{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:274"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:274","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua: Pandangan hakim PA Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang: Studi Kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang","abstract":"INDONESIA : Secara realita, praktik perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri, masih berlaku di kalangan masyarakat. Tidak adanya persetujuan dari istri pertama menjadi salah satu faktor bagi suami yang hendak melakukan poligami. Sehingga ditempuhlah jalur perkawinan sirri sebagai alternatif untuk berpoligami. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan dampak permasalahan hukum yang rumit. Misalnya ketika akan membuat akta kelahiran seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus mempunyai akta nikah terlebih dahulu. Karena perkawinannya tidak dicatatkan, harus meminta ke Pengadilan Agama untuk dilegalkan perkawinannya. Di Pengadilan Agamapun akan menemui kesulitan karena dia harus menghadapi istri pertama yang tidak menyetujuinya untuk berpoligami. Apalagi ketika hakim memutuskan untuk menolak permohonan izin poligami tersebut. Sehingga dengan begitu akan sangat kesulitan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya. Tentu hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang tentang perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang terkumpul merupakan data primer yang didukung dengan data sekunder. Data diperoleh melalu wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan anak dalam perkawinan kedua menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat dikabulkan. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan secara poligami, tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan aktivis gender berpandangan bahwa hak-hak anak dalam perkawinan seperti apapun harus tetap dilindungi. Mengingat anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan, tidak absah bila anak menanggung beban akibat perkawinan orang tuanya yang bermasalah. Dengan pertimbangan prinsip kepentingan terbaik untuk anaklah yang harus dijadikan pertimbangan yang paling utama (a primary consideration). ENGLISH : As a matter of reality, hidden marriage (sirri) practice even commits by polygamy way, still happen in social life, nothing agreement from the first wife is the factor for husband to do polygamy. So that, hidden marriage takes by husband as alternative way to do polygamy. That unregistered marriage makes rise a crash for low problem. For the example, if the wants to make birth certificate for his children, to have to marriage certificate firstly. Because his marriage unregistered, he must ask to Islamic Court to legalize his marriage. In Islamic Court he will find a difficulties, because he will be stand opposite with his first wife that not agrees for him to do polygamy. Even when Islamic Court judge decided to refuse his petition of polygamy permission. So that will be very difficult for a children to get his rights. This is very contradictory with the best interest of the child principle. The problems raised are how judge arguments of Islamic Court of Malang District and Gender Activist argument of Malang City about legal protection of law for child in the second marriage. This kind of research is empiric and used qualitative approach. Data collected are the primary and secondary data which are collected by interview and documentation techniques. The data are edited, checked and put in order that they are finally analyzed by descriptive analytic method.","abstract_html":"INDONESIA : Secara realita, praktik perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri, masih berlaku di kalangan masyarakat. Tidak adanya persetujuan dari istri pertama menjadi salah satu faktor bagi suami yang hendak melakukan poligami. Sehingga ditempuhlah jalur perkawinan sirri sebagai alternatif untuk berpoligami. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan dampak permasalahan hukum yang rumit. Misalnya ketika akan membuat akta kelahiran seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus mempunyai akta nikah terlebih dahulu. Karena perkawinannya tidak dicatatkan, harus meminta ke Pengadilan Agama untuk dilegalkan perkawinannya. Di Pengadilan Agamapun akan menemui kesulitan karena dia harus menghadapi istri pertama yang tidak menyetujuinya untuk berpoligami. Apalagi ketika hakim memutuskan untuk menolak permohonan izin poligami tersebut. Sehingga dengan begitu akan sangat kesulitan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya. Tentu hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang tentang perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang terkumpul merupakan data primer yang didukung dengan data sekunder. Data diperoleh melalu wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan anak dalam perkawinan kedua menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat dikabulkan. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan secara poligami, tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan aktivis gender berpandangan bahwa hak-hak anak dalam perkawinan seperti apapun harus tetap dilindungi. Mengingat anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan, tidak absah bila anak menanggung beban akibat perkawinan orang tuanya yang bermasalah. Dengan pertimbangan prinsip kepentingan terbaik untuk anaklah yang harus dijadikan pertimbangan yang paling utama (a primary consideration). ENGLISH : As a matter of reality, hidden marriage (sirri) practice even commits by polygamy way, still happen in social life, nothing agreement from the first wife is the factor for husband to do polygamy. So that, hidden marriage takes by husband as alternative way to do polygamy. That unregistered marriage makes rise a crash for low problem. For the example, if the wants to make birth certificate for his children, to have to marriage certificate firstly. Because his marriage unregistered, he must ask to Islamic Court to legalize his marriage. In Islamic Court he will find a difficulties, because he will be stand opposite with his first wife that not agrees for him to do polygamy. Even when Islamic Court judge decided to refuse his petition of polygamy permission. So that will be very difficult for a children to get his rights. This is very contradictory with the best interest of the child principle. The problems raised are how judge arguments of Islamic Court of Malang District and Gender Activist argument of Malang City about legal protection of law for child in the second marriage. This kind of research is empiric and used qualitative approach. Data collected are the primary and secondary data which are collected by interview and documentation techniques. The data are edited, checked and put in order that they are finally analyzed by descriptive analytic method.","abstract_has_math":false,"creators":["Ismail, Ismail"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-09","date_published":"2014-09","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/274/1/10210109-PENDAHULUAN.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A274","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Ismail, Ismail"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-09-15"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-09"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah: Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/274/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["BUKU : Al-Qur’an al-Karim Arikunto, Sudarsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Reneka Cipta, 1991. Ghazaly, Abdul Rahmad, Fikih Munakahat, Bogor: Kencana, 2003. Habibi, Rini, “Perlindungan Anak dalam Perkawinan Dibawah Umur di Nagari Salareh Aja Kabupaten Agam”, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2010. Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982. Hakim, Rahmad, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Ibnu Qasim, Tausyih Ala Ibnu Qasim, Surabaya: Al- Hidayah, 2009. Jafizham, “Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam”, Jakarta: Mestika, 2006. Jauhari, Iman, Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Dan Penerapannya (Penelitian Di Kota Binjai, Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang), Medan, 2010. Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994 Muhadjirin, Noeng, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990. Pasha, Musthafa Kamal, Chalil Wahardjani, Fikih Islam, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002. Rahardjo, Satjipto, “Membedah Hukum Progresif”, Jakarta: Kompas, 2006. Soekamto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001. Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009. Wiranata, Juanda, Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran, (Jurnal Lex et Societatis, Vol 1/no.3/Juli/2013. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Wawancara Erfaniah Zuhriah, wawancara, Malang, 25 Agustus 2014. Mufidah, wawancara, Malang, 25 Agustus 2014. Nurul Maulidah, wawancara, Kepanjen, 7 Juli 2014. Nur Syafiuddin, wawancara, Kepanjen, 7 Juli 2014. Suhardi, wawancara, Kepanjen, 9 Juni 2014. Website Admin, “Keadilan Substantif Dan Problematika Penegakannya”, 2010. http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substantif-dan-problematika -penegakannya. Diakses tanggal 9 Okotber 2014. Hukum Progresif Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Sebagai Sebenar Ilmu, http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-progresif/, diakses pada tanggal 7 Oktober 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://artikata.com/arti-318257-aktivis.html, diakses tanggal 23 Juli 204. Sutiyoso, Bambang, “Penafsiran Hukum Penegak Hukum”, 2010. http://masyos.wordpress.com/ penafsiran-hukum-penegak-hukum. Diakses tanggal 9 Oktober 2014. https://m.facebook.com/notes/satjipto-rahardjo/satjipto-rahardjo-dalam-jagat-kete-rtibanhukum progresif/10151052278903414/, diakses tanggal 7 Oktober 2014."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/274/1/10210109-PENDAHULUAN.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/2/10210109-IND.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/3/10210109-ENG.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/4/10210109-ARB.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/5/10210109-BAB%20I.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/6/10210109-BAB%20II.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/7/10210109-BAB%20III.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/8/10210109-BAB%20IV.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/9/10210109-BAB%20V.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/10/10210109-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/11/FILE%20LAMPIRAN.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/12/10210109-Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA : Secara realita, praktik perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri, masih berlaku di kalangan masyarakat. Tidak adanya persetujuan dari istri pertama menjadi salah satu faktor bagi suami yang hendak melakukan poligami. Sehingga ditempuhlah jalur perkawinan sirri sebagai alternatif untuk berpoligami. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan dampak permasalahan hukum yang rumit. Misalnya ketika akan membuat akta kelahiran seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus mempunyai akta nikah terlebih dahulu. Karena perkawinannya tidak dicatatkan, harus meminta ke Pengadilan Agama untuk dilegalkan perkawinannya. Di Pengadilan Agamapun akan menemui kesulitan karena dia harus menghadapi istri pertama yang tidak menyetujuinya untuk berpoligami. Apalagi ketika hakim memutuskan untuk menolak permohonan izin poligami tersebut. Sehingga dengan begitu akan sangat kesulitan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya. Tentu hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang tentang perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang terkumpul merupakan data primer yang didukung dengan data sekunder. Data diperoleh melalu wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan anak dalam perkawinan kedua menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat dikabulkan. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan secara poligami, tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan aktivis gender berpandangan bahwa hak-hak anak dalam perkawinan seperti apapun harus tetap dilindungi. Mengingat anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan, tidak absah bila anak menanggung beban akibat perkawinan orang tuanya yang bermasalah. Dengan pertimbangan prinsip kepentingan terbaik untuk anaklah yang harus dijadikan pertimbangan yang paling utama (a primary consideration). ENGLISH : As a matter of reality, hidden marriage (sirri) practice even commits by polygamy way, still happen in social life, nothing agreement from the first wife is the factor for husband to do polygamy. So that, hidden marriage takes by husband as alternative way to do polygamy. That unregistered marriage makes rise a crash for low problem. For the example, if the wants to make birth certificate for his children, to have to marriage certificate firstly. Because his marriage unregistered, he must ask to Islamic Court to legalize his marriage. In Islamic Court he will find a difficulties, because he will be stand opposite with his first wife that not agrees for him to do polygamy. Even when Islamic Court judge decided to refuse his petition of polygamy permission. So that will be very difficult for a children to get his rights. This is very contradictory with the best interest of the child principle. The problems raised are how judge arguments of Islamic Court of Malang District and Gender Activist argument of Malang City about legal protection of law for child in the second marriage. This kind of research is empiric and used qualitative approach. Data collected are the primary and secondary data which are collected by interview and documentation techniques. The data are edited, checked and put in order that they are finally analyzed by descriptive analytic method."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua: Pandangan hakim PA Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang: Studi Kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Ismail, Ismail"],"dc:date":["2014-09-15"],"dc:date.issued":["2014-09"],"dc:description.abstract":["INDONESIA : Secara realita, praktik perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri, masih berlaku di kalangan masyarakat. Tidak adanya persetujuan dari istri pertama menjadi salah satu faktor bagi suami yang hendak melakukan poligami. Sehingga ditempuhlah jalur perkawinan sirri sebagai alternatif untuk berpoligami. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan dampak permasalahan hukum yang rumit. Misalnya ketika akan membuat akta kelahiran seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus mempunyai akta nikah terlebih dahulu. Karena perkawinannya tidak dicatatkan, harus meminta ke Pengadilan Agama untuk dilegalkan perkawinannya. Di Pengadilan Agamapun akan menemui kesulitan karena dia harus menghadapi istri pertama yang tidak menyetujuinya untuk berpoligami. Apalagi ketika hakim memutuskan untuk menolak permohonan izin poligami tersebut. Sehingga dengan begitu akan sangat kesulitan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya. Tentu hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang tentang perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang terkumpul merupakan data primer yang didukung dengan data sekunder. Data diperoleh melalu wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan anak dalam perkawinan kedua menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat dikabulkan. Dengan pertimbangan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan secara poligami, tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan aktivis gender berpandangan bahwa hak-hak anak dalam perkawinan seperti apapun harus tetap dilindungi. Mengingat anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan, tidak absah bila anak menanggung beban akibat perkawinan orang tuanya yang bermasalah. Dengan pertimbangan prinsip kepentingan terbaik untuk anaklah yang harus dijadikan pertimbangan yang paling utama (a primary consideration). ENGLISH : As a matter of reality, hidden marriage (sirri) practice even commits by polygamy way, still happen in social life, nothing agreement from the first wife is the factor for husband to do polygamy. So that, hidden marriage takes by husband as alternative way to do polygamy. That unregistered marriage makes rise a crash for low problem. For the example, if the wants to make birth certificate for his children, to have to marriage certificate firstly. Because his marriage unregistered, he must ask to Islamic Court to legalize his marriage. In Islamic Court he will find a difficulties, because he will be stand opposite with his first wife that not agrees for him to do polygamy. Even when Islamic Court judge decided to refuse his petition of polygamy permission. So that will be very difficult for a children to get his rights. This is very contradictory with the best interest of the child principle. The problems raised are how judge arguments of Islamic Court of Malang District and Gender Activist argument of Malang City about legal protection of law for child in the second marriage. This kind of research is empiric and used qualitative approach. Data collected are the primary and secondary data which are collected by interview and documentation techniques. The data are edited, checked and put in order that they are finally analyzed by descriptive analytic method."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/274/1/10210109-PENDAHULUAN.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/2/10210109-IND.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/3/10210109-ENG.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/4/10210109-ARB.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/5/10210109-BAB%20I.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/6/10210109-BAB%20II.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/7/10210109-BAB%20III.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/8/10210109-BAB%20IV.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/9/10210109-BAB%20V.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/10/10210109-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/11/FILE%20LAMPIRAN.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/274/12/10210109-Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah: Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/274/"],"dc:relation.references":["BUKU : Al-Qur’an al-Karim Arikunto, Sudarsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Reneka Cipta, 1991. Ghazaly, Abdul Rahmad, Fikih Munakahat, Bogor: Kencana, 2003. Habibi, Rini, “Perlindungan Anak dalam Perkawinan Dibawah Umur di Nagari Salareh Aja Kabupaten Agam”, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2010. Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982. Hakim, Rahmad, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Ibnu Qasim, Tausyih Ala Ibnu Qasim, Surabaya: Al- Hidayah, 2009. Jafizham, “Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam”, Jakarta: Mestika, 2006. Jauhari, Iman, Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Dan Penerapannya (Penelitian Di Kota Binjai, Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang), Medan, 2010. Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994 Muhadjirin, Noeng, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990. Pasha, Musthafa Kamal, Chalil Wahardjani, Fikih Islam, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002. Rahardjo, Satjipto, “Membedah Hukum Progresif”, Jakarta: Kompas, 2006. Soekamto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001. Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009. Wiranata, Juanda, Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran, (Jurnal Lex et Societatis, Vol 1/no.3/Juli/2013. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Wawancara Erfaniah Zuhriah, wawancara, Malang, 25 Agustus 2014. Mufidah, wawancara, Malang, 25 Agustus 2014. Nurul Maulidah, wawancara, Kepanjen, 7 Juli 2014. Nur Syafiuddin, wawancara, Kepanjen, 7 Juli 2014. Suhardi, wawancara, Kepanjen, 9 Juni 2014. Website Admin, “Keadilan Substantif Dan Problematika Penegakannya”, 2010. http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substantif-dan-problematika -penegakannya. Diakses tanggal 9 Okotber 2014. Hukum Progresif Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Sebagai Sebenar Ilmu, http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-progresif/, diakses pada tanggal 7 Oktober 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://artikata.com/arti-318257-aktivis.html, diakses tanggal 23 Juli 204. Sutiyoso, Bambang, “Penafsiran Hukum Penegak Hukum”, 2010. http://masyos.wordpress.com/ penafsiran-hukum-penegak-hukum. Diakses tanggal 9 Oktober 2014. https://m.facebook.com/notes/satjipto-rahardjo/satjipto-rahardjo-dalam-jagat-kete-rtibanhukum progresif/10151052278903414/, diakses tanggal 7 Oktober 2014."],"dc:subject":["18012813 Hadhanah (Child Custody, Guardianship)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan kedua: Pandangan hakim PA Kabupaten Malang dan aktivis gender Kota Malang: Studi Kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}