{"id":{"repo_id":"malang","oai_identifier":"oai:etheses.uin-malang.ac.id:312"},"canonical_url":"https://search.ndltd.org/etd/malang/oai:etheses.uin-malang.ac.id:312","repository":{"repo_id":"malang","name":"Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang","base_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2"},"display":{"title":"Ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian: perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam.","abstract":"INDONESIA: Kemunculan UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. Mereka mensinyalir bahwa beberapa ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru menghilangkan jati diri koperasi. Akhirnya, judicial review (peninjauan kembali) menjadi langkah advokasi yang dipilih oleh para pelaku koperasi dan elemen sipil. Salah satu, ketentuan yang disoroti adalah ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur bahwasannya setoran pokok tidak dapat dikembalikan. Dalam perspektif hukum Islam, koperasi (syirkah ta‘âwuniyah) dikategorikan sebagai bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu, konsekuensinya adalah ketentuan pokok koperasi dalam peraturan perundang-undangan juga harus selaras dan didasarkan pada ketentuan syirkah yang telah disepakati oleh para ulama pada masa lampau. Permasalahan tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian jika ditinjau berdasarkan UUD 1945 dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan. Sumber primer dalam peniltian ini adalah ketentuan setoran pokok yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Buku, kitab, karya ilimiah yang terkait dengan permasalahan menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif. Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Oleh karena itu, terhadap ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam undang-undang perkoperasian bertentangan dengan pasal 28 H ayat 4 UUD 1945. Dalam perspektif hukum Islam, syirkah menurut jumhur ulama dikategorikan sebagai akad jâiz (bebas/tidak mengikat). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa akad syirkah dalam koperasi yang membatasi kepemilikan setoran pokok terhadap anggota merupakan akad yang fasid dikarenakan adanya cacat dari sifat (merusak ke-jâiz-an) akad syirkah tersebut. Oleh karena itu, ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian bertentangan hukum Islam. ENGLISH: The appearance of the Law No.17/2012 on Cooperatives caused huge controversy among cooperatives practitioners. They indicated that some provisions in the Law no. 17/2012 on Cooperatives would eliminate the co- operative identity. Finally, judicial review is measures selected to advocacy by the cooperative actors and civil elements. The terms of which are highlighted in the provisions of Article 67 paragraph (1) which provides that the basic deposit can not be refunded. In the perspective of Islamic law, cooperative (shirkah ta'awuniyah) is categorized as a form of new shirkah that is unknown to earlier fuqaha, the consequence is cooperative principal provisions in the legislation must be aligned and based on the terms shirkah provisions that have been agreed by the scholars in the past. Based on the problem above, the writer examines deeply about how the provision of primary deposits in cooperative law is reviewed based on the 1945 Constitution and Islamic law. In this study, the writer uses normative research method. The law is conceived as what is written in the legislation. A primary source in these studies is the principal payment provisions contained in Article 67 paragraph (1) of law 17/2012 on Cooperatives. Books, scientific works related to material issues have become secondary in this study. The approach used in this study is the approach to the law (statute approach) and comparative approach. Based on the analysis conducted by the writer, the provisions of Article 28, paragraph H (4) of the 1945 Constitution expressly provides protection on private property. Therefore, the provision of primary deposits is non-refundable in the cooperative legislation contrary to article 28, paragraph 4 H 1945. In Islamic law Perspective, shirkah according jumhur ulama is categorized as jaiz contract (free/not binding). This raises the consequence; the shirkah agreement in cooperative that is restricting the ownership primary deposits of members is categorized as fasid contract. It’s due to the nature defect (damage the -Jaiz) that shirkah contract. Therefore, the provision of primary deposits in cooperative laws is contrary to Islamic law","abstract_html":"INDONESIA: Kemunculan UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. Mereka mensinyalir bahwa beberapa ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru menghilangkan jati diri koperasi. Akhirnya, judicial review (peninjauan kembali) menjadi langkah advokasi yang dipilih oleh para pelaku koperasi dan elemen sipil. Salah satu, ketentuan yang disoroti adalah ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur bahwasannya setoran pokok tidak dapat dikembalikan. Dalam perspektif hukum Islam, koperasi (syirkah ta‘âwuniyah) dikategorikan sebagai bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu, konsekuensinya adalah ketentuan pokok koperasi dalam peraturan perundang-undangan juga harus selaras dan didasarkan pada ketentuan syirkah yang telah disepakati oleh para ulama pada masa lampau. Permasalahan tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian jika ditinjau berdasarkan UUD 1945 dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan. Sumber primer dalam peniltian ini adalah ketentuan setoran pokok yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Buku, kitab, karya ilimiah yang terkait dengan permasalahan menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif. Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Oleh karena itu, terhadap ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam undang-undang perkoperasian bertentangan dengan pasal 28 H ayat 4 UUD 1945. Dalam perspektif hukum Islam, syirkah menurut jumhur ulama dikategorikan sebagai akad jâiz (bebas/tidak mengikat). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa akad syirkah dalam koperasi yang membatasi kepemilikan setoran pokok terhadap anggota merupakan akad yang fasid dikarenakan adanya cacat dari sifat (merusak ke-jâiz-an) akad syirkah tersebut. Oleh karena itu, ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian bertentangan hukum Islam. ENGLISH: The appearance of the Law No.17/2012 on Cooperatives caused huge controversy among cooperatives practitioners. They indicated that some provisions in the Law no. 17/2012 on Cooperatives would eliminate the co- operative identity. Finally, judicial review is measures selected to advocacy by the cooperative actors and civil elements. The terms of which are highlighted in the provisions of Article 67 paragraph (1) which provides that the basic deposit can not be refunded. In the perspective of Islamic law, cooperative (shirkah ta&#x27;awuniyah) is categorized as a form of new shirkah that is unknown to earlier fuqaha, the consequence is cooperative principal provisions in the legislation must be aligned and based on the terms shirkah provisions that have been agreed by the scholars in the past. Based on the problem above, the writer examines deeply about how the provision of primary deposits in cooperative law is reviewed based on the 1945 Constitution and Islamic law. In this study, the writer uses normative research method. The law is conceived as what is written in the legislation. A primary source in these studies is the principal payment provisions contained in Article 67 paragraph (1) of law 17/2012 on Cooperatives. Books, scientific works related to material issues have become secondary in this study. The approach used in this study is the approach to the law (statute approach) and comparative approach. Based on the analysis conducted by the writer, the provisions of Article 28, paragraph H (4) of the 1945 Constitution expressly provides protection on private property. Therefore, the provision of primary deposits is non-refundable in the cooperative legislation contrary to article 28, paragraph 4 H 1945. In Islamic law Perspective, shirkah according jumhur ulama is categorized as jaiz contract (free/not binding). This raises the consequence; the shirkah agreement in cooperative that is restricting the ownership primary deposits of members is categorized as fasid contract. It’s due to the nature defect (damage the -Jaiz) that shirkah contract. Therefore, the provision of primary deposits in cooperative laws is contrary to Islamic law","abstract_has_math":false,"creators":["Wahid, Soleh Hasan"],"institution":"Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim","degree_name":"other","degree_level":"undergraduate","degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2014,"date_issued":"2014-04","date_published":"2014-04","updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z","subjects":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"],"languages":["id","en","ar"],"rights":[],"rights_urls":[],"identifier_entries":[],"person_identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/312/10/10220018%20Lampiran.rar","outbound_label":"Repository record","outbound_source":"dc:identifier.uri","record_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/312/10/10220018%20Lampiran.rar","record_label":"Repository record","record_kind":"record","record_source":"dc:identifier.uri","download_url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/312/1/10220018%20Pendahuluan.pdf","download_label":"Download PDF","download_source":"dc:identifier.uri","access_status":null,"embargo_until":null,"access_note":null},"source_record":{"url":"http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/oai2?verb=GetRecord&metadataPrefix=uketd_dc&identifier=oai%3Aetheses.uin-malang.ac.id%3A312","prefix":"uketd_dc"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Wahid, Soleh Hasan"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date","label":"Dc Date","values":["2014-04-21"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2014-04"]},{"key":"dc:publisher.department","label":"Dc Publisher Department","values":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"]},{"key":"dc:publisher.institution","label":"Dc Publisher Institution","values":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"]},{"key":"dc:relation.isreferencedby","label":"Dc Relation Isreferencedby","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/312/"]},{"key":"dc:relation.references","label":"Dc Relation References","values":["A. Mas’adi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang. 2002). A. Holland, James and Julian S. Webb, Learning Legal Rules, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991). Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Al-Ghazali, Abu Hamid, al-Musthafa fi al-„ilmi al-Ushûl, Juz I, ( Bairut: Dâr al- Kutub al-‘Ilmiyah,t.t.) Al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad, Kifâyat al-Akhyâr,(Semarang: Syirkah Nur Asia, t.th). Al-Khattib, Muhammad al-Syarbini, al-Iqna‟, (Beirut: Daar al-Ihya’, t.th). Al-Jurjâni, Ali bin Muhammad bin Ali, Al-Ta‟rifât, (Beirut: Dâr al-Kitab al-‘Arabi, 1405) Al-Nabhâni, Taqiyudin, Al-Nidzâm Al-Iqtishâdi fî Al-Islam, (Beirut: Dar Al- Ummah, 2004). Al-Syaukany, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad, Fath al-Qadir, Juz V (Bairut: Dar al-Fikr 1993). Asshiddiqie, Jimly, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, (Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005). Ash Shiddieqy, M. Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999). Bungin, Burhan, Metode Penelitian Kualitatif:Aktualisassi Metodologi Ke-Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). Busro, Abu Daud dan Abubakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Djazuli, H. A., Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis, Cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris), (Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010). Gie, Kwik Kian, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Cet Ke-4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995). Hamid, Edy Suwandi, Jejak Pemikiran Mubyarto, http://mubyarto.org/_artikel.php, di akses tanggal 10 Mei 2013 Hariyanto, Setyo, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Deputi Bidang Kelembagaan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di akses dari http :// myunanto. staff. gunadarma.ac.id/ Downloads /files/36023/08+sosialisasi-uu-17-tahun, 08 Desember 2013 Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hasbullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan, Jilid 1,(Jakarta: Ind-Hill Co, 2002). Hendrojogi, Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). HS, Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/ resume_Perbaikan Permohonan Perkara 20 No2028.pdf di akses tanggal 08 November 2013 http://igedearisuciptayasa.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-tahun-1992-dan-uu-no_10.html di akses 27 Nopember 2013 http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php diakses 29 September 2013, lihat juga http://bahasa.cs.ui.ac.id diakses 29 September 2013 http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/09/page/2/ di akses 29 September 2013 http://www.depkop.go.id di akses 10 Desember 2013 http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah-koperasi.html di akses 27 Januari 2014 Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukrim, Lisân al-„Arab, Juz XII, (Beirut: Dâr Shadr, tt.) Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN- Malang Press,2009). Kartasaputra, G., Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni, cet.VI ,(Bandung : Nusa Media, 2008). Ma’wa, Kaffi Wanatul, Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil, ( Malang: Universitas Brawijaya, 2013). Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007). Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Muawiah, Abu, (2008), \"Tidak Boleh Ada Maisir\", Meniti Jejak al-Salaf-al-Saleh. Diakses melalui www.al-atsariyah.com pada tanggal 4 Desember 2013. Mubyarto dan Boediono, Ekonomi Pancasila, Cet ke-6, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 1997). Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2004). Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia), Cet 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Munkner, Hans-H, 10 Lectures of Co-operative Law, Terj. Henriques, 10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi, (Jakarta: Reka Desa, 2012). Musa, Muhammad Yusuf, Al-Fiqh al-Islamy, (Mesir: Dâr Al-Kutub, 1958). Nasution, Adnan Buyung, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif, 2006). Norvadewi, Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (Madzahib, Vol IV, No. 2 Desember, 2007). Raharja hadhikusuma, R.T. Sutantya, Hukum Koperasi Indonesia, Cet 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001). Rusydi, Ibnu, Bidâyat al-Mujtahid wa al-Nihâyat al-Muqtashid, Terj. Imam Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Dkk, Fiqih Sunnah, Jil 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007). Sabiq, Sayid, Fiqh As-Sunnah, Juz 3, (Dâr Al-Fikr, Cet III, 1981). Said, Wahidin, Koperasi antara Moh. Hatta dengan Mahmud Syailtut tentang Syirkah Ta„âwuniyah, (IAIN Walisongo Semarang, 1999). Sitio, Arifin, Koperasi: Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001). Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981). SparkNotes Editors. “SparkNote on The Republic.” SparkNotes LLC. 2002. http://www.sparknotes.com/philosophy/republic/ di akses 10 Oktober 2013 SparkNotes Editors. “SparkNote on Karl Marx (1818–1883).” SparkNotes LLC. 2005. http://www.sparknotes.com/philosophy/marx/ di akses 10 Oktober 2013 Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Syafe’i, Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jil II, Cet ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009) Syahrani, Riduan , seluk beluk dan asas-asas hukum perdata, (Bandung : P.T. Alumn,1985). Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan, “ Kenapa Koperasi di Negara- Negara Kapitalis/Semi Kapitalis Lebih Maju ?.”, Makalah, disajikan pada Seminar Nasional Perkembangan Koperasi di Indonesia: Prospek dan Tantangan, 15 Agustus (Jakarta : Center for Industry, SME & Business Competition Studies/Ilmu Ekonomi, FE-USAKTI,2009). Tibor macan, The Right to private Property, http://www.iep.utm.edu/property/, diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). Usman, Rachmadi, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). W. Andjar Pachta., et al. Hukum Koperasi Indonesia ( Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha), Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2007). Yuliana (LPPSH), “ Prahara Koperasi” http://asppukjawa.org/uu-no-17-tahun- 2012-% -koperasi/, di akses tanggal 23 April 2013. Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz 4, (Dâr Al-Fikr, Damaskus, Cet III, 1989). Zuhdi, Masyfuk, Masâil al-Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992)."]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thesis"]},{"key":"dc:type.qualificationlevel","label":"Dc Type Qualificationlevel","values":["undergraduate"]},{"key":"dc:type.qualificationname","label":"Dc Type Qualificationname","values":["other"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language","label":"Dc Language","values":["id","en","ar"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://etheses.uin-malang.ac.id/312/1/10220018%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/2/10220018%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/3/10220018%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/4/10220018%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/5/10220018%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/6/10220018%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/7/10220018%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/8/10220018%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/9/10220018%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/10/10220018%20Lampiran.rar"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["INDONESIA: Kemunculan UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. Mereka mensinyalir bahwa beberapa ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru menghilangkan jati diri koperasi. Akhirnya, judicial review (peninjauan kembali) menjadi langkah advokasi yang dipilih oleh para pelaku koperasi dan elemen sipil. Salah satu, ketentuan yang disoroti adalah ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur bahwasannya setoran pokok tidak dapat dikembalikan. Dalam perspektif hukum Islam, koperasi (syirkah ta‘âwuniyah) dikategorikan sebagai bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu, konsekuensinya adalah ketentuan pokok koperasi dalam peraturan perundang-undangan juga harus selaras dan didasarkan pada ketentuan syirkah yang telah disepakati oleh para ulama pada masa lampau. Permasalahan tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian jika ditinjau berdasarkan UUD 1945 dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan. Sumber primer dalam peniltian ini adalah ketentuan setoran pokok yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Buku, kitab, karya ilimiah yang terkait dengan permasalahan menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif. Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Oleh karena itu, terhadap ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam undang-undang perkoperasian bertentangan dengan pasal 28 H ayat 4 UUD 1945. Dalam perspektif hukum Islam, syirkah menurut jumhur ulama dikategorikan sebagai akad jâiz (bebas/tidak mengikat). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa akad syirkah dalam koperasi yang membatasi kepemilikan setoran pokok terhadap anggota merupakan akad yang fasid dikarenakan adanya cacat dari sifat (merusak ke-jâiz-an) akad syirkah tersebut. Oleh karena itu, ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian bertentangan hukum Islam. ENGLISH: The appearance of the Law No.17/2012 on Cooperatives caused huge controversy among cooperatives practitioners. They indicated that some provisions in the Law no. 17/2012 on Cooperatives would eliminate the co- operative identity. Finally, judicial review is measures selected to advocacy by the cooperative actors and civil elements. The terms of which are highlighted in the provisions of Article 67 paragraph (1) which provides that the basic deposit can not be refunded. In the perspective of Islamic law, cooperative (shirkah ta'awuniyah) is categorized as a form of new shirkah that is unknown to earlier fuqaha, the consequence is cooperative principal provisions in the legislation must be aligned and based on the terms shirkah provisions that have been agreed by the scholars in the past. Based on the problem above, the writer examines deeply about how the provision of primary deposits in cooperative law is reviewed based on the 1945 Constitution and Islamic law. In this study, the writer uses normative research method. The law is conceived as what is written in the legislation. A primary source in these studies is the principal payment provisions contained in Article 67 paragraph (1) of law 17/2012 on Cooperatives. Books, scientific works related to material issues have become secondary in this study. The approach used in this study is the approach to the law (statute approach) and comparative approach. Based on the analysis conducted by the writer, the provisions of Article 28, paragraph H (4) of the 1945 Constitution expressly provides protection on private property. Therefore, the provision of primary deposits is non-refundable in the cooperative legislation contrary to article 28, paragraph 4 H 1945. In Islamic law Perspective, shirkah according jumhur ulama is categorized as jaiz contract (free/not binding). This raises the consequence; the shirkah agreement in cooperative that is restricting the ownership primary deposits of members is categorized as fasid contract. It’s due to the nature defect (damage the -Jaiz) that shirkah contract. Therefore, the provision of primary deposits in cooperative laws is contrary to Islamic law"]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["text","other"]},{"key":"dcterms:accessrights","label":"Dcterms Accessrights","values":["public"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian: perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam."]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Wahid, Soleh Hasan"],"dc:date":["2014-04-21"],"dc:date.issued":["2014-04"],"dc:description.abstract":["INDONESIA: Kemunculan UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menimbulkan kontroversi besar di kalangan praktisi perkoperasian. Mereka mensinyalir bahwa beberapa ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru menghilangkan jati diri koperasi. Akhirnya, judicial review (peninjauan kembali) menjadi langkah advokasi yang dipilih oleh para pelaku koperasi dan elemen sipil. Salah satu, ketentuan yang disoroti adalah ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang mengatur bahwasannya setoran pokok tidak dapat dikembalikan. Dalam perspektif hukum Islam, koperasi (syirkah ta‘âwuniyah) dikategorikan sebagai bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu, konsekuensinya adalah ketentuan pokok koperasi dalam peraturan perundang-undangan juga harus selaras dan didasarkan pada ketentuan syirkah yang telah disepakati oleh para ulama pada masa lampau. Permasalahan tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian jika ditinjau berdasarkan UUD 1945 dan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan. Sumber primer dalam peniltian ini adalah ketentuan setoran pokok yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Buku, kitab, karya ilimiah yang terkait dengan permasalahan menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif. Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Oleh karena itu, terhadap ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam undang-undang perkoperasian bertentangan dengan pasal 28 H ayat 4 UUD 1945. Dalam perspektif hukum Islam, syirkah menurut jumhur ulama dikategorikan sebagai akad jâiz (bebas/tidak mengikat). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa akad syirkah dalam koperasi yang membatasi kepemilikan setoran pokok terhadap anggota merupakan akad yang fasid dikarenakan adanya cacat dari sifat (merusak ke-jâiz-an) akad syirkah tersebut. Oleh karena itu, ketentuan setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian bertentangan hukum Islam. ENGLISH: The appearance of the Law No.17/2012 on Cooperatives caused huge controversy among cooperatives practitioners. They indicated that some provisions in the Law no. 17/2012 on Cooperatives would eliminate the co- operative identity. Finally, judicial review is measures selected to advocacy by the cooperative actors and civil elements. The terms of which are highlighted in the provisions of Article 67 paragraph (1) which provides that the basic deposit can not be refunded. In the perspective of Islamic law, cooperative (shirkah ta'awuniyah) is categorized as a form of new shirkah that is unknown to earlier fuqaha, the consequence is cooperative principal provisions in the legislation must be aligned and based on the terms shirkah provisions that have been agreed by the scholars in the past. Based on the problem above, the writer examines deeply about how the provision of primary deposits in cooperative law is reviewed based on the 1945 Constitution and Islamic law. In this study, the writer uses normative research method. The law is conceived as what is written in the legislation. A primary source in these studies is the principal payment provisions contained in Article 67 paragraph (1) of law 17/2012 on Cooperatives. Books, scientific works related to material issues have become secondary in this study. The approach used in this study is the approach to the law (statute approach) and comparative approach. Based on the analysis conducted by the writer, the provisions of Article 28, paragraph H (4) of the 1945 Constitution expressly provides protection on private property. Therefore, the provision of primary deposits is non-refundable in the cooperative legislation contrary to article 28, paragraph 4 H 1945. In Islamic law Perspective, shirkah according jumhur ulama is categorized as jaiz contract (free/not binding). This raises the consequence; the shirkah agreement in cooperative that is restricting the ownership primary deposits of members is categorized as fasid contract. It’s due to the nature defect (damage the -Jaiz) that shirkah contract. Therefore, the provision of primary deposits in cooperative laws is contrary to Islamic law"],"dc:format":["text","other"],"dc:identifier.uri":["http://etheses.uin-malang.ac.id/312/1/10220018%20Pendahuluan.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/2/10220018%20Indonesia.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/3/10220018%20English.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/4/10220018%20Arabic.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/5/10220018%20Bab%201.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/6/10220018%20Bab%202.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/7/10220018%20Bab%203.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/8/10220018%20Bab%204.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/9/10220018%20Daftar%20Pustaka.pdf","http://etheses.uin-malang.ac.id/312/10/10220018%20Lampiran.rar"],"dc:language":["id","en","ar"],"dc:publisher.department":["Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah"],"dc:publisher.institution":["Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim"],"dc:relation.isreferencedby":["http://etheses.uin-malang.ac.id/312/"],"dc:relation.references":["A. Mas’adi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kerja Sama dengan IAIN Walisongo Semarang. 2002). A. Holland, James and Julian S. Webb, Learning Legal Rules, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991). Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Al-Ghazali, Abu Hamid, al-Musthafa fi al-„ilmi al-Ushûl, Juz I, ( Bairut: Dâr al- Kutub al-‘Ilmiyah,t.t.) Al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad, Kifâyat al-Akhyâr,(Semarang: Syirkah Nur Asia, t.th). Al-Khattib, Muhammad al-Syarbini, al-Iqna‟, (Beirut: Daar al-Ihya’, t.th). Al-Jurjâni, Ali bin Muhammad bin Ali, Al-Ta‟rifât, (Beirut: Dâr al-Kitab al-‘Arabi, 1405) Al-Nabhâni, Taqiyudin, Al-Nidzâm Al-Iqtishâdi fî Al-Islam, (Beirut: Dar Al- Ummah, 2004). Al-Syaukany, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad, Fath al-Qadir, Juz V (Bairut: Dar al-Fikr 1993). Asshiddiqie, Jimly, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, (Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005). Ash Shiddieqy, M. Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999). Bungin, Burhan, Metode Penelitian Kualitatif:Aktualisassi Metodologi Ke-Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). Busro, Abu Daud dan Abubakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Djazuli, H. A., Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis, Cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris), (Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010). Gie, Kwik Kian, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Cet Ke-4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995). Hamid, Edy Suwandi, Jejak Pemikiran Mubyarto, http://mubyarto.org/_artikel.php, di akses tanggal 10 Mei 2013 Hariyanto, Setyo, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Deputi Bidang Kelembagaan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di akses dari http :// myunanto. staff. gunadarma.ac.id/ Downloads /files/36023/08+sosialisasi-uu-17-tahun, 08 Desember 2013 Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hasbullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan, Jilid 1,(Jakarta: Ind-Hill Co, 2002). Hendrojogi, Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). HS, Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/ resume_Perbaikan Permohonan Perkara 20 No2028.pdf di akses tanggal 08 November 2013 http://igedearisuciptayasa.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-tahun-1992-dan-uu-no_10.html di akses 27 Nopember 2013 http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php diakses 29 September 2013, lihat juga http://bahasa.cs.ui.ac.id diakses 29 September 2013 http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/09/page/2/ di akses 29 September 2013 http://www.depkop.go.id di akses 10 Desember 2013 http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah-koperasi.html di akses 27 Januari 2014 Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukrim, Lisân al-„Arab, Juz XII, (Beirut: Dâr Shadr, tt.) Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Malang: UIN- Malang Press,2009). Kartasaputra, G., Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni, cet.VI ,(Bandung : Nusa Media, 2008). Ma’wa, Kaffi Wanatul, Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil, ( Malang: Universitas Brawijaya, 2013). Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007). Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Muawiah, Abu, (2008), \"Tidak Boleh Ada Maisir\", Meniti Jejak al-Salaf-al-Saleh. Diakses melalui www.al-atsariyah.com pada tanggal 4 Desember 2013. Mubyarto dan Boediono, Ekonomi Pancasila, Cet ke-6, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 1997). Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2004). Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia), Cet 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). Munkner, Hans-H, 10 Lectures of Co-operative Law, Terj. Henriques, 10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi, (Jakarta: Reka Desa, 2012). Musa, Muhammad Yusuf, Al-Fiqh al-Islamy, (Mesir: Dâr Al-Kutub, 1958). Nasution, Adnan Buyung, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif, 2006). Norvadewi, Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (Madzahib, Vol IV, No. 2 Desember, 2007). Raharja hadhikusuma, R.T. Sutantya, Hukum Koperasi Indonesia, Cet 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001). Rusydi, Ibnu, Bidâyat al-Mujtahid wa al-Nihâyat al-Muqtashid, Terj. Imam Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Dkk, Fiqih Sunnah, Jil 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007). Sabiq, Sayid, Fiqh As-Sunnah, Juz 3, (Dâr Al-Fikr, Cet III, 1981). Said, Wahidin, Koperasi antara Moh. Hatta dengan Mahmud Syailtut tentang Syirkah Ta„âwuniyah, (IAIN Walisongo Semarang, 1999). Sitio, Arifin, Koperasi: Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001). Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 1981). SparkNotes Editors. “SparkNote on The Republic.” SparkNotes LLC. 2002. http://www.sparknotes.com/philosophy/republic/ di akses 10 Oktober 2013 SparkNotes Editors. “SparkNote on Karl Marx (1818–1883).” SparkNotes LLC. 2005. http://www.sparknotes.com/philosophy/marx/ di akses 10 Oktober 2013 Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Syafe’i, Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jil II, Cet ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009) Syahrani, Riduan , seluk beluk dan asas-asas hukum perdata, (Bandung : P.T. Alumn,1985). Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan, “ Kenapa Koperasi di Negara- Negara Kapitalis/Semi Kapitalis Lebih Maju ?.”, Makalah, disajikan pada Seminar Nasional Perkembangan Koperasi di Indonesia: Prospek dan Tantangan, 15 Agustus (Jakarta : Center for Industry, SME & Business Competition Studies/Ilmu Ekonomi, FE-USAKTI,2009). Tibor macan, The Right to private Property, http://www.iep.utm.edu/property/, diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). Usman, Rachmadi, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). W. Andjar Pachta., et al. Hukum Koperasi Indonesia ( Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha), Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2007). Yuliana (LPPSH), “ Prahara Koperasi” http://asppukjawa.org/uu-no-17-tahun- 2012-% -koperasi/, di akses tanggal 23 April 2013. Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz 4, (Dâr Al-Fikr, Damaskus, Cet III, 1989). Zuhdi, Masyfuk, Masâil al-Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992)."],"dc:subject":["18012799 Mu'amalah (Islamic Commercial & Contract Law) not elsewhere classified"],"dcterms:accessrights":["public"],"dc:title":["Ketentuan pengembalian setoran pokok dalam Undang-Undang no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian: perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum Islam."],"dc:type":["Thesis"],"dc:type.qualificationlevel":["undergraduate"],"dc:type.qualificationname":["other"]},"updated_at":"2026-11-18T20:37:16Z"}