{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:276"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:276","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Problematika cerai bagi pegawai negeri sipil: Studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo","abstract":"INDONESIA: Negara Indonesia dalam upaya implementasi asas mempersulit terjadinya perceraian, telah mengaturnya dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah legitimasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang telah diratifikasi pada Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Demikian Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat urgen dan krusial, karena dinilai mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Fokus Penelitian mencakup: (1). Mengapa hakim Pengadilan Agama Gorontalo memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai izin atasan, (2). Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang kemudian pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, dan diperkuat Data Sekunder berupa kajian teori yang relevan dengan konteks permasalahan. Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Alasan Hakim memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin Atasan karena: Prinsip Fungsi putusan Pengadilan adalah untuk melindungi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemandirian hakim, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka saran penulis, bagi para pelaku perceraian baik dari pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui implikasi (akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan prosedural perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya. ENGLISH: Indonesian state in an effort to complicate the implementation of the principle of divorce, has been set in Regulation Legislation, one of which is the legitimacy of the Government Regulation No. 10 which was ratified in 1983 in conjunction with the Government Regulation No. 45 Year 1990 on Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. Similarly, the Government considers that the Indonesian citizen who is a civil servant has a role that is very urgent and crucial, as it is considered to have a fairly dominant position and contribution to the national development. This study aims to describe Divorce Problems For Civil Judge Sipildengan conduct studies in the Religious views Gorontalo, while the focus of study include: (1). Why Gorontalo religious court judges gave the decision to divorce civil servants who did not accompany the permit supervisor, (2). Any constraints contained in the implementation process of the judge's decision granting the divorce case for civil servants in the Religious Gorontalo.Penelitian using this type of empirical legal research, which was then a qualitative approach, using primary data sources obtained directly from primary sources, namely Religious Court Judges in Gorontalo, and Secondary Data is the study reinforced the theory that are relevant to the context of the problem. The results of this study may indicate that the reason the judge gave judgment for the Civil Service since divorced without permission Bosses: The principle function is to protect the Court's decision in realizing social justice for all Indonesian people, justice is done for the sake of Justice Based on God, Principle of independence judge, that the judicial power is independent of state power, principle court may not refuse the case, the judge shall explore, and understand the value of law and sense of justice that live in the community. Thus, the authors suggested, for the perpetrators of the divorce of the applicant's status as civil servants and non civil servants, is expected to really understand and know the implications (legal effect), for violations, such as not meeting the requirements and procedural divorce, for example, for civil servants who will do the divorce and did not attach permission from his superiors.","abstract_html":"INDONESIA: Negara Indonesia dalam upaya implementasi asas mempersulit terjadinya perceraian, telah mengaturnya dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah legitimasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang telah diratifikasi pada Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Demikian Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat urgen dan krusial, karena dinilai mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Fokus Penelitian mencakup: (1). Mengapa hakim Pengadilan Agama Gorontalo memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai izin atasan, (2). Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang kemudian pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, dan diperkuat Data Sekunder berupa kajian teori yang relevan dengan konteks permasalahan. Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Alasan Hakim memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin Atasan karena: Prinsip Fungsi putusan Pengadilan adalah untuk melindungi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemandirian hakim, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka saran penulis, bagi para pelaku perceraian baik dari pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui implikasi (akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan prosedural perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya. ENGLISH: Indonesian state in an effort to complicate the implementation of the principle of divorce, has been set in Regulation Legislation, one of which is the legitimacy of the Government Regulation No. 10 which was ratified in 1983 in conjunction with the Government Regulation No. 45 Year 1990 on Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. Similarly, the Government considers that the Indonesian citizen who is a civil servant has a role that is very urgent and crucial, as it is considered to have a fairly dominant position and contribution to the national development. This study aims to describe Divorce Problems For Civil Judge Sipildengan conduct studies in the Religious views Gorontalo, while the focus of study include: (1). Why Gorontalo religious court judges gave the decision to divorce civil servants who did not accompany the permit supervisor, (2). Any constraints contained in the implementation process of the judge&#x27;s decision granting the divorce case for civil servants in the Religious Gorontalo.Penelitian using this type of empirical legal research, which was then a qualitative approach, using primary data sources obtained directly from primary sources, namely Religious Court Judges in Gorontalo, and Secondary Data is the study reinforced the theory that are relevant to the context of the problem. The results of this study may indicate that the reason the judge gave judgment for the Civil Service since divorced without permission Bosses: The principle function is to protect the Court&#x27;s decision in realizing social justice for all Indonesian people, justice is done for the sake of Justice Based on God, Principle of independence judge, that the judicial power is independent of state power, principle court may not refuse the case, the judge shall explore, and understand the value of law and sense of justice that live in the community. Thus, the authors suggested, for the perpetrators of the divorce of the applicant&#x27;s status as civil servants and non civil servants, is expected to really understand and know the implications (legal effect), for violations, such as not meeting the requirements and procedural divorce, for example, for civil servants who will do the divorce and did not attach permission from his superiors.","abstract_has_math":false,"creators":["Saputera, Abdurrahman Adi"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"masters","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-03","date_published":"2014-03","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/276/11/12780011%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/276/11/12780011%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/276/1/12780011%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A276","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Saputera, Abdurrahman Adi"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-03-28"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-03"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister al-ahwal al-Syakhsiyyah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/276/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Abdul Baqiy. Muhammad Fu'ad. 1939. al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran, Indonesia: Maktabah Dakhlan. Abdullah. Abdul Ghani. 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press. Abdurrahman. 1985, Usaha-Usaha Penyempurnaan Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, Jakarta: Awara Karya. Abu Bakar. Al-Yasa. 1991. Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya, dalam “Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik”, Pengantar: Juhaya. S. Praja, Bandung: Rosdakarya. Achmadi. Abu dan Cholid. Narkubo. 2005, Metode Penelitian Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 dan M. Nazir, Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia. Ahmad. Zainal Abidin. 1974, Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena, Jakarta: Bulan Bintang. Al Malibariy. Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz. 1979, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, Bandung: Husaini, Cetakan, November. Al-dzarwi. Ibrohim Abbas. 1993, Teori ijtihad dalam hukum islam, Semarang: Dina utama. Ali. Zainuddin. 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Al-Maraghi. Ahmad Mustafa. 1394, Tafsir Al-Maraghi, Jilid V, T. T: Daar Al-Fikr. Al-raysuni. Ahmad. 2002, ijtihad antara teks, realitas dan kemaslahatan sosial Jakarta: Erlangga. Al-Sabuni. M. Ali. 2001, Rawa’I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr. Anwar. Syamsul. 2000, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al Gazzali” dalam Antologi Studi Islam;Teori dan Metodologi, oleh M. Amin Abdullah, dkk ed. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. Ardhiwisastra. Yudha Bhakti. 2008, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumni. Arifin. Busthanul. 2001, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional, Jakarta: al-Hikmah. Arikunto. Suharsimi. 2005, Manajemen Penelitian, Cet VII, Jakarta: PT Rineka Cipta. Ash Sidiqi. Muhammad Hasbi. 1997, Peradilan Dan Hukum Acara Islam cet. ke-1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera. Asyof. Mukhsin. 2006, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”, Majalah Varia Peradilan Nomor 252/ November 2006, IKAHI, Jakarta. Bagir Manan. 2005, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung R. I, Jakarta. Basiq. Djalil, A. 2006, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Basyir. Ahmad Azhar. 1984, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, Yogykarta: UII Pres Yogyakarta. Bismar. Siregar. 1995, Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan, Jakarta:Gema Insani Press. Bisri. Cik Hasan. 2003, Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Cansil. C. S. T. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. II Jakarta: Balai Pustaka. Debdikbud. 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 2002. Depag Republik Indonesia. 1989, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra. Depdiknas. 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Effendi. Satria. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana. Ghony. M. Djunaid dan Fauzan. Almanshur. 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hadikusuma. Hilman. 1990, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agam, cet. I, Bandung: Mandar Maju. Hamidi. Jazim. 2004, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interprestasi Teks, Yogyakarta: UII Pres, Yogyakata. Hamilton. Alexander. 2008, James Madison, John Day, The Federalist Paper 1961. Dalam Susi Dwi Harijanti, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka: Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia” Dalam M. Fajrul Falaakh, “Gagasan Amandemen Ulang Undang-undang Dasar 1945 Suatu Rekomendasi”, Jakarta: KRHN. Harahap. Yahya. 1975, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, Jakarta: al-Hikmah. -------------------------2005, Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika. Hasan. Ahmad. 2001. Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence, terj. Widyawati, Qiyas Penalaran Analogi Di Dalam Hukum Islam, Bandung: Pustaka. Ibrahim. Johnny. 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia. Ibrahim. Mustafa. 1934, Ot. Al. , Al-Mu’jam Al-Wasieth, Theheran: Al- Maktabah Al-Ilmiyah. Ihdami. Dahlan. 2003, Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam, Surabaya: Al-Ikhlas. Kamali, Muhammad Hashim. 1996, Prinsip dan Teori Hukum Islam Usul alFiqh, terj. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Keraf. Goys. 1982, Tata Bahasa Indonesia, cet. 9, Jakarta: Nusa Indah. Khallaf. Abd. Wahab. 1996, Ilmu Ushul Al-Fiqih, Diterjemahkan Oleh Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, Dengan Judul “Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqhi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. -----------------------------1972, Ilmu Ushul al-Fiqh, Jakarta: Al-Majlis al- A’la al-Indonesia li al-Da‟wat al-Islamiyyyat. Khon. Abdul Madjid. 2009, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah. Latif. H. M. Djamil. 1985, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia. M Zein. Satria Effendi. 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana. M. Nazir, Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Madkur. Muhammad Salam. 1993, Peradilan Dalam islam, Surabaya: PT. Bina Ilmu. Mahkamah Agung R. I. 2004. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung R. I. Serta Badan Peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung R. I. Jakarta. Mahmood. Tahir. 1987, Personal Law in Islamic Countries History Teks and Comparative Analysis, New Delhi For the Academi of law and Religion. Malik. Rusdi. 1990, Peranan agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. Manan. Abdul. 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Edisi Revisi. Cet. III. Jakarta: Prenada Media Masyhur. Kahar. 1985, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta, Kalam Mulia. Mertokusumo. Sudikno. 2002. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Liberty. Moekiyat. 1989, Manajemen Kepegawaian, Bandung: Penerbit Mandar Maju. Moh. Zahid. 2003, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji. Moleong. Lexy J. 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muchtar. Kamal. 1974, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: PT. Karya Unipress. Muchtar. Kamal. 1993, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang. Muhammad Abu Zahrah. 1954, Ibn Hazm wa As ru Arā’uh wa Fiqhuh, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabī. Munawwir. Ahmad Warson. 1984, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan. Musanef. 1984. Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung. Muthahhari. Murtadha. 1981, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, Terjemahkan Oleh Agus Efendi, Bandung: Mizan anggota IKAPI. Nainggolan. 1987, Pembinaan Pegawai Negeri Sipi1, Jakarta: PT Pertja. Nakamura. Hisako. 1991, Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa, Terjemahan. H. Zaeni Ashmad Hoeh, Yogyakarta: Gajah Mada Universytas. Nasution. Bahder Johan. 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV Mandar Maju. Nuruddin. Amiur Nuruddin dan Tarigan. Azhari. 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media. Prawirohamidjojo. R. Soetojo dan Safioedin. Azis. 1986 Hukum Orang Dan Keluarga, Bandung: Alumni. Projohamidjojo. Martiman. 2005, Komentar Atas KUHP, Jakarta: Pradnya Paramitha. Rahardjo. Satjipto. 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Rahman. Asjmuni A. 2004, Metode Penetapan Hukum Islam, Cet. 2, Jakarta: PT. Bulan Bintang. Rawls. John. 2006, A Theory of Justice Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rifai. Ahmad, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika. Sabiq. Sayyid, 2011, Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah, Jakarta: Pena Publishing. Sabiq. Sayyid, 2011, Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah, Jakarta: Pena Publishing. Saifullah. 2006, Metode Penelitian, Malang: Fakultas Syariah, 2006. Saleh. K. Wantjik Saleh. 2005, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia. Salman. Otje dan Anthon F. Susanto. 2009, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Cet. V, Bandung: Refika Utama. Shidarta. B. Arief. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju. Shihab. M. Quraish. 1998, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan. Simanjuntak. P. N. H. 2007, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Pustaka Djambatan. Singaribun. Masri dan Sofyan. 1987, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES. Soekanto. Soerjono. 1989, Mengenal Sosiologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soemitro. Ronny Hanitijo. 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia. Soemiyati. 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty. Subekti. 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa. Sudarsono. 1991, Lampiran UUP Dengan Penjelasannya, Jakarta: Rineka Cipta. Sudikno. Mertokusumo. 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti. Sugiyono. 2012, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualittatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. Sukandarrumidi. 2006, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Suseno. Frans Magnis. 1978, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia. Sutanto. Retnowulan. 2006, dan Iskandar. Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Mandar Maju. Syafe’i. Rachmat. 1999, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, Bandung. Taufiq. 2000, Peradilan Keluarga Indonesia, Mahkamah Agung RI, Jakarta. Ulber Silalahi. 2009, Metode Penelitian Sosial Bandung: PT. Refika Aditama. Ustman. Rachmadi. 2006, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Utrecht, E. 1962, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ichtiar. Wicaksono. Kristian Widya. 2006, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Amabila. Fedora. 2010, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun I990 Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Hak Istri Dan Anak Setelah Perceraian “Study Di Pengadilan Agama Solok”, Padang: Universitas Andalas. Mariani. 2012, “Pembagian Gaji Perceraian Pegawai Negeri Sipil”, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nugrahadi. Waruju. 2010, “Efektivitas Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Malang: Universitas Brawijaya. Purba. Ramadhani. 2012, Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pematangsiantar: Fakultas Hukum Universitas Simalungun. Abdurrahman. 2004, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika pressindo. Hamid. Zahry. 1979, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta. Harahap. M. Yahya. 1990, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press. Salam. Moch. Faizal. 2003, Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Bandung: Penerbit Mandar Maju. Sastroatmodjo. Arso. 1981, Hukum Perkawinan Islam, Bulan Bintang: Jakarta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. 2007, Bandung: PT. Citra Umbara. Dung. Luu Tie. 2003, Judicial Independence In Transitional Countries’,Paper. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/Iv/2009 Dan Nomor: 02/SKB/P. KY/Iv/2009. Tanggal 8 April 2009, lembaran pertama, pada Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Lotulung. Paulus Efendy. Juli 2003, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Makalah disampaikan pada seminar Hukum Nasional Ke Viii, yang diselenggrakan di Denpasar. Yos. 12 April 2005. Tiga Bulan, Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai. Jawa Pos, Http//Blogspot. Com/2012/05/Pengumpulan- Dan- Analisis- Data- Dalam. Html. Diakses pada tanggal 18 Januari 2014. http: / /www. Hukum pedia. Com /hukum /metode – penemuan -hukum-hk529 ecffe1dca 5. html, diakses pada tanggal 29 Maret 2014. http: //bolmerhutasoit. wordpress. com/ tag /kepastian - hukum/. Diakses pada 14 Februari 2014. http:// ilmuhukumdasar. blogspot. com/2012/10/ ilmu- hukum. html. Diakses pada tanggal 17 Februari 2014. Http:// Ntanrahmah. Wordpress. Com/2014/01/09/ Makna- Keadilan- Dalam- Al-Quran/. Diakses Pada Tanggal 31 Januari 20 http:// ntanrahmah. wordpress. com/2014/ 01/ 09/ makna-keadilan-dalam-al- quran/. Diakses pada tanggal 31 Januari 2014. http:// rach eedus. wordpress. com/2008 /09 /20/ ulasan- hadis- tentang- perceraian/. Diakses pada 25 Januari 2014. http:// rahmiarrahman. blogspot. com/2012/12/ struktur –susunan -dan- kewenangan-Pengadilan. html, diakses pada 25 Februari 2014. http://dewasastra. wordpress. com/ 2012/ 03/17/tinjauan - umum -tentang- hakim/, Diakses pada tanggal 21 Januari 2014. http://diqa- butarbutar. blogspot. com/2011/09/teori- teori- keadilan. html. Diakses pada tanggal 31 Januari 2014. http://id. wikipedia. org/ wiki/ Utilitarianisme. Diakses pada tanggal 21 Januari 2014. Http://Ilham idrus. Blogspot. Com/ 2009/ 06/Artikel – Efektivitas – Hukum . Html. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2014. http://jamaluddinmahasari. wordpress. com/2012/04/22/ pengertian- keadilan- diambil- dari-pendapat- para- ahli/. Diakses pada tanggal 31 Januari 2014. http://kumpulan-teori-skripsi. blogspot. ncom/2011/09/teori-keadilan-adam- smith. html. Diakses pada tanggal 31 Januari 204. http://olga 260991. word press. com/2011/04/08/aliran –hukum -2/, diakses pada tanggal 28 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/, tentang prosedur pengajuan perceraian di Pengadilan Agama. Diakses pada 26 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/home/profil. html, Diakses pada tanggal 23 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/home/sejarah. html. Diakses pada tanggal 22 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/home/visi-misi. html, Diakses pada tanggal 23 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/home/yurusdiksi. html, Diakses pada tanggal 22 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/informasi-umum/kepegawaian/profil-hakim. html, diakses pada tanggal 21 Januari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/substansi prosedur- perceraiana. html, Diakses pada 26 Februari 2014. http://pembukacakrawala. blogspot. com/2011/08/kesimpulan-implikasi-dan- saran-pada. html. diakses pada tanggal 30 Januari 2014. http://peneliti hukum. org/ tag/ definisi- atasan- satuan- kerja- penyelenggara/. Diakses pada tanggal 28 November 2014. http://pianohidup. blogspot. com/2012/12 /keadilan. html. Diakses pada tanggal 2 Januari 2014. Http://Pianohidup. Blogspot. Com/2012/12 /Keadilan. Html. diakses pada tanggal 2 Januari 2014. Burhanuddin Mokodompit, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 17 Februari 2014. Djufri Bobihu, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo 17 Februari 2014. H. Muhtar, Hakim Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara Gorontalo 10 Februari 2014. Hasan Zakaria, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 26 Februari 2014. Hj. St. Masnadah, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 24 Februari 2014. Medang, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara. Gorontalo, 11 Februari 2014. Mohammad H. Daud, Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Gorontalo 19 Februari 2014. Mukhlis, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 26 Februari 2014. Ramlan Monoarfa, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 20 Februari 2014. Satrio AM, Kariem, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 26 Februari 2014"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["masters"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/276/1/12780011%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/2/12780011%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/3/12780011%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/4/12780011%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/5/12780011%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/7/12780011%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/8/12780011%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/9/12780011%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/10/12780011%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/11/12780011%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Negara Indonesia dalam upaya implementasi asas mempersulit terjadinya perceraian, telah mengaturnya dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah legitimasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang telah diratifikasi pada Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Demikian Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat urgen dan krusial, karena dinilai mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Fokus Penelitian mencakup: (1). Mengapa hakim Pengadilan Agama Gorontalo memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai izin atasan, (2). Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang kemudian pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, dan diperkuat Data Sekunder berupa kajian teori yang relevan dengan konteks permasalahan. Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Alasan Hakim memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin Atasan karena: Prinsip Fungsi putusan Pengadilan adalah untuk melindungi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemandirian hakim, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka saran penulis, bagi para pelaku perceraian baik dari pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui implikasi (akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan prosedural perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya. ENGLISH: Indonesian state in an effort to complicate the implementation of the principle of divorce, has been set in Regulation Legislation, one of which is the legitimacy of the Government Regulation No. 10 which was ratified in 1983 in conjunction with the Government Regulation No. 45 Year 1990 on Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. Similarly, the Government considers that the Indonesian citizen who is a civil servant has a role that is very urgent and crucial, as it is considered to have a fairly dominant position and contribution to the national development. This study aims to describe Divorce Problems For Civil Judge Sipildengan conduct studies in the Religious views Gorontalo, while the focus of study include: (1). Why Gorontalo religious court judges gave the decision to divorce civil servants who did not accompany the permit supervisor, (2). Any constraints contained in the implementation process of the judge's decision granting the divorce case for civil servants in the Religious Gorontalo.Penelitian using this type of empirical legal research, which was then a qualitative approach, using primary data sources obtained directly from primary sources, namely Religious Court Judges in Gorontalo, and Secondary Data is the study reinforced the theory that are relevant to the context of the problem. The results of this study may indicate that the reason the judge gave judgment for the Civil Service since divorced without permission Bosses: The principle function is to protect the Court's decision in realizing social justice for all Indonesian people, justice is done for the sake of Justice Based on God, Principle of independence judge, that the judicial power is independent of state power, principle court may not refuse the case, the judge shall explore, and understand the value of law and sense of justice that live in the community. Thus, the authors suggested, for the perpetrators of the divorce of the applicant's status as civil servants and non civil servants, is expected to really understand and know the implications (legal effect), for violations, such as not meeting the requirements and procedural divorce, for example, for civil servants who will do the divorce and did not attach permission from his superiors."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Problematika cerai bagi pegawai negeri sipil: Studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Saputera, Abdurrahman Adi"],"dc:date":["2014-03-28"],"dc:date.issued":["2014-03"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Negara Indonesia dalam upaya implementasi asas mempersulit terjadinya perceraian, telah mengaturnya dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah legitimasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang telah diratifikasi pada Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Demikian Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat urgen dan krusial, karena dinilai mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Fokus Penelitian mencakup: (1). Mengapa hakim Pengadilan Agama Gorontalo memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyertai izin atasan, (2). Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang kemudian pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, dan diperkuat Data Sekunder berupa kajian teori yang relevan dengan konteks permasalahan. Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Alasan Hakim memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin Atasan karena: Prinsip Fungsi putusan Pengadilan adalah untuk melindungi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemandirian hakim, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka saran penulis, bagi para pelaku perceraian baik dari pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui implikasi (akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan prosedural perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya. ENGLISH: Indonesian state in an effort to complicate the implementation of the principle of divorce, has been set in Regulation Legislation, one of which is the legitimacy of the Government Regulation No. 10 which was ratified in 1983 in conjunction with the Government Regulation No. 45 Year 1990 on Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. Similarly, the Government considers that the Indonesian citizen who is a civil servant has a role that is very urgent and crucial, as it is considered to have a fairly dominant position and contribution to the national development. This study aims to describe Divorce Problems For Civil Judge Sipildengan conduct studies in the Religious views Gorontalo, while the focus of study include: (1). Why Gorontalo religious court judges gave the decision to divorce civil servants who did not accompany the permit supervisor, (2). Any constraints contained in the implementation process of the judge's decision granting the divorce case for civil servants in the Religious Gorontalo.Penelitian using this type of empirical legal research, which was then a qualitative approach, using primary data sources obtained directly from primary sources, namely Religious Court Judges in Gorontalo, and Secondary Data is the study reinforced the theory that are relevant to the context of the problem. The results of this study may indicate that the reason the judge gave judgment for the Civil Service since divorced without permission Bosses: The principle function is to protect the Court's decision in realizing social justice for all Indonesian people, justice is done for the sake of Justice Based on God, Principle of independence judge, that the judicial power is independent of state power, principle court may not refuse the case, the judge shall explore, and understand the value of law and sense of justice that live in the community. Thus, the authors suggested, for the perpetrators of the divorce of the applicant's status as civil servants and non civil servants, is expected to really understand and know the implications (legal effect), for violations, such as not meeting the requirements and procedural divorce, for example, for civil servants who will do the divorce and did not attach permission from his superiors."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/276/1/12780011%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/2/12780011%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/3/12780011%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/4/12780011%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/5/12780011%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/7/12780011%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/8/12780011%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/9/12780011%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/10/12780011%20Daftar%20pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/276/11/12780011%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister al-ahwal al-Syakhsiyyah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/276/"],"dc:relation.references":["Abdul Baqiy. Muhammad Fu'ad. 1939. al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran, Indonesia: Maktabah Dakhlan. Abdullah. Abdul Ghani. 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press. Abdurrahman. 1985, Usaha-Usaha Penyempurnaan Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, Jakarta: Awara Karya. Abu Bakar. Al-Yasa. 1991. Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya, dalam “Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik”, Pengantar: Juhaya. S. Praja, Bandung: Rosdakarya. Achmadi. Abu dan Cholid. Narkubo. 2005, Metode Penelitian Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 dan M. Nazir, Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia. Ahmad. Zainal Abidin. 1974, Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena, Jakarta: Bulan Bintang. Al Malibariy. Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz. 1979, Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih, Bandung: Husaini, Cetakan, November. Al-dzarwi. Ibrohim Abbas. 1993, Teori ijtihad dalam hukum islam, Semarang: Dina utama. Ali. Zainuddin. 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Al-Maraghi. Ahmad Mustafa. 1394, Tafsir Al-Maraghi, Jilid V, T. T: Daar Al-Fikr. Al-raysuni. Ahmad. 2002, ijtihad antara teks, realitas dan kemaslahatan sosial Jakarta: Erlangga. Al-Sabuni. M. Ali. 2001, Rawa’I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr. Anwar. Syamsul. 2000, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al Gazzali” dalam Antologi Studi Islam;Teori dan Metodologi, oleh M. Amin Abdullah, dkk ed. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. Ardhiwisastra. Yudha Bhakti. 2008, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumni. Arifin. Busthanul. 2001, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional, Jakarta: al-Hikmah. Arikunto. Suharsimi. 2005, Manajemen Penelitian, Cet VII, Jakarta: PT Rineka Cipta. Ash Sidiqi. Muhammad Hasbi. 1997, Peradilan Dan Hukum Acara Islam cet. ke-1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera. Asyof. Mukhsin. 2006, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan”, Majalah Varia Peradilan Nomor 252/ November 2006, IKAHI, Jakarta. Bagir Manan. 2005, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung R. I, Jakarta. Basiq. Djalil, A. 2006, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Basyir. Ahmad Azhar. 1984, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, Yogykarta: UII Pres Yogyakarta. Bismar. Siregar. 1995, Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan, Jakarta:Gema Insani Press. Bisri. Cik Hasan. 2003, Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Cansil. C. S. T. 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. II Jakarta: Balai Pustaka. Debdikbud. 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 2002. Depag Republik Indonesia. 1989, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra. Depdiknas. 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Effendi. Satria. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana. Ghony. M. Djunaid dan Fauzan. Almanshur. 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hadikusuma. Hilman. 1990, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agam, cet. I, Bandung: Mandar Maju. Hamidi. Jazim. 2004, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interprestasi Teks, Yogyakarta: UII Pres, Yogyakata. Hamilton. Alexander. 2008, James Madison, John Day, The Federalist Paper 1961. Dalam Susi Dwi Harijanti, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka: Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia” Dalam M. Fajrul Falaakh, “Gagasan Amandemen Ulang Undang-undang Dasar 1945 Suatu Rekomendasi”, Jakarta: KRHN. Harahap. Yahya. 1975, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, Jakarta: al-Hikmah. -------------------------2005, Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika. Hasan. Ahmad. 2001. Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence, terj. Widyawati, Qiyas Penalaran Analogi Di Dalam Hukum Islam, Bandung: Pustaka. Ibrahim. Johnny. 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia. Ibrahim. Mustafa. 1934, Ot. Al. , Al-Mu’jam Al-Wasieth, Theheran: Al- Maktabah Al-Ilmiyah. Ihdami. Dahlan. 2003, Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam, Surabaya: Al-Ikhlas. Kamali, Muhammad Hashim. 1996, Prinsip dan Teori Hukum Islam Usul alFiqh, terj. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Keraf. Goys. 1982, Tata Bahasa Indonesia, cet. 9, Jakarta: Nusa Indah. Khallaf. Abd. Wahab. 1996, Ilmu Ushul Al-Fiqih, Diterjemahkan Oleh Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, Dengan Judul “Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqhi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. -----------------------------1972, Ilmu Ushul al-Fiqh, Jakarta: Al-Majlis al- A’la al-Indonesia li al-Da‟wat al-Islamiyyyat. Khon. Abdul Madjid. 2009, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah. Latif. H. M. Djamil. 1985, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia. M Zein. Satria Effendi. 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana. M. Nazir, Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Madkur. Muhammad Salam. 1993, Peradilan Dalam islam, Surabaya: PT. Bina Ilmu. Mahkamah Agung R. I. 2004. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung R. I. Serta Badan Peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung R. I. Jakarta. Mahmood. Tahir. 1987, Personal Law in Islamic Countries History Teks and Comparative Analysis, New Delhi For the Academi of law and Religion. Malik. Rusdi. 1990, Peranan agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. Manan. Abdul. 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Edisi Revisi. Cet. III. Jakarta: Prenada Media Masyhur. Kahar. 1985, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta, Kalam Mulia. Mertokusumo. Sudikno. 2002. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Liberty. Moekiyat. 1989, Manajemen Kepegawaian, Bandung: Penerbit Mandar Maju. Moh. Zahid. 2003, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji. Moleong. Lexy J. 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muchtar. Kamal. 1974, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: PT. Karya Unipress. Muchtar. Kamal. 1993, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang. Muhammad Abu Zahrah. 1954, Ibn Hazm wa As ru Arā’uh wa Fiqhuh, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabī. Munawwir. Ahmad Warson. 1984, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan. Musanef. 1984. Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung. Muthahhari. Murtadha. 1981, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam, Terjemahkan Oleh Agus Efendi, Bandung: Mizan anggota IKAPI. Nainggolan. 1987, Pembinaan Pegawai Negeri Sipi1, Jakarta: PT Pertja. Nakamura. Hisako. 1991, Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa, Terjemahan. H. Zaeni Ashmad Hoeh, Yogyakarta: Gajah Mada Universytas. Nasution. Bahder Johan. 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV Mandar Maju. Nuruddin. Amiur Nuruddin dan Tarigan. Azhari. 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media. Prawirohamidjojo. R. Soetojo dan Safioedin. Azis. 1986 Hukum Orang Dan Keluarga, Bandung: Alumni. Projohamidjojo. Martiman. 2005, Komentar Atas KUHP, Jakarta: Pradnya Paramitha. Rahardjo. Satjipto. 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Rahman. Asjmuni A. 2004, Metode Penetapan Hukum Islam, Cet. 2, Jakarta: PT. Bulan Bintang. Rawls. John. 2006, A Theory of Justice Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rifai. Ahmad, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika. Sabiq. Sayyid, 2011, Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah, Jakarta: Pena Publishing. Sabiq. Sayyid, 2011, Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah, Jakarta: Pena Publishing. Saifullah. 2006, Metode Penelitian, Malang: Fakultas Syariah, 2006. Saleh. K. Wantjik Saleh. 2005, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia. Salman. Otje dan Anthon F. Susanto. 2009, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Cet. V, Bandung: Refika Utama. Shidarta. B. Arief. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju. Shihab. M. Quraish. 1998, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan. Simanjuntak. P. N. H. 2007, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Pustaka Djambatan. Singaribun. Masri dan Sofyan. 1987, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES. Soekanto. Soerjono. 1989, Mengenal Sosiologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soemitro. Ronny Hanitijo. 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia. Soemiyati. 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty. Subekti. 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa. Sudarsono. 1991, Lampiran UUP Dengan Penjelasannya, Jakarta: Rineka Cipta. Sudikno. Mertokusumo. 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Yoyakarta: Citra Aditya Bakti. Sugiyono. 2012, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualittatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. Sukandarrumidi. 2006, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula Cet. 3; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Suseno. Frans Magnis. 1978, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia. Sutanto. Retnowulan. 2006, dan Iskandar. Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Mandar Maju. Syafe’i. Rachmat. 1999, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, Bandung. Taufiq. 2000, Peradilan Keluarga Indonesia, Mahkamah Agung RI, Jakarta. Ulber Silalahi. 2009, Metode Penelitian Sosial Bandung: PT. Refika Aditama. Ustman. Rachmadi. 2006, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Utrecht, E. 1962, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ichtiar. Wicaksono. Kristian Widya. 2006, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Amabila. Fedora. 2010, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun I990 Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Hak Istri Dan Anak Setelah Perceraian “Study Di Pengadilan Agama Solok”, Padang: Universitas Andalas. Mariani. 2012, “Pembagian Gaji Perceraian Pegawai Negeri Sipil”, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nugrahadi. Waruju. 2010, “Efektivitas Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Malang: Universitas Brawijaya. Purba. Ramadhani. 2012, Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pematangsiantar: Fakultas Hukum Universitas Simalungun. Abdurrahman. 2004, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika pressindo. Hamid. Zahry. 1979, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta. Harahap. M. Yahya. 1990, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press. Salam. Moch. Faizal. 2003, Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Bandung: Penerbit Mandar Maju. Sastroatmodjo. Arso. 1981, Hukum Perkawinan Islam, Bulan Bintang: Jakarta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. 2007, Bandung: PT. Citra Umbara. Dung. Luu Tie. 2003, Judicial Independence In Transitional Countries’,Paper. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/Iv/2009 Dan Nomor: 02/SKB/P. KY/Iv/2009. Tanggal 8 April 2009, lembaran pertama, pada Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Lotulung. Paulus Efendy. Juli 2003, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Makalah disampaikan pada seminar Hukum Nasional Ke Viii, yang diselenggrakan di Denpasar. Yos. 12 April 2005. Tiga Bulan, Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai. Jawa Pos, Http//Blogspot. Com/2012/05/Pengumpulan- Dan- Analisis- Data- Dalam. Html. Diakses pada tanggal 18 Januari 2014. http: / /www. Hukum pedia. Com /hukum /metode – penemuan -hukum-hk529 ecffe1dca 5. html, diakses pada tanggal 29 Maret 2014. http: //bolmerhutasoit. wordpress. com/ tag /kepastian - hukum/. Diakses pada 14 Februari 2014. http:// ilmuhukumdasar. blogspot. com/2012/10/ ilmu- hukum. html. Diakses pada tanggal 17 Februari 2014. Http:// Ntanrahmah. Wordpress. Com/2014/01/09/ Makna- Keadilan- Dalam- Al-Quran/. Diakses Pada Tanggal 31 Januari 20 http:// ntanrahmah. wordpress. com/2014/ 01/ 09/ makna-keadilan-dalam-al- quran/. Diakses pada tanggal 31 Januari 2014. http:// rach eedus. wordpress. com/2008 /09 /20/ ulasan- hadis- tentang- perceraian/. Diakses pada 25 Januari 2014. http:// rahmiarrahman. blogspot. com/2012/12/ struktur –susunan -dan- kewenangan-Pengadilan. html, diakses pada 25 Februari 2014. http://dewasastra. wordpress. com/ 2012/ 03/17/tinjauan - umum -tentang- hakim/, Diakses pada tanggal 21 Januari 2014. http://diqa- butarbutar. blogspot. com/2011/09/teori- teori- keadilan. html. Diakses pada tanggal 31 Januari 2014. http://id. wikipedia. org/ wiki/ Utilitarianisme. Diakses pada tanggal 21 Januari 2014. Http://Ilham idrus. Blogspot. Com/ 2009/ 06/Artikel – Efektivitas – Hukum . Html. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2014. http://jamaluddinmahasari. wordpress. com/2012/04/22/ pengertian- keadilan- diambil- dari-pendapat- para- ahli/. Diakses pada tanggal 31 Januari 2014. http://kumpulan-teori-skripsi. blogspot. ncom/2011/09/teori-keadilan-adam- smith. html. Diakses pada tanggal 31 Januari 204. http://olga 260991. word press. com/2011/04/08/aliran –hukum -2/, diakses pada tanggal 28 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/, tentang prosedur pengajuan perceraian di Pengadilan Agama. Diakses pada 26 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/home/profil. html, Diakses pada tanggal 23 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/home/sejarah. html. Diakses pada tanggal 22 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/home/visi-misi. html, Diakses pada tanggal 23 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/home/yurusdiksi. html, Diakses pada tanggal 22 Februari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/informasi-umum/kepegawaian/profil-hakim. html, diakses pada tanggal 21 Januari 2014. http://pa-gorontalo. go. id/substansi prosedur- perceraiana. html, Diakses pada 26 Februari 2014. http://pembukacakrawala. blogspot. com/2011/08/kesimpulan-implikasi-dan- saran-pada. html. diakses pada tanggal 30 Januari 2014. http://peneliti hukum. org/ tag/ definisi- atasan- satuan- kerja- penyelenggara/. Diakses pada tanggal 28 November 2014. http://pianohidup. blogspot. com/2012/12 /keadilan. html. Diakses pada tanggal 2 Januari 2014. Http://Pianohidup. Blogspot. Com/2012/12 /Keadilan. Html. diakses pada tanggal 2 Januari 2014. Burhanuddin Mokodompit, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 17 Februari 2014. Djufri Bobihu, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo 17 Februari 2014. H. Muhtar, Hakim Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara Gorontalo 10 Februari 2014. Hasan Zakaria, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 26 Februari 2014. Hj. St. Masnadah, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 24 Februari 2014. Medang, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara. Gorontalo, 11 Februari 2014. Mohammad H. Daud, Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Wawancara, Gorontalo 19 Februari 2014. Mukhlis, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 26 Februari 2014. Ramlan Monoarfa, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 20 Februari 2014. Satrio AM, Kariem, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, wawancara, Gorontalo, 26 Februari 2014"],"dc:subject":["18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Problematika cerai bagi pegawai negeri sipil: Studi pandangan hakim di Pengadilan Agama Gorontalo"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["masters"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}