{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:281"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:281","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU no. 22 Tahun 2009 dan hukum islam","abstract":"INDONESIA: Jasa pengangkutan khususnya bus merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat golongan kelas menengah kebawah untuk sampai ketujuan yang diinginkan dengan selamat. Armada bus yang menjadi jasa pengangkutan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Tetapi pada kenyataan dilapangan, pemenuhan berbagai aspek standart kelaikan belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Timbul pertanyaan saat banyaknya terjadinya kecelakaan lalu lintas tentang perlindungan hukum bagi penumpang ketika penumpang sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar jasa pengangkutan tersebut. Mengacu pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu; Mengapa dinas perhubungan masih meloloskan uji kalaikan dalam menentukan menentukan kelaikan bus? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan sidoarjo ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata dan pengelolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan dilapangan. Hasil dari Penelitian ini yaitu, pertama. penentuan teknis dan laik jalan dinas pehubungan Sidoarjo tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskam dalam Undang- Undang dan dinas perhubungan Sidoarjo beranggapan jika menyamakan persyaratan teknis dan laik jalan dalam Undang-Undang, maka masyarakat akan kebingungan tidak ada bus yang dioperasikan karena bus tersebut tidak laik jalan. Kedua, bentuk kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang kurang maksimal karena persyaratan teknis yang menjadi ukuran kenyamanan itu tidak diteapkan dalam uji kelaikan oleh dinas perhubungan sidoarjo, dan dinas perhubungan sidoarjo juga beranggapan apabila uji kelaikannya lulus, maka penumpang akan mendapatkan jasa raharja ketika mengalami kecelakaan. ENGLISH: Transportation services especially bus is a very important role for the community, especially the middle class down to the desired the destination safely. Bus fleet into the transporters must meet the technical requirements and roadworthy in accordance with Law No. 22 of 2009. But in fact of the field, the fulfillment of various aspects of the eligibility standards can’t be implemented as expected. The question arises when the number of traffic accidents on the law protection of passengers when passengers are already implementing the obligation to pay the Transportation services. Referring to the background above, there are several formulation of the problem, namely; 1) Why the transportation department still pass the test in ddetermining the feasibility of a bus? 2) What form of law protection of bus passengers are not roadworthy in the transportation department office of Sidoarjo terms of Law No. 22 of 2009 and the Islamic Law? To answer the problem formulation, the method used in this study is an empirical research with socio- juridical approach of identifying the law as a social institution that is real in real life systems and data processing using primary data in accordance with the state of the field. The results of this study were, first. technical and feasible way of determining the Transportation department of Sidoarjo different to what has been described in the statute and the transportation department Sidoarjo thought if equate technical determination and feasible way with what contained in the law, then the public will be confused because there were no roadworthy buses that operated. Second, the form of comfort felt by passengers less than the maximum because of the technical requirements which became a measure of comfort was not specified in the eligibility test by Sidoarjo transportation department, and transportation department of Sidoarjo also assumed if feasibility test passed, then the passenger will get relief services when an accident.","abstract_html":"INDONESIA: Jasa pengangkutan khususnya bus merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat golongan kelas menengah kebawah untuk sampai ketujuan yang diinginkan dengan selamat. Armada bus yang menjadi jasa pengangkutan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Tetapi pada kenyataan dilapangan, pemenuhan berbagai aspek standart kelaikan belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Timbul pertanyaan saat banyaknya terjadinya kecelakaan lalu lintas tentang perlindungan hukum bagi penumpang ketika penumpang sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar jasa pengangkutan tersebut. Mengacu pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu; Mengapa dinas perhubungan masih meloloskan uji kalaikan dalam menentukan menentukan kelaikan bus? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan sidoarjo ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata dan pengelolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan dilapangan. Hasil dari Penelitian ini yaitu, pertama. penentuan teknis dan laik jalan dinas pehubungan Sidoarjo tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskam dalam Undang- Undang dan dinas perhubungan Sidoarjo beranggapan jika menyamakan persyaratan teknis dan laik jalan dalam Undang-Undang, maka masyarakat akan kebingungan tidak ada bus yang dioperasikan karena bus tersebut tidak laik jalan. Kedua, bentuk kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang kurang maksimal karena persyaratan teknis yang menjadi ukuran kenyamanan itu tidak diteapkan dalam uji kelaikan oleh dinas perhubungan sidoarjo, dan dinas perhubungan sidoarjo juga beranggapan apabila uji kelaikannya lulus, maka penumpang akan mendapatkan jasa raharja ketika mengalami kecelakaan. ENGLISH: Transportation services especially bus is a very important role for the community, especially the middle class down to the desired the destination safely. Bus fleet into the transporters must meet the technical requirements and roadworthy in accordance with Law No. 22 of 2009. But in fact of the field, the fulfillment of various aspects of the eligibility standards can’t be implemented as expected. The question arises when the number of traffic accidents on the law protection of passengers when passengers are already implementing the obligation to pay the Transportation services. Referring to the background above, there are several formulation of the problem, namely; 1) Why the transportation department still pass the test in ddetermining the feasibility of a bus? 2) What form of law protection of bus passengers are not roadworthy in the transportation department office of Sidoarjo terms of Law No. 22 of 2009 and the Islamic Law? To answer the problem formulation, the method used in this study is an empirical research with socio- juridical approach of identifying the law as a social institution that is real in real life systems and data processing using primary data in accordance with the state of the field. The results of this study were, first. technical and feasible way of determining the Transportation department of Sidoarjo different to what has been described in the statute and the transportation department Sidoarjo thought if equate technical determination and feasible way with what contained in the law, then the public will be confused because there were no roadworthy buses that operated. Second, the form of comfort felt by passengers less than the maximum because of the technical requirements which became a measure of comfort was not specified in the eligibility test by Sidoarjo transportation department, and transportation department of Sidoarjo also assumed if feasibility test passed, then the passenger will get relief services when an accident.","abstract_has_math":false,"creators":["Muzaqqi, Mochammad Khisbul"],"institution":"Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-04","date_published":"2015-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/281/12/11220001%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/281/12/11220001%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/281/1/11220001%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A281","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Muzaqqi, Mochammad Khisbul"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-04-17"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/281/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Aji, Sutiono. Hukum Pengangkutan Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1990 Al Faruq, Abdulloh. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Djazuli, H. A. Kaidah – Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Gunawan, Randi. Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasal Layanan Transportasi Bus Transjakarta-Busway sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi.Jakarta: Universitas Indonesia, 2011. Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina ilmu, 1987. Hirman, Yuni. Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal Dosen fakultas hukum. Madiun: Universitas Merdeka Madiun, 2012 http://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang (diakses pada tanggal 02-11-2014 jam 11.57) Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik “Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A’immah”, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Shahih Fikih Sunah Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Kartono, Kartini. Metodologi Riset. Yogyakarta: UII Press, T.T Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Kencana, 2011. Mawardi,Imam. al-Ahkam as-Sulthaniyyah fi al-Wilaayah ad-Diniiyyah. diterjemahkan oleh Fadli Bahri, al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam Cet. II, Jakarta: Darul Falah, 2006. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2008. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, cet-31, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia .Yogyakarta: Teras, 2009. Nasution, Krisnadi. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum. DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.16, 2012. Poerwanti, Endang, Dinasti-Dinasti Riset Ilmiah. Malang: UMM Press, 1998 Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012 Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. Rasjidi, Lili. Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?. Bandung: Remaja Posdakarya, 1993. Rasjidi, Lili. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993. Salim. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi. Jakarta: Raja Grafindo, 2013. Saukanto, Soudjono dan Marmo. Penegakan Hukum di Negara Pancasila. Jakarta: Garuda Metropolis Press, 1997. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012 Songgono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003 Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1993. Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Tjakranegara, Soegjatno, Hukum Pengangkutan Barang dan Orang. Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Waluyo, Bambang, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Wardi Muslich, Ahmad. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Wardi Muslich, Ahmad. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Zainuddin. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/281/1/11220001%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/2/11220001%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/3/11220001%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/4/11220001%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/5/11220001%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/6/11220001%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/8/11220001%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/9/11220001%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/10/11220001%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/12/11220001%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/11/11220001%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Jasa pengangkutan khususnya bus merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat golongan kelas menengah kebawah untuk sampai ketujuan yang diinginkan dengan selamat. Armada bus yang menjadi jasa pengangkutan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Tetapi pada kenyataan dilapangan, pemenuhan berbagai aspek standart kelaikan belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Timbul pertanyaan saat banyaknya terjadinya kecelakaan lalu lintas tentang perlindungan hukum bagi penumpang ketika penumpang sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar jasa pengangkutan tersebut. Mengacu pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu; Mengapa dinas perhubungan masih meloloskan uji kalaikan dalam menentukan menentukan kelaikan bus? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan sidoarjo ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata dan pengelolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan dilapangan. Hasil dari Penelitian ini yaitu, pertama. penentuan teknis dan laik jalan dinas pehubungan Sidoarjo tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskam dalam Undang- Undang dan dinas perhubungan Sidoarjo beranggapan jika menyamakan persyaratan teknis dan laik jalan dalam Undang-Undang, maka masyarakat akan kebingungan tidak ada bus yang dioperasikan karena bus tersebut tidak laik jalan. Kedua, bentuk kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang kurang maksimal karena persyaratan teknis yang menjadi ukuran kenyamanan itu tidak diteapkan dalam uji kelaikan oleh dinas perhubungan sidoarjo, dan dinas perhubungan sidoarjo juga beranggapan apabila uji kelaikannya lulus, maka penumpang akan mendapatkan jasa raharja ketika mengalami kecelakaan. ENGLISH: Transportation services especially bus is a very important role for the community, especially the middle class down to the desired the destination safely. Bus fleet into the transporters must meet the technical requirements and roadworthy in accordance with Law No. 22 of 2009. But in fact of the field, the fulfillment of various aspects of the eligibility standards can’t be implemented as expected. The question arises when the number of traffic accidents on the law protection of passengers when passengers are already implementing the obligation to pay the Transportation services. Referring to the background above, there are several formulation of the problem, namely; 1) Why the transportation department still pass the test in ddetermining the feasibility of a bus? 2) What form of law protection of bus passengers are not roadworthy in the transportation department office of Sidoarjo terms of Law No. 22 of 2009 and the Islamic Law? To answer the problem formulation, the method used in this study is an empirical research with socio- juridical approach of identifying the law as a social institution that is real in real life systems and data processing using primary data in accordance with the state of the field. The results of this study were, first. technical and feasible way of determining the Transportation department of Sidoarjo different to what has been described in the statute and the transportation department Sidoarjo thought if equate technical determination and feasible way with what contained in the law, then the public will be confused because there were no roadworthy buses that operated. Second, the form of comfort felt by passengers less than the maximum because of the technical requirements which became a measure of comfort was not specified in the eligibility test by Sidoarjo transportation department, and transportation department of Sidoarjo also assumed if feasibility test passed, then the passenger will get relief services when an accident."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU no. 22 Tahun 2009 dan hukum islam"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Muzaqqi, Mochammad Khisbul"],"dc:date":["2015-04-17"],"dc:date.issued":["2015-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Jasa pengangkutan khususnya bus merupakan peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat golongan kelas menengah kebawah untuk sampai ketujuan yang diinginkan dengan selamat. Armada bus yang menjadi jasa pengangkutan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Tetapi pada kenyataan dilapangan, pemenuhan berbagai aspek standart kelaikan belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Timbul pertanyaan saat banyaknya terjadinya kecelakaan lalu lintas tentang perlindungan hukum bagi penumpang ketika penumpang sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar jasa pengangkutan tersebut. Mengacu pada latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah yaitu; Mengapa dinas perhubungan masih meloloskan uji kalaikan dalam menentukan menentukan kelaikan bus? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di kantor dinas perhubungan sidoarjo ditinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata dan pengelolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan dilapangan. Hasil dari Penelitian ini yaitu, pertama. penentuan teknis dan laik jalan dinas pehubungan Sidoarjo tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskam dalam Undang- Undang dan dinas perhubungan Sidoarjo beranggapan jika menyamakan persyaratan teknis dan laik jalan dalam Undang-Undang, maka masyarakat akan kebingungan tidak ada bus yang dioperasikan karena bus tersebut tidak laik jalan. Kedua, bentuk kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang kurang maksimal karena persyaratan teknis yang menjadi ukuran kenyamanan itu tidak diteapkan dalam uji kelaikan oleh dinas perhubungan sidoarjo, dan dinas perhubungan sidoarjo juga beranggapan apabila uji kelaikannya lulus, maka penumpang akan mendapatkan jasa raharja ketika mengalami kecelakaan. ENGLISH: Transportation services especially bus is a very important role for the community, especially the middle class down to the desired the destination safely. Bus fleet into the transporters must meet the technical requirements and roadworthy in accordance with Law No. 22 of 2009. But in fact of the field, the fulfillment of various aspects of the eligibility standards can’t be implemented as expected. The question arises when the number of traffic accidents on the law protection of passengers when passengers are already implementing the obligation to pay the Transportation services. Referring to the background above, there are several formulation of the problem, namely; 1) Why the transportation department still pass the test in ddetermining the feasibility of a bus? 2) What form of law protection of bus passengers are not roadworthy in the transportation department office of Sidoarjo terms of Law No. 22 of 2009 and the Islamic Law? To answer the problem formulation, the method used in this study is an empirical research with socio- juridical approach of identifying the law as a social institution that is real in real life systems and data processing using primary data in accordance with the state of the field. The results of this study were, first. technical and feasible way of determining the Transportation department of Sidoarjo different to what has been described in the statute and the transportation department Sidoarjo thought if equate technical determination and feasible way with what contained in the law, then the public will be confused because there were no roadworthy buses that operated. Second, the form of comfort felt by passengers less than the maximum because of the technical requirements which became a measure of comfort was not specified in the eligibility test by Sidoarjo transportation department, and transportation department of Sidoarjo also assumed if feasibility test passed, then the passenger will get relief services when an accident."],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/281/1/11220001%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/2/11220001%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/3/11220001%20Inggris.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/4/11220001%20Arab.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/5/11220001%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/6/11220001%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/8/11220001%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/9/11220001%20Bab%205.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/10/11220001%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/12/11220001%20Lampiran.rar","http://etheses.uin-malang.ac.id/281/11/11220001%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/281/"],"dc:relation.references":["Aji, Sutiono. Hukum Pengangkutan Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1990 Al Faruq, Abdulloh. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Djazuli, H. A. Kaidah – Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Gunawan, Randi. Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasal Layanan Transportasi Bus Transjakarta-Busway sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi.Jakarta: Universitas Indonesia, 2011. Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina ilmu, 1987. Hirman, Yuni. Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal Dosen fakultas hukum. Madiun: Universitas Merdeka Madiun, 2012 http://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang (diakses pada tanggal 02-11-2014 jam 11.57) Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik “Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A’immah”, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Shahih Fikih Sunah Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Kartono, Kartini. Metodologi Riset. Yogyakarta: UII Press, T.T Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Kencana, 2011. Mawardi,Imam. al-Ahkam as-Sulthaniyyah fi al-Wilaayah ad-Diniiyyah. diterjemahkan oleh Fadli Bahri, al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam Cet. II, Jakarta: Darul Falah, 2006. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2008. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, cet-31, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam di Indonesia .Yogyakarta: Teras, 2009. Nasution, Krisnadi. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum. DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.16, 2012. Poerwanti, Endang, Dinasti-Dinasti Riset Ilmiah. Malang: UMM Press, 1998 Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012 Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. Rasjidi, Lili. Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?. Bandung: Remaja Posdakarya, 1993. Rasjidi, Lili. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993. Salim. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi. Jakarta: Raja Grafindo, 2013. Saukanto, Soudjono dan Marmo. Penegakan Hukum di Negara Pancasila. Jakarta: Garuda Metropolis Press, 1997. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012 Songgono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003 Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1993. Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Tjakranegara, Soegjatno, Hukum Pengangkutan Barang dan Orang. Jakarta: Rineka Cipta, 1995. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Waluyo, Bambang, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Wardi Muslich, Ahmad. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Wardi Muslich, Ahmad. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Zainuddin. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006."],"dc:subject":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU no. 22 Tahun 2009 dan hukum islam"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}