 2011. Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana Hadi, Sutrisno. 1993. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta:Andi Offset Hadikusuma, Hilman. 1991. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni, 1991 Hernoko, Agus Yudha. 2011. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Khadduri, Madjid. 1999. Teologi Keadilan Prespektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana Mantra, Ida Bagoes. 2008. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Masykuri Abdillah, Islam dan Hak Asasi Manusia:Pemahaman KH. Ali Yafie, dalam Jalaluddin Rahmat (et.al). 1998. Wacana Baru Fiqih Sosial:70 Tahun KH. Ali Yafie. Bandung:Mizan Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mufidah Ch. 2008. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang:UIN- Malang Press Mulia, Siti Musdah. 2007. Islam Menggugat Poligami.Jakarta:Gramedia Mufidah Ch. 2010. Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi. Yogyakarta:Naufan Pustaka Musthofa Sy. 2008. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta:Kencana,2008), 37 Muthahhari, Murtadlo. 1995. Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam. Bandung: Mizan Nasution, Amin Husein. 2012. Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta:Rajawali Pers Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung:Mandar Maju Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana Ramulyo, Mohd. Idris. 2006. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta:Sinar Grafika Rasyid, Raihan A. 1999. Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta:Logos Wacana Ilmu Rawls, John. Theory of Justice, terjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2011. Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Rofiq, Ahmad. 2002. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah.2011. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung:Pustaka Setia Saiban, Kasuwi. 2011. Hukum Kewarisan dalam Islam. Malang:Unmer Press Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Vol. 11. Jakarta:Lentera Hati Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Supeno, Hadi. 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta:Gramedia Syarifuddin, Amir. 2008. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. 2008. Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama Erwansyah. Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Staatblad 1917 No. 129 (Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan), Tesis Magister Kenotariatan (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2008 Yuni Puji Haryati, Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi Di Kabupaten Wonosobo), Tesis Magister Kenotariatan (Semarang:Universitas Diponegoro,2010) Ferza Ika Mahendra, Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur), Tesis Magister Kenotariatan (Semarang: Universitas Diponegoro,2008) Kompilasi Hukum Islam disebarluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN. Tahun 2007 No. 123 TLN. 4768 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 No. 109 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 No. 109 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 Nomor 109 TLN. 4235 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN. Tahun 2006 Nomor 124 TLN. 4674 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama LN. Tahun 2006 No. 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia LN. Tahun 1999 No. 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak LN. Tahun 1979 No. 32 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama LN. Tahun 2009 No. 159 Grafik Jenis Pekara 2012-2013 Pengadilan Agama Se-Indonesia (Online) (diakses tanggal 2 Januari 2014, dapat dilihat di http://perkara.net/v1/) Kabupaten Jember (Online) (diakses tanggal 28 Desember 2013, dapat di lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember) Sejarah Pengadilan Agama Jember (Online) (diakses tanggal 28 Desember 2013, dapat di lihat di www.pa-jember.go.id) Tapal Kuda (Online) (diakses tanggal 30 Desember 2013, dapat dilihat di http://id.wikipedia.org/wiki/tapal_kuda)"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["masters"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012816 Mawaris (Inheritance)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/238/1/11790020%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/2/11790020%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/3/11790020%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/4/11790020%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/5/11780020%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/6/11780020%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/7/11780020%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/8/11780020%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/9/11780020%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/10/11790020%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/11/11790020%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Begitu pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan keluarga, terkadang membuat pasangan suami-istri rela melakukan cara apapun untuk memperolehnya, diantaranya dengan melakukan pengankatan anak. Dalam hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis. Anak angkat memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, seperti hak hidup, memperoleh identitas, memperoleh pendidikan yang layak, dan hak-hak lain yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Permasalahan muncul ketika salah satu diantaranya meninggal dunia karena dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian ini bersifat empiris, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil temuan penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama menganai Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat penulis menemukan bahwasanya para informan sepakat bahwa keadilan bisa bernilai subyektif, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat penulis menemukan. Dalam memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan. ENGLISH: Once the importance of the presence of children in the family life, sometimes making couples willing to do to get it any way, such as by doing her promotion of children. In positive law in Indonesia, adoption set out in Article 39 to Article 41 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Adoption deed contains juridical consequences. Adopted children have the basic rights that must be met by the adoptive parents, such as the right to life, acquiring identity, a proper education, and other rights are no different than children in general. Problems arise when one of them died because of the Islamic law, there is no mutual relationship between the adopted child to inherit his adoptive parents. So that adopted children are often in a weak position. This research was conducted in Jember aims to determine How do religious court judges and Jember Jember Islamic Law Expert of the concept of fairness in the distribution of adopted children was borrowed and How the Religious Court judgment and Jember Jember Islamic Legal Experts in the division was borrowed for foster child. In this study the authors use this type of empirical legal research. The method of this research approach is empirical, data collection through observation, interview and documentation. From the findings of this study, to address the first problem formulation about How do religious court judges Jember and Jember Islamic Law Expert of the concept of fairness in the distribution of adopted children was borrowed authors found that the informants agreed that justice could be worth subjective, everyone can define it differently. In the context of inheritance adopted child, the informants considered that part specified in Article 209 KHI is the embodiment of distributive justice or fairness that are proportional. The answer to the second problem formulation considerations regarding How religious court judges and Jember Jember Islamic Legal Experts in the division was borrowed for adopted children authors found. In rendering the verdict was borrowed, to use basic research informants consider the contribution of the child welfare and foster to adoptive parents. Thus, it is not essential that every person should be given the maximum part, that third part. In addition, it should be noted also treasures number and also the number of heirs entitled to inheritance."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Tinjauan keadilan pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat: Studi pandangan hakim pengadilan agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Maulidiah, Uzlah Wahidah"],"dc:date":["2014-04-24"],"dc:date.issued":["2014-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Begitu pentingnya kehadiran anak dalam kehidupan keluarga, terkadang membuat pasangan suami-istri rela melakukan cara apapun untuk memperolehnya, diantaranya dengan melakukan pengankatan anak. Dalam hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis. Anak angkat memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat, seperti hak hidup, memperoleh identitas, memperoleh pendidikan yang layak, dan hak-hak lain yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Permasalahan muncul ketika salah satu diantaranya meninggal dunia karena dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat dan Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan penelitian ini bersifat empiris, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil temuan penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama menganai Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat penulis menemukan bahwasanya para informan sepakat bahwa keadilan bisa bernilai subyektif, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat penulis menemukan. Dalam memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan. ENGLISH: Once the importance of the presence of children in the family life, sometimes making couples willing to do to get it any way, such as by doing her promotion of children. In positive law in Indonesia, adoption set out in Article 39 to Article 41 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Adoption deed contains juridical consequences. Adopted children have the basic rights that must be met by the adoptive parents, such as the right to life, acquiring identity, a proper education, and other rights are no different than children in general. Problems arise when one of them died because of the Islamic law, there is no mutual relationship between the adopted child to inherit his adoptive parents. So that adopted children are often in a weak position. This research was conducted in Jember aims to determine How do religious court judges and Jember Jember Islamic Law Expert of the concept of fairness in the distribution of adopted children was borrowed and How the Religious Court judgment and Jember Jember Islamic Legal Experts in the division was borrowed for foster child. In this study the authors use this type of empirical legal research. The method of this research approach is empirical, data collection through observation, interview and documentation. From the findings of this study, to address the first problem formulation about How do religious court judges Jember and Jember Islamic Law Expert of the concept of fairness in the distribution of adopted children was borrowed authors found that the informants agreed that justice could be worth subjective, everyone can define it differently. In the context of inheritance adopted child, the informants considered that part specified in Article 209 KHI is the embodiment of distributive justice or fairness that are proportional. The answer to the second problem formulation considerations regarding How religious court judges and Jember Jember Islamic Legal Experts in the division was borrowed for adopted children authors found. In rendering the verdict was borrowed, to use basic research informants consider the contribution of the child welfare and foster to adoptive parents. Thus, it is not essential that every person should be given the maximum part, that third part. In addition, it should be noted also treasures number and also the number of heirs entitled to inheritance."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/238/1/11790020%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/2/11790020%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/3/11790020%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/4/11790020%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/5/11780020%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/6/11780020%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/7/11780020%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/8/11780020%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/9/11780020%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/10/11790020%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/238/11/11790020%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/238/"],"dc:relation.references":["Abdul Haq dkk., 2006. Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Kedua. Surabaya:Kaki Lima Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan,. 2008. Hukum Pengangkatan Anak Perspekif Islam. Jakarta:Kencana al-Amruzi, M. Fahmi. 2012. Rekonsruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Aswaja Presindo Ali, Achmad. 2012. Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (legisprudence). Jakarta: Kencana Ali, Mohammad Daud. 2009. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta:Rajawali Press Ali, Zainuddin. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika Alim, Muhammad. 2010. Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan. Yogyakarta: LkiS Al-Zuhaily, Wahbah al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 2011. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta:Gema Insani Press Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada Anshori, Abdul Ghafur. 2010. Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin. Yogyakarta: UII-Press Ashshofa, Burhan. 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta Budiono, A. Rachmad. 1999. Pembaharian Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti Dahlan, Abdul Aziz (et.al). Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI. Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka Djatikumoro, Lulik.2011. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Elizabeth A. Martin (ed.). 2002. Oxford Dictionary of Law Fifth Edition. United Kingdom: Oxford University Press Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta:Rajawali Press Faturachman. 2002. Keadilan Perspektif Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Fuady, Munir. 2010. Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia Habiburrahman. 2011. Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana Hadi, Sutrisno. 1993. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta:Andi Offset Hadikusuma, Hilman. 1991. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni, 1991 Hernoko, Agus Yudha. 2011. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Khadduri, Madjid. 1999. Teologi Keadilan Prespektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana Mantra, Ida Bagoes. 2008. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Masykuri Abdillah, Islam dan Hak Asasi Manusia:Pemahaman KH. Ali Yafie, dalam Jalaluddin Rahmat (et.al). 1998. Wacana Baru Fiqih Sosial:70 Tahun KH. Ali Yafie. Bandung:Mizan Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mufidah Ch. 2008. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang:UIN- Malang Press Mulia, Siti Musdah. 2007. Islam Menggugat Poligami.Jakarta:Gramedia Mufidah Ch. 2010. Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi. Yogyakarta:Naufan Pustaka Musthofa Sy. 2008. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta:Kencana,2008), 37 Muthahhari, Murtadlo. 1995. Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam. Bandung: Mizan Nasution, Amin Husein. 2012. Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta:Rajawali Pers Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung:Mandar Maju Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana Ramulyo, Mohd. Idris. 2006. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta:Sinar Grafika Rasyid, Raihan A. 1999. Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta:Logos Wacana Ilmu Rawls, John. Theory of Justice, terjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2011. Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Rofiq, Ahmad. 2002. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah.2011. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung:Pustaka Setia Saiban, Kasuwi. 2011. Hukum Kewarisan dalam Islam. Malang:Unmer Press Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Vol. 11. Jakarta:Lentera Hati Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Supeno, Hadi. 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta:Gramedia Syarifuddin, Amir. 2008. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. 2008. Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama Erwansyah. Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Staatblad 1917 No. 129 (Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan), Tesis Magister Kenotariatan (Medan:Universitas Sumatera Utara, 2008 Yuni Puji Haryati, Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat (Studi Di Kabupaten Wonosobo), Tesis Magister Kenotariatan (Semarang:Universitas Diponegoro,2010) Ferza Ika Mahendra, Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur), Tesis Magister Kenotariatan (Semarang: Universitas Diponegoro,2008) Kompilasi Hukum Islam disebarluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN. Tahun 2007 No. 123 TLN. 4768 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 No. 109 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 No. 109 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 Nomor 109 TLN. 4235 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN. Tahun 2006 Nomor 124 TLN. 4674 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama LN. Tahun 2006 No. 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia LN. Tahun 1999 No. 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak LN. Tahun 1979 No. 32 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama LN. Tahun 2009 No. 159 Grafik Jenis Pekara 2012-2013 Pengadilan Agama Se-Indonesia (Online) (diakses tanggal 2 Januari 2014, dapat dilihat di http://perkara.net/v1/) Kabupaten Jember (Online) (diakses tanggal 28 Desember 2013, dapat di lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember) Sejarah Pengadilan Agama Jember (Online) (diakses tanggal 28 Desember 2013, dapat di lihat di www.pa-jember.go.id) Tapal Kuda (Online) (diakses tanggal 30 Desember 2013, dapat dilihat di http://id.wikipedia.org/wiki/tapal_kuda)"],"dc:subject":["18012816 Mawaris (Inheritance)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Tinjauan keadilan pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat: Studi pandangan hakim pengadilan agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["masters"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}