{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:267"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:267","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS wanita","abstract":"INDONESIA: Kesetaraan gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 dianggap bias gender, karena dalam ayat (2) berisi tentang PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Adapun Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan pakar hukum di Kota Malang tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita, dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dan data penelitian ini dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sosiologis yang terjadi dalam pandangan pakar hukum, dan penelitian ini menitikberatkan analisis dengan teori equilibrium (keseimbangan). Berdasarkan hasil penelitian dari pandangan pakar hokum di Kota Malang diketahui bahwa. Pertama, menyetujui Pasal 4 ayat (2) dengan alasan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama.. Kedua, tidak setuju dengan pasal 4 ayat (2), karena ayat (2) masih bias gender, sehingga kesetaraan dan keadilan pada PP tersebut belum terwujud, antara dibolehkannya seorang PNS Pria berpoligami dengan dilarangnya PNS Wanita dipoligami. Kedua, Implikasi dari PP tersebut terdapat dua pendapat. Pertama, dengan mematuhi aturan terebut, maka akan semakin merperkuat harkat dan martabat kedudukannya sebagai PNS Wanita. Kedua, Ketidakjelasan rumusan yang terdapat dalam PP tersebut menyebabkan seorang PNS Wanita memungkinkan untuk melakukan hubungan seks tanpa nikah, muncul wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan. Sehingga dengan poligami bersyarat, maka betapa hal itu jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan melarangnya. Akan tetapi ketika poligami menimbulkan kemafsadatan, maka hal itu harus ditinggalkan. ENGLISH: Gender equality is the same position between men and women in access, participation, control, and benefits of the activities of life whether in the family, society, nation, or state. In PP. No. 10 In 1983 Jo. PP. No. 45 Article 4 of the 1990 gender bias, as in paragraph (2) contains the Women PNS are not allowed to be the second, third, fourth. Whereas in Article 4 paragraph (1) PNS man will have more than one wife, must obtain prior permission from his. The problems discussed in this study is the view of legal experts in Malang on the principle of gender equality in the PP. No.. 1983 10 Jo. PP. No. 1990 45 Article 4 Paragraph (2) of the Women's ban on polygamy for civil servants to be the second, third, fourth wife, and the view of legal experts in Malang the implications of the PP. No.. 10 In 1983 Jo. PP. No.. 1990 45 Article 4 Paragraph (2) of the Women's ban on polygamy for civil servants. The type of research are empirical legal research. And data was collected through interviews and documentation. The methods of data analysis in this study use descriptive analysis that describes the state of sociological analysis that occurs in the view of legal experts, and this study focuses Equilibrium theory analysis (balance). Based on the survey analysis, the result of the research of view of legal experts in Malang are first, approve Article 4 paragraph (2) because it doesn’t contrary to religious teachings. Secondly, do not agree with article 4, paragraph (2), because subsection (2) still a gender bias, so that equality and fairness in the PP has not exist, Men between the permissibility of a civil servant with the banning polygamy Women civil servants. Second, the implication of PP there are two opinions. First, by obeying the rules of the stretcher, the more strengthen the dignity of his position as a civil servant woman. Second, the lack of clarity in the formulation contained in the PP causing a civil servant woman allows to have sex without marriage, women appear savings, and marriages under the hand. So that the conditional polygamy, then how it is much more humane and moral than to forbid it. But when polygamy cause damage then it should be abandoned.","abstract_html":"INDONESIA: Kesetaraan gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 dianggap bias gender, karena dalam ayat (2) berisi tentang PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Adapun Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan pakar hukum di Kota Malang tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita, dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dan data penelitian ini dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sosiologis yang terjadi dalam pandangan pakar hukum, dan penelitian ini menitikberatkan analisis dengan teori equilibrium (keseimbangan). Berdasarkan hasil penelitian dari pandangan pakar hokum di Kota Malang diketahui bahwa. Pertama, menyetujui Pasal 4 ayat (2) dengan alasan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama.. Kedua, tidak setuju dengan pasal 4 ayat (2), karena ayat (2) masih bias gender, sehingga kesetaraan dan keadilan pada PP tersebut belum terwujud, antara dibolehkannya seorang PNS Pria berpoligami dengan dilarangnya PNS Wanita dipoligami. Kedua, Implikasi dari PP tersebut terdapat dua pendapat. Pertama, dengan mematuhi aturan terebut, maka akan semakin merperkuat harkat dan martabat kedudukannya sebagai PNS Wanita. Kedua, Ketidakjelasan rumusan yang terdapat dalam PP tersebut menyebabkan seorang PNS Wanita memungkinkan untuk melakukan hubungan seks tanpa nikah, muncul wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan. Sehingga dengan poligami bersyarat, maka betapa hal itu jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan melarangnya. Akan tetapi ketika poligami menimbulkan kemafsadatan, maka hal itu harus ditinggalkan. ENGLISH: Gender equality is the same position between men and women in access, participation, control, and benefits of the activities of life whether in the family, society, nation, or state. In PP. No. 10 In 1983 Jo. PP. No. 45 Article 4 of the 1990 gender bias, as in paragraph (2) contains the Women PNS are not allowed to be the second, third, fourth. Whereas in Article 4 paragraph (1) PNS man will have more than one wife, must obtain prior permission from his. The problems discussed in this study is the view of legal experts in Malang on the principle of gender equality in the PP. No.. 1983 10 Jo. PP. No. 1990 45 Article 4 Paragraph (2) of the Women&#x27;s ban on polygamy for civil servants to be the second, third, fourth wife, and the view of legal experts in Malang the implications of the PP. No.. 10 In 1983 Jo. PP. No.. 1990 45 Article 4 Paragraph (2) of the Women&#x27;s ban on polygamy for civil servants. The type of research are empirical legal research. And data was collected through interviews and documentation. The methods of data analysis in this study use descriptive analysis that describes the state of sociological analysis that occurs in the view of legal experts, and this study focuses Equilibrium theory analysis (balance). Based on the survey analysis, the result of the research of view of legal experts in Malang are first, approve Article 4 paragraph (2) because it doesn’t contrary to religious teachings. Secondly, do not agree with article 4, paragraph (2), because subsection (2) still a gender bias, so that equality and fairness in the PP has not exist, Men between the permissibility of a civil servant with the banning polygamy Women civil servants. Second, the implication of PP there are two opinions. First, by obeying the rules of the stretcher, the more strengthen the dignity of his position as a civil servant woman. Second, the lack of clarity in the formulation contained in the PP causing a civil servant woman allows to have sex without marriage, women appear savings, and marriages under the hand. So that the conditional polygamy, then how it is much more humane and moral than to forbid it. But when polygamy cause damage then it should be abandoned.","abstract_has_math":false,"creators":["Machfudz, Mochammad"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"masters","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-04","date_published":"2014-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012817 Polygamy"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/267/11/11780003%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/267/11/11780003%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/267/1/11780003%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A267","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Machfudz, Mochammad"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-04-21"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister al-ahwal al-Syakhsiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/267/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1998. Ashofa, Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1996. Asni. Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. Boon, James A. The Antrophological Romance of Bali 1597-1972, Cambridge: Cambridge University Press, 1977. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Eck, R. Van. Nasib Kaum Wanita di bali dalam Marai Ulfah Subadio dan T.O. Ihromi (editor), Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983. Engineer, Asghar Ali. Hak-hak Perempuan Dalam Islam. LSPPA, 2000. Fakih, Mansour. Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender. Dalam Memebincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996. Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Febriasih, Bhappy Budi dkk. Gender dan Demokrasi. Malang: Averroes Press, 2008. Ismail, Nurjannah. Perempuan Dalam Pasungan. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003. Jawa, Haifa A. Otentisitas Hak-hak Perempuan (perspektif islam Atas Kesetaraan Jender). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002. Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN Malang, 2008. Kusmayadi, Dedi. Memilih Poligami Mempertimbangkan Anak, Jakarta: Fajar, 2002. Mahmud, Jamaluddin Muhammad. Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy, Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat, 1986. Miles, M.B & A.M. Hubermen. An Expended Source Book: Qualitative Data Analysis, Analisis Data Kualitatif, diterjemahkan Tjetjep R. Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992. Moleong, lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosda Remaja Karya, 2000. Mu’awanah, Elfi. Menuju Kesetaraan gender. Malang: KutubMinar, 2006. Mufidah, Psikologi Keluarga Islami Berwawasan Gender, Malang: UIN-Press, 2008. Mufidah, Paradigma Gender, Malang: Bayumedia Publishing, 2004. Muhsin, Amina Wadud. Qur’an and Woman, dalam Liberal Islam a Sourcebook, Charles Kurzman (ed), New York: Oxford University Press, 1998. Mulia, Siti Musdah. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004. Munti, Ratna Batara. Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999. Murni, Wahid. Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Desertasi. Malang: Progam Pasca Sarjana UIN Malang, 2008. Muslikhati, Siti. Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam. Jakarta: GEMA INSANI, 2004. Nasution, Khoiruddin. Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007. Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Quthb, Sayyid. Keadilan Sosial Dalam Islam, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984. Rahman, Budhy Munawar. Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme. Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Sadily, Hasan dkk, Eksiklopedi Indonesia, Jilid III, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1990. Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2006. Salam, Bustanuddin. Filsafat Manusia Antropologi Metafisika, Jakarta, Bina Aksara, 1988. Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur’an. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007. Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Subhan, Zaitunah. Kodrat Perempuan: takdir atau mitos. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara. Subhan, Zaitunah. Tafsir Kebencian. Yogyakarta : LkiS Pelangi Aksara, 1999. Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru, Algenisindo, 2008. Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Sumbulah, Umi. Spektrum Inklusi gender di Perguruan Tinggi. Malang: UIN- Malang Prees, 2008. Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992. Syaltut, Mahmud. Min Taujihat Al-Islam, Kairo, Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar, 1959. Tim Penyiapan Naskah. Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi. Malang: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an. Jakarta Selatan: Paramadinas, 2001. Umar, Nasaruddin, Kodrat Perempuan dalam Islam, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999. Yanggo, Huzaemah Tahido. Fikih Perempuan kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Situmorang, Victor M. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990. Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkala. Pola Pembinaan Ketatalaksanaan Peradilan Agama, 2000. Utomo, Setiawan Budi, Fiqih Aktual. Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama. Pedoman Kepegawaian. 2003. Gatot, Istomo, Himpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan –peraturan Kepegawaian Negara. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1982. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang Perkawinan R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. II; Bandung: Citra Umbara, 2013. Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.252.2535/99 tentang Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1996 Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan perundangan Republik Indonesi TAP MPRS Nomor III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["masters"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012817 Polygamy"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/267/1/11780003%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/2/11780003%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/3/11780003%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/4/11780003%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/5/11780003%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/6/11780003%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/7/11780003%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/8/11780003%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/9/11780003%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/10/11780003%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/11/11780003%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Kesetaraan gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 dianggap bias gender, karena dalam ayat (2) berisi tentang PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Adapun Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan pakar hukum di Kota Malang tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita, dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dan data penelitian ini dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sosiologis yang terjadi dalam pandangan pakar hukum, dan penelitian ini menitikberatkan analisis dengan teori equilibrium (keseimbangan). Berdasarkan hasil penelitian dari pandangan pakar hokum di Kota Malang diketahui bahwa. Pertama, menyetujui Pasal 4 ayat (2) dengan alasan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama.. Kedua, tidak setuju dengan pasal 4 ayat (2), karena ayat (2) masih bias gender, sehingga kesetaraan dan keadilan pada PP tersebut belum terwujud, antara dibolehkannya seorang PNS Pria berpoligami dengan dilarangnya PNS Wanita dipoligami. Kedua, Implikasi dari PP tersebut terdapat dua pendapat. Pertama, dengan mematuhi aturan terebut, maka akan semakin merperkuat harkat dan martabat kedudukannya sebagai PNS Wanita. Kedua, Ketidakjelasan rumusan yang terdapat dalam PP tersebut menyebabkan seorang PNS Wanita memungkinkan untuk melakukan hubungan seks tanpa nikah, muncul wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan. Sehingga dengan poligami bersyarat, maka betapa hal itu jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan melarangnya. Akan tetapi ketika poligami menimbulkan kemafsadatan, maka hal itu harus ditinggalkan. ENGLISH: Gender equality is the same position between men and women in access, participation, control, and benefits of the activities of life whether in the family, society, nation, or state. In PP. No. 10 In 1983 Jo. PP. No. 45 Article 4 of the 1990 gender bias, as in paragraph (2) contains the Women PNS are not allowed to be the second, third, fourth. Whereas in Article 4 paragraph (1) PNS man will have more than one wife, must obtain prior permission from his. The problems discussed in this study is the view of legal experts in Malang on the principle of gender equality in the PP. No.. 1983 10 Jo. PP. No. 1990 45 Article 4 Paragraph (2) of the Women's ban on polygamy for civil servants to be the second, third, fourth wife, and the view of legal experts in Malang the implications of the PP. No.. 10 In 1983 Jo. PP. No.. 1990 45 Article 4 Paragraph (2) of the Women's ban on polygamy for civil servants. The type of research are empirical legal research. And data was collected through interviews and documentation. The methods of data analysis in this study use descriptive analysis that describes the state of sociological analysis that occurs in the view of legal experts, and this study focuses Equilibrium theory analysis (balance). Based on the survey analysis, the result of the research of view of legal experts in Malang are first, approve Article 4 paragraph (2) because it doesn’t contrary to religious teachings. Secondly, do not agree with article 4, paragraph (2), because subsection (2) still a gender bias, so that equality and fairness in the PP has not exist, Men between the permissibility of a civil servant with the banning polygamy Women civil servants. Second, the implication of PP there are two opinions. First, by obeying the rules of the stretcher, the more strengthen the dignity of his position as a civil servant woman. Second, the lack of clarity in the formulation contained in the PP causing a civil servant woman allows to have sex without marriage, women appear savings, and marriages under the hand. So that the conditional polygamy, then how it is much more humane and moral than to forbid it. But when polygamy cause damage then it should be abandoned."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS wanita"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Machfudz, Mochammad"],"dc:date":["2014-04-21"],"dc:date.issued":["2014-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Kesetaraan gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 dianggap bias gender, karena dalam ayat (2) berisi tentang PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Adapun Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan pakar hukum di Kota Malang tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita, dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dan data penelitian ini dikumpulkan melalui interview dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sosiologis yang terjadi dalam pandangan pakar hukum, dan penelitian ini menitikberatkan analisis dengan teori equilibrium (keseimbangan). Berdasarkan hasil penelitian dari pandangan pakar hokum di Kota Malang diketahui bahwa. Pertama, menyetujui Pasal 4 ayat (2) dengan alasan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama.. Kedua, tidak setuju dengan pasal 4 ayat (2), karena ayat (2) masih bias gender, sehingga kesetaraan dan keadilan pada PP tersebut belum terwujud, antara dibolehkannya seorang PNS Pria berpoligami dengan dilarangnya PNS Wanita dipoligami. Kedua, Implikasi dari PP tersebut terdapat dua pendapat. Pertama, dengan mematuhi aturan terebut, maka akan semakin merperkuat harkat dan martabat kedudukannya sebagai PNS Wanita. Kedua, Ketidakjelasan rumusan yang terdapat dalam PP tersebut menyebabkan seorang PNS Wanita memungkinkan untuk melakukan hubungan seks tanpa nikah, muncul wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan. Sehingga dengan poligami bersyarat, maka betapa hal itu jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan melarangnya. Akan tetapi ketika poligami menimbulkan kemafsadatan, maka hal itu harus ditinggalkan. ENGLISH: Gender equality is the same position between men and women in access, participation, control, and benefits of the activities of life whether in the family, society, nation, or state. In PP. No. 10 In 1983 Jo. PP. No. 45 Article 4 of the 1990 gender bias, as in paragraph (2) contains the Women PNS are not allowed to be the second, third, fourth. Whereas in Article 4 paragraph (1) PNS man will have more than one wife, must obtain prior permission from his. The problems discussed in this study is the view of legal experts in Malang on the principle of gender equality in the PP. No.. 1983 10 Jo. PP. No. 1990 45 Article 4 Paragraph (2) of the Women's ban on polygamy for civil servants to be the second, third, fourth wife, and the view of legal experts in Malang the implications of the PP. No.. 10 In 1983 Jo. PP. No.. 1990 45 Article 4 Paragraph (2) of the Women's ban on polygamy for civil servants. The type of research are empirical legal research. And data was collected through interviews and documentation. The methods of data analysis in this study use descriptive analysis that describes the state of sociological analysis that occurs in the view of legal experts, and this study focuses Equilibrium theory analysis (balance). Based on the survey analysis, the result of the research of view of legal experts in Malang are first, approve Article 4 paragraph (2) because it doesn’t contrary to religious teachings. Secondly, do not agree with article 4, paragraph (2), because subsection (2) still a gender bias, so that equality and fairness in the PP has not exist, Men between the permissibility of a civil servant with the banning polygamy Women civil servants. Second, the implication of PP there are two opinions. First, by obeying the rules of the stretcher, the more strengthen the dignity of his position as a civil servant woman. Second, the lack of clarity in the formulation contained in the PP causing a civil servant woman allows to have sex without marriage, women appear savings, and marriages under the hand. So that the conditional polygamy, then how it is much more humane and moral than to forbid it. But when polygamy cause damage then it should be abandoned."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/267/1/11780003%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/2/11780003%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/3/11780003%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/4/11780003%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/5/11780003%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/6/11780003%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/7/11780003%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/8/11780003%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/9/11780003%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/10/11780003%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/267/11/11780003%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister al-ahwal al-Syakhsiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/267/"],"dc:relation.references":["Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1998. Ashofa, Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1996. Asni. Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. Boon, James A. The Antrophological Romance of Bali 1597-1972, Cambridge: Cambridge University Press, 1977. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Eck, R. Van. Nasib Kaum Wanita di bali dalam Marai Ulfah Subadio dan T.O. Ihromi (editor), Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983. Engineer, Asghar Ali. Hak-hak Perempuan Dalam Islam. LSPPA, 2000. Fakih, Mansour. Posisi Kaum Perempuan dalam Islam Tinjauan dari Analisis Gender. Dalam Memebincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996. Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Febriasih, Bhappy Budi dkk. Gender dan Demokrasi. Malang: Averroes Press, 2008. Ismail, Nurjannah. Perempuan Dalam Pasungan. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003. Jawa, Haifa A. Otentisitas Hak-hak Perempuan (perspektif islam Atas Kesetaraan Jender). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002. Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN Malang, 2008. Kusmayadi, Dedi. Memilih Poligami Mempertimbangkan Anak, Jakarta: Fajar, 2002. Mahmud, Jamaluddin Muhammad. Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy, Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat, 1986. Miles, M.B & A.M. Hubermen. An Expended Source Book: Qualitative Data Analysis, Analisis Data Kualitatif, diterjemahkan Tjetjep R. Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992. Moleong, lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosda Remaja Karya, 2000. Mu’awanah, Elfi. Menuju Kesetaraan gender. Malang: KutubMinar, 2006. Mufidah, Psikologi Keluarga Islami Berwawasan Gender, Malang: UIN-Press, 2008. Mufidah, Paradigma Gender, Malang: Bayumedia Publishing, 2004. Muhsin, Amina Wadud. Qur’an and Woman, dalam Liberal Islam a Sourcebook, Charles Kurzman (ed), New York: Oxford University Press, 1998. Mulia, Siti Musdah. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004. Munti, Ratna Batara. Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999. Murni, Wahid. Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Desertasi. Malang: Progam Pasca Sarjana UIN Malang, 2008. Muslikhati, Siti. Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam. Jakarta: GEMA INSANI, 2004. Nasution, Khoiruddin. Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007. Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. Quthb, Sayyid. Keadilan Sosial Dalam Islam, Bandung, Penerbit Pustaka, 1984. Rahman, Budhy Munawar. Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme. Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Sadily, Hasan dkk, Eksiklopedi Indonesia, Jilid III, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1990. Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2006. Salam, Bustanuddin. Filsafat Manusia Antropologi Metafisika, Jakarta, Bina Aksara, 1988. Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur’an. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007. Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Subhan, Zaitunah. Kodrat Perempuan: takdir atau mitos. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara. Subhan, Zaitunah. Tafsir Kebencian. Yogyakarta : LkiS Pelangi Aksara, 1999. Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru, Algenisindo, 2008. Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Sumbulah, Umi. Spektrum Inklusi gender di Perguruan Tinggi. Malang: UIN- Malang Prees, 2008. Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992. Syaltut, Mahmud. Min Taujihat Al-Islam, Kairo, Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar, 1959. Tim Penyiapan Naskah. Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi. Malang: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an. Jakarta Selatan: Paramadinas, 2001. Umar, Nasaruddin, Kodrat Perempuan dalam Islam, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999. Yanggo, Huzaemah Tahido. Fikih Perempuan kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Situmorang, Victor M. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990. Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkala. Pola Pembinaan Ketatalaksanaan Peradilan Agama, 2000. Utomo, Setiawan Budi, Fiqih Aktual. Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama. Pedoman Kepegawaian. 2003. Gatot, Istomo, Himpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan –peraturan Kepegawaian Negara. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1982. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang Perkawinan R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. II; Bandung: Citra Umbara, 2013. Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.252.2535/99 tentang Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1996 Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan perundangan Republik Indonesi TAP MPRS Nomor III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil."],"dc:subject":["18012817 Polygamy"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS wanita"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["masters"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}