{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:256"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:256","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian denda pada akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)","abstract":"INDONESIA: Denda yang diberikan kepada penyedia merupakan suatu bentuk sanksi finansial yang diberikan kepada penyedia sebagai bentuk hukuman akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM) yang telah disepakati bersama dengan pemerintah. Kontrak yang berlaku dalam proyek tersebut, dalam kajian hukum Islam disebut dengan akad wakalah muqayyadah. Akad wakalah muqayyadah yaitu suatu pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil dengan disertai syarat-syarat tertentu. Padahal hukuman denda tidak di atur dalam kajian akad wakalah muqayyadah. Dalam penelitian ini, dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah mekanisme adanya akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)? Dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemberian denda pada akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)? Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu meneliti asas-asas hukum Islam yang ada kaitannya dengan denda dalam penyediaan barang atau jasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis, karena tidak memerlukan dukungan data dalam bentuk angka, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta kajian hukum Islam kemudian bahan hukum tersebut di edit, di periksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Dalam istinbâth hukumnya, peneliti menggunakan ayat al-Qur’an () sebagai al-Ashlunya dengan menetapkan ‘llat yang terkandung di dalamnya yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi. Adapun hukum asal yang terdapat dalam ayat mubah atau jaiz hukumnya dalam pemberian denda kepada seseorang yang telah melanggar perjanjian dan al-far’unya adalah adanya ta’zir dalam bentuk sanksi denda madhbuut dimana peneliti telah menganalisis secara selektif diantara sifat-sifat yang terdapat di dalam akad wakalah muqayyadah sekaligus menetapkan ‘illat yang terdapat di dalamnya yaitu sanksi denda madhbuut. ENGLISH: Fines given to providers are the forms of financial sanctions as a punishment for breach of contract or failure to fulfill the provider’s obligations under the contract of optimization system of drinking water development projects (SPAM) that has been agreed by the government. In the study of Islamic law, the applicable contract within the project is known as wakalah muqayyadah contract. It is an authorithy given from muwakkil to the vice accompanied by certain conditions. Fines are not written in the study of wakalah muqayyadah contract though. There are two problems in this study that is how is the mechanism of wakalah muqayyadah contract in the optimization system of drinking water development projects (SPAM)? The second problem discusses about how is Islamic law review on the fines given in wakalah muqayyadah contract in the optimization system of drinking water development projects (SPAM)? This study is a normative juridical research or literature research that examines the principles of Islamic law as relate to fines in the provision of goods or services. The approach used is analytical normative juridical approach since it needs no numeral data. This study employs a conceptual approach and legislation rule. It uses primary and secondary legal sources. The primary legal source is obtained from legislation rule associated with the procurement of goods and services as well as the study of Islamic law. It is then edited, checked, carefully arranged and analyzed using descriptive qualitative method. After looking for the principle of law, this study uses a verse of the Qur'an () as al-Ashlunya by determining the 'llat contained in it discussing about the terms in a contract regarding the imposition of fines in a case if the contract terms are not completed. The origin of the law contained in the hadith is wakalah contract, a contract that is allowed but is not required (that can be dissolved). Its al-far'u is the ta'zir in the form of madhbuut financial fines. The researcher has analyzed the characteristics within wakalah muqayyadah contract and also decided the 'illat contained in it namely madhbuut fine.","abstract_html":"INDONESIA: Denda yang diberikan kepada penyedia merupakan suatu bentuk sanksi finansial yang diberikan kepada penyedia sebagai bentuk hukuman akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM) yang telah disepakati bersama dengan pemerintah. Kontrak yang berlaku dalam proyek tersebut, dalam kajian hukum Islam disebut dengan akad wakalah muqayyadah. Akad wakalah muqayyadah yaitu suatu pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil dengan disertai syarat-syarat tertentu. Padahal hukuman denda tidak di atur dalam kajian akad wakalah muqayyadah. Dalam penelitian ini, dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah mekanisme adanya akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)? Dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemberian denda pada akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)? Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu meneliti asas-asas hukum Islam yang ada kaitannya dengan denda dalam penyediaan barang atau jasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis, karena tidak memerlukan dukungan data dalam bentuk angka, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta kajian hukum Islam kemudian bahan hukum tersebut di edit, di periksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Dalam istinbâth hukumnya, peneliti menggunakan ayat al-Qur’an () sebagai al-Ashlunya dengan menetapkan ‘llat yang terkandung di dalamnya yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi. Adapun hukum asal yang terdapat dalam ayat mubah atau jaiz hukumnya dalam pemberian denda kepada seseorang yang telah melanggar perjanjian dan al-far’unya adalah adanya ta’zir dalam bentuk sanksi denda madhbuut dimana peneliti telah menganalisis secara selektif diantara sifat-sifat yang terdapat di dalam akad wakalah muqayyadah sekaligus menetapkan ‘illat yang terdapat di dalamnya yaitu sanksi denda madhbuut. ENGLISH: Fines given to providers are the forms of financial sanctions as a punishment for breach of contract or failure to fulfill the provider’s obligations under the contract of optimization system of drinking water development projects (SPAM) that has been agreed by the government. In the study of Islamic law, the applicable contract within the project is known as wakalah muqayyadah contract. It is an authorithy given from muwakkil to the vice accompanied by certain conditions. Fines are not written in the study of wakalah muqayyadah contract though. There are two problems in this study that is how is the mechanism of wakalah muqayyadah contract in the optimization system of drinking water development projects (SPAM)? The second problem discusses about how is Islamic law review on the fines given in wakalah muqayyadah contract in the optimization system of drinking water development projects (SPAM)? This study is a normative juridical research or literature research that examines the principles of Islamic law as relate to fines in the provision of goods or services. The approach used is analytical normative juridical approach since it needs no numeral data. This study employs a conceptual approach and legislation rule. It uses primary and secondary legal sources. The primary legal source is obtained from legislation rule associated with the procurement of goods and services as well as the study of Islamic law. It is then edited, checked, carefully arranged and analyzed using descriptive qualitative method. After looking for the principle of law, this study uses a verse of the Qur&#x27;an () as al-Ashlunya by determining the &#x27;llat contained in it discussing about the terms in a contract regarding the imposition of fines in a case if the contract terms are not completed. The origin of the law contained in the hadith is wakalah contract, a contract that is allowed but is not required (that can be dissolved). Its al-far&#x27;u is the ta&#x27;zir in the form of madhbuut financial fines. The researcher has analyzed the characteristics within wakalah muqayyadah contract and also decided the &#x27;illat contained in it namely madhbuut fine.","abstract_has_math":false,"creators":["Pujiarso, Teguh"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2013,"date_issued":"2013-09","date_published":"2013-09","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012709 al-Wakalah (Penyerahan Mandat)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/256/10/09220014%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/256/10/09220014%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/256/1/09220014%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A256","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Pujiarso, Teguh"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2013-09-26"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2013-09"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/256/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. BUKU Al-Qur’ân al-Karîm Abu Bakar, Taqiyuddin bin Muhammad al-Husaini. Kifayah al- Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhtisar, Juz 1, Dar Al-‘Ilm, Surabaya Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2004 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002 Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Mu’amalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008 Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. Fiqih Mu’amalah. Jakarta: Prenada Media Group. 2010 Karim, Helmi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997 Malik, Alfian. Pengantar Bisnis Jasa Pelaksanaan Konstruksi. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2010 Mardalis. Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke-1. Jakarta: Bumi Aksara. 1999 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2010 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed, Rev.. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. 2010 Muhammad, Abdul Wahid bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid jillid 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007 Mujieb, M. Abdul et.al.. Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994 Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Mu’amalah-Ed. 1, cet. 1. Jakarta: Amzah. 2010 Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006 Soemitro, Roni Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumenteri. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990 Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 2006 Syafe’i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syari’ah) Waluyo,Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2008. Zainuddin, Ali. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2008 Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4. Jakarta: Gema Insani. 2011 . Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7. Jakarta: Gema Insani. 2011 B. UNDANG-UNDANG Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah C. WEBSITE ATAU INTERNET http://trimudilah.blogspot.com/2010/05/serba-serbi-denda. html diakses pada tanggal 22 Agustus 2013. http://averroeisme.blogspot.com/2009/06/blog-post. html diakses pada tanggal 22 Agustus 2013"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012709 al-Wakalah (Penyerahan Mandat)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/256/1/09220014%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/2/09220014%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/3/09220014%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/4/09220014%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/5/09220014%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/6/09220014%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/7/09220014%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/8/09220014%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/9/09220014%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/10/09220014%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Denda yang diberikan kepada penyedia merupakan suatu bentuk sanksi finansial yang diberikan kepada penyedia sebagai bentuk hukuman akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM) yang telah disepakati bersama dengan pemerintah. Kontrak yang berlaku dalam proyek tersebut, dalam kajian hukum Islam disebut dengan akad wakalah muqayyadah. Akad wakalah muqayyadah yaitu suatu pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil dengan disertai syarat-syarat tertentu. Padahal hukuman denda tidak di atur dalam kajian akad wakalah muqayyadah. Dalam penelitian ini, dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah mekanisme adanya akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)? Dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemberian denda pada akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)? Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu meneliti asas-asas hukum Islam yang ada kaitannya dengan denda dalam penyediaan barang atau jasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis, karena tidak memerlukan dukungan data dalam bentuk angka, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta kajian hukum Islam kemudian bahan hukum tersebut di edit, di periksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Dalam istinbâth hukumnya, peneliti menggunakan ayat al-Qur’an () sebagai al-Ashlunya dengan menetapkan ‘llat yang terkandung di dalamnya yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi. Adapun hukum asal yang terdapat dalam ayat mubah atau jaiz hukumnya dalam pemberian denda kepada seseorang yang telah melanggar perjanjian dan al-far’unya adalah adanya ta’zir dalam bentuk sanksi denda madhbuut dimana peneliti telah menganalisis secara selektif diantara sifat-sifat yang terdapat di dalam akad wakalah muqayyadah sekaligus menetapkan ‘illat yang terdapat di dalamnya yaitu sanksi denda madhbuut. ENGLISH: Fines given to providers are the forms of financial sanctions as a punishment for breach of contract or failure to fulfill the provider’s obligations under the contract of optimization system of drinking water development projects (SPAM) that has been agreed by the government. In the study of Islamic law, the applicable contract within the project is known as wakalah muqayyadah contract. It is an authorithy given from muwakkil to the vice accompanied by certain conditions. Fines are not written in the study of wakalah muqayyadah contract though. There are two problems in this study that is how is the mechanism of wakalah muqayyadah contract in the optimization system of drinking water development projects (SPAM)? The second problem discusses about how is Islamic law review on the fines given in wakalah muqayyadah contract in the optimization system of drinking water development projects (SPAM)? This study is a normative juridical research or literature research that examines the principles of Islamic law as relate to fines in the provision of goods or services. The approach used is analytical normative juridical approach since it needs no numeral data. This study employs a conceptual approach and legislation rule. It uses primary and secondary legal sources. The primary legal source is obtained from legislation rule associated with the procurement of goods and services as well as the study of Islamic law. It is then edited, checked, carefully arranged and analyzed using descriptive qualitative method. After looking for the principle of law, this study uses a verse of the Qur'an () as al-Ashlunya by determining the 'llat contained in it discussing about the terms in a contract regarding the imposition of fines in a case if the contract terms are not completed. The origin of the law contained in the hadith is wakalah contract, a contract that is allowed but is not required (that can be dissolved). Its al-far'u is the ta'zir in the form of madhbuut financial fines. The researcher has analyzed the characteristics within wakalah muqayyadah contract and also decided the 'illat contained in it namely madhbuut fine."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian denda pada akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Pujiarso, Teguh"],"dc:date":["2013-09-26"],"dc:date.issued":["2013-09"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Denda yang diberikan kepada penyedia merupakan suatu bentuk sanksi finansial yang diberikan kepada penyedia sebagai bentuk hukuman akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM) yang telah disepakati bersama dengan pemerintah. Kontrak yang berlaku dalam proyek tersebut, dalam kajian hukum Islam disebut dengan akad wakalah muqayyadah. Akad wakalah muqayyadah yaitu suatu pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil dengan disertai syarat-syarat tertentu. Padahal hukuman denda tidak di atur dalam kajian akad wakalah muqayyadah. Dalam penelitian ini, dapat diambil dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah mekanisme adanya akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)? Dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemberian denda pada akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)? Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu meneliti asas-asas hukum Islam yang ada kaitannya dengan denda dalam penyediaan barang atau jasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis, karena tidak memerlukan dukungan data dalam bentuk angka, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta kajian hukum Islam kemudian bahan hukum tersebut di edit, di periksa dan disusun secara cermat serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Dalam istinbâth hukumnya, peneliti menggunakan ayat al-Qur’an () sebagai al-Ashlunya dengan menetapkan ‘llat yang terkandung di dalamnya yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi. Adapun hukum asal yang terdapat dalam ayat mubah atau jaiz hukumnya dalam pemberian denda kepada seseorang yang telah melanggar perjanjian dan al-far’unya adalah adanya ta’zir dalam bentuk sanksi denda madhbuut dimana peneliti telah menganalisis secara selektif diantara sifat-sifat yang terdapat di dalam akad wakalah muqayyadah sekaligus menetapkan ‘illat yang terdapat di dalamnya yaitu sanksi denda madhbuut. ENGLISH: Fines given to providers are the forms of financial sanctions as a punishment for breach of contract or failure to fulfill the provider’s obligations under the contract of optimization system of drinking water development projects (SPAM) that has been agreed by the government. In the study of Islamic law, the applicable contract within the project is known as wakalah muqayyadah contract. It is an authorithy given from muwakkil to the vice accompanied by certain conditions. Fines are not written in the study of wakalah muqayyadah contract though. There are two problems in this study that is how is the mechanism of wakalah muqayyadah contract in the optimization system of drinking water development projects (SPAM)? The second problem discusses about how is Islamic law review on the fines given in wakalah muqayyadah contract in the optimization system of drinking water development projects (SPAM)? This study is a normative juridical research or literature research that examines the principles of Islamic law as relate to fines in the provision of goods or services. The approach used is analytical normative juridical approach since it needs no numeral data. This study employs a conceptual approach and legislation rule. It uses primary and secondary legal sources. The primary legal source is obtained from legislation rule associated with the procurement of goods and services as well as the study of Islamic law. It is then edited, checked, carefully arranged and analyzed using descriptive qualitative method. After looking for the principle of law, this study uses a verse of the Qur'an () as al-Ashlunya by determining the 'llat contained in it discussing about the terms in a contract regarding the imposition of fines in a case if the contract terms are not completed. The origin of the law contained in the hadith is wakalah contract, a contract that is allowed but is not required (that can be dissolved). Its al-far'u is the ta'zir in the form of madhbuut financial fines. The researcher has analyzed the characteristics within wakalah muqayyadah contract and also decided the 'illat contained in it namely madhbuut fine."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/256/1/09220014%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/2/09220014%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/3/09220014%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/4/09220014%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/5/09220014%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/6/09220014%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/7/09220014%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/8/09220014%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/9/09220014%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/256/10/09220014%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/256/"],"dc:relation.references":["A. BUKU Al-Qur’ân al-Karîm Abu Bakar, Taqiyuddin bin Muhammad al-Husaini. Kifayah al- Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhtisar, Juz 1, Dar Al-‘Ilm, Surabaya Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 2004 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002 Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Mu’amalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008 Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. Fiqih Mu’amalah. Jakarta: Prenada Media Group. 2010 Karim, Helmi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997 Malik, Alfian. Pengantar Bisnis Jasa Pelaksanaan Konstruksi. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2010 Mardalis. Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke-1. Jakarta: Bumi Aksara. 1999 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2010 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed, Rev.. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. 2010 Muhammad, Abdul Wahid bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid jillid 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007 Mujieb, M. Abdul et.al.. Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994 Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Mu’amalah-Ed. 1, cet. 1. Jakarta: Amzah. 2010 Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006 Soemitro, Roni Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumenteri. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990 Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 2006 Syafe’i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syari’ah) Waluyo,Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2008. Zainuddin, Ali. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2008 Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4. Jakarta: Gema Insani. 2011 . Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7. Jakarta: Gema Insani. 2011 B. UNDANG-UNDANG Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah C. WEBSITE ATAU INTERNET http://trimudilah.blogspot.com/2010/05/serba-serbi-denda. html diakses pada tanggal 22 Agustus 2013. http://averroeisme.blogspot.com/2009/06/blog-post. html diakses pada tanggal 22 Agustus 2013"],"dc:subject":["18012709 al-Wakalah (Penyerahan Mandat)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian denda pada akad wakalah muqayyadah dalam proyek optimalisasi sistem pengembangan air minum (SPAM)"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}