{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:295"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:295","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Hak kepemilikan atas tanah kosong: Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 dan hukum Islam","abstract":"INDONESIA: Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sesuai amanat dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, setiap individu berhak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari tanah yang ada di muka bumi ini dengan cara beritikad baik terhadap tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur mengenai perolehan tanah dengan beritikad baik, Hukum Islam juga menganjurkan agar manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah kosong. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria maupun dalam Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep membuka atau menggarap tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria memiliki konsep yang sama dengan Ihya al-Mawat dalam Hukum Islam dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini mengingat bahwa pengaturan kepemilikan menurut Undang- Undang Pokok Agraria memiliki persamaan dengan pengaturan kepemilikan menurut Hukum Islam, yakni sama-sama mempunyai hak istimewa bagi pemilik hak, namun tetap tidak boleh mengabaikan fungsi sosial terhadap tanah dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Selain itu, mengenai hal persamaan dan perbedaan dalam konsep menggarap (membuka) tanah mati menurut Undang- Undang Pokok Agraria maupun Hukum Islam dari segi pendaftaran, jangka waktu pengolahan, subjek. ENGLISH: Land is a gift from God Almighty to the Indonesian people. According to the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads: \"Earth, water and natural resources contained in it are controlled by the State and used for the welfare of the people. Thus, each individual has the right to manage and take an advantage of existing land on this earth by being good faith toward the ground. In the Basic Agrarian Law regulates the acquisition of land with good faith, Islamic law also recommends that people can take advantage of the natural wealth. In this study, there are two formulations of the problem: 1) How is the arrangement of the land property rights for people who open (work on) vacant land in the Basic Agrarian Law and Islamic Law? 2) What are the similarities and differences in land property rights for people who open (work on) vacant land in the Basic Agrarian Law and Islamic Law? This study is a normative research by using statute approach, by reviewing legislation relating to vacant land. This study also uses conceptual approach, by reviewing the concepts of vacant land in the Basic Agrarian Law and the Law of Islam. The results of this study indicate that the concept of opening or working on vacant land in the Basic Agrarian Law has the same concept as Ihya al-Mawat in Islamic Law. It is given that the ownership arrangement based on the Basic Agrarian Law has the similarities with the ownership arrangements according to Islamic law, which both have privileges for the owner of the right, but it still cannot ignore the social function of the land and consider the benefit for the people. In addition, regarding the similarities and differences in the concept of working on (opening) vacant land under the Basic Agrarian Law and Legal Islam are from the terms of registration, processing time period.","abstract_html":"INDONESIA: Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sesuai amanat dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, setiap individu berhak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari tanah yang ada di muka bumi ini dengan cara beritikad baik terhadap tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur mengenai perolehan tanah dengan beritikad baik, Hukum Islam juga menganjurkan agar manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah kosong. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria maupun dalam Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep membuka atau menggarap tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria memiliki konsep yang sama dengan Ihya al-Mawat dalam Hukum Islam dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini mengingat bahwa pengaturan kepemilikan menurut Undang- Undang Pokok Agraria memiliki persamaan dengan pengaturan kepemilikan menurut Hukum Islam, yakni sama-sama mempunyai hak istimewa bagi pemilik hak, namun tetap tidak boleh mengabaikan fungsi sosial terhadap tanah dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Selain itu, mengenai hal persamaan dan perbedaan dalam konsep menggarap (membuka) tanah mati menurut Undang- Undang Pokok Agraria maupun Hukum Islam dari segi pendaftaran, jangka waktu pengolahan, subjek. ENGLISH: Land is a gift from God Almighty to the Indonesian people. According to the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads: &quot;Earth, water and natural resources contained in it are controlled by the State and used for the welfare of the people. Thus, each individual has the right to manage and take an advantage of existing land on this earth by being good faith toward the ground. In the Basic Agrarian Law regulates the acquisition of land with good faith, Islamic law also recommends that people can take advantage of the natural wealth. In this study, there are two formulations of the problem: 1) How is the arrangement of the land property rights for people who open (work on) vacant land in the Basic Agrarian Law and Islamic Law? 2) What are the similarities and differences in land property rights for people who open (work on) vacant land in the Basic Agrarian Law and Islamic Law? This study is a normative research by using statute approach, by reviewing legislation relating to vacant land. This study also uses conceptual approach, by reviewing the concepts of vacant land in the Basic Agrarian Law and the Law of Islam. The results of this study indicate that the concept of opening or working on vacant land in the Basic Agrarian Law has the same concept as Ihya al-Mawat in Islamic Law. It is given that the ownership arrangement based on the Basic Agrarian Law has the similarities with the ownership arrangements according to Islamic law, which both have privileges for the owner of the right, but it still cannot ignore the social function of the land and consider the benefit for the people. In addition, regarding the similarities and differences in the concept of working on (opening) vacant land under the Basic Agrarian Law and Legal Islam are from the terms of registration, processing time period.","abstract_has_math":false,"creators":["Arifin, Ratih Putriani"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2015,"date_issued":"2015-02","date_published":"2015-02","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012730 Ihya’ al-Mawat (Pengelolaan Lahan Mati)"],"languages":["id","en"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":null,"outbound_label":null,"outbound_source":null,"record_url":null,"record_label":null,"record_kind":null,"record_source":null,"download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/295/1/11220093%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A295","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Arifin, Ratih Putriani"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2015-02-23"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2015-02"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/295/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["Al Bassam. Abdurrahman Abdullah bin, Syarah Buluhgul Maram, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Ath-Thayyar Muhammad bin, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014. Azzam Muhammad Aziz Abdul, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010. Az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011. Bakri. Muhammad, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Yogyakarta: Citra Media, 2007. Basjir. Azhar Ahmad, Garis Besar Hukum Islam, Yogyakarta: BPFE, 1987. Chomzah. Ahmad Ali, Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002. Effendie. Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Bandung: Alumni, 1993. Fauzan Saleh, Fiqih Sehari-hari, Jakarta, Gema Insani, 2006. Ghazaly. Rahman Abdul, Fiqh Muammalat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Harsono Boedi, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan, 2008.. Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008. Harsono Boedi, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007. Hatta Mohammad, Hukum Tanah Nasional, Yogyakarta: Media Abadi, 2005. Ibrahim Jhonny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia publishing, 2011. Ismaya Samun, Hukum Administrasi Pertanahan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. Kartini Muljadi, Widjaja Gunawan, Hak-Hak atas tanah, Jakarta: Prenada Media Group, 2004. Kian Goenawan, Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2008. Lubis Yamin, Lubis Rahim, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung: Mandar Maju, 2010. Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010. Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Nawawi Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Nomadyawati , Sitorus Oloan, Hak Atas Tanah dan Kondominium, Jakarta: Dasamedia Utama, 1994. Pakpahan Muchtar, Ilmu Negara Dan Politik, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010. Perangin Effendi, Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: Rajawali, 1994. Putih Merah New Tim, Undang-Undang Agraria No.5 Tahun 1960, Yogyakarta: Anggota Ikapi, 2012. Ruchiyat Eddy, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung: P.T. Alumni, 2006. Sabiq Sayyid Mohammad, Fiqh Sunnah, Jilid 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013. Sahrani Sohari, Abdullah Ru’fah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Santoso Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012. Soejono, Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003. Soemitro, Hanitijo Roni, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Soimin, Najih Mokhammad, Pengantar Hukum Indonesia, Malang: Setara Press, 2012. Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Sutedi Andrian, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. W. Creswell Jhon, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Zaidan Karim Abdul, Pengantar Studi Syari’ah, Jakarta: Robbani Press, 2008. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Widagdo Setiawan, Kamus Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012. Herlinda Erna, Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Menurut Ketentuan Konversi Dan PP No.24/1997, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Nurzia, karya_ilmiah, kedudukan hak milik atas tanah di indonesia dalam perspektif implementatif Wibowo, http://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/, (diakses 27 November 2014). http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/07/konsep-pemilikan-tanah- berdasarkan.html, di akses 30 januari 2015. Ami kadir, https://ami23.wordpress.com/2012/05/12/pendaftaran-tanah/, (di akses 27 November 2014)."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012730 Ihya’ al-Mawat (Pengelolaan Lahan Mati)"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/295/1/11220093%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/2/11220093%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/3/11220093%20Abstrak%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/4/11220093%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/5/11220093%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/6/11220093%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/7/11220093%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/8/11220093%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/9/11220093%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/10/11220093%20Ringkasan.pdf"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sesuai amanat dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, setiap individu berhak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari tanah yang ada di muka bumi ini dengan cara beritikad baik terhadap tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur mengenai perolehan tanah dengan beritikad baik, Hukum Islam juga menganjurkan agar manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah kosong. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria maupun dalam Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep membuka atau menggarap tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria memiliki konsep yang sama dengan Ihya al-Mawat dalam Hukum Islam dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini mengingat bahwa pengaturan kepemilikan menurut Undang- Undang Pokok Agraria memiliki persamaan dengan pengaturan kepemilikan menurut Hukum Islam, yakni sama-sama mempunyai hak istimewa bagi pemilik hak, namun tetap tidak boleh mengabaikan fungsi sosial terhadap tanah dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Selain itu, mengenai hal persamaan dan perbedaan dalam konsep menggarap (membuka) tanah mati menurut Undang- Undang Pokok Agraria maupun Hukum Islam dari segi pendaftaran, jangka waktu pengolahan, subjek. ENGLISH: Land is a gift from God Almighty to the Indonesian people. According to the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads: \"Earth, water and natural resources contained in it are controlled by the State and used for the welfare of the people. Thus, each individual has the right to manage and take an advantage of existing land on this earth by being good faith toward the ground. In the Basic Agrarian Law regulates the acquisition of land with good faith, Islamic law also recommends that people can take advantage of the natural wealth. In this study, there are two formulations of the problem: 1) How is the arrangement of the land property rights for people who open (work on) vacant land in the Basic Agrarian Law and Islamic Law? 2) What are the similarities and differences in land property rights for people who open (work on) vacant land in the Basic Agrarian Law and Islamic Law? This study is a normative research by using statute approach, by reviewing legislation relating to vacant land. This study also uses conceptual approach, by reviewing the concepts of vacant land in the Basic Agrarian Law and the Law of Islam. The results of this study indicate that the concept of opening or working on vacant land in the Basic Agrarian Law has the same concept as Ihya al-Mawat in Islamic Law. It is given that the ownership arrangement based on the Basic Agrarian Law has the similarities with the ownership arrangements according to Islamic law, which both have privileges for the owner of the right, but it still cannot ignore the social function of the land and consider the benefit for the people. In addition, regarding the similarities and differences in the concept of working on (opening) vacant land under the Basic Agrarian Law and Legal Islam are from the terms of registration, processing time period."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Hak kepemilikan atas tanah kosong: Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 dan hukum Islam"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Arifin, Ratih Putriani"],"dc:date":["2015-02-23"],"dc:date.issued":["2015-02"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sesuai amanat dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, setiap individu berhak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari tanah yang ada di muka bumi ini dengan cara beritikad baik terhadap tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur mengenai perolehan tanah dengan beritikad baik, Hukum Islam juga menganjurkan agar manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah kosong. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria maupun dalam Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep membuka atau menggarap tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria memiliki konsep yang sama dengan Ihya al-Mawat dalam Hukum Islam dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini mengingat bahwa pengaturan kepemilikan menurut Undang- Undang Pokok Agraria memiliki persamaan dengan pengaturan kepemilikan menurut Hukum Islam, yakni sama-sama mempunyai hak istimewa bagi pemilik hak, namun tetap tidak boleh mengabaikan fungsi sosial terhadap tanah dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Selain itu, mengenai hal persamaan dan perbedaan dalam konsep menggarap (membuka) tanah mati menurut Undang- Undang Pokok Agraria maupun Hukum Islam dari segi pendaftaran, jangka waktu pengolahan, subjek. ENGLISH: Land is a gift from God Almighty to the Indonesian people. According to the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads: \"Earth, water and natural resources contained in it are controlled by the State and used for the welfare of the people. Thus, each individual has the right to manage and take an advantage of existing land on this earth by being good faith toward the ground. In the Basic Agrarian Law regulates the acquisition of land with good faith, Islamic law also recommends that people can take advantage of the natural wealth. In this study, there are two formulations of the problem: 1) How is the arrangement of the land property rights for people who open (work on) vacant land in the Basic Agrarian Law and Islamic Law? 2) What are the similarities and differences in land property rights for people who open (work on) vacant land in the Basic Agrarian Law and Islamic Law? This study is a normative research by using statute approach, by reviewing legislation relating to vacant land. This study also uses conceptual approach, by reviewing the concepts of vacant land in the Basic Agrarian Law and the Law of Islam. The results of this study indicate that the concept of opening or working on vacant land in the Basic Agrarian Law has the same concept as Ihya al-Mawat in Islamic Law. It is given that the ownership arrangement based on the Basic Agrarian Law has the similarities with the ownership arrangements according to Islamic law, which both have privileges for the owner of the right, but it still cannot ignore the social function of the land and consider the benefit for the people. In addition, regarding the similarities and differences in the concept of working on (opening) vacant land under the Basic Agrarian Law and Legal Islam are from the terms of registration, processing time period."],"dc:format":["text"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/295/1/11220093%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/2/11220093%20Abstrak%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/3/11220093%20Abstrak%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/4/11220093%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/5/11220093%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/6/11220093%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/7/11220093%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/8/11220093%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/9/11220093%20Lampiran.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/295/10/11220093%20Ringkasan.pdf"],"dc:language":["id","en"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/295/"],"dc:relation.references":["Al Bassam. Abdurrahman Abdullah bin, Syarah Buluhgul Maram, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Ath-Thayyar Muhammad bin, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqh Muammalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2014. Azzam Muhammad Aziz Abdul, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010. Az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011. Bakri. Muhammad, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Yogyakarta: Citra Media, 2007. Basjir. Azhar Ahmad, Garis Besar Hukum Islam, Yogyakarta: BPFE, 1987. Chomzah. Ahmad Ali, Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002. Effendie. Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Bandung: Alumni, 1993. Fauzan Saleh, Fiqih Sehari-hari, Jakarta, Gema Insani, 2006. Ghazaly. Rahman Abdul, Fiqh Muammalat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Harsono Boedi, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan, 2008.. Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008. Harsono Boedi, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007. Hatta Mohammad, Hukum Tanah Nasional, Yogyakarta: Media Abadi, 2005. Ibrahim Jhonny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia publishing, 2011. Ismaya Samun, Hukum Administrasi Pertanahan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. Kartini Muljadi, Widjaja Gunawan, Hak-Hak atas tanah, Jakarta: Prenada Media Group, 2004. Kian Goenawan, Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2008. Lubis Yamin, Lubis Rahim, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung: Mandar Maju, 2010. Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010. Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Nawawi Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Nomadyawati , Sitorus Oloan, Hak Atas Tanah dan Kondominium, Jakarta: Dasamedia Utama, 1994. Pakpahan Muchtar, Ilmu Negara Dan Politik, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010. Perangin Effendi, Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: Rajawali, 1994. Putih Merah New Tim, Undang-Undang Agraria No.5 Tahun 1960, Yogyakarta: Anggota Ikapi, 2012. Ruchiyat Eddy, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung: P.T. Alumni, 2006. Sabiq Sayyid Mohammad, Fiqh Sunnah, Jilid 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013. Sahrani Sohari, Abdullah Ru’fah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Santoso Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012. Soejono, Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003. Soemitro, Hanitijo Roni, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Soimin, Najih Mokhammad, Pengantar Hukum Indonesia, Malang: Setara Press, 2012. Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Sutedi Andrian, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. W. Creswell Jhon, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Zaidan Karim Abdul, Pengantar Studi Syari’ah, Jakarta: Robbani Press, 2008. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Widagdo Setiawan, Kamus Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012. Herlinda Erna, Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Menurut Ketentuan Konversi Dan PP No.24/1997, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Nurzia, karya_ilmiah, kedudukan hak milik atas tanah di indonesia dalam perspektif implementatif Wibowo, http://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/, (diakses 27 November 2014). http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/07/konsep-pemilikan-tanah- berdasarkan.html, di akses 30 januari 2015. Ami kadir, https://ami23.wordpress.com/2012/05/12/pendaftaran-tanah/, (di akses 27 November 2014)."],"dc:subject":["18012730 Ihya’ al-Mawat (Pengelolaan Lahan Mati)"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Hak kepemilikan atas tanah kosong: Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 dan hukum Islam"],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}