{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:2467"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:2467","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Respons bank syariah Kota Malang terhadap kewenangan Pengadilan Agama di bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah: Tinjauan terhadap pasal 55 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah","abstract":"INDONESIA: Industri Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan progress yang sangat pesat dan prinsip syariah yang ditawarkan dengan meniadakan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, gharar, maisyir, dan bathil cukup menarik perhatian masyarakat luas sehingga industri ini diminati bukan hanya oleh Muslim akantetapi juga oleh non-Muslim. Meskipun demikian, terjadinya sengketa dalam industri ini tidak akan dapat dihindari, karena pada hakikatnya sengketa sendiri merupakan suatu gangguan terhadap harmoni kepentingan manusia dan disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dilain sisi, manusia juga memiliki kecenderungan untuk senantiasa berupaya agar sengketa yang terjadi itu tidak berlangsung terus menerus, untuk menjaga keseimbangan tatanan masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menjadi satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa ekonomi syariah yang meliputi di dalamnya kegiatan Perbankan Syariah sebagai Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang dianggap mengerti tentang prinsip-prinsip Syariah. Senada dengan hal tersebut, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara substansial juga mengatur hal yang sama dan selanjutnya permasalahan mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ini ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri (Umum) untuk menangani sengketa Perbankan Syariah sebagai salah lembaga alternatif lain selain diselesaian kepada Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari penetapan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 huruf (i) mengingat keduanya merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang masing-masing mempunyai wewenang absolut maupun relatif yang terangkum dalam peraturan-peraturan yang menjadi pedoman masing-masing lingkungan peradilan dan berbeda satu sama lainnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah respons dari praktisi Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Negara Indonesia mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang terangkum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan juga respons mengenai persingunggan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Umum) sebagaimana yang terangkum dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan dan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dimana pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data deskripsi kualitatif, yaitu bagaimana menuangkan hasil pemikiran penulis yang dikorelasikan dengan respons para praktisi Bank Syariah mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam bentuk tulisan. Pada hasil akhir dalam skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut. Pertama, baik Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah merespon baik mengenai lembaga penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembangun ekonomi nasional tentunya Bank Syariah ingin mematuhi setiap peraturan yang melandasi operasional, kegiatan usahan maupun kelembagaan Bank. Disisi lain Bank Syariah juga merupakan lembaga intermediary financial yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir resiko yang dimungkinkan akan terjadi tetap mengutamakan prosedur penyelesaian sengketanya efektif dan efisien. Kedua, menggenai persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang timbul dari Penjelasan Pasal 55 ayat (2), Penambih Bambang Setijono, selaku Relationship Manager and Remedial (RM Remedial) dari BMI cabang Kota Malang berpendapat bahwa hal tersebut dikarenakan kesiapan hakim Pengadilan Agama yang masih meragukan para pencari keadilan dan juga undang-undang yang mendukung transaksi produk Perbankan Syariah yang diterbitkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum disesuaikan. Kemudian, Tanti Widia selaku Manager Operational Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Kota Malang, berpendapat bahwa dualisme kewenangan tersebut disebabkan adanya masih adanya Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai kantor cabang dari Bank Konvensional yang ingin meaplikasikan prinsip Syariah, dari segi hukum masih berpedoman kepada Bank Konvensional yang mempercayakan urusan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Ainul Yaqin selaku Recovery and Remedial, berpendapat bahwa dualisme kewenangan tersebut diatur untuk kebebasan bagi Nasabah untuk memilih upaya hukum yang dipercayainya. Dimana hal tersebut menurut pendapat penulis dikarenakan peminat dari Bank Syariah bukan hanya dari Muslim melainkan juga non-Muslim, sedangkan masih belum adanya unifikasi hukum dan kepastian hukum yangsama untuk seluruh golongan masyarakat. ENGLISH: The dispute in Sharia Banking industry will be inevitable, and then, the Article 49 point (i) of Law Number 3 of 2006 on the Amendment of the Law Number 7 of 1989 on Religious Court’s, Religious Court’s grantes the authority to be the only judicial power agency who is authorized to settle the sharia economics disputes which includes Sharia Banking activities as a court of first instance in the religious court because that agency considered has the law enforcement which understand the principles of Sharia. In line with this, Article 55 of Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking also regulates the same substantially terms, but the authors found an issue about Sharia Banking dispute resolution which is demonstrated in the explanation of Article 55 clause (2) which indicates the inconsistency of the determination of the absolute authority of Religious Court’s in Article 49 point (i). The problems which are discussed in this thesis is a response from practitioners of Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah about Sharia Banking dispute resolution that are summarized in Article 55 of Law Number 21 of 2008 and also the response of the intersection authority between Religious Courts and District Court’s (General) as is summarized in the explanation of Article 55 clause (2). Furthermore, the type of research which used in this thesis is a field research that is supported by library research and based on the Law about Sharia Banking. And data collection through the observation, interviews, and documentation by using qualitative descriptions of data analysis. At the end of the results in this thesis, the authors can conclude as follows. First, both Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah respond well about Sharia Banking dispute resolution under Article 55 clause (1) and (2) of the Law Number 21 of 2008 about Sharia Banking because in performing they’s functions as the national economy builder, Sharia Bank certainly want to obey every regulations which underpin the operational, business and institutional of the Bank. On the other side, Sharia Bank is also a financial intermediary institutions which oriented to benefit as much as possible to minimize the risk which there will be fixed priority effectively and efficiently dispute resolution procedures. Second, regarding the intersection authority between Religious Court’s and the District Court’s (General) that arises from the Explanation of Article 55 clause (2), the Sharia Bank practitioners assumed that this case is because some factors: (1). The Religious Court’s judges readiness still doubt the justice seekers; (2). The laws that support the transaction of Sharia Banking products are issued prior to the issuance of Law No. 3 of 2006 as Law Number 42 of 1999 About Fiduciary has not been adjusted; (3). That the dualism of authority caused by the persistence of the Sharia Business Unit (UUS) as a branch office of a Conventional Bank which wants to apply Islamic principles, in terms of the law are still guided by Conventional Bank entrusted the dispute resolution matters to the District Court’s (General); (4). That the dualism of authority arranged for the Customer freedoms to select a trusted remedy. Where it is in the opinion of the author because the Sharia Bank enthusiasts not only Muslims but also from non-Muslims, while still there is no unification of law and the same legal certainty for all segments of society.","abstract_html":"INDONESIA: Industri Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan progress yang sangat pesat dan prinsip syariah yang ditawarkan dengan meniadakan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, gharar, maisyir, dan bathil cukup menarik perhatian masyarakat luas sehingga industri ini diminati bukan hanya oleh Muslim akantetapi juga oleh non-Muslim. Meskipun demikian, terjadinya sengketa dalam industri ini tidak akan dapat dihindari, karena pada hakikatnya sengketa sendiri merupakan suatu gangguan terhadap harmoni kepentingan manusia dan disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dilain sisi, manusia juga memiliki kecenderungan untuk senantiasa berupaya agar sengketa yang terjadi itu tidak berlangsung terus menerus, untuk menjaga keseimbangan tatanan masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menjadi satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa ekonomi syariah yang meliputi di dalamnya kegiatan Perbankan Syariah sebagai Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang dianggap mengerti tentang prinsip-prinsip Syariah. Senada dengan hal tersebut, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara substansial juga mengatur hal yang sama dan selanjutnya permasalahan mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ini ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri (Umum) untuk menangani sengketa Perbankan Syariah sebagai salah lembaga alternatif lain selain diselesaian kepada Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari penetapan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 huruf (i) mengingat keduanya merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang masing-masing mempunyai wewenang absolut maupun relatif yang terangkum dalam peraturan-peraturan yang menjadi pedoman masing-masing lingkungan peradilan dan berbeda satu sama lainnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah respons dari praktisi Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Negara Indonesia mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang terangkum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan juga respons mengenai persingunggan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Umum) sebagaimana yang terangkum dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan dan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dimana pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data deskripsi kualitatif, yaitu bagaimana menuangkan hasil pemikiran penulis yang dikorelasikan dengan respons para praktisi Bank Syariah mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam bentuk tulisan. Pada hasil akhir dalam skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut. Pertama, baik Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah merespon baik mengenai lembaga penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembangun ekonomi nasional tentunya Bank Syariah ingin mematuhi setiap peraturan yang melandasi operasional, kegiatan usahan maupun kelembagaan Bank. Disisi lain Bank Syariah juga merupakan lembaga intermediary financial yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir resiko yang dimungkinkan akan terjadi tetap mengutamakan prosedur penyelesaian sengketanya efektif dan efisien. Kedua, menggenai persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang timbul dari Penjelasan Pasal 55 ayat (2), Penambih Bambang Setijono, selaku Relationship Manager and Remedial (RM Remedial) dari BMI cabang Kota Malang berpendapat bahwa hal tersebut dikarenakan kesiapan hakim Pengadilan Agama yang masih meragukan para pencari keadilan dan juga undang-undang yang mendukung transaksi produk Perbankan Syariah yang diterbitkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum disesuaikan. Kemudian, Tanti Widia selaku Manager Operational Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Kota Malang, berpendapat bahwa dualisme kewenangan tersebut disebabkan adanya masih adanya Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai kantor cabang dari Bank Konvensional yang ingin meaplikasikan prinsip Syariah, dari segi hukum masih berpedoman kepada Bank Konvensional yang mempercayakan urusan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Ainul Yaqin selaku Recovery and Remedial, berpendapat bahwa dualisme kewenangan tersebut diatur untuk kebebasan bagi Nasabah untuk memilih upaya hukum yang dipercayainya. Dimana hal tersebut menurut pendapat penulis dikarenakan peminat dari Bank Syariah bukan hanya dari Muslim melainkan juga non-Muslim, sedangkan masih belum adanya unifikasi hukum dan kepastian hukum yangsama untuk seluruh golongan masyarakat. ENGLISH: The dispute in Sharia Banking industry will be inevitable, and then, the Article 49 point (i) of Law Number 3 of 2006 on the Amendment of the Law Number 7 of 1989 on Religious Court’s, Religious Court’s grantes the authority to be the only judicial power agency who is authorized to settle the sharia economics disputes which includes Sharia Banking activities as a court of first instance in the religious court because that agency considered has the law enforcement which understand the principles of Sharia. In line with this, Article 55 of Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking also regulates the same substantially terms, but the authors found an issue about Sharia Banking dispute resolution which is demonstrated in the explanation of Article 55 clause (2) which indicates the inconsistency of the determination of the absolute authority of Religious Court’s in Article 49 point (i). The problems which are discussed in this thesis is a response from practitioners of Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah about Sharia Banking dispute resolution that are summarized in Article 55 of Law Number 21 of 2008 and also the response of the intersection authority between Religious Courts and District Court’s (General) as is summarized in the explanation of Article 55 clause (2). Furthermore, the type of research which used in this thesis is a field research that is supported by library research and based on the Law about Sharia Banking. And data collection through the observation, interviews, and documentation by using qualitative descriptions of data analysis. At the end of the results in this thesis, the authors can conclude as follows. First, both Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah respond well about Sharia Banking dispute resolution under Article 55 clause (1) and (2) of the Law Number 21 of 2008 about Sharia Banking because in performing they’s functions as the national economy builder, Sharia Bank certainly want to obey every regulations which underpin the operational, business and institutional of the Bank. On the other side, Sharia Bank is also a financial intermediary institutions which oriented to benefit as much as possible to minimize the risk which there will be fixed priority effectively and efficiently dispute resolution procedures. Second, regarding the intersection authority between Religious Court’s and the District Court’s (General) that arises from the Explanation of Article 55 clause (2), the Sharia Bank practitioners assumed that this case is because some factors: (1). The Religious Court’s judges readiness still doubt the justice seekers; (2). The laws that support the transaction of Sharia Banking products are issued prior to the issuance of Law No. 3 of 2006 as Law Number 42 of 1999 About Fiduciary has not been adjusted; (3). That the dualism of authority caused by the persistence of the Sharia Business Unit (UUS) as a branch office of a Conventional Bank which wants to apply Islamic principles, in terms of the law are still guided by Conventional Bank entrusted the dispute resolution matters to the District Court’s (General); (4). That the dualism of authority arranged for the Customer freedoms to select a trusted remedy. Where it is in the opinion of the author because the Sharia Bank enthusiasts not only Muslims but also from non-Muslims, while still there is no unification of law and the same legal certainty for all segments of society.","abstract_has_math":false,"creators":["Putri K, Dymas Yulia"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2013,"date_issued":"2013-06","date_published":"2013-06","updated_at":"2026-11-18T20:41:24Z","subjects":["18012724 Islamic Banking"],"languages":["id","en"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/1/09220055_Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A2467","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Putri K, Dymas Yulia"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2013-06-22"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2013-06"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abu Al Fath, Ahmad. Kitab al-Mu’amalat ﬁ asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa al al- Qawanin al Misriyyah, Matba’ah al-Busfur. Mesir, 1913. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Arto, A. Mukti. Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Basir, Cik. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah. Jakarta: Prenada Perdana Group, 2009. Gautama, Sudargo. Arbitrase Dan Mediasi (Hak Milik Intelektual) WIPO. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Ghofur Anshori, Abdul. Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU. No. 3 Tahun 2006. Yogyakarta: UII Press, 2007. Penerapan Prinsip Syari’ah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Perbankan Syariah. Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2009. Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta:Gramedia, 1989. . Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika, 2001. . Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. . Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Cet 1. Jakarta: Kencana, 2006. Maftukhatusolikhah dan M. Rusydi. Riba’ dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah. Yogyakarta:Politea Press, 2008. Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Margono, Suyud. Penyelesaian Sengketa Bisnis : Alternative Dispute Resolution (ADR). Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, 2010. Moleong, Lexy. J. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010. Mth. Soekowathy, R. Arry. Orientasi Filsafat Hukum: Fungsi dan Relevansinya bagi Pembangunan. Yogyakarta: Philosofhy Press, 2001. Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008. Nafis, M. Cholil. Teori Ekonomi Syariah. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011. Projodikoro, R. Wirjono. Hukum Acara perdata Di Indonesia. Sumur: Bandung, 1992. Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Raja gukguk, Erman. Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Chandra Pratama, 2000. Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Rosyadi, A. Rahman dan Ngatino. Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Rvai, Veithzal Dkk. Bank and Finacial Institution Management: Convensional& Sharia Sistem. Jakarta Rajawali Press, 2007. Salim, HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Singarimbun, Irawati. Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES, 1989. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. III. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. Soejono & Abdurrahman. Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta, 1999. Sudjana Ahwal Kusuma, Nana. Pro, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. Jakarta: Rajawali Press, 2004. Sutiyoso, Bambang. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media, 2008. Syafi’i Antonio, Muhammad. Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Triwulan Tutik, Titik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010. Usman, Rachmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta Sinar Grafika, 2012. Wiroso. Produk Perbank Syari’ah. Jakarta: LPFE Usaki, 2009. Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut. Cet.I. Malang: UIN-Malang Press, 2008. . Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita. Malang: UIN-Malang Press, 2009. Gandasubrata, H.R. Purwoto., “Renungan Hukum”. (Ikatan Hakim Indoensia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI). Mubarak, Jaih. “Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia”, Mimbar Hukum No. 66, Desember, 2008. Manan, Bagir. “Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa”, (Varia Peradilan), Juli, 2006. Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramita, 2001. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor138. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. http://bi.go.id/SPSFeb2012.html. http://fe.uin-malang.ac.id/berita-utama/96-diremikan-kerjasama-btn-syariah-uin- malang.html- khusnuddin-11/28/11-13:11WIB. http://kitab-fiqih.blogspot.com/2011/06/definisi-wasiat. html http://www.justice.gc.ca/eng/pi/dprs-sprd/ref/res/drrg-mrrc/05. html http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/2021924-penanganan-masalah-melalui-alternative-dispute/ Rifai Ramli, Rifai., 18 Juni 2008,”Basyarnas (Badan Arbitrase Nasional)”, dalam blog at Wordpress.com."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012724 Islamic Banking"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/1/09220055_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/2/09220055_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/3/09220055_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/4/09220055_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/5/09220055_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/6/09220055_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/7/09220055_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/8/09220055_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/9/09220055_Bab_6.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/10/09220055_Daftar_Pustaka.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Industri Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan progress yang sangat pesat dan prinsip syariah yang ditawarkan dengan meniadakan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, gharar, maisyir, dan bathil cukup menarik perhatian masyarakat luas sehingga industri ini diminati bukan hanya oleh Muslim akantetapi juga oleh non-Muslim. Meskipun demikian, terjadinya sengketa dalam industri ini tidak akan dapat dihindari, karena pada hakikatnya sengketa sendiri merupakan suatu gangguan terhadap harmoni kepentingan manusia dan disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dilain sisi, manusia juga memiliki kecenderungan untuk senantiasa berupaya agar sengketa yang terjadi itu tidak berlangsung terus menerus, untuk menjaga keseimbangan tatanan masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menjadi satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa ekonomi syariah yang meliputi di dalamnya kegiatan Perbankan Syariah sebagai Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang dianggap mengerti tentang prinsip-prinsip Syariah. Senada dengan hal tersebut, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara substansial juga mengatur hal yang sama dan selanjutnya permasalahan mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ini ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri (Umum) untuk menangani sengketa Perbankan Syariah sebagai salah lembaga alternatif lain selain diselesaian kepada Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari penetapan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 huruf (i) mengingat keduanya merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang masing-masing mempunyai wewenang absolut maupun relatif yang terangkum dalam peraturan-peraturan yang menjadi pedoman masing-masing lingkungan peradilan dan berbeda satu sama lainnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah respons dari praktisi Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Negara Indonesia mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang terangkum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan juga respons mengenai persingunggan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Umum) sebagaimana yang terangkum dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan dan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dimana pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data deskripsi kualitatif, yaitu bagaimana menuangkan hasil pemikiran penulis yang dikorelasikan dengan respons para praktisi Bank Syariah mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam bentuk tulisan. Pada hasil akhir dalam skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut. Pertama, baik Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah merespon baik mengenai lembaga penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembangun ekonomi nasional tentunya Bank Syariah ingin mematuhi setiap peraturan yang melandasi operasional, kegiatan usahan maupun kelembagaan Bank. Disisi lain Bank Syariah juga merupakan lembaga intermediary financial yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir resiko yang dimungkinkan akan terjadi tetap mengutamakan prosedur penyelesaian sengketanya efektif dan efisien. Kedua, menggenai persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang timbul dari Penjelasan Pasal 55 ayat (2), Penambih Bambang Setijono, selaku Relationship Manager and Remedial (RM Remedial) dari BMI cabang Kota Malang berpendapat bahwa hal tersebut dikarenakan kesiapan hakim Pengadilan Agama yang masih meragukan para pencari keadilan dan juga undang-undang yang mendukung transaksi produk Perbankan Syariah yang diterbitkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum disesuaikan. Kemudian, Tanti Widia selaku Manager Operational Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Kota Malang, berpendapat bahwa dualisme kewenangan tersebut disebabkan adanya masih adanya Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai kantor cabang dari Bank Konvensional yang ingin meaplikasikan prinsip Syariah, dari segi hukum masih berpedoman kepada Bank Konvensional yang mempercayakan urusan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Ainul Yaqin selaku Recovery and Remedial, berpendapat bahwa dualisme kewenangan tersebut diatur untuk kebebasan bagi Nasabah untuk memilih upaya hukum yang dipercayainya. Dimana hal tersebut menurut pendapat penulis dikarenakan peminat dari Bank Syariah bukan hanya dari Muslim melainkan juga non-Muslim, sedangkan masih belum adanya unifikasi hukum dan kepastian hukum yangsama untuk seluruh golongan masyarakat. ENGLISH: The dispute in Sharia Banking industry will be inevitable, and then, the Article 49 point (i) of Law Number 3 of 2006 on the Amendment of the Law Number 7 of 1989 on Religious Court’s, Religious Court’s grantes the authority to be the only judicial power agency who is authorized to settle the sharia economics disputes which includes Sharia Banking activities as a court of first instance in the religious court because that agency considered has the law enforcement which understand the principles of Sharia. In line with this, Article 55 of Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking also regulates the same substantially terms, but the authors found an issue about Sharia Banking dispute resolution which is demonstrated in the explanation of Article 55 clause (2) which indicates the inconsistency of the determination of the absolute authority of Religious Court’s in Article 49 point (i). The problems which are discussed in this thesis is a response from practitioners of Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah about Sharia Banking dispute resolution that are summarized in Article 55 of Law Number 21 of 2008 and also the response of the intersection authority between Religious Courts and District Court’s (General) as is summarized in the explanation of Article 55 clause (2). Furthermore, the type of research which used in this thesis is a field research that is supported by library research and based on the Law about Sharia Banking. And data collection through the observation, interviews, and documentation by using qualitative descriptions of data analysis. At the end of the results in this thesis, the authors can conclude as follows. First, both Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah respond well about Sharia Banking dispute resolution under Article 55 clause (1) and (2) of the Law Number 21 of 2008 about Sharia Banking because in performing they’s functions as the national economy builder, Sharia Bank certainly want to obey every regulations which underpin the operational, business and institutional of the Bank. On the other side, Sharia Bank is also a financial intermediary institutions which oriented to benefit as much as possible to minimize the risk which there will be fixed priority effectively and efficiently dispute resolution procedures. Second, regarding the intersection authority between Religious Court’s and the District Court’s (General) that arises from the Explanation of Article 55 clause (2), the Sharia Bank practitioners assumed that this case is because some factors: (1). The Religious Court’s judges readiness still doubt the justice seekers; (2). The laws that support the transaction of Sharia Banking products are issued prior to the issuance of Law No. 3 of 2006 as Law Number 42 of 1999 About Fiduciary has not been adjusted; (3). That the dualism of authority caused by the persistence of the Sharia Business Unit (UUS) as a branch office of a Conventional Bank which wants to apply Islamic principles, in terms of the law are still guided by Conventional Bank entrusted the dispute resolution matters to the District Court’s (General); (4). That the dualism of authority arranged for the Customer freedoms to select a trusted remedy. Where it is in the opinion of the author because the Sharia Bank enthusiasts not only Muslims but also from non-Muslims, while still there is no unification of law and the same legal certainty for all segments of society."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Respons bank syariah Kota Malang terhadap kewenangan Pengadilan Agama di bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah: Tinjauan terhadap pasal 55 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Putri K, Dymas Yulia"],"dc:date":["2013-06-22"],"dc:date.issued":["2013-06"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Industri Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan progress yang sangat pesat dan prinsip syariah yang ditawarkan dengan meniadakan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, gharar, maisyir, dan bathil cukup menarik perhatian masyarakat luas sehingga industri ini diminati bukan hanya oleh Muslim akantetapi juga oleh non-Muslim. Meskipun demikian, terjadinya sengketa dalam industri ini tidak akan dapat dihindari, karena pada hakikatnya sengketa sendiri merupakan suatu gangguan terhadap harmoni kepentingan manusia dan disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dilain sisi, manusia juga memiliki kecenderungan untuk senantiasa berupaya agar sengketa yang terjadi itu tidak berlangsung terus menerus, untuk menjaga keseimbangan tatanan masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menjadi satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa ekonomi syariah yang meliputi di dalamnya kegiatan Perbankan Syariah sebagai Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama karena lembaga tersebut memiliki aparat hukum yang dianggap mengerti tentang prinsip-prinsip Syariah. Senada dengan hal tersebut, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara substansial juga mengatur hal yang sama dan selanjutnya permasalahan mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ini ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) dengan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri (Umum) untuk menangani sengketa Perbankan Syariah sebagai salah lembaga alternatif lain selain diselesaian kepada Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari penetapan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 huruf (i) mengingat keduanya merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang masing-masing mempunyai wewenang absolut maupun relatif yang terangkum dalam peraturan-peraturan yang menjadi pedoman masing-masing lingkungan peradilan dan berbeda satu sama lainnya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah respons dari praktisi Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Negara Indonesia mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang terangkum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan juga respons mengenai persingunggan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Umum) sebagaimana yang terangkum dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan dan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dimana pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data deskripsi kualitatif, yaitu bagaimana menuangkan hasil pemikiran penulis yang dikorelasikan dengan respons para praktisi Bank Syariah mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam bentuk tulisan. Pada hasil akhir dalam skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut. Pertama, baik Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah merespon baik mengenai lembaga penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembangun ekonomi nasional tentunya Bank Syariah ingin mematuhi setiap peraturan yang melandasi operasional, kegiatan usahan maupun kelembagaan Bank. Disisi lain Bank Syariah juga merupakan lembaga intermediary financial yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir resiko yang dimungkinkan akan terjadi tetap mengutamakan prosedur penyelesaian sengketanya efektif dan efisien. Kedua, menggenai persinggungan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang timbul dari Penjelasan Pasal 55 ayat (2), Penambih Bambang Setijono, selaku Relationship Manager and Remedial (RM Remedial) dari BMI cabang Kota Malang berpendapat bahwa hal tersebut dikarenakan kesiapan hakim Pengadilan Agama yang masih meragukan para pencari keadilan dan juga undang-undang yang mendukung transaksi produk Perbankan Syariah yang diterbitkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum disesuaikan. Kemudian, Tanti Widia selaku Manager Operational Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Kota Malang, berpendapat bahwa dualisme kewenangan tersebut disebabkan adanya masih adanya Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai kantor cabang dari Bank Konvensional yang ingin meaplikasikan prinsip Syariah, dari segi hukum masih berpedoman kepada Bank Konvensional yang mempercayakan urusan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Ainul Yaqin selaku Recovery and Remedial, berpendapat bahwa dualisme kewenangan tersebut diatur untuk kebebasan bagi Nasabah untuk memilih upaya hukum yang dipercayainya. Dimana hal tersebut menurut pendapat penulis dikarenakan peminat dari Bank Syariah bukan hanya dari Muslim melainkan juga non-Muslim, sedangkan masih belum adanya unifikasi hukum dan kepastian hukum yangsama untuk seluruh golongan masyarakat. ENGLISH: The dispute in Sharia Banking industry will be inevitable, and then, the Article 49 point (i) of Law Number 3 of 2006 on the Amendment of the Law Number 7 of 1989 on Religious Court’s, Religious Court’s grantes the authority to be the only judicial power agency who is authorized to settle the sharia economics disputes which includes Sharia Banking activities as a court of first instance in the religious court because that agency considered has the law enforcement which understand the principles of Sharia. In line with this, Article 55 of Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking also regulates the same substantially terms, but the authors found an issue about Sharia Banking dispute resolution which is demonstrated in the explanation of Article 55 clause (2) which indicates the inconsistency of the determination of the absolute authority of Religious Court’s in Article 49 point (i). The problems which are discussed in this thesis is a response from practitioners of Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah about Sharia Banking dispute resolution that are summarized in Article 55 of Law Number 21 of 2008 and also the response of the intersection authority between Religious Courts and District Court’s (General) as is summarized in the explanation of Article 55 clause (2). Furthermore, the type of research which used in this thesis is a field research that is supported by library research and based on the Law about Sharia Banking. And data collection through the observation, interviews, and documentation by using qualitative descriptions of data analysis. At the end of the results in this thesis, the authors can conclude as follows. First, both Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah respond well about Sharia Banking dispute resolution under Article 55 clause (1) and (2) of the Law Number 21 of 2008 about Sharia Banking because in performing they’s functions as the national economy builder, Sharia Bank certainly want to obey every regulations which underpin the operational, business and institutional of the Bank. On the other side, Sharia Bank is also a financial intermediary institutions which oriented to benefit as much as possible to minimize the risk which there will be fixed priority effectively and efficiently dispute resolution procedures. Second, regarding the intersection authority between Religious Court’s and the District Court’s (General) that arises from the Explanation of Article 55 clause (2), the Sharia Bank practitioners assumed that this case is because some factors: (1). The Religious Court’s judges readiness still doubt the justice seekers; (2). The laws that support the transaction of Sharia Banking products are issued prior to the issuance of Law No. 3 of 2006 as Law Number 42 of 1999 About Fiduciary has not been adjusted; (3). That the dualism of authority caused by the persistence of the Sharia Business Unit (UUS) as a branch office of a Conventional Bank which wants to apply Islamic principles, in terms of the law are still guided by Conventional Bank entrusted the dispute resolution matters to the District Court’s (General); (4). That the dualism of authority arranged for the Customer freedoms to select a trusted remedy. Where it is in the opinion of the author because the Sharia Bank enthusiasts not only Muslims but also from non-Muslims, while still there is no unification of law and the same legal certainty for all segments of society."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/1/09220055_Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/2/09220055_Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/3/09220055_Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/4/09220055_Bab_1.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/5/09220055_Bab_2.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/6/09220055_Bab_3.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/7/09220055_Bab_4.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/8/09220055_Bab_5.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/9/09220055_Bab_6.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/10/09220055_Daftar_Pustaka.pdf"],"dc:language":["id","en"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/2467/"],"dc:relation.references":["Abu Al Fath, Ahmad. Kitab al-Mu’amalat ﬁ asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa al al- Qawanin al Misriyyah, Matba’ah al-Busfur. Mesir, 1913. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Arto, A. Mukti. Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. Basir, Cik. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah. Jakarta: Prenada Perdana Group, 2009. Gautama, Sudargo. Arbitrase Dan Mediasi (Hak Milik Intelektual) WIPO. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Ghofur Anshori, Abdul. Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU. No. 3 Tahun 2006. Yogyakarta: UII Press, 2007. Penerapan Prinsip Syari’ah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Perbankan Syariah. Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2009. Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta:Gramedia, 1989. . Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika, 2001. . Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. . Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Cet 1. Jakarta: Kencana, 2006. Maftukhatusolikhah dan M. Rusydi. Riba’ dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah. Yogyakarta:Politea Press, 2008. Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Margono, Suyud. Penyelesaian Sengketa Bisnis : Alternative Dispute Resolution (ADR). Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, 2010. Moleong, Lexy. J. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010. Mth. Soekowathy, R. Arry. Orientasi Filsafat Hukum: Fungsi dan Relevansinya bagi Pembangunan. Yogyakarta: Philosofhy Press, 2001. Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008. Nafis, M. Cholil. Teori Ekonomi Syariah. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011. Projodikoro, R. Wirjono. Hukum Acara perdata Di Indonesia. Sumur: Bandung, 1992. Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Raja gukguk, Erman. Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Chandra Pratama, 2000. Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Rosyadi, A. Rahman dan Ngatino. Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Rvai, Veithzal Dkk. Bank and Finacial Institution Management: Convensional& Sharia Sistem. Jakarta Rajawali Press, 2007. Salim, HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Singarimbun, Irawati. Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES, 1989. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. III. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. Soejono & Abdurrahman. Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta, 1999. Sudjana Ahwal Kusuma, Nana. Pro, Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. Jakarta: Rajawali Press, 2004. Sutiyoso, Bambang. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media, 2008. Syafi’i Antonio, Muhammad. Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Triwulan Tutik, Titik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010. Usman, Rachmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta Sinar Grafika, 2012. Wiroso. Produk Perbank Syari’ah. Jakarta: LPFE Usaki, 2009. Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut. Cet.I. Malang: UIN-Malang Press, 2008. . Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita. Malang: UIN-Malang Press, 2009. Gandasubrata, H.R. Purwoto., “Renungan Hukum”. (Ikatan Hakim Indoensia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI). Mubarak, Jaih. “Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia”, Mimbar Hukum No. 66, Desember, 2008. Manan, Bagir. “Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa”, (Varia Peradilan), Juli, 2006. Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramita, 2001. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor138. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. http://bi.go.id/SPSFeb2012.html. http://fe.uin-malang.ac.id/berita-utama/96-diremikan-kerjasama-btn-syariah-uin- malang.html- khusnuddin-11/28/11-13:11WIB. http://kitab-fiqih.blogspot.com/2011/06/definisi-wasiat. html http://www.justice.gc.ca/eng/pi/dprs-sprd/ref/res/drrg-mrrc/05. html http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/2021924-penanganan-masalah-melalui-alternative-dispute/ Rifai Ramli, Rifai., 18 Juni 2008,”Basyarnas (Badan Arbitrase Nasional)”, dalam blog at Wordpress.com."],"dc:subject":["18012724 Islamic Banking"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Respons bank syariah Kota Malang terhadap kewenangan Pengadilan Agama di bidang penyelesaian sengketa perbankan syariah: Tinjauan terhadap pasal 55 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:41:24Z"}